<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/JKT_Pelantikan-9-PJ-Gubernur_MIFTAHUL-HAYAT-10-1560057320.jpeg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) saat melantik sembilan Penjabat Gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (5/9/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) saat melantik sembilan Penjabat Gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (5/9/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di tengah isu netralitas aparatur negara di Pemilu 2024 yang menjadi sorotan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumpulkan seluruh penjabat kepala daerah (Pj Kada). Dalam kesempatan itu, Tito meminta semua Pj Kada memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di tahun politik. Isu netralitas Pj kepala daerah tengah menjadi perbincangan. Sebab, terkuak dokumen pakta integritas. Dokumen tersebut menyebutkan dukungan dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso kepada salah seorang capres. Dalam pertemuan virtual yang diadakan Jumat (17/11), Tito menjelaskan, dasar hukum netralitas ASN sangat jelas. Yakni, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pasal tersebut menyatakan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan. Kemudian, disebutkan pula dalam PP Nomor 94 Tahun 2021. Pada Pasal 5 ditegaskan, ASN tidak boleh memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. &rdquo;Tidak boleh ikut berkampanye, menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai atau atribut PNS,&rdquo; tegasnya. Mantan Kapolri itu mengingatkan, aturan tersebut memiliki konsekuensi hukum. Artinya, jika aturan itu dilanggar, akan ada sanksi administratif. Mulai teguran, mutasi, hingga penggantian Pj Kada. Bukan hanya di level kebijakan, larangan bahkan mencakup hal-hal yang sederhana. Misalnya, foto bersama peserta pemilu dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang menunjukkan keberpihakan hingga larangan mengunggah, menanggapi, serta menyebarluaskan gambar, foto, dan video peserta pemilu. &rdquo;Saya Mendagri menekankan kembali netralitas ASN, terutama di (pemerintah) daerah, dalam konteks tugas saya,&rdquo; tegas Mendagri. Sementara itu, peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menyatakan, netralitas aparatur negara menjadi isu krusial dalam Pemilu 2024. Hal itu tidak terlepas dari konteks keterlibatan anak presiden yang ikut dalam kompetisi. Fadli menjelaskan, meski Jokowi berkali-kali menyatakan akan netral, publik tidak serta-merta percaya. Apalagi setelah kasus putusan MK yang diduga kuat ada intervensi istana. &rdquo;Untuk apa berkali-kali mengatakan akan netral, tapi ketika melaksanakan tugas-tugas justru sebaliknya,&rdquo; ujarnya dalam diskusi di Kedai Kopi kemarin (18/11). Karena itu, jika dibandingkan dengan menyampaikan janji netral melalui lisan, dia mendorong untuk membuktikannya dalam tindakan. &rdquo;Harus terimplementasi dalam perlakuan sehari-hari,&rdquo; tuturnya. Fadli juga mendesak para penegak hukum untuk bekerja sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai penegak hukum justru menjadi instrumen yang digunakan untuk pemenangan kepentingan tertentu. Fadli juga menyoroti Pj Kada yang jumlahnya lebih dari 200 orang. Dia menekankan, Pj Kada harus dipastikan tidak menjadi kepanjangan tangan rezim menitipkan kepentingan di daerah. Dia mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan ketat. Sementara itu, Muhammadiyah bakal menyelenggarakan dialog publik yang melibatkan tiga calon presiden. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Semarak Milad Ke-111 Muhammadiyah tersebut sekaligus menjadi ajang menguji gagasan ketiga calon pemimpin. Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu&rsquo;ti menyampaikan, ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon capres-cawapres) telah mengonfirmasi siap menghadiri kegiatan. &rdquo;Sehubungan dengan undangan Dialog Publik PP Muhammadiyah, semua pasangan calon presiden-wakil presiden menyatakan akan hadir,&rdquo; ujarnya kemarin.&nbsp;(far/c14/oni) &nbsp;

Di tengah isu netralitas aparatur negara di Pemilu 2024 yang menjadi sorotan, Mendagri Tito Karnavian mengumpulkan seluruh pj kepala daerah.

Pilpres 2024, Mendagri Ancam Copot Penjabat Kepala Daerah Tak Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/jokowi-sidang-kabinet-949308358.jpg" alt="EVALUASI KINERJA: Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para menteri saat sidang kabinet paripurna di Jakarta kemarin." width="100%">
<figcaption>EVALUASI KINERJA: Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para menteri saat sidang kabinet paripurna di Jakarta kemarin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah daerah melalui DPRD masing-masing mulai menyetorkan usulan nama calon penjabat (Pj) kepala daerah. Langkah tersebut merupakan bagian dari penunjukan 85 Pj mengingat masa jabatan 85 kepala daerah berakhir pada awal September. Dari 85 daerah tersebut, dibutuhkan 10 Pj gubernur. Di Jawa, ada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023. Presiden Joko Widodo mengakui, usulan dari daerah sudah ada, termasuk dari Jawa Barat, meski belum sampai ke dirinya. &rdquo;Namanya saya belum tahu. Yang jelas tiga. Biasanya dari DPRD, dari bawah tiga,&rdquo; ujarnya kemarin (4/8). Jokowi menjanjikan penunjukan Pj berlangsung transparan. &rdquo;Apanya yang enggak akuntabel, apanya yang enggak transparan, masukannya dari bawah semua,&rdquo; jelasnya. Jokowi menegaskan, mekanisme penunjukan sudah ada. Nama yang diusulkan masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikaji sebelum terakhir diputuskan tim penilai akhir (TPA). &rdquo;Semuanya terbuka,&rdquo; katanya memastikan. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menerangkan, penerimaan usulan dari daerah masih berlangsung. &rdquo;Ditunggu sampai tanggal 9 (Agustus),&rdquo; tuturnya. Sesuai mekanisme yang diatur Peraturan Mendagri 4/2023, tiga nama usulan DPRD akan disandingkan dengan tiga nama usulan Mendagri bersama kementerian/lembaga lain. Tiga di antara total enam nama itu akan dipilih berdasar kajian bersama untuk disampaikan ke presiden. Dalam kesempatan sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebut satu nama akhir akan diputuskan presiden. Dalam mengambil keputusan, presiden bakal mempertimbangkan pembahasan di TPA yang diikuti para pejabat terkait. Tito memprediksi nama Pj gubernur sudah bisa diketahui akhir bulan nanti. Untuk Pj bupati/wali kota, nama yang diusulkan kepada presiden lebih banyak. Selain masing-masing tiga nama dari DPRD dan Mendagri, ada tiga nama usulan gubernur. Dalam lanskap tahun politik seperti sekarang ini, penunjukan Pj sebanyak itu tak pelak menjadi perhatian. Karena itu, banyak terdengar tuntutan keterbukaan. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana termasuk yang mempertanyakan klaim transparansi pemerintah dalam memproses penunjukan Pj. Selama ini, lanjutnya, masyarakat hanya disodorkan Pj yang dipilih tanpa parameter yang bisa dilihat publik. Kurnia menjelaskan, dasar untuk membuka informasi soal penetapan Pj sangat kuat. Terbaru, ada putusan Komisi Informasi (KI) nomor 007/I/KIP-PSI/2023 dalam gugatan yang dimenangkan ICW saat menuntut keterbukaan informasi tahun lalu. Dalam putusannya, lanjut Kurnia, semua aturan hingga dokumen selama proses berlangsung semestinya bisa diakses publik. Dokumen penjaringan, usulan dan saran, pertimbangan dalam sidang TPA, hingga rekam jejak Pj kepala daerah merupakan informasi terbuka. &rdquo;Dan wajib memberikan dokumen-dokumen tersebut sepanjang tidak memuat data pribadi,&rdquo; tuturnya kemarin. Atas dasar itu, Kurnia menilai bahwa sudah tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menutupi prosesnya. &rdquo;Informasinya tetap harus dibuka dan diberikan dengan dapat menghitamkan bagian yang memuat data pribadi,&rdquo; ujarnya. Kurnia juga mengingatkan, akuntabilitas penunjukan Pj merupakan amanat banyak lembaga. Pada 2022, Ombudsman menyatakan bahwa tindakan Mendagri terbukti maladministrasi karena keliru menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan 67/PUU-XIX/2021 dan 15/PUU-XX/2022, MK mengamanatkan pengangkatan Pj memerlukan aturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan. Namun, yang dipilih bukan peraturan pemerintah, melainkan peraturan menteri dalam negeri. &rdquo;Ini merupakan kekeliruan yang fatal,&rdquo; tegasnya. Di sisa waktu yang ada, Kurnia mendesak keterbukaan proses. &rdquo;Juga menyiapkan regulasi yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif,&rdquo; katanya. (far/lyn/c14/ttg)

Sejumlah daerah melalui DPRD masing-masing mulai menyetorkan usulan nama calon penjabat (Pj) kepala daerah. Langkah tersebut merupakan bagia

Jokowi Janji Penunjukan 85 Penjabat Kepala Daerah Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ramadana-icw-2317827493.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana." width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) memenangkan gugatan atas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait transparansi sejumlah informasi dan dokumen pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah. Gugatan ini dilayangkan oleh ICW melalui Komisi Informasi Pusat (KIP) sejak 2022 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini, Majelis Komisioner KIP memutuskan 3 hal. Pertama Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur dan seluruh aturan teknis terkait pengisian posisi penjabat Kepala Daerah sebagai turunan dari Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pertimbangan hakim di putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XX/2022 merupakan&nbsp;informasi terbuka&nbsp;dan&nbsp;wajib memberikan dokumen-dokumen tersebut&nbsp;kepada ICW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, dokumen penjaringan calon penjabat, dokumen usulan dan saran yang diterima Kemendagri terkait kandidat penjabat, dokumen pertimbangan dalam sidang Tim Penilai Akhir calon PJ Kepala Daerah, serta dokumen rekam jejak dan latar belakang kandidat PJ Kepala daerah merupakan&nbsp;informasi terbuka dan wajib memberikan dokumen-dokumen tersebut&nbsp;kepada ICW&nbsp;sepanjang&nbsp;tidak memuat data pribadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011815496/kenali-super-sturgeon-moon-supermoon-yang-bakal-muncul-1-agustus-2023">Kenali Super Sturgeon Moon, Supermoon yang Bakal Muncul 1 Agustus 2023</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kondisi demikian, informasinya tetap harus dibuka dan diberikan dengan dapat menghitamkan bagian yang memuat data pribadi, disertai alasan dan penjelasan terkait materinya. Majelis Komisioner menegaskan bahwa informasi yang dihitamkan&nbsp;dilarang&nbsp;dijadikan sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi publik;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, dokumen pemetaan kondisi setiap daerah bukan berada dalam penguasaan Kemendagri, melainkan ada pada masing-masing daerah sehingga tidak diwajibkan untuk diberikan kepada ICW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasca putusan ini, para pihak yang tidak menerima hasilnya dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tenggat waktu 14 hari kerja setelah menerima salinan putusan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Senin (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun tidak ada upaya lanjutan, putusan akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan ICW berhak untuk meminta penetapan eksekusi ke ketua pengadilan yang berwenang atas dokumen atau informasi yang sepatutnya dibuka Kemendagri semisal tidak kunjung diberikan," imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia menuturkan, sebelum masuk pada sengketa informasi di KIP, ICW bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya telah melakukan sejumlah langkah advokasi. Salah satunya dengan melaporkan indikasi maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkaitan dengan bobroknya kinerja Kemendagri dalam penentuan PJ. Sebab, proses itu diduga dijalankan secara tidak transparan, akuntabel, dan partisipatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasca pelaporan itu, pada pertengahan Juli 2022, ORI pun bersikap dengan menyatakan bahwa tindakan Mendagri terbukti maladministrasi, terutama ketika keliru menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, jika dibaca utuh Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 mengamanatkan agar pelaksanaan pengangkatan PJ memerlukan aturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alih-alih merekomendasikan pembuatan Peraturan Pemerintah, Kemendagri malah membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut. "Jelas ini merupakan kekeliruan yang fatal dalam memahami putusan MK," tegas Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, ICW mendesak agar Kemendagri dan pemerintah melakukan 3 hal. Pertama Kemendagri segera menyerahkan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur dan seluruh aturan teknis terkait pengisian posisi penjabat Kepala Daerah sebagai turunan dari Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pertimbangan hakim di putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XX/2022 kepada ICW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua Kemendagri segera menyerahkan dokumen penjaringan calon penjabat, dokumen usulan dan saran yang diterima Kemendagri terkait kandidat penjabat, dokumen pertimbangan dalam sidang Tim Penilai Akhir calon PJ Kepala Daerah, serta dokumen rekam jejak dan latar belakang kandidat PJ Kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga pemerintah segera menyusun, mengesahkan, dan mengundangkan Peraturan Pemerintah terkait mekanisme pengangkatan penjabat yang berpijak pada nilai transparan, akuntabel, dan partisipatif.</div>

ICW memenangkan gugatan atas Kemendagri terkait transparansi sejumlah informasi dan dokumen pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah.

ICW Menang Gugatan, Kemendagri Harus Buka Dokumen Terkait Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/guspardi-gaus-lagi-2.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 271 daerah dipimpin oleh penjabat (Pj). Mulai dari Pj gubernur, wali kota, hingga bupati. Banyaknya Pj kepala daerah yang kini memimpin provinsi, kota, dan kabupaten merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak, terutama untuk Pilkada.  Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, konsekuensi dari Pilkada Serentak 2024 terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah yang cukup lama. Akibatnya dilakukan pengangkatan Pj gubernur dan bupati/wali kota yang jumlahnya luar biasa. Hal itu menjadi perhatian masyarakat. Apalagi masa jabatan dari Pj cukup lama. Mulai dari satu sampai dua tahun.  "Banyak pihak yang khawatir Pj ini akan memberikan insentif politik bagi pendukung penguasa," ujar Guspardi dalam diskusi publik di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).  Guspardi Gaus sangat menyoroti ketegasan Pj kepala daerah untuk menjaga netralitas ASN dan netralitas dari Pj itu sendiri. "Netralitas pejabat kepala daerah diuji pada pemilu 2024," imbuh anggota Fraksi PAN itu.  Menurut legislator asal Sumbar II itu, aspek independensi merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pemilihan penjabat kepala daerah. Faktor kapabilitas dan kualitas saja tidak cukup untuk meminimalisasi potensi politisasi birokrasi. "Faktor independensi lebih penting lagi," ujarnya.  Guspardi berharap pemerintah sangat mematuhi amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memilih Pj kepala daerah.  Dalam UU itu diamanatkan bahwa para ASN harus berintegritas, berkapabilitas, dan independen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena salah satu tugas penjabat kepala daerah adalah mengawal ASN dan birokrasi agar tetap bekerja netral di tengah proses tahapan Pemilu 2024.

271 Daerah Dipimpin Penjabat, Netralitas ASN Jadi Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20210118-WA0009_copy_1024x682-1.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan membahas di forum tersendiri bersama DPR RI, terkait persoalan penunjukan dan pengangkatan penjabat kepala daerah. Karena merasa khawatir, masyarakat tidak menerima informasi secara utuh.  "Soal (penjabat kepala daerah) nanti kita akan bahas tersendiri. Saya mengenai masalah penjabat kepala daerah ini saya ingin membahasnya dalam forum yang resmi di DPR," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).  Menurut Tito, rapat kerja dengan Komisi II DPR bisa menjadi momentum untuk menjelaskan secara komprehensif soal penjabat kepala daerah. Menurutnya, Raker tersebut akan membahas mulai dari aturan, kewenangan dan mekanisme penunjukkan penjabat kepala daerah. Jadwal raker-nya, kata dia, tergantung Komisi II DPR.  "Saya sangat tergantung komisi II," ucap Tito.  Tito menyayangkan, penjelasan rinci tentang penjabat kepala daerah diberitakan tidak utuh. Bahkan, kajian-kajian soal penjabat kepala daerah sudah disampaikan sejumlah menteri.  "Menko Polhukam, Menpan-RB, BKN, dan MK juga sudah menyampaikan pendapatnya, tapi yang keluar berita-nya beda lagi," keluh Tito.  Mantan Kapolri memastikan, pihaknya akan mempertimbangkan usulan dari Mahkamah Konstitusi (MK) agar mekanisme penunjukkan penjabat kepala daerah dilakukan secara transparan dan demokratis. Menurutnya, transparan dan demokratis menjadi perhatian dari Kementerian Dalam Negeri dalam penunjukkan kepala daerah ke depannya.  "Saya melakukan exercise dengan jajaran Kemendagri, nanti kami undang juga beberapa ahli termasuk teman-teman dari civil society, setelah itu rapat antar-kementerian, saya ingin ada semacam aturan Kemendagri mengenai sebuah penunjukkan yang mekanismenya ada semangat demokrasi dan transparansi," pungkas Tito.

Mendagri Akan Bahas Resmi Aturan Penjabat Kepala Daerah dengan DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Pilkades-Serentak-Kabupaten-Tagerang-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pemilih melakukan pencoblosan surat suara dibalik bilik suara saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di TPS 04, Desa Bojong Kamal, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Tangerang itu diikuti oleh sekitar 306 ora" width="100%">
<figcaption>Pemilih melakukan pencoblosan surat suara dibalik bilik suara saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di TPS 04, Desa Bojong Kamal, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Tangerang itu diikuti oleh sekitar 306 ora</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPP Partai Perindo Heri Budianto mengharapkan, aparatur sipil negara (ASN) yang ditunjuk sebagai penjabat (Pj) kepala daerah harus profesional menjalankan tugasnya. Dia tak menginginkan Pj kepala daerah menjadi alat kepentingan bagi partai politik tertentu.  "Saya lebih konsen kepada bahwa mereka (Pj kepala daerah) harus tetap profesional menjalankan tugas-tugas sebagai Pj bupati, wali kota dan gubernur. Tidak boleh mereka kemudian menjadi alat kepentingan politik partai tertentu," kata Heri dihubungi JawaPos.com, Minggu (29/5).  Terlebih, Pj kepala daerah akan menduduki jabatan publik dalam kurun waktu satu sampai dua tahun. Sehingga posisi Pj kepala daerah dipandang sangat strategis, dalam menghadapi tahun politik pada 2024 mendatang.  "Karena penjabat ini panjang waktunya sampai 2024, sehingga jabatan-jabatan itu sangat strategis," ucap Heri.  Terkait adanya penunjukan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif menjabat sebagai Pj kepala daerah, kata Herbud, ini bukan merupakan hal baru. Mereka harus tetap bekerja dengan profesional dan sesuai aturan Undang-undang.  "Sepanjang TNI/Polri aktif menjalankan sesuai aturan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memiliki kepentingan politik. Saya yakin nggak ada masalah untuk mereka menjalankan itu," tegas Heri.  Sebagaimana diketahui, Undang-undang Pilkada mengamanatkan perhelatan Pilkada digelar secara serentak pada November 2024. Peraturan ini berdampak pada peniadaan Pilkada 2022 dan 2023, tak dipungkiri sejumlah daerah mengalami kekosongan kepala daerah definitif lantaran habis masa jabatan.  Pada 2022, terdapat 101 daerah yang akan mengalami kekosongan kepala daerah definitif. Sementara secara total akan ada 271 daerah yang akan mengalami kekosongan hingga Pilkada Serentak 2024. Oleh karena itu, guna mengantisipasi kekosongan kekuasaan, UU Pilkada memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengangkat penjabat kepala daerah dari kalangan ASN. Penjabat gubernur dipilih oleh Presiden, sedangkan penjabat setingkat bupati/wali kota dipilih Mendagri.  Sebelumnya, Heri Budianto baru saja dikukuh oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) sebagai ketua DPP Perindo yang membidangi politik dan kebijakan publik. Herbud juga ditugaskan sebagai juru bicara Partai Perindo.  Pengukuhan itu berlangsung di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5). Pada kesempatan itu, HT berpesan kepada Herbud ketika mengomentari kebijakan publik dari pemerintah dengan membawa Partai Perindo.

Perindo Ingatkan Pj Kepala Daerah Profesional, Tak jadi Alat Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, tak ada permasalahan perwira tinggi TNI aktif menjadi penjabat (Pj) kepala daerah. Karena tak ada larangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  "Soal penempatan TNI sebagai penjabat kepala daerah itu oleh Undang-Undang, oleh Peraturan Pemerintah maupun vonis MK itu dibenarkan," kata Mahfud melalui siaran Youtube, Rabu (25/5).  Mantan Ketua MK ini mengungkapkan, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dijelaskan, TNI dan Polri tidak boleh bekerja di luar institusi, kecuali pada 10 institusi kementerian/lembaga, misalnya di Kemenko Polhukam, BIN, BNN dan BNPT. Sementara dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 20 mengatur anggota TNI dan Polri boleh masuk ke birokrasi sipil, asalkan diberi jabatan struktural yang setara dengan tugasnya.  "Kemudian ini disusul oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di mana di situ disebutkan TNI-Polri boleh menduduki jabatan sipil tertentu dan diberi jabatan struktural yang setara," ucap Mahfud.  Dia menyebut, putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 menjadi legitimasi. Dia menuturkan, banyak yang salah memahami putusan MK Nomor 15 Tahun 2022. Menurutnya, dalam vonis tersebut terdapat dua hal yang disampaikan, salah satunya soal anggota TNI-Polri yang diberi jabatan madya atau pratama di luar induk institusinya boleh menjadi penjabat kepala daerah.  "Vonis MK, ini yang sering salah dipahami. Vonis MK itu mengatakan dua hal, satu, TNI dan Polri tidak boleh bekerja di institusi sipil, tetapi di situ disebutkan terkecuali di dalam sepuluh institusi Kementerian yang selama ini sudah ada. Lalu kata MK sepanjang anggota TNI dan Polri itu sudah diberi jabatan tinggi madya atau pratama boleh menjadi pejabat kepala daerah. Itu sudah putusan MK Nomor 15 yang banyak dipersoalkan itu 2022, itu coba dibaca putusannya dengan jernih," tegas Mahfud.  Dia menegaskan, aturan-aturan tersebut digunakan sejak 2017 untuk menetapkan penjabat kepala daerah yang daerah-daerahnya melaksanakan Pilkada. Bahkan, aturan tersebut sudah lama dijalankan.  "Selain itu, kita sudah empat kali melaksanakan ini. 2017 kita menggunakan ini, 2018, yang terbanyak itu 2020. Itu banyak sekali dan itu sudah berjalan seperti itu ketika ada Pilkada era Covid yang semula itu dikhawatirkan di tempat-tempat yang ada pilkada yang ada Covid akan meledak, ternyata tidak juga pada waktu itu. Tapi saya tidak bicara Covid, ini sudah jalan dan aturan-aturannya sudah ada," pungkas Mahfud.

Mahfud MD: Penempatan TNI-Polri Sebagai Pj Kepala Daerah Dibenarkan UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Pilkades-Serentak-Kabupaten-Tagerang-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilih melakukan pencoblosan surat suara dibalik bilik suara. Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilih melakukan pencoblosan surat suara dibalik bilik suara. Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang tak mempermasalahkan perwira TNI/Polri ditunjuk menjadi penjabat (Pj) kepala daerah. Hal ini merespons penunjukan Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Sulteng, Brigjen Andi Chandra As'aduddin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi Pj Bupati Seram Bagian Barat.  Berdasarkan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pj Bupati/Wali Kota berasal dari pejabat di Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Sehingga berdasarkan aturan tersebut, Junimart Girsang mengungkapkan perwira TNI/Polri aktif yang bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dan menjabat sebagai JPT Pratama boleh ditunjuk sebagai Pj.  "Jadi, untuk TNI/Polri yang selama ini bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dengan jabatan JPT Pratama, boleh ditunjuk sebagai Pj Bupati/Wali Kota. Yang dilarang itu apabila dia (perwira TNI/Polri) itu masih aktif dan bertugas dalam struktur TNI/Polri. Ini yang dimaksud dalam pertimbangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Junimart, Selasa (24/5).  Politikus PDI Perjuangan itu meminta masyarakat tidak salah dalam memahami putusan MK terkait penunjukan kepala daerah. Karena sebagian masyarakat menilai putusan MK tersebut mengatur agar setiap perwira TNI/Polri aktif yang akan ditunjuk menjadi Pj Kepala Daerah harus terlebih dahulu pensiun.  "Jadi, terkait putusan MK ini, jangan salah memahami. Dimana sebagian orang beranggapan TNI/Polri aktif harus pensiun dulu baru bisa ditunjuk menjadi Pj Kepala Daerah. Kalau sudah pensiun ya malah nggak bisa karena bukan lagi pejabat Pimpinan tinggi madya atau pratama," tegasnya.  Sebelumnya Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Perludem, Kode Inisiatif, Pusako Andalas, dan Puskapol UI meminta Kemendagri membatalkan penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Seram Barat.  "Mendesak Kemendagri untuk membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Pj. Bupati Seram Bagian Barat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi," kata Koordinator Harian Kode Inisiatif Ihsan Maulana dalam keterangan resminya, Selasa (24/5).  Ihsan menjelaskan bahwa Chandra masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif sampai saat ini. Karenanya, penunjukannya sebagai penjabat kepala daerah dianggap bertentangan dengan UU 34/2004 tentang TNI. Diketahui, UU TNI mengatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.  "Hal ini demi membangun institusi TNI yang profesional, tidak terikat pada kepentingan politik, dan penghormatan atas supremasi sipil," pungkas Ihsan.

DPR Tak Permasalahkan Perwira TNI/Polri Aktif jadi Pj Kepala Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Margarito_Kamis.jpg" alt="Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis pun mengatakan, substansi dari pasal tersebut arahnya adalah memberikan jalan dan kesempatan pada korporasi untuk masuk ke sistem pendidikan Indonesia. (dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis pun mengatakan, substansi dari pasal tersebut arahnya adalah memberikan jalan dan kesempatan pada korporasi untuk masuk ke sistem pendidikan Indonesia. (dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus objektif dan profesional dalam mengangkat penjabat kepala daerah baik penjabat gubernur, bupati dan atau wali kota.  “Prinsipnya, Kemendagri harus objektif, transparan serta memperhatikan kualitas calon penjabat kepala daerah dengan tetap mengacu kepapada ketentuan yang berlaku,” kata Margarito Kamis kepada wartawan, Rabu (11/5).  Menurut Margarito, untuk mengisi posisi sebagai bupati atau penjabat wali kota maka gubernur mengusulkan calon penjabat kepala daerah kepada Kemendagri. Selain itu, calon yang diusulkan gubernur untuk diangkat menjadi penjabat bupati atau penjabat wali kota.  “Menurut saya, penjabat kepala daerah otomatis bukan calon yang berlatar belakang partai politik karena aturannya demikian. Pasti ASN yang dianggap layak dan menenuhi kriteria untuk mengisi jabatan sebagai penjabat bupati atau wali kota,” tegasnya.  Menurut Margarito, calon penjabat bupati atau pejabat wali kota diusulkan oleh gubernur pasti sudah mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak calon sebelum diusulkan kepada Kemendagri.  “Oleh karena itu, Kemendagri tinggal menetapkan calon atau salah satu di antaranya calon yang diajukan gubernur untuk menempati posisi sebagai penjabat bupati dan atau penjabat wali kota,” kata Margarito.  Karena itu, lanjut Margarito, Kemendagri tidak perlu lagi menetapkan calon di luar yang diajukan oleh gubernur.  “Kalau pun ada calon penjabat bupati dan atau calon penjabat wali kota yang terpaksa dianggap tidak layak maka Kemendagri mengembalikan kepada gubernur untuk mengajukan calon lainnya. Jadi, bukan Kemendagri yang mengusulkan calon baru,” tegas Margarito.  Menurutnya, hal ini berbeda dengan proses pengisian penjabat gubernur. Untuk pengisian penjabat gubernur, kata Margarito, dilakukan oleh Kemendagri sesuai ketentuan yang ada.  Untuk diketahui, ketentuan umum penunjukan penjabat kepala daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Yakni, Pasal 201 Ayat (10) yang mengamanatkan gubernur sementara adalah ASN tingkat pejabat tinggi madya atau eselon I.  Sedangkan bupati atau wali kota diisi pejabat tinggi pratama atau eselon II. Hal itu merupakan ketentuan Pasal 201 Ayat (11) UU Pilkada.  Gelombang pertama Penjabat Kepala Daerah akan mulai bertugas pada pertengahan Mei 2022 dengan jumlah 101 untuk memimpin di 5 provinsi, 6 kota, dan 3 kabupaten. Sementara itu, pada 2023, ada 171 Penjabat Kepala Daerah yang akan memimpin sementara daerah.

Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Harus Objektif dan Profesional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/20220212_154622.jpg" alt="Rektor Universitas Pasundan (Unpas) Eddy Jusuf. Humas Unpar/Antara" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Pasundan (Unpas) Eddy Jusuf. Humas Unpar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rektor Universitas Pasundan (Unpas) Eddy Jusuf mengatakan, di Jawa Barat bakal ada 20 daerah yang akan dijabat penjabat kepala daerah. Hal itu sebagai imbas diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 yang memutuskan pada 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak.  ”Berdasar UU No 7/2017 dan UU No 10/2016, pada 2024 akan dilaksanakan pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan umum kepala daerah. Waktu pelaksanaan tersebut mengakibatkan sejumlah kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023 harus digantikan penjabat (Pj) kepala daerah,” kata Prof Eddy Jusuf seperti dilansir dari Antara pada seminar bertajuk Legitimasi dan Implikasi Penetapan 20 Pj Kepala Daerah di Jawa Barat yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan di Bandung, Sabtu (12/2).  Provinsi Jawa Barat merupakan basis massa pendukung yang potensial bagi partai politik, calon legislatif, atau pun calon kepala daerah yang akan berlaga di pilkada. Sebab jumlah penduduk Jabar yang banyak.  ”Ada anggapan jika penjabat yang ditunjuk untuk menjabat di sebuah daerah di Jawa Barat akan menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam konstelasi pilkada,” terang Prof Eddy.  Dia mengatakan, persoalan penjabat kepala daerah merupakan isu strategis menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. ”Saya mengapresiasi inisiatif FISIP Unpas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang regulasi dan penetapan Pj kepala daerah. Saya harap rakyat bisa menyalurkan aspirasinya melalui DPRD, karena selama ini penjabat kepala daerah hanya di-drop dari pusat,” ujar Eddy.  Pj gubernur bakal diajukan Kemendagri, kemudian dipilih presiden. Sementara Pj bupati dan wali kota diajukan gubernur dan dipilih Kemendagri.  ”Penjabat memiliki terminologi yang berbeda dengan penjabat sementara (Pjs), pelaksana tugas (Plt), dan pelaksana harian (Plh). Pj mempunyai kewenangan penuh selayaknya kepala daerah terpilih,” papar Eddy.  Kendati punya kewenangan penuh, penunjukan penjabat untuk mengisi posisi kepala daerah rentan dengan unsur-unsur politis. ”Belum lagi, lantaran tidak dipilih langsung oleh rakyat, legitimasi penjabat khususnya dalam mengambil kebijakan strategis akan dipertanyakan,” kata Eddy.  Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman mengatakan, diskursus mengenai penjabat kepala daerah menjadi urusan publik. Sebab, di Jawa Barat ada 19 kabupaten/kota dan satu gubernur yang akan dijabat penjabat.  ”Keputusan ini pasti mempengaruhi pelayanan publik dan konstelasi DPRD. Untuk itu, saya menunggu seperti apa arahan dari Kemendagri, apalagi rentang waktu penjabat sampai ke pilkada serentak cukup panjang,” ujar Bedi Budiman.  Menurut Bedi, yang membedakan antara penetapan penjabat kali ini dengan beberapa waktu sebelumnya yakni situasi karena memasuki tahun pemilu. Kewenangan penjabat kepala daerah juga harus dikonfirmasi kembali, apakah sama dengan kepala daerah definitif atau tidak.  ”Keinginan untuk menunjuk begitu banyak penjabat membuat publik berprasangka ada agenda politik tertentu. Kalau prasangka meluas, orang bisa mempertanyakan legitimasi hasil Pemilu 2024,” tutur Bedi Budiman.  Pengamat Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menambahkan, yang harus diantisipasi dalam penunjukan penjabat adalah SDM karena di Jabar, penjabat yang akan ditunjuk cukup banyak. ”Jangan sampai, SDM yang diambil seperti setingkat kepala dinas/badan di provinsi yang ditunjuk menjadi penjabat bupati dan wali kota, sementara pekerjaan dia sebagai kepala dinas/badan terbengkalai. Jangan seperti ini,” ucap Muradi.  Oleh sebab itu, menurut Muradi, gubernur bisa mengangkat penjabat tidak hanya dari kepala dinas/badan, tapi dari badan yang satu level. Misalnya, kepala lembaga vertikal yang levelnya sama eselon dua.  ”Soal penjabat ini tidak mengharuskan dari unsur TNI/Polri. Seperti yang pernah terjadi di Jabar. Tidak perlu dari unsur khusus, seperti TNI/Polri. Menurut saya bebas saja,” jelas Muradi.

Akademisi Sebut 20 Daerah di Jabar Akan Dijabat Penjabat Kepala Daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penjabat kepala daerah

Berita Terkini