<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/Screenshot_20260113-153216_Instagram-798838547.jpg" alt="Timothy Ronald. (Instagram @timothyronaldd)" width="100%">
<figcaption>Timothy Ronald. (Instagram @timothyronaldd)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Metro Jaya memulai proses hukum atas laporan kasus dugaan penipuan investasi kripto dengan terlapor Timothy Ronald. Selasa (13/1) pelapor atas nama Younger menjalani pemeriksaan awal atas laporan yang sudah dia buat pada Jumat pekan lalu (9/1). Menurut Younger, pemeriksaan hari ini masih dalam tahap Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dia mengaku mengalami kerugian miliaran rupiah setelah bergabung sebagai member pada Akademi Crypto yang dikelola oleh Timothy Ronald dan rekannya, Kalimasada. &rdquo;Sesuai di laporan saya itu (kerugian yang dialami) sekitar Rp 3 miliar,&rdquo; ungkap dia kepada awak media. Tidak sendirian, Younger turut menghadirkan saksi lain untuk turut diperiksa oleh polisi. Dalam pemeriksaan tersebut, mereka turut didampingi oleh kuasa hukum Younger bernama Jajang. Menurut Younger, 2 saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan hari ini juga merasa menjadi korban penipuan. &rdquo;Nanti akan banyak yang menyusul, yang sudah mendaftar kurang lebih hampir 300-an (orang). Jadi, tahap pertama ini, hari ini 3 orang,&rdquo; ujarnya. Selebgram Adam Deni adalah salah satu pihak yang disebut akan ikut melapor kepada polisi. Dia juga merasa menjadi korban penipuan setelah bergabung dengan Akademi Crypto. Berdasar pengakuan Younger, kerugian para korban bervariasi. Ada yang merugi ratusan juta, ada pula yang miliaran rupiah. Dalam laporan kepolisian yang dibuat di Polda Metro Jaya, Younger mengadukan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP serta Pasal 607 KUHP tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sesuai dengan keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, kasus itu ditangani secara profesional dan proporsional. Menurut Kombes Budi, pelapor merasa dirugikan oleh terlapor dalam investasi kripto. Sehingga yang bersangkutan membuat laporan kepolisian pada Jumat. Laporan yang teregistrasi dengan nomor LP 227/I/2026 itu disampaikan kepada pihak kepolisian sekitar pukul 17.57 WIB. &rdquo;Memang ada peristiwa yang disampaikan bahwa ada investasi terkait permainan saham ataupun bursa kripto. Termasuk yang bersangkutan mengalami kerugian sekitar Rp 3 miliar,&rdquo; terang Kombes Budi kepada awak media di Jakarta. Berdasar informasi yang diperoleh aparat kepolisian dari pelapor, kerugian sebanyak itu muncul karena pelapor merasa dijanjikan oleh terlapor. Janji itu berkaitan dengan keuntungan atau potensi kenaikan nilai aset kripto yang mencapai 300-500 persen pasca pelapor menginvestasikan uang ke aset-aset kripto sebagaimana dijanjikan oleh terlapor. &rdquo;Ada janji terhadap keuntungan potensi naik 300 sampai dengan 500 persen,&rdquo; ucap Budi. &nbsp;

Polda Metro Jaya proses laporan dugaan penipuan investasi kripto dengan terlapor Timothy Ronald. Pelapor dan saksi jalani pemeriksaan.

Pelapor Ungkap Ada 300 Orang yang akan Polisikan Timothy Ronald Terkait Penipuan Investasi Kripto 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/nenek-2-2355813187.jpg" alt="UPAYA HUKUM: Martin Suryana (kiri) dan Subuh Susilo, pengacara LS, menunjukkan surat laporan kepolisian terkait dugaan penipuan investasi." width="100%">
<figcaption>UPAYA HUKUM: Martin Suryana (kiri) dan Subuh Susilo, pengacara LS, menunjukkan surat laporan kepolisian terkait dugaan penipuan investasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisaris PT Garda Tematek Indonesia (GTI) Greddy Harnando ikut dilaporkan oleh LS, nenek yang kehilangan uang Rp 175 miliar. Greddy kini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan nenek tersebut. Ahmad Junaidi, pengacara Greddy Harnando (komisaris), secara terpisah menyebut kliennya pun menjadi korban PT GTI. Greddy disebut juga menginvestasikan Rp 5,7 miliar. &rsquo;&rsquo;Hingga saat ini tidak kembali,&rsquo;&rsquo; katanya. Junaidi memaparkan, kliennya ditawari investasi bisnis serupa pada 2018. Greddy dan Indah lantas membentuk PT GTI pada 2020. &rsquo;&rsquo;Klien mau karena ingin mengawasi perputaran uangnya,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Tetapi, pada akhirnya Greddy ikut diseret ketika PT GTI bermasalah. Sebab, statusnya adalah komisaris. &rsquo;&rsquo;Terlapor lain (Indah) itu sudah menyebar PO sejak 2014. Termasuk klien saya ditawari,&rsquo;&rsquo; tuturnya. LS melaporkan direktur dan komisaris PT GTI ke Polda Jatim. Penyebabnya pada awal 2020, marketing bank kenalan LS mempertemukan dengan Greddy dan menyebut PT GTI sedang butuh modal banyak untuk pembuatan seprai rumah sakit. Greddy kemudian menawari LS agar menginvestasikan uangnya. Dia menjanjikan profit 1 persen pada bulan pertama dan 4 persen pada bulan kedua. &rsquo;&rsquo;Plus uang pokok modal dikembalikan di bulan kedua,&rsquo;&rsquo; kata Martin Suryana, pengacara LS. LS mulai menginvestasikan uang sejak April 2020. &rsquo;&rsquo;PT GTI awalnya menepati perjanjian,&rsquo;&rsquo; jelas Martin. Profit dan modalnya diberikan sesuai janji. LS selanjutnya ditawari beberapa dokumen purchase order (PO) kain ke PT GTI. Lantaran percaya, nenek 71 tahun itu kembali memodalinya. &rsquo;&rsquo;Hingga Oktober 2020, klien ditawari sistem roll over,&rsquo;&rsquo; terang Martin. Dengan sistem tersebut, LS hanya mendapat profit. Modal pokok akan langsung dimasukkan ke PO lain. Versi Greddy, sistem itu lebih efisien. Sebab, LS juga pasti ikut PO selanjutnya. Masalah kemudian muncul pada April 2022. LS tidak mendapat profit seperti biasanya. Greddy saat ditagih juga terus menghindar. Martin menyampaikan, total uang yang sudah diserahkan kliennya mencapai Rp 175 miliar. LS juga kesulitan mendapatkannya kembali. (edi/c6/eko)

LS, nenek 71 tahun yang juga nasabah prioritas, kehilangan uang Rp 175 miliar setelah ikut investasi di PT Garda Tematek Indonesia (GTI).

Komisaris Perusahaan Pengelola Investasi yang Jadi Tersangka Penipuan, Mengklaim Ikut Jadi Korban Karena Modalnya Juga Hilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/OKE_Nenek-investasi-1333805756.png" alt="UPAYA HUKUM: Martin Suryana (kiri) dan Subuh Susilo, pengacara LS, menunjukkan surat laporan kepolisian terkait dugaan penipuan investasi." width="100%">
<figcaption>UPAYA HUKUM: Martin Suryana (kiri) dan Subuh Susilo, pengacara LS, menunjukkan surat laporan kepolisian terkait dugaan penipuan investasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; LS kehilangan uang Rp 175 miliar setelah ikut investasi di PT Garda Tematek Indonesia (GTI). Nenek 71 tahun itu melaporkan Greddy Harnando (komisaris) dan Indah Catur Agustin (direktur) PT GTI. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim. &rsquo;&rsquo;Uang tersebut diserahkan bertahap,&rsquo;&rsquo; ujar Martin Suryana, pengacara LS, kemarin (2/6). Dia menjelaskan, kliennya adalah nasabah prioritas di sejumlah bank. Pada awal 2020, marketing bank kenalannya mempertemukan dengan Greddy dan menyebut PT GTI sedang butuh modal banyak untuk pembuatan seprai rumah sakit. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/014712616/marak-penipuan-dengan-modus-file-apk-pemegang-telkomsel-poin-wajib-ingat-ingat-tips-berikut-ini">Marak Penipuan dengan Modus File APK, Pemegang Telkomsel Poin Wajib Ingat-ingat Tips Berikut Ini</a> Greddy kemudian menawari LS agar menginvestasikan uangnya. Dia menjanjikan profit 1 persen pada bulan pertama dan 4 persen pada bulan kedua. &rsquo;&rsquo;Plus uang pokok modal dikembalikan di bulan kedua,&rsquo;&rsquo; kata Martin. LS mulai menginvestasikan uang sejak April 2020. &rsquo;&rsquo;PT GTI awalnya menepati perjanjian,&rsquo;&rsquo; jelas Martin. Profit dan modalnya diberikan sesuai janji. &nbsp;Investasi Beralih ke Sistem Roll Over LS selanjutnya ditawari beberapa dokumen purchase order (PO) kain ke PT GTI. Lantaran percaya, nenek 71 tahun itu kembali memodalinya. &rsquo;&rsquo;Hingga Oktober 2020, klien ditawari sistem roll over,&rsquo;&rsquo; terangnya. Dengan sistem tersebut, LS hanya mendapat profit. Modal pokok akan langsung dimasukkan ke PO lain. Versi Greddy, sistem itu lebih efisien. Sebab, LS juga pasti ikut PO selanjutnya. Masalah kemudian muncul pada April 2022. LS tidak mendapat profit seperti biasanya. Greddy saat ditagih juga terus menghindar. Martin menyampaikan, total uang yang sudah diserahkan kliennya mencapai Rp 175 miliar. LS juga kesulitan mendapatkannya kembali. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014713330/dijuluki-investor-handal-3-zodiak-ini-selalu-unggul-dalam-hal-investasi-zodiak-anda-termasuk">Dijuluki Investor Handal! 3 Zodiak Ini Selalu Unggul dalam Hal Investasi, Zodiak Anda Termasuk?</a> Direktur dan Komisaris Jadi Tersangka Dia menambahkan, Indah selaku direktur PT GTI sempat menjanjikan pengembalian uang. Bahkan sampai lima kali. Namun, tidak pernah terealisasi. LS akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan Indah dan Greddy ke Polda Jatim pada 1 Februari lalu. &rsquo;&rsquo;Jumat (31/5) kemarin status mereka dinaikkan menjadi tersangka,&rsquo;&rsquo; ujar Martin. Kasubdit Perbankan Polda Jatim AKBP Damus Asa membenarkan adanya penanganan laporan penipuan senilai Rp 175 miliar. Namun, dia belum bisa berkomentar lebih banyak lagi. Ahmad Junaidi, pengacara Greddy Harnando (komisaris), secara terpisah menyebut kliennya pun menjadi korban PT GTI. Greddy disebut juga menginvestasikan Rp 5,7 miliar. &rsquo;&rsquo;Hingga saat ini tidak kembali,&rsquo;&rsquo; katanya. Sementara itu, Mun Arief, pengacara Indah, saat dikonfirmasi mengaku belum bisa berkomentar. Dia belum mendapat kuasa terkait laporan LS. &rsquo;&rsquo;Baru kuasa kasus yang sudah berjalan di pengadilan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Saat ini Greddy dan Indah sedang disidang di Pengadilan Negeri Surabaya karena laporan investor lain. Kerugian pelapor dalam kasus tersebut Rp 4,8 miliar.&nbsp;(edi/c6/eko)

Jadi Nasabah Prioritas di Beberapa Bank, Nenek 71 Tahun Kehilangan Uang Tabungan Rp 175 Miliar Setelah Ikut Investasi Skema Roll Over

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) menemukan 22 entitas yang melakukan penawaran investasi/kegiatan keuangan ilegal pada periode November 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka tersebut terdiri dari, 12 entitas melakukan penawaran kerja paruh waktu dengan sistem deposit, 7 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin, 2 entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin; dan 1 entitas melakukan kegiatan pencatatan keuangan tanpa izin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berkaitan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran aplikasi dan informasi serta akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku," tulis</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pada periode November 2023, Satgas PASTI juga telah melakukan pemblokiran terhadap 337 pinjaman online ilegal di sejumlah website dan aplikasi serta menemukan 288 konten terkait pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi melanggar ketentuan kerahasiaan data pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, sejak tahun 2017 s.d. 2023 Satgas telah menghentikan 8.149 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.218 investasi ilegal, 6.680 pinjaman online ilegal dan pinjaman pribadi (pinpri), dan 251 entitas gadai ilegal," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Satgas PASTI juga menemukan 38 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan masyarakat terkait dengan aktivitas pinjaman online ilegal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehubungan dengan hal tersebut, Satgas telah mengajukan pemblokiran rekening dimaksud kepada satuan kerja pengawas bank di OJK untuk kemudian memerintahkan kepada pihak bank untuk melakukan pemblokiran. "Upaya ini akan terus dilakukan untuk semakin menekan ekosistem pinjaman online ilegal di Indonesia," ujar Satgas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Satgas PASTI juga mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemberantasan terhadap investasi dan entitas ilegal memerlukan peran serta dari masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk selalu memastikan aspek legalitas suatu produk dan memperhatikan tingkat kewajaran hasil yang dijanjikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masyarakat yang menemukan tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal, dapat melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email:&nbsp;<a href="mailto:konsumen@ojk.go.id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">konsumen@ojk.go.id</a>&nbsp;atau email:&nbsp;<a href="mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">waspadainvestasi@ojk.go.id</a>," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Satgas PASTI juga mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal.

Satgas PASTI OJK Blokir 22 Investasi Bodong dan 625 Pinjol Ilegal hingga Pinjaman Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/index12.jpg" alt="Para siswa dan guru SMPN 2 Kota Cirebon bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Kadini dan Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Para siswa dan guru SMPN 2 Kota Cirebon bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Kadini dan Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha mengajak semua pihak menjaga iklim investasi dan nama baik bangsa. Hal itu disampaikan terkait dengan beberapa laporan pengaduan dari warga asing terkait penipuan investasi di bidang pertambangan.  Dia mengatakan, beberapa laporan pengaduan pengusaha asing itu harus menjadi perhatian semua pihak. Salah satu laporan yang didapat terkait ada sebuah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yang memiliki IUP (izin usaha pertambangan) Minerba bergerak di bidang batu marmer.  ”Perusahaan pemilik IUP itu adalah pengusaha lokal. Investasi ini semua berangkat dari sebuah perjanjian/kontrak antara perusahaan pemegang IUP dengan warga asing yang diajak kerja sama,” terang Abdul Rachman Thaha.  Tetapi di pertengahan perjalanan, lanjut dia, sembari berjalannya produksi, pengusaha asing itu merasa tertipu oleh pemegang IUP. Sebab, tidak sesuai dengan isi perjanjian/kontrak.  ”Masalah seperti ini sudah sering terjadi bukan hanya di Sulawesi, di daerah lain pun hampir sama modusnya,” ujar Abdul Rachman Thaha.  Yang lebih miris lagi menurut Abdul Rachman Thaha, perusahaan menunggak pajak yang belum dibayarkan kepada negara. Selain itu, pihaknya mendapatkan informasi langsung di lapangan, perusahaan tersebut belum menyelesaikan pesangon karyawan sebesar kurang lebih Rp 7 miliar.  ”Ini disampaikan eks karyawan perusahaan tersebut. Ini menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Keuangan untuk mengejar pajak tersebut,” ucap Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, pihaknya mendapatkan informasi oknum tersebut memiliki beberapa IUP pertambangan. Diduga juga memiliki tunggakan pajak yang lain.  Dia menambahkan, pihaknya menerima informasi ada beberapa laporan pihak orang asing ke aparat penegak hukum. Namun, mereka menganggap penegakan hukum tidak berjalan.  ”Saya sudah menyurati langsung kepada Kapolri untuk segera ditindaklanjuti sehingga mereka bisa mendapatkan rasa keadilan di negeri kita ini,” tutur Abdul Rachman Thaha.  Dia menyatakan, pemerintah pusat atau kementerian terkait mau pun Pemprov Sulsel segera mencabut izin perusahaan tersebut. Sehingga tidak ada lagi investor asing yang tertipu.  ”Mari jaga iklim investasi di negeri kita, menjaga nama baik bangsa dan negara kita, menjaga hubungan antar negara. Jangan mencoreng nama bangsa kita sendiri dalam iklim berinvestasi. Ini tanggung jawab kita semua. Masalah ini juga sampai berujung proses hukum,” ucap Abdul Rachman Thaha.

Anggota DPD RI Minta Pemerintah Tertibkan Izin Usaha Pertambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/wahyu-kenzo.jpg" alt="TERSANGKA: Wahyu Kenzo saat digelandang polisi di Mapolda Jatim Kamis (9/3). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERSANGKA: Wahyu Kenzo saat digelandang polisi di Mapolda Jatim Kamis (9/3). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi kinerja Polri dalam mengusut kasus investasi bodong oleh crazy rich Surabaya, Wahyu Kenzo. Pangkalnya, langsung menangkap dan menahan tersangka.  "Proses penyidikan disertai penangkapan dan penahanan sangat kami apresiasi," ucap anggota Kompolnas, Poengky Indarti, saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/3).  Kompolnas juga apresiasi langkah kepolisian yang menerapkan pasal berlapis kepada tersangka demi mengembalikan kerugian para korban. Wahyu Kenzo disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, Pasal 115 jo Pasal 65 ayat (2) UU Perdagangan, Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU Perdagangan, Pasal 45A jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  "Penerapan pasal-pasal berlapis, termasuk pasal-pasal UU Tindak Pidana Pencucian Uang, juga bagus agar dana bisa dilacak dan akhirnya nantinya dapat dikembalikan kepada para korban setelah adanya putusan pengadilan," tuturnya.  Kompolnas pun mengapresiasi langkah kepolisian yang membuka kanal pengaduan bagi para korban. Hingga hari ini, sedikitnya lebih dari 1.300 korban investasi bodong dengan modus robot trading Auto Trade Gold (ATG) kepada Polresta Malang.  "Tujuannya (dibuka kanal pengaduan) agar penyidikan dapat berjalan dengan komprehensif. Dengan adanya proses penyidikan ini, menunjukkan proses hukum berjalan dan diharapkan membawa keadilan bagi para korban," tuturnya.  Poengky pun mendorong penyidikan dilakukan secara profesional dengan dukungan scientific crime investigation. Termasuk soal hasilnya yang harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.  "Kami berharap seluruh komplotan yang terlibat dapat diproses hukum agar penanganan kasus ini tuntas. Kami juga berharap dengan diproses pidananya para pelaku akan membuat masyarakat makin berhati-hati dalam memilih investasi," pungkasnya.

Terapkan Pasal TPPU ke Kenzo, Cara Polisi Balikin Duit Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/1101-kabidhumas.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Timur Kombespol Gatot Repli Handoko. Bidhumas Polda Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Timur Kombespol Gatot Repli Handoko. Bidhumas Polda Jatim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri segera melakukan pelimpahan tahap II terhadap empat tersangka penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan (alkes) PT Limeme Group Indonesia kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Setelah itu, mereka akan menjalani persidangan.  "Berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung tanggal 18 Mei 2022 berkas perkara empat tersangka dinyatakan sudah lengkap atau P-21 dan rencananya tahap 2 pengiriman berkas perkara dan tersangka ke jaksa penuntut umum (JPU) akan dilaksanakan pada minggu depan, " kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko kepada wartawan, Jumat (20/5).  Keempat tersangka itu ialah Direktur PT Limeme Group Indonesia, Kevin Lim; Komisaris/Finance PT Limeme Group Indonesia, Doni Yus Okky Wiyatama; Karyawan PT. Limeme Group IndonesiaIndonesia, Michael; dan Karyawan PT Limeme Group Indonesia, Vincent.  Keempat tersangka dijerat Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  "Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar," jelas Gatot.  Sebelum pelimpahan berkas perkara ke Kejagung, penyidik Direktorat Tindak Pindana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan tiga saksi ahli. Saksi ahli itu terdiri atas ahli pidana, digital forensik dan TPPU.  "Kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap empat tersangka masing-masing," pungkas Gatot.  Adapun barang bukti yang diserahkan berupa bukti transfer m-banking dan rekening koran, percakapan pelapor dan terlapor, chat WhatsApp, akun Instagram dengan nama @limekevinn, empat unit handphone, satu unit tablet, dua unit Ipad, tiga unit motor, emapt unit mobil, satu buah pistol.  Kemudian, buku rekening beserta ATM, 1.400 kardus berisikan masker, 35 kardus sensi gloves, 25 box rapid tes abbott, 94 box Rapid tes Cov Test, 453 box masker KN95 Elegant, lima box Masker KN95 TH, satu tabung oxsigen 47,2 kg, satu tabung oksigen 3 kg; 50 box zinc, dua aneroid sphygmomanometer, tiga thermometer infrared, dan barang-barang lain milik tersangka.

Kasus Investasi Alkes Bodong, 4 Tersangka Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211019-WA0003-1.jpg" alt="Aset PT DHD Farm Indonesia di Kecamatan Sako Palembang yang disegel polisi. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Aset PT DHD Farm Indonesia di Kecamatan Sako Palembang yang disegel polisi. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum pidana Universitas Brawijaya (Unbraw), Aan Eko Widiarto menilai langkah Bareskrim Polri menyita sejumlah aset dalam kasus dugaan penipuan investasi KSP Indosurya sudah tepat. Karena aset-aset tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perbuatan para tersangka.  "Menurut saya tindakan polisi telah tepat. Urgensitas sita tersebut adalah untuk kepentingan pembuktian oleh penyidik," ujar Aan kepada wartawan, Senin (26/4).  Hingga kini total aset yang disita dalam kasus Indosurya mencapai nilai Rp 2 triliun. Terakhir, pada Kamis 21 April 2022, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali menyita aset tersangka kasus dugaan penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Kali ini polisi menyita dua lantai di Sudirman Suites Apartment senilai Rp 160 miliar.  Bareskrim sedang mengajukan penetapan penyitaan terhadap dua lantai apartemen mewah itu. Penetapan penyitaan diajukan kepada PN Jakarta Pusat.  Menurut Aan, penyidik Bareskrim membutuhkan aset para tersangka tersebut untuk kepentingan pembuktian. Setelah penyidikan selesai, aset-aset itu bisa dikembalikan kepada para nasabah. Kata dia, penyitaan ini juga untuk mencegah tiga petinggi Indosurya yang menjadi tersangka menyamarkan aset aset tersebut.  "Menurut saya begitu, penegak hukum cepat menuntaskan sehingga barang bukti bisa segera dikembalikan kepada yang berhak atau nasabah," ujarnya.  Senada, Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat langkah Bareskrim menyita aset tersebut merupakan upaya mencegah para tersangka menyamarkan aset-aset tersebut. Selain itu, kata Fickar, penyitaan tersebut juga merupakan upaya untuk menyelamatkan barang bukti.  Fickar mengatakan, Polri harus mengusut tuntas kasus yang merugikan para nasabah KSP Indosurya.  "Totalitas menjalani tugas dan kewenangan itu dengan konsekuen dan konsisten," ujarnya.  Dalam kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang ini, Bareskrim Polri telah menetapkan 3 petinggi KSP Indosurya Cita sebagai tersangka, yakni Direktur Operasional Suwito Ayub (SA), Ketua Henry Surya (HS), dan Direktur Keuangan June Indria (JI).  Dari 3 tersangka tersebut, Polri telah menahan Henry Surya dan June Indria. Adapun Suwita Ayub masih buron dan namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).  Kasus ini berawal dari penghimpunan dana diduga secara ilegal menggunakan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta yang dilakukan sejak November 2012 sampai dengan Februari 2020.  Tersangka Henry Surya diduga menghimpun dana dalam bentuk simpanan berjangka dengan memberikan bunga 8-11 persen, kegiatan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan tanpa dilandasi ijin usaha dari OJK. Kegiatan itu berakibat gagal bayar.  Henry Surya yang menjabat sebagai ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta memerintahkan tersangka lainnya JI dan tersangka Suwito Ayub untuk menghimpun dana masyarakat menggunakan badan hukum Kospin Indosurya Inti/ Cipta.  Atas perbuatan tersebut Polri menyangka Suwito Ayub, Henry Surya, dan June Indria diduga melakukan tindak pidana Perbankan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana penipuan/perbuatan curang dan tindak pidana pencucian uang.  Atas perbuatan tersebut, mereka disangka melanggar Pasal 46 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4. Kemudian, Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Bareskrim juga telah melakukan gelar perkara pada pertengahan April 2022. Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa proses penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan.

Polisi Sita Aset Indosurya Rp 2 Triliun, Pakar Hukum Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Doni-Salmanan-Dery-Ridwansah-2-5.jpg" alt="Barang bukti dan aset tersangka kasus aplikasi trading Quotex Doni Salmanan saat di tunjukan pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/3/2022). Bareskrim Polri menyita Total barang bukti sebanyak 97 item milik tersangka kasus aplikasi tradi" width="100%">
<figcaption>Barang bukti dan aset tersangka kasus aplikasi trading Quotex Doni Salmanan saat di tunjukan pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/3/2022). Bareskrim Polri menyita Total barang bukti sebanyak 97 item milik tersangka kasus aplikasi tradi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri membuka hotline pengaduan kasus dugaan penipuan investasi ilegal lewat trading binary option.  pengaduan itu bisa diakses melalui nomor WhatsApp 0812-1322-7296 atau melalui platform Instagram dengan akun @posko_robottrad_binary_option_dittipideksus.  Direktur Tipideksus Brigjen Pol Whisnu Hermawan meminta para korban kasus dugaan penipuan investasi ilegal memanfaatkan hotline yang sudah disiapkan untuk memudahkan pelaporan ke Polri.  "Akses hotline ini dibuka untuk para korban kasus robot trading dan binary option. Korban yang berdomisili di mana pun, baik di Jakarta maupun di daerah bisa melaporkannya mulai hari ini," ujar Whisnu kepada wartawan, Jumat (18/3).  Whisnu mengungkapkan, selain kasus penipuan trading binary option Binomo dengan tersangka Indra Kesuma alias Indra Kenz, penyidik Bareskrim Polri menangani sejumlah kasus penipuan lainnya seperti, FBS, Viral Blast Global, Mark AI, Evotrade, Fahrenheit, FIN888 dan DNA Pro.  "Harapan kami, hotline pengaduan ini dapat membantu korban kejahatan penipuan dengan modus investasi roobot trading dan binary pption yang marak berkembang di Indonesia saat ini," katanya.  Seperti diketahui, Fahrenheit dan Viral Blast disebut sebagai aplikasi robot trading ilegal karena tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kedua aplikasi trading ini pun sudah diblokir di Indonesia.  Dari kasus trading binary option itu Bareskrim Polri telah menetapkan Indra Kenz dan Doni Salmanan sebagai tersangka. Adapun Indra Kenz dan Doni Salmanan terancam hukuman penjara 20 tahun.  Mereka dijerat dengan Pasal 45 Ayat 2 Juncto Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian Pasal 45 Ayat 1 Juncto Pasal 28 Ayat 1 UU ITE. Kemudian Pasal 3 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Selanjutnya Pasal 10 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, serta Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP.

Polisi Buka Hotline Kasus Penipuan Investasi Ilegal Binary Option

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Doni-Salmanan-Dery-Ridwansah-7-2.jpg" alt="Barang bukti dan aset tersangka kasus aplikasi trading Quotex Doni Salmanan saat di tunjukan pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/3/2022). Bareskrim Polri menyita Total barang bukti sebanyak 97 item milik tersangka kasus aplikasi tradi" width="100%">
<figcaption>Barang bukti dan aset tersangka kasus aplikasi trading Quotex Doni Salmanan saat di tunjukan pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/3/2022). Bareskrim Polri menyita Total barang bukti sebanyak 97 item milik tersangka kasus aplikasi tradi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik investasi bodong berkedok Binary Option terus memakan korban. Untuk menghindari menjadi korban, sebaiknya sebelum memilih platform investasi, pastikan instrumennya telah memiliki izin dari OJK.  Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Septriana Tangkari mengatakan, apabila tidak terdaftar dan berizin, meskipun menjanjikan keuntungan besar, sebaiknya dihindari.  "Salah satu cara untuk menghindari investasi bodong adalah dengan membuat rencana investasi secara matang terlebih dahulu," kata Septriana dalam keterangan tertulis, Rabu (16/3).  Ia menyampaikan bahwa media digital memberikan pengaruh yang besar bagi generasi milenial dalam melakukan investasi. Lima media yang dijadikan rujukan dalam berinvestasi bagi milenial di antaranya media online, media sosial, komunitas investor, teman dan keluarga.  "Media online dan media sosial menjadi dua sumber rujukan utama dalam mencari informasi ataupun terpengaruh untuk berinvestasi dalam jenis atau platform investasi tertentu," imbuhnya.  Septriana mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam memilih investasi. Adapun, dirinya membeberkan ciri-ciri investasi ilegal yang perlu diwaspadai.  "Antara lain memanfaatkan influencer, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu singkat, klaim tanpa atau minim risiko, menjanjikan keamanan aset dan jaminan pembelian kembali, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru dan memiliki legalitas yang tidak jelas,” terang dia.  Untuk mencegah penyebaran oknum tak bertanggngjawab, perlu koordinasi efektif antar instansi pengawas di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi serta dengan aparat penegak hukum lainnya, regulator, instansi pengawas dan penegak hukum membentuk Satgas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi).

Ciri-ciri Investasi Bodong Biasanya Gunakan Jasa Influencer

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penipuan investasi

Berita Terkini