<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/As.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Menara Askrindo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Menara Askrindo. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi telah menyebabkan keterpurukan perekonomian seluruh segmen bisnis, tak terkecuali sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) terus fokus dalam melakukan pemberdayaan UMKM guna mendukungpemulihan ekonomi nasional.  Direktur Utama Askrindo Dedi Sunardi mengungkapkan manejemen terus berupaya melakukan transformasi budaya dan bisnis untuk menjadi perusahaan terkemuka dalam industri perasuransian di Indonesia.  Menurutnya, pandemi jadi momentum bagi perseroan mendukung upaya pemulihan perekonomian dengan memberikan penjaminan kredit. "Dengan aktivitas perekonomian yang beranjak pulih, perusahaan mentargetkan laba sebelum pajak sekitar Rp 912 miliar, dengan pendapatan underwriting diperkirakan sebesar Rp 4,1 triliun," ujar Dedi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/4).  Asisten Deputi bidang Asuransi dan Jasa lainnya Kementerian BUMN Anindita Eka Wibisono menyatakan kontribusi Askrindo dalam pengembangan ekonomi Indonesia melalui produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah dimulai sejak 2007 dan saat ini sejak pertengahan 2020 turut mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.  "Tahun lalu telah disetujui penyertaan modal negara (PMN). Kami berharap suntikan modal ini bisa mendorong kinerja Askrindo dan berkontribusi dalam mendukung perekonomian," ujar Anindita.  Menyambut ulang tahun yang ke-50, Askrindo turut serta membantu 300 UMKM untuk memasarkan produknya memanfaatkan eCommerece sejumlah marketplace.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/acjHz4d8qwU

Layani Penjaminan Kredit UMKM, Askrindo Incar Laba Rp 912 M Tahun 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/UMKM-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pekerja saat menyelesaikan kerajinan tangan berbentuk tas yang terbuat dari limbah plastik makanan di Kawasan Cisauk, Tangerang, Banten, Sabtu (30/5/2020). Pemerintah akan memberikan stimulus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengaju" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menyelesaikan kerajinan tangan berbentuk tas yang terbuat dari limbah plastik makanan di Kawasan Cisauk, Tangerang, Banten, Sabtu (30/5/2020). Pemerintah akan memberikan stimulus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengaju</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kini menjadi andalan dalam menggerakkan sektor perekonomian yang mengalami tekanan akibat pandemi. Pemerintah lewat sejumlah stimulus mendorong sektor UMKM untuk bangkit. Untuk lebih memajukan sektor UMKM, pelaku usaha UMKM perlu memiliki pelaporan keuangan yang baik dan mulai bertransformasi ke digital.  Kemal Arsjad, Komisaris Independen Askrindo mengatakan bahwa laporan keuangan yang terperinci memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Melalui laporan keuangan, bank akan mampu mengakses risiko dan potensi perkembangan sebuah UMKM sehingga proses pencairan pembiayaan akan relatif lebih mudah.  “Lewat program pemerintah dan penjaminan Askrindo, proses permintaan kredit akan lebih mudah, asalkan administrasinya jelas,” ucap Kemal Arsjad dalam sebuah webinar, Selasa (23/3).  Data yang dikutip Antara mencatat, Askrindo telah memberikan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) sebanyak Rp 20,69 triliun hingga Februari 2021 atau naik sekitar 20 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.  Direktur Utama PT Askrindo Dedi Sunardi menyebutkan Askrindo melayani sebanyak 553.537 debitor UMKM dan jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 827.649 orang.  Dedi menyebutkan bahwa stimulus pemerintah terhadap perekonomian melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), membantu Askrindo menjaga rasio tingkat peminjaman atau ratio Non Performing Guarantee (NPG) di level yang sehat yakni sebesar 0,7%. Hal tersebut memperlihatkan kemampuan UMKM untuk membayar kewajibannya tetap berjalan dengan baik.  Penjaminan kredit diberikan untuk sektor perdagangan mencapai Rp 9,31 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 291.265 orang, kemudian sektor pertanian dan kehutanan mencapai Rp 6,1 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 365.343 orang.  Kemudian penjaminan kredit bagi industri kecil sebesar Rp 1,97 triliun dengan serapan tenaga kerja sebesar 52.666 orang, sektor jasa dan sektor lainnya sebesar Rp 1,87 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 70.452 orang.  Lalu, sektor penyediaan akomodasi sebesar Rp 1,04 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 35.449 orang, sektor perikanan dan kelautan sebesar Rp 374 miliar dengan serapan tenaga kerja mencapai 11.993 orang dan terakhir sektor konstruksi sebesar Rp24 miliar dengan serapan tenaga kerja mencapai 482 orang.  Hingga akhir tahun ini, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR mencapai Rp 253 triliun. Askrindo sendiri menargetkan akan mengambil porsi sebesar Rp 126,5 triliun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cHYeDTUTISI

Mudahkan Proses Kredit, UMKM Didorong Miliki Laporan Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/As.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Menara Askrindo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Menara Askrindo. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo terus bergerak mendukung penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan Pemerintah.  Sejak diluncurkannya program penjaminan KMK PEN pada bulan Juli 2020 sampai 7 September 2020, Askrindo yang merupakan anggota Holding Perasuransian &amp; Penjaminan telah mencatatkan penyelesaian Penjaminan KMK mencapai Rp. 2,5 Triliun.  Direktur Operasional Bisnis Ritel Askrindo, Anton Siregar mengatakan bahwa Askrindo telah menjamin sebanyak 4.123 debitur. “Askrindo terus melakukan sosialisasi KMK PEN hingga saat ini dan tentunya Askrindo juga melakukan jemput bola agar program ini bisa efektif serta mencapai tujuan yang pemerintah inginkan,” ujar Anton dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/9).  Sosilisasi Penjaminan KMK PEN oleh Askrindo ini dilakukan secara merata keseluruh pelosok wilayah Indonesia yang bekerjasama dengan Bank Himbara, swasta dan juga Bank Pembangunan Daerah.  “Tercatat beberapa wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan mencatatkan pencapaian Penjaminan KMK PEN yang terbesar. Sektor usaha perdagangan dan pertanian pun mendominasi penyerapan penyaluran KMK PEN ini,” jelasnya.  Skema penjaminan KMK UMKM telah diatur melalui PMK 71/2020 dan dalam pelaksanaannya, pemerintah menugaskan Askrindo dan Jamkrindo untuk melaksanakan penjaminan program PEN. Adapun kriteria untuk terjamin pelaku usaha UMKM terdampak Covid-19, yakni plafon pinjaman maksimal Rp 10 miliar per debitur termasuk tambahan fasilitas yang telah diterima.  “Tenor pinjaman yang diberikan bagi UMKM yakni maksimal 3 tahun, tidak termasuk ke dalam daftar hitam nasional, serta memiliki performing loan lancar per tanggal 29 Februari 2020. Penerima jaminan pun dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha,” ujar Anton.  Selain melalui Penjaminan KMK PEN, program pemerintah yang mendukung UMKM juga terus dicanangkan Askrindo yakni Program Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak Januari hingga 31 Agustus 2020, realisasi Penjaminan KUR mencapai Rp. 61 Triliun dengan jumlah debitur sebanyak 2,6 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan Outstanding Penjaminan KUR Askrindo hingga s/d Agustus 2020 sebesar Rp. 109 triliun.  Menurut Anton wilayah pulau Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat masih mendominasi dalam penyerapan terbesar KUR. "Program Penjaminan KUR Askrindo juga masih terus berjalan, secara nasional sektor usaha perdagangan juga masih mendominasi pencapaian Penjaminan KUR di tahun 2020,” tutup Anton.  Dengan adanya program KMK PEN dan KUR ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kedua program ini sebaik-baiknya sehingga kegiatan pemulihan ekonomi disektor UMKM dapat pulih lebih cepat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4G2UIJvtbb4

Pacu Pemulihan Ekonomi, Penjaminan KMK Askrindo Tembus Rp 2,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/bjb-kerja-sama-1.jpeg" alt="KERJA SAMA: bank bjb LPEI sepakat melakukan kerja sama penjaminan kredit korporasi. (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KERJA SAMA: bank bjb LPEI sepakat melakukan kerja sama penjaminan kredit korporasi. (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - bank bjb dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menyepakati kerja sama penjaminan kredit korporasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2020 yang bertempat di Kantor Pusat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, kesepakatan kerjasama penjaminan Korporasi ini dalam rangka mendorong peningkatan ekspor nasional sekaligus mendorong upaya pemerintah dengan menjalankan fungsi intermediasi pembiayaan secara maksimal dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi COVID-19.  Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto menuturkan, kerja sama melalui mekanisme penjaminan ini akan berdampak positif dengan memberikan rasa aman dan percaya diri kepada bank bjb. Sehingga perusahaan dapat lebih fokus dalam upaya penyaluran kredit korporasi demi mendorong pelaku usaha untuk dapat segera melakukan aktivitas ekonomi secara optimal.  "bank bjb akan memegang teguh kepercayaan pemerintah untuk menjalankan fungsi intermediasi perbankan dengan sebaik-baiknya serta berorientasi pada pembiayaan yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara optimal. Dengan kerja sama ini, perseroan juga semakin optimis untuk dapat menyalurkan pembiayaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," kata Widi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/26/08/2020/bank-bjb-dinobatkan-sebagai-peraih-penghargaan-bank-terbaik-2020/">bank bjb Dinobatkan sebagai Peraih Penghargaan Bank Terbaik 2020</a>  Kerja sama penjaminan kredit korporasi ini dilakukan seturut amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/bjb-kerja-sama-2-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> KERJA SAMA: bank bjb LPEI sepakat melakukan kerja sama penjaminan kredit korporasi. (For JawaPos.com)  Peraturan ini memberikan penjaminan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam hal ini LPEI sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan dan/atau padat karya di mana kegiatan usahanya terdampak Covid-19.  Penjaminan kredit korporasi ini berlaku terhadap nasabah eksisting yang termasuk dalam kategori usaha non BUMN dan non UMKM yang memerlukan tambahan atau fasilitas modal kerja baru dalam bentuk cash loan dan non cash loan dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.  Sesuai dengan ketentuan, debitur dapat memanfaatkan penggunaan fasilitas untuk pengadaan bahan baku dan/atau bahan penolong, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian dan/atau pemeliharaan komponen dan sarana produksi dan/atau untuk mengatasi dampak Covid-19.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/26/08/2020/raih-hadiah-bjb-poin-yuk-daftar-dan-tingkatkan-transaksi-digitalmu/">Raih Hadiah bjb Poin, Yuk Daftar dan Tingkatkan Transaksi Digitalmu!</a>  Skema penjaminan kredit bank bjb oleh LPEI seperti yang diatur dalam Permenkeu ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha korporasi dalam menjalankan usahanya.  Pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama antara bank bjb dengan LPEI, Direktur Utama bank bjb Bapak Yuddy Renaldi menyampaikan bank bjb tentunya akan memaksimalkan potensi pembiayaan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan berkolaborasi dan bersinergi bersama LPEI. Kedua Lembaga ini memiliki tujuan yang sama yaitu berperan aktif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/bjb-kerja-sama-3-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> KERJA SAMA: bank bjb LPEI sepakat melakukan kerja sama penjaminan kredit korporasi. (For JawaPos.com)  "Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi antara LPEI dan bank bjb, diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong Pemulihan Ekonomi Nasional secara umum dan khususnya untuk pelaku usaha korporasi yang telah menjadi mitra bank bjb," tutup Widi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/25/08/2020/bcl-hibur-para-penggemar-lewat-konser-virtual-bank-bjb/">BCL Hibur Para Penggemar Lewat Konser Virtual bank bjb</a>

bank bjb-LPEI Kerja Sama Penjaminan Kredit untuk Dorong Ekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sinergi-bumn-askrindo-dan-jamkrindo-perkuat-penjaminan-kredit-ukm_m_.jpg" alt="Kerja sama PT Askrindo dan PT Jamkrindo dalam melakukan penjaminan kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM)" width="100%">
<figcaption>Kerja sama PT Askrindo dan PT Jamkrindo dalam melakukan penjaminan kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo menyepakati kerjasama di bidang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sinergi kedua BUMN di bidang penjaminan kredit ini diharapkan bisa mendorong pengembangan usaha kecil menengah (UKM) ke depannya. "Selama ini Askrindo dan Jamkrindo punya porsi terbesar dalam menjamin KUR di Indonesia. Dengan kerja sama ini, penyaluran KUR akan lebih lancar ke depannya," ujar Anton dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/12). Sinergi penjaminan kredit oleh kedua BUMN ini akan lebih memperlancar pola penjaminan kredit. "Kemanapun bank pelaksana penyalur KUR mau menjaminkan KUR nya, tidak akan menjadi masalah karena nantinya Askrindo dan Jamkrindo akan berbagi resiko," imbuh Anton. Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Operational Ritel Askrindo, Anton F. Siregar dan Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo, Amin Mas&rsquo;Udi yang disaksikan oleh Direktur Utama Askrindo Andrianto Wahyu Adi, Direktur Utama Jamkrindo Randi Anto dan Direktur Operasional &amp; Jaringan Jamkrindo Kadar Wisnuwarman. Jika sebelumnya penjaminan KUR dilakukan secara parsial oleh Askrindo dan Jamkrindo, maka kini kedua perusahaan melakukan sharing sama rata dimana masing-masing perusahaan sebesar 50% dan diharapkan memberikan layanan prima bagi penerima maupun pelaksana penyalur KUR. &ldquo;Jenis kredit yang dikerjasamakan antara lain KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan TKI, serta KUR Khusus. Selain pelayanannya lebih cepat, dilapangan pun klaim akan lebih cepat untuk recoverinya,&rdquo; tambah Anton.

Sinergi BUMN, Askrindo dan Jamkrindo Perkuat Penjaminan Kredit UKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jamkrindo-jaminkan-kredit-konstruksi-nasabah-bank-mandiri_m_204999.jpeg" alt="Ilustrasi pekerja tengah merangkai susunan besi beton proyek konstruksi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja tengah merangkai susunan besi beton proyek konstruksi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perum Jamkrindo menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Bank Mandiri untuk Penjaminan Kredit. Jaminan kredit diberikan untuk sektor Konstruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa proyek-proyek yang sumber dananya seluruhnya berasal dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD dengan maksimal nilai proyek sebesar Rp 5 Miliar. Skema ini memungkinkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau Koperasi (UMKMK) mendapatkan tambahan modal kerja yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN. Direktur Utama Perum Jamkrindo Randi Anto menjelaskan, kerja sama ini merupakan langkah strategis guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi bisnis untuk meningkatkan sinergi serta kelancaraan kegiatan bisnis kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan. &ldquo;Tujuannya lebih meningkatkan kinerja kedua belah pihak, sekaligus volume penjaminan di Perum Jamkrindo,&rdquo; ujarnya dalam resmi di Jakarta, Selasa (17/4). Dia menyebut potensi bisnis penjaminan cukup signifikan di mana kerjasama penjaminan kredit baik cash loan maupun non cash loan dengan Bank Mandiri masih sangat besar untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan akses sumber pembiayaan pelaku usaha UMKM kepada Bank Mandiri. Sektor UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap perekonomian cukup besar mencapai 61,41 persen, akan tetapi ironisnya hanya 22 persen yang memiliki akses kredit ke perbankan sisanya tidak belum tersentuh lantaran Feasible But Not Yet Bankable. Realisasi volume penjaminan kredit di Perum Jamkrindo di Bank Mandiri sepanjang tahun 2015- 2017 mencapai Rp 19, 2 triliun, diantaranya untuk Kredit Business Banking Rp 159, 8 miliar, Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa Rp 13,4 miliar, Kredit Kontra Bank Garansi sebesar Rp 461,7 miliar. Kredit Mikro dapat alokasi kucuran kredit sebesar Rp 356,4 miliar , Kredit Multiguna sebesar Rp 42,5 miliar, Kredit Serbaguna Mikro Mandiri sebesar Rp 24,3 miliar, Kredit Tanpa Agunan sebesar Rp 43,9 miliar, Kredit Umum sebesar Rp 3,5 miliar, Kredit Usaha Rakyat 2015 sebesar Rp 18 miliar dan Pembiayaan Invoice sebesar Rp 92, 8 miliar.

Jamkrindo Jaminkan Kredit Konstruksi Nasabah Bank Mandiri