<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kepala-BPOM-Penny-K.-Lukito-Miftahul-Hayat-12.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Produk hewani dari Indonesia bakal lebih banyak menghiasi permakanan jemaah haji 2023. Potensi itu menguat seusai pertemuan delegasi Indonesia yang dipimpin Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito bersama CEO Saudi Food and Drug Authority (SFDA/BPOM Arab Saudi) Hisham S. Al Jadhey, Selasa (14/4). Didampingi Dubes RI Riyadh Abdul Aziz Ahmad, perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Luar Negeri, pertemuan dua otoritas negara itu membahas beberapa agenda penting dari implementasi memorandum of understanding (MoU) antara BPOM dan SFDA. Salah satunya terkait kemudahan akses (ease of access) produk pangan dari Indonesia bagi jemaah haji dan umrah di Tanah Suci. &rdquo;Kunjungan kali ini fokus membahas akses produk pangan, khususnya pangan mengandung hewan yang akan memasok katering bagi jemaah haji Indonesia dan untuk perdagangan umum lebih luas,&rdquo; paparnya dalam temu media secara daring kemarin (18/4). Menurut dia, terdapat sejumlah kendala yang dialami produsen pangan hewani, terutama komoditas ikan, unggas, dan daging serta turunan produknya untuk masuk ke Saudi. Khususnya mengenai perizinan dan aturan inspeksi/audit langsung pada industri terkait yang dilakukan tim SFDA. &rdquo;Karena itu, BPOM sebagai competent authority ekspor produk pangan mengandung hewan ke Arab Saudi memiliki kewajiban untuk mendorong percepatan ekspor produk pangan tersebut,&rdquo; sambungnya. Terkait produk unggas, Indonesia telah memiliki sertifikat bebas avian influenza (AI) by compartment. Saat ini SFDA hanya menerima unggas dari negara dengan situasi kesehatan bebas AI secara nasional. Kendati begitu, disepakati SFDA dapat menerima unggas dari negara dengan status bebas AI per kota atau zona. (wan/mia/c19/oni)

Produk hewani dari Indonesia bakal lebih banyak menghiasi permakanan jemaah haji 2023. Potensi itu menguat seusai pertemuan Indonesia.

Produk Pangan Indonesia Tembus Saudi, Siap Pasok untuk Kebutuhan Haji 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kepala-BPOM-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Variasi jenis vaksin dengue yang dapat digunakan di Indonesia bertambah. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin edar untuk vaksin dengue Qdenga.  Qdenga merupakan vaksin dengue kedua yang disetujui izin edarnya oleh BPOM setelah Dengvaxia. Vaksin yang diproduksi oleh IDT Biologika GmbH Germany itu digunakan untuk pencegahan penyakit dengue pada usia 6–45 tahun.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menjelaskan, dari uji klinik, efikasi vaksin Qdenga untuk pencegahan demam berdarah secara keseluruhan mencapai 80,2 persen. Sementara itu, efikasi untuk mencegah hospitalisasi akibat virus dengue sebesar 95,4 persen.  Hal itu ditunjukkan oleh data studi klinik fase 3 serta didukung data imunogenisitas studi klinik fase 3 dan fase 2. ’’Vaksin ini menunjukkan efikasi yang baik pada subjek dengan seropositif (memiliki antibodi terhadap virus dengue) maupun subjek dengan seronegatif (belum memiliki antibodi terhadap virus dengue),’’ ujarnya kemarin (9/9).  Berdasar analisis terhadap data keamanan, secara keseluruhan vaksin aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Kejadian tidak diharapkan (KTD)/efek simpang (adverse events) yang dilaporkan umumnya bersifat ringan hingga sedang.

BPOM Tambah Varian Vaksin Dengue

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kepala-BPOM-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pro kontra penggunaan Ivermectin sebagai obat antiparasit yang ditujukan untuk pasien Covid-19 akhirnya mencapai titik temu. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyerahkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) Obat Ivermectin kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.  "Penyerahan PPUK ini agar obat Ivermectin bisa segera dilakukan uji klinisnya," tegas Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers, Senin (28/6).  Selama ini, kata dia, BPOM memang sudah mengeluarkan izin edar penggunaan obat Ivermectin dengan indikasi penyakit kecacingan. Meski begitu, obat tersebut harus digunakan sesuai dosis tertentu dan merupakan golongan obat keras yang penggunaannya sesuai resep dokter.  Penny menyebutkan dalam perkembangan pandemi global terkait obat Ivermectin, data-data epidemiologi dan uji global menyebutkan obat itu sudah digunakan untuk terapi Covid-19. WHO juga merekomendasikan, Ivermectin bisa digunakan dalam rangka uji klinis.  "US FDA (BPOM AS) dan BPOM Eropa (EMA) juga menyebutkan bahwa data uji klinis harus dilanjutkan," jelas Penny.  Maka sejalan dengan rekomendasi WHO, lanjutnya, BPOM memfasilitasi pelaksanaan uji klinis obat tersebut. Ia menyebutkan dengan metode acak kontrol, dan juga ditentukan pada data Ivermectin menunjukkan adanya toleransi yang baik. Uji jaminan keamanan Ivermectin bisa digunakan bersama obat Covid-19 lainnya.  "Akan ada 8 RS yang digandeng yakni RS Persahabatan Jakarta, RSPI Sulianti Saroso Jakarta, RS Sudarso Pontianak, RS Adam Malik Medan, RSPAD Gatot Subroto, RSAU Jakarta, RS Suyoto, dan RS Wisma Atlet," jelas Penny.  Ia mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan membeli obat ini, sebab masih dalam tahap uji klinis sebagai terapi obat Covid-19. "Namun apabila masyarakat butuh obat ini, dokter juga bisa berikan obat ini sesuai perhatikan uji klinis. Agar masyarakat tak beli bebas, termasuk tak beli lewat platform online ilegal," jelas Penny.  Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan ia mengapresiasi semakin banyaknya kandidat obat-obat Covid-19 yang terus diteliti oleh para ahli. Ia juga mengapresiasi angka vaksinasi yang terus naik menembus 1,3 juta vaksin.  Terkait dengan pengembangan obat Covid-19, Erick menyiratkan bahwa segala usaha harus ditempuh untuk mengatasi pandemi global. "Bahwa tentu dengan kondisi kritis pandemi begini, salah satu hal yang diperhatikan adalah ketersediaan obat," tegasnya.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/22/06/2021/diproduksi-bumn-ivermectin-hanya-untuk-terapi-bukan-obat-covid-19/">Diproduksi BUMN, Ivermectin Hanya untuk Terapi Bukan Obat Covid-19</a>  Erick melanjutkan pihaknya siap memproduksi 4,5 juta obat ivermectin, jika memang hasil uji klinis nanti menunjukkan hasil yang baik. Tentunya dengan membantu masyarakat mendapatkan obat yang murah dan aman.  "Jika berjalan baik akan kita genjot. Tak lain keinginan kami adalah membantu rakyat mendapatkan obat yang akan diputuskan sesuai uji klinis," tutur Erick.  Anggota Komite Nasional Penilai Obat BPOM Anwar Santoso mengatakan pada masa pandemi ini, memang belum ditemukan obat-obatan Covid-19 yang benar-benar valid. Salah satu obat yang belakangan marak disebut adalah obat Ivermectin. Menurutnya wajar jika di dalam dunia sains ada pro dan kontra.

BPOM Izinkan Obat Ivermectin Diuji Klinis Sebagai Terapi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kepala-BPOM-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi virus Korona atau Covid-19 ini. Namun selalu ada sajak pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan situasi ini dengan menjual obat untuk mengobati Korona.  Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan, obat tersebut adalah ilegal dan banyak dijual secara online. Karena itu, pihaknya masih terus melakukan pemantauan terhadap obat-obat tersebut.  "Dengan kondisi ini, ada banyak dijual di online obat-obat ilegal yang dosisinya keras untuk Covid-19. Itu juga bagian dari upaya BPOM melakukan pengawasan," ujar Penny dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR, Rabu (8/4).  Penny mengatakan, BPOM terus melakukan pengawasan terhadap obat-obat ilegal yang disebut bisa menyembuhkan virus Korona ini. ‎Padahal obat yang beredar secara online tersebut adalah ilegal yang seharusnya tidak mudah untuk mendapatkannya.  "Ini merupakan obat keras yang seharusnya tidak bisa dibeli secara bebas," katanya.  ‎Selain itu, BPOM juga mendukung pengembangan produk obat tradisional untuk pencegahan virus Korona ini. Sekaligus mengimbau masyarakat untuk hati-hati dengan peredaran obat ilegal.  "Kami lakukan edukasi bagi masyarakat dan para pelaku usaha, agar jangan sampai ada penyalahgunaan obat-ob‎at keras yang potensial untuk Covid-19," ungkapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ubklm5TS3UE  https://www.youtube.com/watch?v=NO-5qH4LcbQ  https://www.youtube.com/watch?v=94WJSEI0jiY

Banyak Beredar Obat Ilegal untuk Penyembuhan Virus Korona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/makanan-dan-obat-hasil-penangkapan-senilai-rp-2-miliar-dimusnahkan_m_.jpg" alt="Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan BBPOM, Kamis (27/12)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan BBPOM, Kamis (27/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan memusnahkam barang bukti senilai Rp 2 miliar, Kamis (27/12). Barang bukti obat dan makanan yang dimusnahkan, merupakan barang ilegal hasil pengungkapan selama 2018. Kepala BPOM RI, Penny K Lukito merinci, produk yang dimusnahkan terdiri dari 89 item (60.013 kemasan) pangan ilegal, 86 item (16.442 kemasan) obat tradisional ilega1, 73 item (3. 267 kemasan) kosmetik ilegal, 70 item (512 kemasan) obat ilega1, dan 17 item (66 kemasan) bahan berbahaya. "Keseluruhan produk ilegal tersebut ditemukan di empat puluh satu sarana produksi dan distribusi," katanya, Kamis (27/12) di Medan. Dia menjelaskan, sepanjang tahun ini, BBPOM di Medan telah memproses 15 perkara pro-justitia dengan nilai barang bukti mencapai Rp 4,1 miliar yang didominasi oleh perkara di bidang pangan. Perkara pangan ilegal memang cukup mendominasi selama tiga tahun terakhir. Untuk angka barang bukti, mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 mencapai Rp 10,34 miliar hasil dari 17 perkara pro-justitia dan Rp 3,01 miliar pada 2017 dari 17 perkara pro-justitia. "Mengingat bahwa, pelanggaran di bidang obat dan makanan merupakan kejahatan kemanusiaan. Karena membahayakan kesehatan masyarakat dan mengancam generasi penerus bangsa. Maka, BPOM RI terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan," ungkapnya. BPOM lanjutnya, terus melakukan strategi untuk menangani kejahatan di bidang obat dan makanan. Strategi dan kapasitas investigasi terhadap modus kejahatan cyber online, termasuk kolaborasi dengan masyarakat termasuk media dan criminal justice system (CJS) dalam operasi intelijen. "Kemudian menggerakkan potensi dan kapasitas pemerintah daerah, termasuk peningkatan forum dan operasi bersama instansi/lembaga lain," tandasnya. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan cara di bakar. BBPOM terus berkomitmen untuk melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan pangan dan obat-obatan.

Makanan dan Obat Hasil Penangkapan Senilai Rp 2 Miliar Dimusnahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1514_18437_WONDER-GIRLSssss.jpg" alt="Wonder Girls" width="100%">
<figcaption>Wonder Girls</figcaption>
</figure>&nbsp; JawaPos.com &ndash; Girls&rsquo; Generation (SNSD) dan Wonder Girls, yang sama-sama debut tahun 2007, tampil bersama dalam sebuah program V app. Dalam perbincangan tersebut, Girls&rsquo; Generation memuji Wonder Girls, dengan mengatakan mereka sangat senang mengetahui&nbsp;Wonder Girls telah comeback. &ldquo;Kami sarankan untuk menonton seluruh teaser. (Wonder Girls) sangat keren,&rdquo; ungkap SNSD. Mereka bahkan saling mengingat hari-hari di mana mereka setelah melakukan debutnya, kemudian bergantian menyanyikan lagu satu sama lain. Pada waktu itu, Wonder Girls membawakan lagu Girls&rsquo; Generation yakni Kissing You, kemudian sebaliknya Girls&rsquo; Generation menyanyikan Tell Me. &ldquo;Kami merasa nyaman dekat dengan Wonder Girls,&rdquo; terang seorang member SNSD. Selanjutnya mereka juga mengekspresikan kebahagiannya bisa berpromosi lagu comeback dengan Wonder Girls pada&nbsp;periode yang sama. Sunmi, member Wonder Girls, mengatakan,&rdquo;Karena sebagian besar orang di sini adalah junior kami, ini bisa membuat sangat canggung. Bagaimanapun juga, sangat senang bisa ada Girls Generation di sini.&rdquo; Tiffany menambahkan bahwa dirinya masih ingat saat pertama kali berpromosi bersama-sama.&nbsp; Sementara Sooyoung juga menimpalinya sambil bercanda. &ldquo;Sepertinya itu bukan waktu yang lama,&rdquo; katanya lantas disambut tawa para anggota kedua grup itu. (Tom/JPG) &nbsp;

Girls Generation dan Wonder Girls Saling Puji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1513_18384_rizal-menteri.jpg" alt="Rizal Ramli. (dok:JPNN)" width="100%">
<figcaption>Rizal Ramli. (dok:JPNN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo telah memberikan &nbsp;tugas kepada&nbsp; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli untuk mencari solusi mengatasi dwelling time (waktu lamanya bongkar muat) di pelabuhan. Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid hanya diberi waktu sebulan untuk mengatasi kasus dwelling time. Menurut Rizal dia akan menggelar rapat guna membahas masalah dwelling time di pelabuhan. Pengakuan pendiri Econit ini ia akan menggunakan skema yang dulu pernah diterapkannya saat menjabat sebagai menko perekonomian. Rizal mengklaim, skema tersebut ampuh untuk mengatasi masalah dwelling time di pelabuhan. &quot;Kami minggu depan akan mulai rapat membahas dan membedah apa hal-hal yang bisa kami lakukan untuk mengurangi dwelling time. Dulu waktu saya (jadi) menko, kami bikin jalur merah dan jalur hijau di Bea Cukai,&quot; ujar Rizal di kediamannya kawasan Kemang, Jakarta, Minggu (23/8). Skema yang perrnah dia terapkan saat itu dengan membagi dua jalur. Pertama jalur hijau merupakan importir yang sudah dipercaya. &nbsp;Di jalur hijau akan diperbanyak para importir. Sementara jalur merah akan lebih diperketat lagi pemantauannya. &quot;Jalur hijau itu artinya importirnya terpercaya, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko nyaris lewat begitu saja, yang lain harus diperiksa jalur merah. Walaupun jumlahnya kecil, ini sering jadi permainan. Kami meminta supaya yang masuk jalur hijau lebih banyak. Jadi kami akan tingkatkan jumlah importir yang jalur hijau,&quot; tandas Rizal. (jpnn/JPG)

Atasi Dwelling Time, Menteri Rizal Pakai Jalur Hijau dan Merah

penny k lukito

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penny k lukito

Berita Terkini