<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/thumb_37_89_penjualan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pergerakan pasar properti hunian menunjukkan tren yang belum stabil hingga kuartal III 2022. Perlu diwaspadai kecenderungan pasar yang menurun di segmen atas. Minat membeli rumah ready stock meningkat.  CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menuturkan, penjualan perumahan segmen unit Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar mengalami kenaikan signifikan. Yakni, sebesar 20,9 persen quarter-to-quarter (QtQ). Begitu pula unit di bawah Rp 300 juta yang tumbuh 11,5 persen QtQ.  "Unit di segmen Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar yang naik signifikan pada kuartal sebelumnya kini menurun pada kuartal III. Tren penurunan juga terjadi di segmen lebih dari Rp 2 miliar," kata Ali kepada Jawa Pos Senin (12/12).  Pertumbuhan penjualan rumah ready stock mengalami kenaikan sebesar 0,9 persen QtQ meskipun masih kecenderungan tren penurunan. Dengan demikian, komposisi sales hunian ready stock pada kuartal III 2022 sebesar 21,91 persen. Sementara itu, rumah inden sebanyak 78,09 persen.  Meski suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) terkerek tinggi, Ali menyebutkan, sebagian besar konsumen masih menggunakan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk pembiayaan di semua tipe rumah.  Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Hari Gani menyatakan, kinerja sektor properti pada kuartal III 2022 hanya tumbuh 14 persen. Menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 18 persen. Bisnis properti masih tertahan sejak pandemi Covid-19.  "Bayang-bayang resesi membuat penjualan properti masih panas dingin," ucapnya.  Sejalan dengan pernyataan pemerintah yang menyebut ekonomi 2023 akan gelap. Praktis, hal tersebut menjadi pertimbangan masyarakat untuk membeli rumah.  Selain itu, pemerintah tidak memperpanjang insentif PPN DTP yang berakhir pada September 2022. Sentimen menjelang tahun politik hingga hambatan perizinan.  TREN PENJUALAN HUNIAN KUARTAL III 2022  - 31,84 persen  - Rp 300 juta–Rp 500 juta: 18,83 persen  - Rp 500 juta–Rp 1 miliar: 31,21 persen  - Rp 1 miliar–Rp 2 miliar: 15,56 persen  - &gt;Rp 2 miliar: 2,55 persen  Sumber: Indonesia Property Watch

Bayang-bayang Resesi Membuat Sales Properti Masih Panas Dingin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terbitkan-surat-utang-baru-btn-smf-akan-mudahkan-masyarakat-cicil-kpr_m_194632.jpeg" alt="Ilustrasi pengembang properti membangun rumah untuk segmen menengah atas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembang properti membangun rumah untuk segmen menengah atas</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pameran properti virtual diharapkan menjadi wahana pelaku industri perumahan dan calon konsumen berinteraksi guna memenuhi kebutuhan pasokan dan kebutuhan rumah di tengah pandemi. Real Estate Indonesia (REI) bekerja sama dengan portal properti Rumah.com berenvana menggelar pameran properti virtual sebagai bagian dari upaya menggairahkan sektor perumahan di tengah pandemi.  Marine Novita, Country Manager Rumah.com menyambut antusias kemitraan pihaknya dengan REI sebagai asosiasi terkemuka di antara pengembang properti. Langkah ini diharapkan memberikan kemudahan para pengembang properti menjangkau para pencari rumah sekaligus mendukung kampanye #TimeToBuy yang digaungkan oleh para pengembang.  “Di masa yang penuh tantangan ini, masyarakat mengubah cara mereka mengkonsumsi dan mencari informasi termasuk di bidang properti. Data kami menunjukkan bahwa Rumah.com tumbuh dua kali lipat pada semester pertama tahun 2021 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Konsumen tertarik untuk mencari informasi tentang properti melalui online dari rumah mereka yang nyaman. Para pengembang juga mengejar perubahan perilaku yang muncul ini. Kemitraan kami dengan REI menandai adanya evolusi ini,” jelas Marine.  Ikang Fawzi, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), mengatakan REI sangat menyambut baik inisiatif program virtual expo melalui kemitraan dengan Rumah.com karena dapat membantu para pengembang untuk mengubah cara pencari rumah menemukan segala hal yang terkait dengan penawaran rumah. Kemitraan ini datang di saat yang tepat dimana pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pembebasan PPN Properti.  Di tengah perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Marine bersama-sama Ikang sepakat mendesak sektor properti untuk berperan dalam pemulihan ekonomi nasional.  “Industri properti kita memiliki multiplier effect terhadap 174 sektor lain dan 350 jenis industri terkait skala kecil,” jelas Marine. “Oleh karena itu mari kita lakukan peranan kita dalam membantu kebijakan pemerintah menjadi dampak bisnis yang nyata dan mendorong pemulihan ekonomi” kata Ikang.  Menurut data REI, pada kuartal pertama tahun 2021 pertumbuhan penjualan properti mencapai 15 persen dengan penjualan senilai Rp 200 triliun dimana ini terjadi pada periode pembebasan PPN Properti. Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang pengecualian untuk mendorong pemulihan ekonomi dari sektor properti. REI memperkirakan dengan perpanjangan insentif PPN, penjualan properti akan tumbuh 20% hingga akhir tahun.  Marine berharap acara yang akan digelar menjadi salah satu pameran properti online terbesar yang akan diadakan tahun ini.

Pandemi, Pameran Properti Virtual Jadi Ajang Gairahkan Pasar Perumahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-relaksasi-ltv-tak-banyak-bantu-penjualan-sektor-apartemen_m_225148.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Bank Indonesia (BI) berencana menerbitkan pelonggaran kebijakan relaksasi Loan To Value (LTV) dengan kebijakan uang muka nol persen untuk pembelian rumah pertama. Artinya, konsumen pembeli rumah pertama dimungkinkan tanpa menggunakan uang muka. Senior Associate Director Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan bahwa pelonggaran LTV tak memberi pengaruh yang signifikan khususnya pada penjualan apartemen. Sebab, isu down payment atau uang muka hanya berkontribusi dua persen terhadap permasalahan kepemilikan apartemen. Sebelum revisi peraturan LTV ini, BI mengatur besaran kredit pembelian rumah tahap pertama yang luasnya di atas 70 meter persegi adalah 85 persen dari total harga rumah. Sehingga pembeli harus menanggung uang muka diawal sebesar 15 persen. Setelah pelonggaran LTV ini, BI meniadakan atau menghapus syarat besaran LTV yang diberikan bank kepada nasabah untuk rumah pertama. Sedangkan untuk pembelian rumah kedua dan ketiga tetap diterapkan ketentuan DP sebesar 10-20 persen, kecuali untuk tipe rumah berukuran 21 meter persegi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Colliers Indonesia, sebetulnya kebijakan pelonggaran LTV ini tidak terlalu signifikan khususnya untuk pembelian apartemen. Sebab kebanyakan orang membeli apartemen masih menggunakan cicilan tunai. “Dana perbankan belum banyak. Walaupun pada saat itu sudah dilakukan relaksasi LTV,” kata Ferry di Jakarta, Rabu (4/7). Ferry bilang apabila uang muka dihilangkan maka problem lainnya adalah bunga yang tinggi. Pelonggaran LTV ini mungkin saja naik diawal tetapi menjadi beban saat pembeli akan membayar cicilan tiap bulannya. “LTV itu baik diawal tapi jadi beban saat bayar cicilan. Cicilan pendek dan suku bunga yang tinggi,” terangnya. Justru yang harusnya menjadi konsentrasi utama adalah bagaimana bank bisa menjaga suku bunga kredit, kebijakan pajak, hingga masalah perijinan. Hal ini ia lakukan terhadap pembelian properti tahun lalu. Ferry mengatakan hasil survei itu cocok dengan apa yang juga menjadi temuan Real Estate Indonesia (REI). “Relaksasi LTV masih belum mendorong orang untuk beli properti lebih mudah,” tuturnya. Namun begitu, lanjut dia, pelonggaran LTV yang dilakukan ditengah lesunya pertumbuhan sektor apartemen disebut bisa menjadi sentimen positif. Setidaknya, apabila pelonggaran LTV ini bisa diintegrasikan dengan kebijakan lain maka ini bisa jadi ‘concern’ para pengembang terutama soal perijinan.

Pengamat:  Relaksasi LTV Tak Banyak Bantu Penjualan Sektor Apartemen

penjualan rumah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penjualan rumah

Berita Terkini

Bayang-bayang Resesi Membuat Sales Properti Masih Panas Dingin

Pandemi, Pameran Properti Virtual Jadi Ajang Gairahkan Pasar Perumahan

Pengamat: Relaksasi LTV Tak Banyak Bantu Penjualan Sektor Apartemen

Download Aplikasi JawaPos.com