<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/IMG20231016142845-3125209638.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik menjadi Rp 5.067.381. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013309791/tiba-di-jayapura-ganjar-dapat-sambutan-meriah-dari-masyarakat">Tiba di Jayapura, Ganjar Dapat Sambutan Meriah dari Masyarakat</a> "Kenaikan upah minimum ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga daya beli pekerja/buruh dan mendukung keberlangsungan dunia usaha," kata Heru dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (21/11). Diketahui bahwa kenaikan nilai UMP ini naik sebanyak 3,6 persen atau sebanyak Rp 165.583 dari yang semula tahun ini nilainya mencapai Rp 4,9 juta.&nbsp; "Alfa 0,3 ini merupakan yang tertinggi yang dimungkinkan berdasarkan PP 51/2023. Dengan besaran yang ditetapkan, kami berharap dapat mencapai keseimbangan yang positif bagi semua pihak terkait, sekaligus mendukung terwujudnya Jakarta Kota Global," sambungnya. Heru menegaskan bahwa kenaikan angka UMP DKI ini mesti dilaksanakan setiap perusahaan yang ada di ibu kota. &ldquo;Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban tersebut,&rdquo; tegasnya Sebelumnya, diketahui bahwa massa buruh sudah sejak pagi membawa alat peraga unjuk rasa seperti spanduk, banner, dan mobil komando untuk menyampaikan aspirasinya. Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini gabungan 13 ferederasi serikat buruh yang ada di Jabodetabek Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Yusuf Suprapto ST menjelaskan, kedatangannya untuk memberikan dukungan ke Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dukungan itu diberikan agar Heru Budi bisa menetapkan kenaikan UMP DKI sesuai keinginan buruh yaitu Rp 5,6 juta. "UMP itu harus berkeadilan, maksudnya adalah betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat buruh DKI Jakarta. Karena sekarang sudah ada kenaikan macam-macam tuh," tegasnya. (*)

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik jadi Rp 5.067.381

Resmi! UMP DKI Jakarta Naik  3,6 persen Jadi Rp 5,06 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/JKT-1-PASIEN-ISPA-MENINGKAT-AKIBAT-POLUSI-UDARA-FED-8JPG-1484855156.jpg" alt="Dokter di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (22/8/2023), memeriksa pasien ISPA akibat polusi udara di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Dokter di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (22/8/2023), memeriksa pasien ISPA akibat polusi udara di Jakarta</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa ada kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Jakarta seiring kualitas udara yang tak juga semakin membaik. Penyakit pernapasan yang dimaksud Budi adalah kanker paru, tuberkolosis, paru kronis, asma, dan pneumonia. Dalam hal ini termasuk juga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa ada kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Jakarta

Kualitas Udara Tak Kunjung Membaik, Kasus ISPA di Jakarta Naik 24 hingga 31 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/mobil-listrik.jpg" alt="MAKIN BANYAK: Fasilitas pengisian baterai mobil listrik mayoritas tersedia di diler. Sebagaimana di sebuah diler di kawasan Kenjeran, Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MAKIN BANYAK: Fasilitas pengisian baterai mobil listrik mayoritas tersedia di diler. Sebagaimana di sebuah diler di kawasan Kenjeran, Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan 21 unit mobil listrik untuk kendaraan dinas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah, dan Asisten Daerah DKI Jakarta.  "Untuk asisten sekda, sekda, inspektorat, Bappeda," ujar Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Pahlevi saat dihubungi wartawan, Senin (20/2).  Reza menerangkan bahwa harga mobil listrik ini sangat mengocek anggaran DKI. Pasalnya, mobil listrik ini berharga Rp 800 juta per unitnya.  Namun begitu, ia mengatakan bahwa perlu untuk merevisi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terlebih dahulu untuk mengadakan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) mobil listrik tersebut.  "Cuma kan nunggu Perkada itu. Pergubnya. Ini kan harus dibawa ke Kemendagri juga," jelas Reza.  Dalam revisi itu, Reza mengatakan perlu untuk memasukkan satu poin khusus agar pengadaan KDO mobil listrik itu diizinkan secara regulasi.  "Tinggal mengubah aja bahwa Pemprov DKI dibolehkan pengadaan kendaraan listrik, satu pasal aja. Aturannya di situ harus ada pergub dulu. Revisi satu kata aja," ungkapnya.  Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyebutkan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.  “Inpres Nomor 7/2022 yang bernama lengkap Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu ditandatangani Presiden Jokowi pada 13 September 2022,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/9).

DKI Buka Pengadaan 21 Mobdin Listrik, Harganya Rp 800 Juta per Unit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1hadir20221104114630.jpeg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meresmikan Rumah Digital untuk Disabilitas yang berlokasi di Jalan Teluk Betung, Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meresmikan Rumah Digital untuk Disabilitas yang berlokasi di Jalan Teluk Betung, Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku siap menjalankan putusan soal penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 yang sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTTUN). Meskipun disaat era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, pemprov DKI lebih memilih untuk menolak banding.  "Ya nggak apa-apa kita ikuti aja aturan PTTUN," ujar Heru singkat kepada wartawan di lingkungan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (17/11).  Eks Wali Kota Jakarta Utara sewaktu Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI itu mengatakan, akan mengikuti arahan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas putusan pengadilan terkait dengan UMP DKI tahun ini.  "Besok ada arahan dari pak mendagri," ucapnya.  Ia meyakini bahwa arahan tersebut mungkin bisa lebih baik untuk buruh-buruh di DKI Jakarta.  "Mungkin bisa lebih baik untuk buruh jakarta. Untuk se-Indonesia," ungkapnya.  Heru tak merinci lebih lanjut terkait yang dimaksud dengan arahan yang menyangkut soal nasib dan kesejahteraan buruh itu. Ia mengatakan akan mengungkapkannya usai bertemu dengan Mendagri.  Sebelumnya, upaya banding Pemprov DKI Jakarta soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2022 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) ditolak dan dinyatakan menguatkan putusan PTUN Jakarta agar Pemprov DKI merevisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang UMP 2022.  "Menyatakan batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," tulis dalam putusan PTUN nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.  Dengan putusan tersebut, Pemprov DKI diwajibkan untuk mencabut Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.  Selain itu, Pemprov DKI didorong untuk segera menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP tahun 2022 berdasar kan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021.  "Sebesar Rp. 4.573.845,- (empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)," lanjut putusan itu.

Soal UMP DKI, Heru Pilih Nurut Saran Mendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Rel-Trem-Zaman-Kolonial-Belanda-Kembali-Ditemukan-di-Proyek-MRT-Fase-2a-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Rel trem zaman kolonial Belanda Terlihat Dari Atas Jpo Kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta, Senin (7/11/2022). Rel Trem Kembali Ditemukan Pada Proyek Pembangunan Mrt Jakarta Fase 2a Glodok-Kota, Di Seberang Mall Gajah Mada. Foto: Dery Ridwansah/ Jawapos.Co" width="100%">
<figcaption>Rel trem zaman kolonial Belanda Terlihat Dari Atas Jpo Kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta, Senin (7/11/2022). Rel Trem Kembali Ditemukan Pada Proyek Pembangunan Mrt Jakarta Fase 2a Glodok-Kota, Di Seberang Mall Gajah Mada. Foto: Dery Ridwansah/ Jawapos.Co</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Fase 4 dengan rute Farmawati-Kampung Rambutan akan dikerjasamakan dengan Korea Selatan. Hal ktu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan.  "Pembangunan MRT Jakarta Fase 4 merupakan salah satu upaya menciptakan moda transportasi publik berorientasi transit yang semakin luas dan berkembang," ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Bali, Selasa (15/11).  Heru berharap, dengan adanya transportasi umum yang semakin memadai dan ramah lingkungan di Jakarta dapat membuat warga mempunyai pola hidup baru yang berorientasi pada keguyuban, daripada sendiri-sendiri.  "Semoga upaya ini dapat mendorong perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat dalam bertransportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan, selain juga bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan," ungkapnya.  Untuk diketahui, sebelum penandatanganan MoU ini, pemerintah telah membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Korsel saat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan pada Juni 2022 lalu. Oleh karena itu, ia berharap MoU dengan Korsel menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta.  "Kedua negara akan terus meningkatkan kerja sama tidak hanya di sektor perkeretaapian, tetapi juga di sektor darat, laut, dan udara,” ucapnya.  MoU bersama Korea Selatan ini juga merupakan tindak lanjut pembicaraan pada kegiatan 28th ASEAN Transport Minister Meeting yang diselenggarakan pada 16-17 Oktober 2022 lalu di Bali. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Korea Selatan menyampaikan minatnya untuk turut berpartisipasi membangun MRT Jakarta Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.  Artinya, Jepang, Inggris, dan Korea Selatan, merupakan mitra Indonesia yang telah resmi melakukan kerja sama di sektor transportasi. Penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri Pertanahan Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Won Hee-Ryong, dan Dubes RI untuk Korsel Gandi Sulistiyanto.

Korsel Resmi Jalin Kerja Sama Bangun MRT Fase 4 di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/LRT-Jakarta-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Petugas menuggu penumpang yang akan menaiki gerbong LRT, Di Stasiun Velodrome, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). LRT Jakarta rute Velodrome-Gading yang menggunakan sistem integrasi antarmoda tersebut masih sepi peminat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Petugas menuggu penumpang yang akan menaiki gerbong LRT, Di Stasiun Velodrome, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). LRT Jakarta rute Velodrome-Gading yang menggunakan sistem integrasi antarmoda tersebut masih sepi peminat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, regulasi yang belum rampung menyebabkan pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2 tersendat.  "Untuk LRT memang kami masih fokus kepada bagaimana penyiapan regulasinya, karena sejak 2015, sampai beberapa kali dilakukan memang terpantau selalu gagal," kata Syafrin di Jakarta, Selasa (1/11).  Syafrin enggan menjelaskan secara rinci regulasi seperti yang membuat proyek LRT itu terhambat. Namun Dishub DKI Jakarta saat ini fokus mencari cara menyelesaikan regulasi tersebut. "Salah satu yang menjadi akar permasalahan adalah dari sisi regulasi. Oleh sebab itu, sekarang kami masih fokus pada bagaimana penyelesaian regulasinya," kata dia.  Di sisi lain, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan bahwa pada tahun 2023 tidak akan ada pembangunan lanjutan dari Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta. "Belum ada pembangunan LRT tahun 2023. Nanti kita lihat anggaran di DKI. Masih ada opsi-opsi," kata Heru di Jakarta, Jumat (28/10).  Dia menambahkan, saat ini yang terpenting adalah menjaga stabilitas ekonomi termasuk menjaga situasi ekonomi supaya stabil. "Konsentrasinya di situ," katanya.  Meski begitu, Kepala Sekretariat Presiden itu menyebutkan, bukan tidak mungkin kelanjutan pembangunan LRT Jakarta Fase 2 ini bisa diwujudkan pada kepemimpinan gubernur terpilih pada Pilkada 2024. ’’Itu menjadi pembahasan sendiri, apakah itu bisa kita lanjutkan. Kan bisa juga dilanjutkan oleh gubernur periode berikutnya 2024," katanya. (*)

Pembangunan LRT Tersendat, Kadishub DKI Sebut Regulasi Jadi Masalah