<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/kakbah-masjidilharam.jpg" alt="TAWAF: Rombongan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaksanakan umrah wajib kemarin (4/7). (MEDIA CENTER HAJI)" width="100%">
<figcaption>TAWAF: Rombongan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaksanakan umrah wajib kemarin (4/7). (MEDIA CENTER HAJI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menangkap pasangan suami istri (pasutri) yang diduga menjadi pelaku penipuan perjalanan umrah. Pelaku ini membuat para jamaah tak bisa kembali dari Arab Saudi.  Kedua pelaku adalah pemilik PT Naila Safaah Wisata Mandiri, Mahfudz Abdulah alias Abi, 52, dan istrinya Halijah Amin alias Bunda, 48. Keduanya ditangkap di salah satu kamar hotel di Daerah Istimewa Jogjakarta.  "Pelaku ditangkap pada 27 Februari 2023," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi kepada wartawan, Selasa (28/3).  Pasturi ini telah ditetapkan jadi tersangka dan dikenakan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polda Metro Jaya. Selain pasangan pasutri ini, penyidik juga menetapkan Direktur Utama PT Naila Safaah Wisata Mandiri, Hermansyah, 59, sebagai tersangka.  Ketiganya dikenakan Pasal 126 Juncto Pasal 119 A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana diubah dalam Pasal 126 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. "Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun," jelas Hengki.  Sebelumnya, Subdirektorat Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan umrah. Kasus ini terungkap berdasarkan laporan dari Kementerian Agama (Kemenag) soal adanya jamaah umrah yang tidak bisa pulang ke Indonesia dari Arab Saudi.  "Jadi korban ini mengadu ke Konjen di Arab Saudi, aduan itu kemudian disampaikan ke Kemenag dan akhirnya sampai ke kita," ucap Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi kepada wartawan, Selasa (28/3).  Pasca menerima laporan tersebut, kepolisian langsung lantas melakukan penyelidikan. Hasilnya, ditemukan adanya dugaan penipuan umrah oleh biro travel PT Naila Safaah Wisata Mandiri.  "Jumlah korban sejauh ini dari data yang kita dapat ada sekitar ratusan orang," jelasnya.

Pemilik Agen Travel Umrah yang Buat Jamaah Telantar di Arab Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SIDANG-VONIS-Bos-FIRST-TRAVEL_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jamaah korban penipuan biro perjalanan umrah First Travel (FT) masih memiliki harapan untuk mendapatkan haknya. Hari ini (25/11) Pengadilan Negeri (PN) Depok diagendakan menggelar sidang vonis gugatan perdata korban FT. Jika hakim mengabulkan, 3.200 jamaah bisa mendapatkan uang pengembalian Rp 49 miliar.  Gugatan perdata tersebut memang tidak mewakili seluruh korban FT yang lebih dari 63 ribu jamaah. Dengan total kerugian diperkirakan lebih dari Rp 900 miliar.  Jamaah penggugat perdata itu tergabung dalam kelompok Persatuan Agen dan Jamaah Korban (Pajak) FT. Mereka melayangkan gugatan perdata dengan tuntutan nominal Rp 49 miliar pada 4 Maret 2019.  Juru Bicara Pajak FT Olivia Febriyana menyebutkan kelompok atau elemen masyarakat yang menjadi korban FT. Ada First Travel cabang Kebon Jeruk, agen, unsur jamaah, dan lainnya. ”Ada lima kelompok korban yang menggugat perdata. Jadi, semua lini (penggugat, Red) berkepentingan,” ucapnya kemarin (24/11).  Setiap personal dari penggugat perdata itu, kata Olivia, memiliki kerugian berbeda-beda. Ada yang sempat menyetorkan uang Rp 20 juta ke FT karena ikut paket yang tinggi. Ada juga yang baru menyetor Rp 5 juta sebagai uang muka. Sementara itu, kelompok cabang dan agen sejatinya bukan jamaah. Namun, mereka ikut menanggung kerugian atas kasus tersebut.  Saat masih beroperasi dulu, banyak jamaah yang mendaftar sekaligus menyetor uangnya lewat agen atau kantor cabang. Olivia menjelaskan, pada dokumen perusahaan, kantor cabang berhak mengajukan gugatan jika kantor pusat melakukan wanprestasi.  Mewakili jamaah penggugat, Olivia berharap hakim memberikan putusan yang terbaik. Yakni mengabulkan gugatan perdata senilai Rp 49 miliar. Dia pun heran dengan putusan dalam perkara pidana yang menjadi kontroversi. Yakni, aset FT disita dan dilelang, lalu uangnya masuk kas negara.  Olivia berharap hakim tidak terpengaruh kehebohan berita soal aset FT. Dia optimistis gugatan akan dikabulkan. Sebab, kejaksaan selaku pihak yang berstatus turut tergugat dalam persidangan juga menyampaikan bahwa aset FT dikembalikan ke jamaah korban penipuan. Namun, jika gugatan ditolak, jamaah akan menyiapkan langkah lebih lanjut.  Sebagaimana diberitakan, dalam kasus pidana penipuan FT, sudah muncul putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Isinya, antara lain, menetapkan aset FT dilelang dan hasilnya masuk kas negara.

Hari Ini Gugatan Perdata First Travel Diputus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/direktur-joe-pentha-wisata-divonis-4-tahun-penjara_m_216813.jpeg" alt="DIVONIS BERSALAH: Terdakwa Direktur Joe Pentha Wisata (JPW), Muhammad Yusuf Johansyah, saat duduk di kursi pesakitan PN Pekanbaru, pada Kamis (31/5) siang." width="100%">
<figcaption>DIVONIS BERSALAH: Terdakwa Direktur Joe Pentha Wisata (JPW), Muhammad Yusuf Johansyah, saat duduk di kursi pesakitan PN Pekanbaru, pada Kamis (31/5) siang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Riau memvonis Direktur Joe Pentha Wisata (JPW), Muhammad Yusuf Johansyah selama 4 tahun penjara di persidangan, Kamis (31/5). Ia dinyatakan bersalah karena telah melakukan penipuan dan penggelapan uang ratusan jamaah umrah yang gagal berangkat ke tanah suci. "Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat tahun, dipotong masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa," ujar Abdul Azis, Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar putusan di persidangan. Sidang dengan agenda vonis ini digelar di ruang sidang Oemar Senoadji. Pada akhir pembacaan amar putusan, sempat terjadi insiden lampu di ruangan sempat padam. Sehingga pembacaan amar putusan oleh Hakim Abdul Azis pun terpaksa dibantu dengan alat penerangan seadanya dari senter handphone. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatannya dinilai telah meresahkan dan merugikan para jamaah yang sudah menyerahkan dana untuk berangkat umrah. "Terdakwa terbukti melanggar Pasal 378 KUHP," kata Azis. Sementara hal meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum penjara. Menanggapi hal itu, Yusuf langsung menyatakan pikir-pikir. "Kami pikir-pikir yang mulia " ujar penasehat hukumnya, Fahmi. Untuk diketahui, hukuman yang dijatuhkan terdakwa, sama dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syafril dan Zurwandi pada Selasa (14/5) lalu. Atas putusan hakim, JPU juga menyatakan sikap yang sama dengan terdakwa. "Kami juga pikir-pikir," kata Syafril. Dalam dakwaan JPU, disebutkan, penipuan dilakukan terdakwa pada kurun waktu 2015 hingga 2017. Terdakwa selaku pimpinan perjalanan umrah tersebut tidak memberangkatkan ratusan calon jamaah. Padahal, calon jamaah itu sudah menyetorkan dana untuk pemberangkatan umrah sekitar Rp 23 juta perorang. Total dugaan nilai uang jamaah yang digelapkan mencapai lebih dari Rp 3 miliar. Di persidangan, terdakwa mengaku sudah menyetorkan dana Rp 8 miliar ke pihak maskapai Air Asia. Dana itu untuk pemesanan 5.100 kursi pesawat untuk jamaah. Namun oleh Air Asia membatalkan kerja samanya. "Sebanyak 5.100 yang di-booking dianggap hangus semua," tutur terdakwa di persidangan beberapa waktu lalu. Sementara, penasehat hukum terdakwa Fahmi menyatakan menghormati putusan majelis hakim. Meskipun mengambil sikap pikir-pikir, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengajukan banding. "Tadi karena terburu-buru, kami melihat ada hal yang sebenarnya tidak maksimal. Karena dipersidangan terbukti uang Rp 8 miliar di-tranfer ke Air Asia dan Air Asia menipu, sehingga klien kami tidak bisa memberangkatkan," ungkap Fahmi usai persidangan. Ia juga sudah melaporkan dan akan mengajukan gugatan perdata kepada pihak Air Asia."Kalau tidak di Malaysia bisa juga di Bandung, Indonesia," pungkasnya.

Direktur Joe Pentha Wisata Divonis 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bos-abu-tours-rela-jadi-kere-lagi_m_205160.jpeg" alt="Hendro Saryanto, kuasa hukum Nursyariah Mansyur, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Selasa (17/4)" width="100%">
<figcaption>Hendro Saryanto, kuasa hukum Nursyariah Mansyur, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Selasa (17/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Istri Bos Travel Umrah Abu Tours, Nursyariah Mansyur&nbsp;rela dimiskinkan. Klaim itu disampaikan kuasa hukumnya, Hendro Saryanto. Dia menuturkan, setiap kali bertemu, Nursyariah atau yang biasa dipanggil Ria ingin menjaminkan semua asetnya untuk memberangkatkan para jamaah Abu Tours. "Bahkan dia bilang 'kami kere Pak, kami melarat sekarang pun kami tidak masalah," cerita salah satu tim penasihat hukumnya, <a href="https://www.jawapos.com/tag/152038/abu-tours" target="_blank">Hendro</a> di kantornya Gedung Wira Usaha, Rasuna Said, Jakarta, Selasa (17/4). Kata dia, bos dari Travel Umrah, Hamzah Mamba nyatanya bukan lahir dari keluarga kaya. "HM pegawai di pizza hut. Sebelumnya dia loper koran, tukang ngangkut ikan, tukang cuci piring," sebutnya. Dia mengaku beberapa investor sempat tertarik dengan aset-aset Abu Tours itu. Namun sayangnya, suami Ria yang notabene keburu ditahan pihak Kepolisian dan izin usaha mereka dicabut Kementerian Agama. "Kami sudah lakukan legal audit. Ada investor tertarik. Perusahaan online, liat databasenya Abu Tours. Tapi keburu blowup yang notabene semua jadi kacau," jelas Hendro. Bagaimana kalau aset itu dijual? Kata dia tentu tidak cukup untuk memberangkatkan jamaah yang tersisa. Sebab jika dijual, nilainya hanya Rp 100-150 miliar. Untuk itu, pihaknya meminta Kemenag bersikap. Sebab, masih ada 96 ribu jamaah yang menjadi tanggung jawab Abu Tours untuk diberangkatkan. "Kami minta Kemenag harus mengambil sikap politis bagaimana tanggung jawab 96 ribu ini nasibnya. Di sisi lain owner mau bertanggung jawab," tukas Hendro.&nbsp;

Bos Abu Tours Rela Jadi 'Kere' Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dari-rp-3-miliar-uang-jemaah-umrah-tersisa-rp-15-juta_m_197249.jpeg" alt="Direktur Joe Pentha Travel atau Joe Pentha Wisata (JPW) Muhammad Yusuf Johansyah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Riau, pada Senin (19/3) sore." width="100%">
<figcaption>Direktur Joe Pentha Travel atau Joe Pentha Wisata (JPW) Muhammad Yusuf Johansyah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Riau, pada Senin (19/3) sore.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah beberapa bulan mendekam di penjara, Direktur Joe Pentha Travel atau Joe Pentha Wisata (JPW) Muhammad Yusuf Johansyah akhirnya disidangkan, Senin (19/3) sore. Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Riau. Pada sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syafril dan Zurwandi mengatakan, uang yang sebelumnya disetorkan ke rekening Joe Pentha Wisata oleh ratusan jemaah umroh kini hanya tersisa Rp 1,5 juta. Hal itu terungkap dari hasil penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Yang mana total dugaan nilai uang jemaah yang digelapkan mencapai lebih dari Rp 3 miliar. JPU mengatakan, penipuan dilakukan terdakwa pada kurun waktu 2015 hingga 2017. Terdakwa selaku pimpinan perjalanan umrah tersebut, tidak memberangkatkan ratusan calon jemaah. Padahal, calon jemaah itu sudah menyetorkan dana untuk pemberangkatan umroh. "Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 dan Pasal 378 tentang penggelapan dan penipuan," kata JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Toni Irfan, Senin (19/3) sore. Sementara itu, menanggapi dakwaan yang dibacakan oleh JPU, terdakwa melalui tim penasehat hukumnya Dr Fahmi dan kawan-kawan tidak melakukan eksepsi atau keberatan. Mereka akan langsung melakukan pembuktian pada persidangan pekan mendatang. "Intinya, dakwaan disebutkan gagalnya pemberangkatan 700 jemaah karena hangusnya tiket yang dibatalkan Air Asia yang dipesan klien kami. Dan itu pembatalan sepihak," ujar Fahmi usai persidangan. Terkait pembatalan tersebut, Fahmi menegaskan bahwa pihaknya akan segera melayangkan gugatan. "Kita akan gugat pidana maupun perdata," tegasnya. Dalam persidangan selanjutnya, JPU akan memanggil sejumlah saksi termasuk dari mitra kerja dan pihak JPW. Namun, dari pihak Air Asia tidak dijadikan saksi karena menurut jaksa itu hanya pengakuan secara sepihak.

Dari Rp 3 Miliar, Uang Jemaah Umrah Tersisa Rp 1,5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hati-hati-berikut-modus-penipuan-biro-umrah_m_194922.jpeg" alt="ILUSTRASI Publik dihebohkan dengan kasus biro travel dan umrah yang dilakukan First Travel. Pasalnya dalam perjalanannya, banyak jamaah umrah yang tertipu dengan penyedia jasa Firs Travel" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Publik dihebohkan dengan kasus biro travel dan umrah yang dilakukan First Travel. Pasalnya dalam perjalanannya, banyak jamaah umrah yang tertipu dengan penyedia jasa Firs Travel</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Banyaknya peminat umrah seringkali dimanfaatkan oleh biro jasa umrah abal-abal untuk meraup pundi-pundi keuntungan dengan cara-cara culas. Bahkan, terkadang sejumlah biro umrah abal-abal tersebut kerap menawarkan sejumlah promo untuk menarik para pelanggan. Berbagai macam cara modus penipuan pun dilakukan untuk menggaet para jamaah. Satu diantaranya yakni dengan cara pemberian subsidi kepada calon korbannya, kemudian hanya tinggal melakukan pembayaran sesuai yang disepakati. Iming-iming seperti itu pun cukup menggiurkan bagi calon jamaah. "Mereka yang mendaftar kan rata-rata terpincut karena murah. Modusnya bisa dengan subsidi," kata Kasubbag Informasi dan Humas Kemenag DIY Ahmad Fauzi, Sabtu (10/3). Kerap kali, jamaah umrah yang tertipu dan melaporkan ke Kemenag dirugikan dengan adanya penawaran promo umrah murah. Dimana biaya umrah yang normalnya di atas Rp 20 juta, dengan modus subsidi calon jamaah hanya tinggal membayar kisaran Rp 18-19 juta. Namun pada kenyataannya, ketika mendekati pemberangkatan, korbannya tak juga mendapatkan haknya. Untuk mengantisipasi hal itu, calon jamaah yang ingin menunaikan ibadah umrah atau haji sebaiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu. Terhadap biro-biro perjalanan, apakah memang sudah resmi atau belum. Sebab pihaknya pun mempunyai andil dalam memberikan izin pemberangkatan. Setiap kali dari kantor imigrasi akan mengeluarkan paspor untuk jamaah yang umrah atau haji, selalu melalui rekomendasi darinya. Mengenai kasus Abu Tours yang sekitar 20 jemaahnya mengadu ke Lembaga Ombudsman (LOD) karena belum diberangkatkan, pihaknya tak ada rencana untuk mengecek perizinan biro bersangkutan. Sebab, biro perjalanan yang resmi selalu dipublikasikannya ke masyarakat.  "Yang jelas sebelum tertarik dan mengikuti umrah, cek terlebih dahulu biro umrahnya apakah sudah terdaftar, resmi dan harganya masuk akal," pungkasnya.

Hati-hati, Berikut Modus Penipuan Biro Umrah