<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/deepfake-detection-dg-4045618475.jpg" alt="Praktik deepfake foto yang meresahkan. (dok Blackbird)" width="100%">
<figcaption>Praktik deepfake foto yang meresahkan. (dok Blackbird)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang komunikasi digital. Salah satu inovasi yang sedang mendapat perhatian adalah teknologi deepfake, yaitu produksi konten berupa gambar, audio, atau video secara artifisial dengan kemampuan meniru suara maupun wajah seseorang. Konten deepfake mampu memanipulasi citra dan suara dengan tingkat realisme yang tinggi sehingga sering kali sulit dibedakan dari konten asli. Meskipun memiliki potensi positif, seperti dalam industri kreatif dan pendidikan&mdash;contohnya penggunaan deepfake untuk menciptakan pelajaran interaktif dengan menampilkan pidato bersejarah&mdash;teknologi ini juga menghadirkan risiko besar penyalahgunaan. Resiko ini misalnya untuk tujuan pornografi, penipuan, atau pencemaran nama baik. Di Indonesia, maraknya penyebaran konten deepfake yang bermuatan asusila atau menyesatkan telah memicu keresahan masyarakat dan menambah tantangan baru dalam penegakan hukum pidana. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016909583/tak-butuh-waktu-lama-pelaku-deepfake-pemilik-tol-jusuf-hamka-ditangkap">Tak Butuh Waktu Lama Pelaku DeepFake Pemilik Tol Yusuf Hamka Ditangkap</a> Ketika perkembangan teknologi bergerak lebih cepat dibandingkan regulasi yang ada, diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif guna melindungi hak korban sekaligus menjaga ketertiban di ranah digital. Terkait hal ini bagaimana regulasi yang telah berlaku, ancaman hukuman yang bagaimana serta peran pemerintah dalam mengatasi tantangan hukum di era kecerdasan buatan? Deepfake&nbsp;sebagai Penyalahgunaan Teknologi AI&nbsp; Bila Bermuatan Kesusilaan Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (&ldquo;UU ITE&rdquo;) ditegaskan bahwa: &ldquo;Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.&rdquo; Jika teknologi deepfake dimanfaatkan untuk menghasilkan konten pornografi, maka penyebarannya dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pasal ini berfungsi sebagai landasan utama untuk menindak pelaku yang menyebarkan deepfake dengan muatan yang melanggar norma kesusilaan. Digunakan untuk Pelanggaran Nama Baik Dalam Pasal 27A UU ITE tertulis: &ldquo;Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.&rdquo; Pasal tersebut mengatur tindak pencemaran nama baik secara sengaja lewat media digital. Penggunaan deepfake atau manipulasi digital lain dapat dianggap dasar hukum untuk menjerat pelaku yang memakai teknologi AI demi merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Contohnya, jika seseorang membuat video deepfake yang menampilkan individu dalam situasi memalukan atau kriminal yang sebenarnya tidak terjadi, lalu menyebarkannya di media sosial agar publik percaya dan reputasi korban hancur, tindakan ini memenuhi unsur &ldquo;menuduhkan suatu hal supaya diketahui oleh umum&rdquo;. Digunakan untuk Penipuan Sedangkan untuk Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (&ldquo;KUHP&rdquo;) yang akan diberlakukan pada Januari 2026 menegaskan bahwa: &ldquo;Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.&rdquo; Dalam pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Penipuan ini dilakukan melalui penggunaan identitas palsu, posisi fiktif, tipu daya, atau serangkaian pernyataan bohong yang bertujuan memengaruhi seseorang agar menyerahkan barang, memberikan utang, mengakui utang, atau menghapuskan piutang. Dalam konteks teknologi deepfake, pasal tersebut berpotensi digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku kejahatan digital yang memanfaatkan kecerdasan buatan guna menciptakan identitas palsu atau manipulasi audio/visual secara meyakinkan. Dalam praktiknya, pelaku dapat membuat video deepfake yang menunjukkan seseorang seolah-olah menyetujui transaksi keuangan atau berpura-pura menjadi tokoh berpengaruh untuk mendorong korban menyerahkan uang atau barang lain. Pembuatan konten deepfake ini memenuhi elemen &ldquo;identitas palsu&rdquo; atau &ldquo;posisi fiktif&rdquo; karena pelaku menciptakan representasi digital yang menyesatkan. Narasi manipulatif yang mendampingi konten tersebut, khususnya dalam bentuk rangkaian kata bohong, juga berkontribusi sebagai upaya untuk membujuk korban hingga mengambil keputusan yang merugikan dirinya. Sebagai contoh, terdapat kasus penipuan menggunakan teknologi deepfake dengan wajah Presiden Prabowo Subianto. Dalam kasus ini, tersebar video yang memperlihatkan sosok Prabowo lengkap dengan suara dan wajahnya, seolah menawarkan bantuan pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pelaku bahkan mencantumkan nomor kontak untuk dihubungi oleh korban. Lalu korban diarahkan untuk mendaftar sebagai penerima bantuan namun diminta mentransfer sejumlah dana yang dinyatakan sebagai biaya administrasi. Penipuan menggunakan teknologi deepfake merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Pasal 492 KUHP menjadi relevan sebagai landasan hukum dalam menindak para pelaku. Namun sejumlah ahli hukum menilai KUHP baru masih belum secara spesifik mengatur modus kejahatan digital seperti deepfake ini. Maka diperlukan penguatan regulasi tambahan agar lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi saat ini. Ancaman Hukuman bagi Pelaku Menurut UU ITE dan KUHP Sanksi UU ITE Diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, bahwa hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar atas pendistribusian informasi elektronik bermuatan asusila. Kemudian dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE bahwa para pelaku tindakan pencemaran nama baik akan terancam hukuman 2 (dua) tahun atau/atau denda paling banyak Rp400 juta.&nbsp; Sementara itu, terkait dengan informasi yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian materiil bagi seseorang akan terancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sanksi KUHP Pasal 492 mengatur penipuan digital dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun atau denda maksimal Rp500 juta (kategori V).&nbsp;

Konten deepfake mampu memanipulasi citra dan suara dengan tingkat realisme yang tinggi sehingga sering kali sulit dibedakan dari konten asli

Salah Gunakan Teknologi DeepFake Bisa Masuk Penjara 6 Tahun atau Denda 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/FkRAB04GQQ8z5xi3dRvsNqPOGfON4G2I63i3amZR-4176553.jpg" alt="Juliana Christy Konferensi pers pengungkapan tindak pidana ITE terkait manipulasi data (deep fake) video pernyataan kepala daerah melalui media sosial." width="100%">
<figcaption>Juliana Christy Konferensi pers pengungkapan tindak pidana ITE terkait manipulasi data (deep fake) video pernyataan kepala daerah melalui media sosial.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polda Jawa Timur merinci peran tiga tersangka kasus penipuan menggunakan video deepfake Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan kepala daerah lain. Ketiga pelaku memiliki tugas berbeda yang saling melengkapi. HMP (32) menjadi dalang utama. Ia membuat akun TikTok, mengedit video para gubernur dengan AI, dan membuat narasi penipuan. "HMP ini otak kejahatan. Dia yang merekayasa video dan membuat seolah-olah gubernur berbicara menawarkan motor murah," kata Kombes Pol Bagoes Wibisono saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Senin (28/4). Setelah video dibuat, HMP menyerahkannya ke UP (24). Tugas UP adalah mengunggah video tersebut ke akun TikTok dan menyediakan rekening tujuan untuk menerima transfer dari korban. Sementara itu, AH (34) bertugas menjadi operator WhatsApp admin. Ia berperan membujuk korban melalui pesan teks agar mau mentransfer uang, seolah-olah sedang memesan motor murah dari gubernur. "Jaringan ini terorganisasi rapi. Mereka membagi tugas untuk memaksimalkan penipuan," lanjut Bagoes. Selama tiga bulan beroperasi, ketiga pelaku meraup Rp87,6 juta dari korban yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Barang bukti yang diamankan termasuk satu unit HP Vivo, HP Poco, HP Redmi, HP Vivo kedua, HP Realme, empat akun TikTok, satu rekening BRI, satu akun DANA, tiga akun WhatsApp, dan satu akun Gmail.

Polda Jatim ungkap peran tiga tersangka penipuan deepfake Gubernur Khofifah, dengan kerugian mencapai Rp 87,6 juta.

3 Bulan Beraksi, Ini Detail Peran Tiga Pelaku Penipuan Deepfake Video Gubernur Khofifah yang Dibekuk Polisi

Penipuan deepfake

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Penipuan deepfake

Berita Terkini

Salah Gunakan Teknologi DeepFake Bisa Masuk Penjara 6 Tahun atau Denda 1 Miliar

3 Bulan Beraksi, Ini Detail Peran Tiga Pelaku Penipuan Deepfake Video Gubernur Khofifah yang Dibekuk Polisi

Download Aplikasi JawaPos.com