<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/Yandri-MPR-RI-1243273351.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas tidak mungkin melakukan penistaan agama. "Dengan rekam jejak yang ada selama ini, tidak mungkin seorang Zulkifli Hasan melakukan penistaan terhadap agama," kata Yandri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, (20/12). Hal itu dikatakan Yandri merespons penggalan video ucapan Zulhas yang berkelakar tentang salat. Menurut Yandri, pernyataan Zulhas adalah semata-mata untuk mengingatkan masyarakat tidak fanatik. "Bang Zul (Zulhas, red.) menyampaikan hal tersebut semata-mata karena ingin mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai karena fanatisme berlebihan kemudian merubah tata cara shalat seseorang," katanya. Mantan Ketum Barisan Muda (BM) PAN itu menuturkan, pernyataan Zulhas itu merupakan analogi agar mudah dipahami masyarakat. "Fenomena adanya keretakan karena berbeda pilihan sudah mulai muncul walaupun tidak terlalu besar. Nah, di sinilah kemudian Bang Zul mencontohkan dengan sesuatu yang mudah dipahami masyarakat," sambung Yandri. Lebih lanjut, Yandri berharap praktik politik identitas tidak kembali muncul pada pemilu. Ia juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan tabayun dan husnuzan, sehingga tidak menyuburkan penyebaran berita hoaks di masyarakat. "Mari kita laksanakan pemilu dengan mengedepankan politik santun. Kita kedepankan tabayun dan husnuzan dalam setiap persoalan yang ada," ucap Yandri. Sebelumnya, Zulhas menyampaikan kelakar soal perubahan masyarakat saat shalat, yakni dengan tidak mengucapkan &ldquo;amin&rdquo; setelah membaca Surat Al-Fatihah dan mengacungkan dua jari ketika tahiyatul akhir. Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat memberikan sambutan di acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang, Selasa (19/12). Zulhas kemudian ramai dibicarakan di media sosial, kata kunci untuk pencarian &ldquo;Zulhas&rdquo; di X mencapai 29,4 ribu unggahan hingga Rabu sore.

Yandri merespons penggalan video ucapan Ketua umum PAN Zulhas yang berkelakar tentang salat dan dianggap sebagian orang menista agama.

Bela Ketua Umum Partainya, Yandri: Zulhas Tak Mungkin Berniat Menista Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Pol-Nista-Agama.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan suami istri (pasutri) warga Kampung Koleberes, Kota Sukabumi, Jawa Barat, diciduk Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota dengan sangkaan melakukan penistaan agama. Sang suami berinisial DER, 25, sengaja menginjak-injak Alquran atas perintah istrinya berinisial SR, 24.  "Keduanya kami tangkap pada Kamis (5/5) di wilayah Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, saat sedang berwisata ke Palabuhanratu," kata Kapolres Sukabumi AKBP SY Zainal Abidin di Sukabumi, Kamis (5/5).  Informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, kasus penistaan agama dengan cara menginjak-injak Alquran tersebut terjadi pada 2020. Aksi DER saat menginjak Alquran itu direkam langsung oleh istrinya SR.  Aksi tak bermoral pasutri yang menikah secara siri tersebut kemudian diunggah ke akun media sosial tersangka oleh sang istri pada Rabu (4/5). Dari keterangan kedua tersangka, aksi menginjak-injak Alquran ini alasannya bukan untuk menistakan agama Islam yang merupakan agama yang dianut pasutri itu. Tapi, bentuk sumpah suami agar tidak kembali membuat kesal istrinya.  Aksi tersebut sengaja direkam oleh tersangka SR untuk dijadikan ancaman kepada DER jika kembali membuat kesal. Dan, puncaknya pasutri ini kembali bertengkar saat sedang berwisata ke Pantai Palabuhanratu dan dengan sengaja sang istri mengunggah video suaminya yang sedang menginjak Alquran ke akun media sosial Facebook.  Pasutri ini pun tidak menyangka akibat video tersebut menjadi viral dan mendapatkan respons dari berbagai pihak. Ditambah saat menginjak Alquran, tersangka DER mengeluarkan kata-kata hasutan dan umpatan. Karena viral, keduanya pun kemudian menghapus video itu berserta akun media sosialnya.  Polres Sukabumi Kota yang mendapatkan informasi adanya kasus penistaan agama ini langsung mengambil langkah cepat mengantisipasi terjadinya aksinya dengan menciduk kedua tersangka di wilayah Kecamatan Warungkiara.  "Video tersebut sebenarnya sudah direkam tersangka pada 2020 dan disimpan untuk senjata istrinya jika sang suami kembali melakukan tindakan yang membuat kesal. Video itu pun digunakan SR untuk mengancam DER, dan akan diunggah ke media sosial ternyata dibuktikan oleh SR yang ternyata unggahan tersebut berbuntut panjang," tambahnya.  Zainal mengatakan keduanya dijerat dengan pasal berlapis yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman kurungan penjara enam tahun dan pasal 156a KUHP tentang Penistaan Terhadap Agama yang ancaman hukumannya selama 5 tahun penjara.

Sengaja Injak Alquran, Pasutri di Sukabumi Diciduk Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/bahar-bin-smith.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bahar Bin Smith akhirnya mendatangi Polda Jawa Barat, sesuai SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang dikirim Ditreskrimum Polda Jabar.  Tiba di Mapolda Jabar pukul 12.10 wib, Bahar bin Smith didampingi tim kuasa hukum dan beberapa orang kerabatnya. Sesaat sebelum masuk ke Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Bahar mengatakan bahwa dirinya dilaporkan secepat kilat.  “Kenapa saya dilaporkan secepat kilat, sedangkan masih ada penista Allah, penista agama dilaporkan, tidak diproses sama sekali,” terangnya, di depan gedung Ditreskrimum Polda Jabar, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Senin (3/1).  Bahar menegaskan bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi aqidah, jangankan dipenjara, nyawa jiwa saya murah harganya, NKRI harga mati, Indonesia merdeka. “Nyawa saya murah harganya, NKRI harga mati,” pungkas Bahar.  Diketahui, Bahar sebelumnya menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah mangkir dari panggilan polisi. “Saya tidak pernah mangkir dari panggilan polisi, jika ada yang bilang mangkir itu hoax,” pungkasnya.

Penuhi Panggilan Polisi, Bahar Smith: Saya Dilaporkan Secepat Kilat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/yahya-waloni-sabik.jpg" alt="Yahya Waloni (tengah) ketika sampai di kantor Bareskrim Polri pada Kamis malam (26/8). Foto: Sabik Aji Taufan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Yahya Waloni (tengah) ketika sampai di kantor Bareskrim Polri pada Kamis malam (26/8). Foto: Sabik Aji Taufan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penistaan agama cukup banyak terjadi sepanjang 2021. Setidaknya ada 3 penangkapan yang sempat menjadi sorotan masyarakat.  Pertama, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pendakwah Yahya Waloni di kediamannya di Cibubur, Jakarta Timur. Penangkapan ini terkait kasus dugaan ujaran kebencian berdasar SARA terhadap agama Kristen.  "Ditangkap di rumahnya di Cibubur," kata Kadiv Humas Polri saat itu Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Kamis (26/8).  Yahya langsung dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan. Saat tiba, dia tidak menyampaikan sepatah kata pun kepada awak media. Hanya melambaikan tangan.  Penangkapan kepada Yahya Waloni buntut dari laporan polisi yang dibuat oleh Komunitas Masyarakat Cinta Pluralisme ke Bareskrim Polri pada Selasa (27/4) lalu. Laporan tersebut telah teregistrasi dengan Nomor: LP/B/0287/IV/2021/BARESKRIM.  Laporan polisi ini dibuat karena pelapor menilai Yahya Waloni telah melakukan penghinaan kepada agama Kristen. Yakni dengan menyebut kitab suci injil palsu atau fiktif dalam salah satu ceramahnya.  Penyidik kemudian menetapkan Yahya Waloni sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Naiknya status hukum ini setelah penyidik melakukan gelar perkara dan mengantongi alat bukti yang cukup.  "Sudah (jadi tersangka). Itu kan prosesnya sejak bulan April, bulan Mei sudah naik penyidikan, sudah jadi tersangka," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (27/8).  Yahya dijerat dengan Pasal 28 Ayat (2) Juncto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.  Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga telah mengenakan penahanan kepadanya. "Statusnya sudah ditahan, namun karena kesehatannya yang bersangkutan dibantar di RS Polri," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan saat dikonfimasi, Jumat (27/8).  Kendati semikian, Yahya sempat mengeluhkan sesak nafas sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Setelah diperiksa, Yahya mengalami pembengkakan jantung. "Tersangka MYW dilakukan pembantaran tadi malam," jelas Ramadhan.  Muhammad Kece  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/muhammad-kece-ditangkap-polisi-ist.jpeg" alt="Muhammad Kece ditangkap aparat kepolisian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Muhammad Kece ditangkap aparat kepolisian. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Muhammad Kece ditangkap aparat kepolisian. (Istimewa)  Setelah itu, penyidik Bareskrim Polri mengkonfirmasi telah menangkap YouTuber Muhammad Kece. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penistaan agama yang sempat menjadi sorotan warganet. "Sudah ditangkap di Bali," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Rabu (25/8).  YouTuber Muhammad Kece viral di media sosial, setelah ucapan kontroversial, hingga menimbulkan berbagai kecaman. Muhammad Kece dinilai telah menistakan agama Islam. Salah satu yang ia selewengkan adalah ucapan salam. “Assalamualaikum, warrahmatuyesus wabarakatu,” ucap Muhammad Kece dalam video yang diunggahnya.  Tak hanya dalam ucapan salam, Muhammad Kece juga mengubah beberapa kalimat dalam ajaran Islam yang menyebut nama nabi Muhammad SAW. Hal itu diucapkan Muhammad Kece layaknya seorang muslim sedang menyampaikan khutbah. Namun beberapa kalimatnya diselewengkan.  “Alhamduyesus hirabbilalamin, segala puji dinaikan kehadiran Tuhan Yesus, bapak di surga yang layak dipuji dan disembah,” urai Muhammad Kece sebelum memulai pidatonya.  Muhammad Kece pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Kini, penyidik langsung mengenakan penahanan kepadanya. "Muhamad Kece sudah ditahan tadi malam masuk tahanan pukul 21.50 WIB," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Kamis (26/8).  Ramadhan menjelaskan, Muhammad Kece ditahan selama 21 hari ke depan. "Ditahan sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021," jelasnya.  Joseph Suryadi  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/josep.jpg" alt="Tangkapan layar #TangkapJosephSuryadi. (TWITTER)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar #TangkapJosephSuryadi. (TWITTER)</figcaption>
</figure> Tangkapan layar #TangkapJosephSuryadi. (TWITTER)  Berselang beberapa bulan, warganet kembali dihebohkan dengan tagar #TangkapJosephSuryadi. Tagar tersebut menggema usai Joseph Suryadi diduga telah melakukan penistaan agama. Di media sosial Twitter tersebar 2 buah foto. Foto pertama menampilkan seorang pria berkacamata. Sedangkan foto lainnya adalah tangkapan layar percakapan grup WhatsApp.  Dalam percakapan tersebut ada sebuah gambar karikatur. Gambar tersebut diduga telah menghina Nabi Muhammad yang menikahi perempuan muda, Siti Aisyah. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya resmi menetapkan Joseph Suryadi sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.  "Telah menetapkan tersangka yang memposting atas nama Joseph Suryadi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (15/12).  Zulpan menuturkan, penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara. Penyidik telah mengantongi minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menaikan status hukum Joseph.  Usai penetapan tersangka, penyidik juga langsung menerbitkan surat penahanan kepada Joseph. "Yang bersangkutan mulai hari ini ditahan," jelas Zulpan.  Joseph Suryadi sempat mengaku handphonenya hilang. Sehingga tersebar percakapan yang mengandung unsur penodaan agama. Namun, alasan tersebut dipastikan hanya mengada-ngada. Pada proses pemeriksaan penyidik menemukan unsur pidana untuk penetapan tersangka.  "Iya alibi. Itu cara dia untuk ini (menghindar dari sanksi hukum)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Kamis (16/12).  Selain itu, kata Zulpan, ditemukan jejak digital  yang menguatkan Joseph melakukan prnistaan agama. Penyidik juga menemukan alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka.  "Terkait handphone ada pengakuan yang bersangkutan handphonenya hilang, tapi hasil pemeriksaan rekam jejak digital di handphone milik tersangka memang terdapat kalimat-kalimat seperti yang dilaporkan pelapor yakni menistakan agama tertentu," jelasnya.  Zulpan mengatakan, handphone tersebut tidak hilang seperti yang diucapkan Joseph. Melainkan sengaja disembunyikan di dalam gudang. "Disembunyikan oleh tersangka. Di dalam gudang," imbuhnya.  Joseph Suryadi dalam pemeriksaan juga mengakui telah mengunggah konten berbau penistaan agama. "Yang bersangkutan sudah mengaku terkait dengan postingannya di media sosial yang merupakan penodaan maupun penistaan terhadap suatu agama," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Senin (19/12).  Awalnya Joseph membantah membuat konten penistaan agama. Dia mengaku handphone miliknya hilang. Namun, belakangan ditemukan disembunyikan di dalam gudang.

Kaleidoskop 2021: Penista Agama Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/20211125101558_IMG_2850-1.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan. Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan. Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan penistaan agama Joseph Suryadi mengakui telah mengunggah konten berbau penistaan agama. Pengakuan dibuat Joseph saat menjalani pemeriksaan.  "Yang bersangkutan sudah mengaku terkait dengan postingannya di media sosial yang merupakan penodaan maupun penistaan terhadap suatu agama," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Senin (19/12).  Awalnya Joseph membantah membuat konten penistaan agama. Dia mengaku handphone miliknya hilang. Namun, belakangan ditemukan disembunyikan di dalam gudang.  "(Ponsel) Disimpan di gudang rumah yang bersangkutan," jelas Zulpan.  Sebelumnya, media sosial tengah diramaikan dengan tagar #TangkapJosephSuryadi. Tagar tersebut menggema usai Joseph Suryadi diduga telah melakukan penistaan agama.  Di media sosial Twitter tersebar 2 buah foto. Foto pertama menampilkan seorang pria berkacamata. Sedangkan foto lainnya adalah tangkapan layar percakapan grup WhatsApp.  Dalam percakapan tersebut ada sebuah gambar karikatur. Gambar tersebut diduga telah menghina Nabi Muhammad yang menikahi perempuan muda, Siti Aisyah.  Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya resmi menetapkan Joseph Suryadi sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial.  "Telah menetapkan tersangka yang memposting atas nama Joseph Suryadi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (15/12).  Zulpan menuturkan, penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara. Penyidik telah mengantongi minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menaikan status hukum Joseph.

Polisi: Joseph Suryadi Mengaku Membuat Konten Penistaan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-2-418.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengkritik terjadinya kekerasan yang menimpa tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kece oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Dia meminta Polri bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.  "Kompolnas menyayangkan terjadinya kekerrasan yang dilakukan oleh saudara NB dan kawan-kawan di tahanan Bareskrim Polri. Oleh karena itu Kompolnas mendorong Polri untuk bertanggung jawab," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dihubungi, Kamis (23/9).  Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan yakni mengobati luka yang dialami korban. Melakukan pemeriksaan kepada Napoleon secarq profesional, transparan dan berkeadilan. Serta memeriksa para penjaga rutan yang bertugas saat peristiwa terjadi.  "Kompolnas berharap sistem pengamanan di sel atau rutan Bareskrim Polri ini diperketat ya sistem pengamanannya. Termasuk juga melakukan pemasangan CCTV yang menjangkau semua sudut," jelas Poengky.  Sebelumnya, tersangka kasus dugaan penistaan agama, Muhammad Kosman alias Muhammad Kece diduga dianiaya oleh sesama tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Atas peristiwa tersebut, Kece telah membuat laporan polisi.  "Bareskrim Lolri telah menerima satu LP yaitu LP nomor 0510/VIII/2021/Bareskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/9).  Tak lama dari itu, Irjen Napoleon menyampaikan surat terbuka yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Haposan Batubara. Dalam surat tersebut, Napoleon mengaku dilahirkan dalam keadaan agama Islam.  "Alhamdulillah YRA, bahwa saya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin,” kata Napoleon dalam surat terbuka tersebut, Minggu (19/9).  Dia menegaskan, siapapun bisa menghina dirinya. Menurutnya, tidak seharusnya Muhammad Kece menghina Alquran dan Islam.  “Siapapun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku, Alquran, Rasulullah SAW dan akidah Islamku, karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya,” tegas Napoleon.  Dia menyebut, perbuatan Muhammad Kece telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dia pun menyayangkan, seharusnya konten-konten Muhammad Kece dihapus dari sosial media.

Irjen Napoleon Aniaya M Kece, Kompolnas: Polri Harus Tanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/com_JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menjadwalkan pemeriksaan kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Pemeriksaan ini terkait kasus penganiayaan yang menimpa tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kece.  "Jadwal penyidik pemeriksaanya hari ini," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian saat dihubungi, Selasa (21/9).  Dalam kasus ini, Napoleon berstatus sebagai terlapor. Dia diduga menganiaya Kece dengan cara memukul dan melumuri dengan tinja.  Sebelumnya, tersangka kasus dugaan penistaan agama, Muhammad Kosman alias Muhammad Kece diduga dianiaya oleh sesama tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Atas peristiwa tersebut, Kece telah membuat laporan polisi.  "Bareskrim Polri telah menerima satu LP yaitu LP nomor 0510/VIII/2021/Bareskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/9).  Laporan tersebut diteliti oleh penyidik. Sejauh ini diduga Kece dianiaya oleh sesama tahanan. "Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini jadi tahanan di Bareskrim Polri," jelas Rusdi.  Tak lama dari itu, Irjen Napoleon menyampaikan surat terbuka yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Haposan Batubara. Dalam surat tersebut, Napoleon mengaku dilahirkan dalam agama Islam.  "Alhamdulillah YRA, bahwa saya dilahirkan sebagai seorang Muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin,” kata Napoleon dalam surat terbuka tersebut, Minggu (19/9).  Dia menegaskan, siapapun bisa menghina dirinya. Menurutnya, tidak seharusnya Muhammad Kece menghina Alquran dan Islam.  “Siapapun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku, Alquran, Rasulullah SAW dan akidah Islamku, karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya,” tegas Napoleon.  Dia menyebut, perbuatan Muhammad Kece telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dia pun menyayangkan, seharusnya konten-konten Muhammad Kece dihapus dari media sosial.

Aniaya Tahanan Penista Agama, Irjen Napoleon Diperiksa Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/josep-paul-zhang-2.jpg" alt="Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)" width="100%">
<figcaption>Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tidak hanya menjadikan Jozeph Paul Zhang sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama, Polri juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk menindak yang bersangkutan. Mereka juga sudah mengajukan red notice kepada Interpol. Sampai kemarin (21/4), mereka masih menunggu respons pengajuan tersebut.  Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Adrianto menyatakan, red notice disampaikan dua hari lalu (20/4). ”Dari hasil rapat (bersama) imigrasi, kami upayakan mengajukan red notice ke Interpol,” ujarnya kepada awak media kemarin. Dia berharap pengajuan tersebut disetujui agar Interpol bisa membantu Polri memulangkan Jozeph ke Indonesia untuk menjalani proses hukum.  Bantuan Interpol juga bisa membuat ruang gerak Jozeph semakin sempit. ”Negara-negara yang masuk Interpol akan menolak kalau yang bersangkutan datang ke sana,” imbuh Agus. Jenderal bintang tiga Polri itu menambahkan, pihaknya mempertimbangkan kembali untuk mencabut paspor Jozeph. Sebab, Polri tidak ingin kehilangan jejak.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menuturkan, pihaknya masih bekerja untuk menemukan keberadaan Jozeph. Untuk mempercepat pencarian, mereka bekerja sama dengan beberapa instansi. Termasuk imigrasi. ”Masih berproses. Perkembangannya pasti nanti publik diberi tahu,” terang dia.  Polri, sambung Rusdi, juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menutup saluran-saluran media sosial yang digunakan Jozeph. Kalaupun masih ada video yang beredar, dia memastikan bahwa penyebarannya telah diminimalkan Kemenkominfo.  Sementara itu, merasa jauh dari aparat penegak hukum di Indonesia, Jozeph semakin berulah. Dia bahkan menantang debat Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/wawancara/22/04/2021/jozeph-paul-zhang-agar-minoritas-bisa-beribadah-dengan-tenang/">Jozeph Paul Zhang: Agar Minoritas Bisa Beribadah dengan Tenang</a>  Menag Yaqut enggan menanggapi tantangan debat Jozeph. Dia menuturkan, Jozeph sampai saat ini tidak berani mempertanggungjawabkan omongannya sendiri.  ”Kok nantang debat,” kata Yaqut. Dia berharap Jozeph tidak perlu lagi diberi panggung di publik. Khususnya oleh kalangan media di tanah air. Sikap dan pernyataannya tidak baik untuk bangsa Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tfwYR3gsc4s

Gandeng Interpol, Polri Lacak Jejak Jozeph dan Blokir Medsosnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/josep-paul-zhang-3.jpg" alt="Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)" width="100%">
<figcaption>Jozeph Paul Zhang. (Youtube Jozeph Paul Zhang)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jejak Jozeph Paul Zhang sampai saat ini belum terendus oleh otoritas hukum di Indonesia. Pria yang menyandang status sebagai tersangka kasus penistaan agama itu pun masih getol muncul menyapa para penontonnya di YouTube.   Banyak yang mengira, Paul Zhang berdiam di Jerman. Melalui wawancara ekslusif pada Rabu dini hari WIB (21/4) dengan wartawan JawaPos.com yang berada di Berlin, Paul pun menunjukkan tanda-tanda bahwa dia memang ada di Jerman.  Namun, saat dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, dia pun tetap berteka-teki. ’’Somewhere, someplace,’’ begitu ucapnya.  Ketika ditanya status kewarganegaraannya saat ini, dia menyatakan, bahwa dirinya sudah tidak menjadi WNI. Tapi, lagi-lagi dia tidak mau menjelaskan bagaimana status kewarganegaraannya saat ini. ’’Masalah legalitasnya semua, saya nggak bisa jawab. Karena saya kan ada lawyer. Jadi saya nggak boleh jawab yang berkaitan dengan kewarganegaraan,’’ urainya.  Mengenai jawaban dari pria yang lahir dengan nama Shindy Paul Soerjomoeljono itu, kami pun melakukan konfirmasi kepada pihak KBRI Berlin. Koordinator Fungsi Sosial dan Budaya KBRI Berlin Devdy Risa menuturkan, ada lebih dari 23 ribu WNI di Jerman, dan 90 persen di antaranya melakukan lapor diri. ’’Dia tidak meregistrasi dirinya, sehingga sampai saat ini masih terus kami telusuri,’’ ucap dia saat diwawancarai pada Kamis (22/4).  Kendati Paul Zhang banyak disebut bermukim di Jerman, namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan kalau pria yang saat ini menyandang masuk dalam DPO itu bisa saja berada di negara lain. ’’Ada kemungkinan juga dia berada di Belanda. Antara Jerman dan Belanda. Karena itulah, kami juga berkoordinasi dengan Belanda dan Jakarta, sekaligus partner kami di Jerman,’’ paparnya.  Dia mengonfirmasi bahwa sudah ada koordinasi antara Polri dengan atase Polri di Jerman. Selain itu, dia juga menunggu jawaban dari pihak pemerintah Jerman mengenai data keberadaan Paul Zhang. Devdy berharap segera ada titik terang tentang keberadaan Paul Zhang yang kini boleh dibilang menjadi sosok most wanted di Indonesia.  Kendati tidak ada perjanjian ekstradisi antara Jerman dan Indonesia, pihaknya yakin, jika memang ditemukan di Jerman, Paul Zhang bisa dibawa kembali ke Indoensia. Berkaca pada kasus penangkapanan buronan kas BNI Maria Pauline Lumowa di Serbia. Perempuan yang sudah buron selama 17 tahun itu diekstradisi pada 8 Juli 2020. ’’Tidak bisa case by case, ya (kasus Paul Zhang dibandingkan dengan Maria Lumowa, Red), tapi bisa diupayakan,’’ tukasnya. (*)  &nbsp;  Berikut ini video wawancara dengan Jozeph Paul Zhang:  https://www.youtube.com/watch?v=1fe9lXAHacs&amp;t=2811s  &nbsp;

KBRI Berlin Yakin Bakal Pulangkan Paul Zhang Jika Tertangkap di Jerman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-21-at-15.15.01.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Jozeph Paul Zhang mengingatkan pada kasus Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, Jozeph Paul mengaku ada perbedaan dalam kasus yang dihadapinya dengan Ahok.  Jozeph Paul tidak mau kasusnya disamakan dengan Ahok. Karena dia menilai sosok Ahok merupakan pemimpin yang baik dan memiliki integritas. "Ahok orang hebat, saya enggak sebanding. Saya orang jahat, bekas penjahat," kata Jozeph Paul saat berbincang dengan JawaPos.com, Rabu (21/4).  Jozeph sangat kagum dengan sosok Ahok. Apalagi soal kejujuran Ahok dalam memimpin ibu kota. "Ahok itu levelnya di atas saya, dalam hal kejujuran, dan prinsip. Jangan bandingkan saya dengan Ahok. Jauh jangan bandingkan saya dengan Ahok," katanya lagi.  Ketika ditanya pertanggungjawaban soal pernyataannya, Jozeph mengaku tidak merasa bersalah. Dia hanya menyampaikan aspirasinya saja. "Apakah saya melanggar hukum di Eropa? Kenapa saya harus hadapin? Makannya saya pergi ke sini, karena ada kebebasan berpendapat," pungkasnya.  Sebelumnya, seorang Youtuber mencuri perhatian publik karena pernyataannya yang dipandang menista agama Islam. Youtuber bernama Jozeph Paul Zhang itu mengaku nabi ke-26 setelah Nabi Muhammad SAW.  Adapun video tersebut berdurasi sangat panjang, yakni tiga jam lebih. Selain mengaku nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang bahkan menghina Nabi Muhammad.  “Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang lo. Yang bisa laporin gua penistaan agama, nih gua nih nabi ke-26. Kalau Anda bisa laporan atas penistaan agama, gua kasih loh satu laporan Rp 1 juta, maksimum 5 laporan supaya jangan bilang gua ngibul kan. jadi kan Rp 5 juta, di wilayah polres berbeda,” sebagaimana pernyataan Jozeph Paul Zhang dalam akun Youtube.  Simak Video Berikut:  https://www.youtube.com/watch?v=1fe9lXAHacs&amp;t=63s&amp;ab_channel=JawaPos

Jozeph Paul Zhang: Ahok Orang Hebat, Saya Enggak Sebanding

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penista agama

Berita Terkini