<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-4.jpeg" alt="CUKAI ROKOK NAIK TAHUN INI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>CUKAI ROKOK NAIK TAHUN INI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah dengan tegas melarang penjualan produk tembakau atau rokok yang berlokasi dari radius 200 meteri dari sekolah atau area bermain anak. Ketentuan itu tegas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 atau PP Kesehatan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) Suhendro, penentuan larangan berjualan produk tembakau dengan jarak radius 200 meter tidak memiliki alasan yang jelas. Lantas radius 200 meter disinyalir bakal berdampak pada pendapatan pedagang kelontong menurun. Ditambah lagi kondisi ekonomi menurun saat ini. "Peraturan itu harus direview ulang oleh pemerintah baru. Prabowo (presiden terpilih Prabowo Subianto) dulu pernah menjadi ketua asosiasi pedagang pasar ya. Jarak 200 meter itu harus dihapus. Aturan ko memberatkan,&rdquo; kata Suhendro kepada wartawan di Jakarta pada Jumat (13/9). Dia juga mempertanyakan bagaimana pengawasan dari pelaksanaan aturan larangan berjualan dari radius 200 meter. Seperti diketahui, proses penyusunan aturan UU Kesehatan dan PP Kesehatan menimbulkan pro dan kontra. Meski sejak awal mendapat banyak protes karena prosesnya tidak melibatkan pemangku kepentingan terkait, pengesahan kedua aturan tersebut tetap dilakukan pemerintah. &nbsp; "Jika terus dipaksakan, peraturan ini akan menjadi beban masa depan bagi pemerintahan baru dan bertentangan dengan visi presiden dan wakil presiden terpilih,&rdquo; tambah Suhendro. &nbsp; Enjang, salah seorang pemilik toko kelontong di Cianjur mengatakan, aturan tersebut bisa membuat ekonomi makin susah. Selama ini berjualan tidak pernah menjual barang yang tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak. Dia menegaskan, keberadaan tokonya bukan baru satu atau dua tahun, melainkan sudah puluhan tahun. Usaha yang dibangun selama ini menjadi sumber penghasilan utamanya. Aturan-aturan yang menekan seperti yang tertuang tersebut justru akan berpotensi menurunkan pendapatannya.

Penentuan larangan berjualan produk tembakau dengan jarak radius 200 meter tidak memiliki alasan yang jelas.

APARSI Pertanyakan Pengawasan Penjualan Rokok dari Radius 200 Meter dari Sekolah atau Area Bermain Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/nikotin-2243983839.jpg" alt="Kandungan nikotin dalam rokok." width="100%">
<figcaption>Kandungan nikotin dalam rokok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mulai melarang penjualan rokok secara eceran per batang. Namun, larangan itu berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah. Meski aturan itu memungkinkan menurunkan prevalensi perokok di Indonesia, tapi menimbulkan masalah baru, salah satunya membuat banyak pengangguran baru. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trsisakti Trubus Rahadiansyah menilai larangan itu bakal berdampak besar terhadap masyarakat kecil. Selama ini mereka menggantungkan hidup dari penjualan rokok secara eceran. "Saya lihat ini kebijakan tidak akan efektif. Karena industri hasil tembakau ini yang paling terdampak. Mau tidak mau harus melakukan PHK nantinya," ujar Trubus Rahadiansyah saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (31/7). "Kemudian juga petani tembakau ini banyak yang gulung tikar. Tentu akhirnya para pedagang ini pihak yang dirugikan. Pedagang kelontong, starling itu. Ya karena selama ini dapat untung dari rokok," sambung Trubus. Dia mengakui kebijakan pelarangan penjualan rokok ketengan atau eceran mungkin saja dapat menurunkan angka perokok di Indonesia, tetapi masalahnya kebijakan itu merugikan masyarakat kecil. "Ya iya kalau kebijakannya bagus. Cuma ya merugikan masyarakat kecil. Itu yang jadi problem," tutur Trubus. "Jadi kalau akhirnya ini mereka jadi pengangguran lagi ujungnya pemerintah yang babak belur karena mereka harus bayar pajak, ya susah kalau nganggur," imbuhnya. Apalagi, industri rokok adalah industri yang banyak memberikan pemasukan kepada negara dengan cukainya. "Teori cost and benefit itu banyak costnya dibanding benefitnya (pelarangan penjualan rokok ketengan)," pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi melarang penjualan rokok ketengan atau eceran per batang. Aturan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diundangkan pada Jumat (26/7) lalu. &ldquo;Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik,&rdquo; tulis Pasal 434 ayat 1c PP No 28/2024, dilansir Selasa (30/7).

Pemerintah mulai melarang penjualan rokok secara eceran per batang. Larangan itu berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah.

Larangan Penjualan Rokok Tidak Akan Menyelesaikan Masalah, Tapi Timbulkan Problem Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disuntik-rp-5-t-dari-pajak-rokok-bpjs-kesehatan-masih-defisit_m_.jpg" alt="Pemerintah menyelamatkan defisit BPJS Kesehatan dengan memberkan suntikan dana sebesar Rp 5 triliun dari pajak rokok." width="100%">
<figcaption>Pemerintah menyelamatkan defisit BPJS Kesehatan dengan memberkan suntikan dana sebesar Rp 5 triliun dari pajak rokok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk menghentikan kenaikan angka perokok pemula memang tak mudah karena rokok dapat dibeli dengan cara diecer atau per batang. Dalam survei harga transaksi pasar rokok, dan tarif cukai pada bungkus rokok tahun 2021 di wilayah Jabodetabek dari CEHD ITB Ahmad Dahlan Jakarta, harga rokok per batang dijual Rp 2 ribu atau per bungkus dari Rp 29 ribu hingga Rp 34 ribu. Makanya, tak heran anak-anak dan warga miskin tetap dapat membeli rokok dengan cara diecer.  Tim peneliti yang terdiri dari Roosita Meilani Dewi, Adi Musharianto, Diyah Hesti mengatakan survei harga rokok ini mengambil sampel di Jabodetabek. Titik penjualan yang ditetapkan ada enam yakni minimarket, terminal, SPBU, pasar tradisional, toko grosir, kios kecil. Harga rokok masih terjangkau bagi anak 374 perusahaan dengan ribuan merek. ketentuan diperbolehkannya Harga transaksi Pasar 85 persen dari Harga Jual Eceran.  “Bicara tentang eceran rokok rata-rata di atas 70 persen hingga 80 persen pedagang eceran menjual rokok secara batangan. Nah ini mempermudah akses bagi para perokok terutama perokok anak-anak dan orang miskin serta penghasilan pas2an. Memudahkan mereka tetap konsumsi rokok. Kenapa? Wong bis diecer, misalnya hari ini punya Rp 10 ribu atau Rp 5 ribu bisa dapat 2 batang rokok. Ini sangat mudah ketika bungkus rokok boleh diecer,” kata tim peneliti secara virtual baru-baru ini.  Peneliti menemukan, minimal ada 5 rokok dari brand besar yang bisa diecer. Atau disebut rokok populer yang laku.  “Rokok yang laku pasti bisa diecer. Secara hitung-hitungan ekonomis begitu, kalau diecer cepat habis. Misalnya dengan mengecer cukup uang 5 ribu dapat 3 batang. Nah ini akan memberikan dampak meningkatnya akses merokok. Ingin merokok tapi uang pas-pasan enggak perlu beli bungkusan,” jelas peneliti.  Apa dampak penjualan rokok per batang?  Pertama, meningkatkan keuntungan maksimum bagi pedagang eceran yang diperoleh. Dengan adanya eceran, daya beli perokok, juga meningkat. Tak punya uang Rp 25 ribu tetapi dapat membeli rokok batangan, sehari 2 batang.  “Akan meningkatkan daya beli. Seharga Rp 2 ribu dijual per batang, maka akan profit Rp 7 ribu tambahan bagi pedagang,” katanya.  Kedua, tentunya dapat meningkatkan akses pembelian bagi anak-anak yang mendapatkan uang saku dari ibunya. Tentu ini akan berdampak jangka panjang bagi kesehatan.  BPOM Dorong Larangan Penjualan Rokok Ecer  Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM Mayagustina Andarini mengatakan dalam survei 2020, rerata harga berdasarkan pengawasan tahun 2020 yakni Rp 19.700 sampai Rp 24 ribu per bungkus tahun 2020. Ia mendorong rokok untuk tidak dijual secara batangan.  “Kami prihatin juga dengan rokok eceran membuat pedagang dapat untung Rp 400 ribu perhari. Terutama untuk masyarakat yang rentan. Selain cukai, kesehatan juga harus diperhatikan. Untuk harga bukan kewenangan BPOM,” kata Mayagustina.  Menurut Mayagustina, untuk rokok eceran, bisa meningkatkan keuntungan bagi produsen, tingkatkan daya beli, terjangkau bagi yang miskin dan anak-anak dengan uang saku terbatas. Padahal jelas anak-anak tak boleh merokok karena menurunkan daya kognitif mereka.  “Karena murah dan anak bisa coba-coba maka berikan peluang,” jelasnya.  “Kami setuju dengan rekomendasi pengendalian tembakau ditingkatkan, pelarangan perjuangan rokok batangan. Memang agak susah ya kalau ini sampai di warung2 toko2 kecil, perifer area, namun kalau ada sanksi yang tegas akan bisa dipatuhi,” tutupnya.

BPOM Dorong Larangan Jual Rokok Ecer untuk Cegah Pembeli Usia Anak

penjualan rokok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penjualan rokok

Berita Terkini

APARSI Pertanyakan Pengawasan Penjualan Rokok dari Radius 200 Meter dari Sekolah atau Area Bermain Anak

Larangan Penjualan Rokok Tidak Akan Menyelesaikan Masalah, Tapi Timbulkan Problem Baru

BPOM Dorong Larangan Jual Rokok Ecer untuk Cegah Pembeli Usia Anak

Download Aplikasi JawaPos.com