<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/Satuan-Tugas-Korea-Selatan-Yonhap-1917095634.jpg" alt="Tersangka asal Korea Selatan yang ditahan di Kamboja atas dugaan operasi penipuan daring" width="100%">
<figcaption>Tersangka asal Korea Selatan yang ditahan di Kamboja atas dugaan operasi penipuan daring</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sebanyak 73 warga negara Korea Selatan yang ditahan di Kamboja karena diduga terlibat dalam operasi penipuan daring akhirnya dipulangkan secara paksa. <div> Pemulangan ini dilakukan pada Jumat (23/1) menggunakan penerbangan charter Korean Air yang tiba di Bandara Internasional Incheon pukul 09.41, setelah bertolak dari Phnom Penh sehari sebelumnya. Setibanya di Korea Selatan, para tersangka langsung menghadapi proses penyelidikan. Pihak Blue House menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan hasil kerja keras tim investigasi gabungan yang melibatkan polisi Korea Selatan, kepolisian Kamboja, serta Badan Intelijen Nasional. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/017096077/seungri-eks-bigbang-diduga-ingin-bangun-second-burning-sun-di-kamboja">Seungri Eks BIGBANG Diduga Ingin Bangun Second Burning Sun di Kamboja</a> Para tersangka dituduh menjalankan sindikat penipuan terorganisir dengan total kerugian mencapai 48,6 miliar won atau sekitar Rp 556 miliar. Tercatat sebanyak 869 warga Korea Selatan menjadi korban dari berbagai skema kriminal, di antaranya menipu korban melalui hubungan asmara palsu, menawarkan keuntungan palsu untuk mengeruk uang korban, dan memeras anggota keluarga dari orang-orang yang ditahan di pusat penipuan Kamboja. Untuk melancarkan aksinya, beberapa anggota sindikat menggunakan teknologi deepfake guna mengelabui korban. Bahkan, ada tersangka yang nekat menjalani operasi plastik demi menghindari kejaran hukum. Juru bicara Blue House, Kang, menyebutkan bahwa ini merupakan pemulangan tersangka kriminal terbesar dalam sejarah kerja sama kedua negara. Sebelumnya, tim gabungan telah menggerebek tujuh kompleks penipuan pada bulan Desember lalu, termasuk di wilayah Sihanoukville, Poipet, dan provinsi Mondulkiri. "Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk semua tersangka. Mereka akan segera diserahkan kepada pihak berwenang untuk penyelidikan menyeluruh dan proses peradilan," ujar Kang sebagaimana dilansir dari Korea Times. Selain proses pidana, Pemerintah Korea Selatan juga berencana untuk menyita seluruh hasil kejahatan dengan melacak aset-aset tersembunyi para tersangka hingga tuntas. </div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016951732/update-konflik-thailand-kamboja-bangkok-tegaskan-operasi-militer-berlanjut-meski-as-klaim-gencatan-senjata">Update Konflik Thailand-Kamboja: Bangkok Tegaskan Operasi Militer Berlanjut meski AS Klaim Gencatan Senjata</a></div>

73 warga Korea Selatan yang ditahan di Kamboja atas tuduhan penipuan kembali ke negaranya untuk diselidiki.

73 Warga Korea Selatan yang Terlibat Sindikat Penipuan di Kamboja Akhirnya Dipulangkan Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/p8fp93UdBCaAt2Qux0syMxTVrrDSVFpEJvNiHx9I-2940918673.jpg" alt="KBRI Phnom Penh menangani 1.047 kasus WNI terkait sindikat penipuan daring selama Januari 2026, dengan banyak yang ingin kembali ke Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KBRI Phnom Penh menangani 1.047 kasus WNI terkait sindikat penipuan daring selama Januari 2026, dengan banyak yang ingin kembali ke Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &nbsp;&ndash; Warga negara Indonesia (WNI) yang tersangkut sindikat penipuan daring (online scam) di Kamboja masih menjamur. Dalam empat hari, KBRI Phnom Penh bahkan menangani 911 laporan WNI yang berkasus. Jumlah laporan ini, menurut Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, diterima pihaknya sejak 16-19 Januari 2026. Para WNI melaporkannya secara langsung ke kantor KBRI setelah keluar dari sindikat penipuan daring (online scam) di berbagai wilayah di Kamboja. &ldquo;Tidak sedikit yang melakukan perjalanan jauh dari provinsi-provinsi seperti Banteay Meanchey dan Mondulkiri ke ibu kota Phnom Penh,&rdquo; ujarnya dalam keterangan resminya dikutip Selasa (20/1). Lonjakan signifikan jumlah WNI ini disebutnya terjadi seiring dengan instruksi Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet yang meminta agar upaya pemberantasan sindikat penipuan daring di seluruh Kamboja terus diintensifkan. Hingga akhirnya sejumlah pelaku utama (mastermind) penipuan daring di berbagai kota di tangkap dan jaringan sindikat akhirnya membubarkan diri. Yang kemudian, membiarkan para pekerjanya keluar. Dengan penambahan jumlah aduan ini, maka di tiga minggu pertama Januari 2026, KBRI Phnom Penh telah menangani lebih dari 1.047 kasus WNI bermasalah. Angka ini menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan tahun 2025, di mana secara total KBRI menangani 5.088 kasus WNI sepanjang tahun. &ldquo;Dari 5.088 kasus tersebut, 82 persen terkait WNI yang mengaku terlibat dalam sindikat penipuan daring,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, dia menyampaikan, bahwa secara umum kondisi WNI yang terlibat online scam tersebut aman dan sehat. Namun, dari asesmen yang dilakukan, diketahui pula bahwa para WNI tersebut memiliki berbagai permasalahan kekonsuleran. Diantaranya, tidak memiliki paspor dan selama ini tinggal di Kamboja dengan visa yang telah kedaluwarsa (overstay). &ldquo;Mayoritas WNI menyatakan ingin segera kembali ke Indonesia, meski ada sebagian kecil yang masih ingin menetap untuk mencari pekerjaan lain.&rdquo; katanya. KBRI Phnom Penh pun telah menangani seluruh WNI sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelindungan WNI. Bagi yang masih memiliki paspor diarahkan untuk segera kembali ke Indonesia secara mandiri, sementara bagi yang tidak memiliki dokumen perjalanan akan diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) guna memfasilitasi proses pemulangan. &ldquo;Sambil menunggu penyelesaian proses keimigrasian, para WNI diarahkan untuk mencari penginapan sementara di sekitar KBRI,&rdquo; sambungnya. Santo pun mengaku telah melakukan pertemuan dengan Senior Minister sekaligus Ketua Sekretariat Commission for Combating Online Scam (CCOS) Kamboja, Chhay Sinarith. Dalam pertemuan tersebut, selain menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Pemerintah Kamboja dalam memberantas sindikat penipuan daring, ia turut meminta dukungan agar proses deportasi WNI dapat dipermudah dan dipercepat. Sehingga para WNI dapat segera kembali ke tanah air. &ldquo;KBRI Phnom Penh mengimbau kepada WNI yang telah keluar dari sindikat penipuan daring agar segera melapor ke KBRI untuk mendapatkan pendampingan bagi proses kepulangan ke Indonesia,&rdquo; ungkapnya. Sementara, bagi masyarakat di Indonesia diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak realistis. KHususnya, dengan iming-iming gaji tinggi dan persyaratan minim.

KBRI Phnom Penh menangani 1.047 kasus WNI terkait sindikat penipuan daring selama Januari 2026, banyak yang ingin kembali ke Indonesia

KBRI Phnom Penh Tangani Ratusan Kasus WNI Karena Kasus Sindikat Online Scam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/foto-jawapos-2025-10-23T131434134-2033597265.jpg" alt="Tiga WNI kasus penipuan daring ditangkap di Kamboja (X @phnompenhpost)" width="100%">
<figcaption>Tiga WNI kasus penipuan daring ditangkap di Kamboja (X @phnompenhpost)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Tiga warga negara Indonesia (WNI) ditangkap otoritas Kamboja dan resmi didakwa atas keterlibatan dalam jaringan penipuan daring lintas negara. Kasus ini melibatkan modus&nbsp;pig butchering&nbsp;(pemotongan babi) atau penipuan investasi dan kedok asmara yang telah menjerat korban di berbagai negara. Dilansir dari The Phnom Penh Post, Kamis (23/10), tiga warga Indonesia bernama Kristoforus Muda Soge, Herla, dan Yossa Fathur Riziq resmi didakwa atas dugaan penipuan daring dengan pemberatan (aggravated fraud). Para terdakwa saat ini menjalani masa tahanan pra-persidangan di Penjara Prey Sar, Phnom Penh. Ketiganya didakwa dengan Pasal 377 dan 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kamboja setelah terlibat dalam operasi penipuan daring skala internasional. Hukuman yang akan diterima oleh para terdakwa belum dapat dipastikan, mengingat kasus ini masih menunggu digelarnya sidang pengadilan. Menurut laporan pengadilan, para tersangka merupakan bagian dari 17 warga asing yang diamankan saat penggerebekan di Ocean Hotel, kawasan Tonle Bassac Commune, Distrik Chamkarmon, Phnom Penh, pada 17 Oktober. Dalam penggerebekan itu, pihak berwenang menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam skema&nbsp;pig butchering, yaitu bentuk penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara palsu dan investasi fiktif untuk menipu korban secara finansial. Otoritas juga mencatat bahwa para pelaku yang menargetkan korban dari berbagai negara, menjadikan kasus ini sebagai bagian dari kejahatan lintas batas yang terorganisir. Sejak kampanye nasional pemberantasan kejahatan siber dimulai pada 27 Juni, otoritas Kamboja telah mengirim lebih dari 80 tersangka otak penipuan dan kaki tangannya ke pengadilan. Menurut laporan, langkah ini sebagai komitmen pemerintah setempat dalam menekan maraknya praktik penipuan daring yang menjadikan Kamboja sebagai basis operasi. Warga Indonesia yang sedang atau akan bekerja di luar negeri diharapkan agar dapat lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan mencurigakan yang disinyalir merupakan aktivitas ilegal.

Tiga WNI ditangkap di Kamboja dan didakwa atas kasus penipuan daring internasional dengan modus pig butchering.

 3 WNI Didakwa Penipuan Daring di Kamboja, Terlibat Skema Pig Butchering Skala Internasional

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r5:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/Screenshot_20240110-153116-4084728938.jpg" alt="Ilustrasi penipuan online ./JawaPos.com / tanpa nama ilustrator" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penipuan online ./JawaPos.com / tanpa nama ilustrator</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah Kamboja menangkap 2.780 orang dalam operasi pemberantasan penipuan daring atau online scam di negaranya. Dari jumlah tersebut, ada 339 warga negara Indonesia (WNI) yang ikut terjaring.&nbsp; Fakta ini terungkap dalam pertemuan antara Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto dengan Menteri Senior dan Kepala Sekretariat Committee to Combat Online Scams (CCOS) Kamboja Chhay Sinarith pada Senin (21/7). Dalam pertemuan bilateral yang membahas kerja sama penanggulangan aktivitas kejahatan online scam ini, Chhay Sinarith turut menyampaikan perkembangan pasca operasi pemberantasan online scam pada minggu lalu.&nbsp; Ia menjelaskan, bahwa operasi pemberantasan dilakukan serentak di 15 provinsi di Kamboja sejak tanggal 14 Juli 2025. Dalam operasi tersebut, 2.780 orang terafiliasi penipuan online berhasil terjaring. Mereka diketahui dari berbagai negara mulai dari Tiongkok, Vietnam, Bangladesh, Korea Selatan, Pakistan, dan lainnya. Termasuk, 339 orang WNI, yang terjaring di beberapa provinsi berbeda. &ldquo;Operasi ini merupakan implementasi langsung dari perintah PM Hun Manet tanggal 14 Februari 2025 lalu dan menjadi bukti atas komitmen Pemerintah Kerajaan Kamboja dalam penggulangan kejahatan penipuan daring, yang telah menjadi isu prioritas bagi Kamboja dan kawasan,&rdquo; ujar Chhay Sinarith. Sebagai tindak lanjut dari operasi ini, otoritas Kamboja akan melakukan proses penyelidikan kepada mereka yang tertangkap. Pendalaman kasus di setiap provinsi yang berbeda-beda juga dilakukan guna mengetahui motif dan polanya.&nbsp; &ldquo;Otoritas Kamboja akan memproses secara hukum pihak-pihak yang terlibat atas berbagai tindakan kejahatan yang terkait penipuan daring, termasuk pencucian uang, penipuan lowongan pekerjaan, dan tindakan kekerasan,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, Dubes Santo turut menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kamboja. Dia menekankan, bahwa tindak kejahatan penipuan daring, yang sifatnya transnasional, memerlukan kerja sama erat antar negara dalam memeranginya.&nbsp; &ldquo;Untuk itu, dan sejalan dengan semangat 2023 ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology, KBRI Phnom Penh siap untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi-instansi terkait di Kamboja dan Indonesia,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Di sisi lain, Santo turut menegaskan pentingnya agar hak-hak dasar WNI yang terjaring operasi tetap terlindungi. &ldquo;Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum Pemerintah Kamboja. Di saat yang sama, kami juga berkepentingan untuk memastikan bahwa para WNI yang saat ini berada dalam penanganan otoritas dapat diberikan hak-haknya, termasuk akses kekonsuleran dan informasi hukum yang jelas,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Sejak ramai mengenai operasi ini, KBRI Phnom Penh telah secara intensif melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian di provinsi-provinsi di mana terdapat konsentrasi tinggi komunitas Indonesia. Berdasarkan informasi awal dari kepolisian Provinsi Poipet, ada 271 WNI terjaring. Namun disesalkan adanya sikap tidak kooperatif dari sejumlah WNI saat pemeriksaan awal, termasuk memalsukan nama dan keterangan lainnya.&nbsp; Meski begitu, pihak kepolisian memastikan kepada KBRI Phnom Penh bahwa seluruh WNI yang terjaring dalam kondisi yang aman dan baik. Dalam empat tahun terakhir, lonjakan kasus pelindungan WNI di Kamboja melonjak tajam. Di mana, paling banyak terkait kasus penipuan daring. Pada 2024 misalnya, dari 3.310 kasus WNI bermasalah yang ditangani KBRI, sekitar 75 persen terkait WNI yang terlibat penipuan daring.&nbsp; &ldquo;Jumlah ini merupakan peningkatan lebih dari 250 persen dibandingkan tahun 2023,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Tren peningkatan ini terus berlanjut. Selama Januari-Juni 2025, KBRI Phnom Penh telah menangani 2.585 kasus pelindungan WNI, di mana 83 persen di antaranya terkait WNI yang terlibat di penipuan daring. Jumlah ini meningkat 125 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.&nbsp; &ldquo;Para WNI mengaku tergiur tawaran kerja dengan gaji besar dan persyaratan kecil,&rdquo; katanya. KBRI Phnom Penh pun terus bersinergi dengan berbagai pihak di Kamboja dan di tanah air untuk memperkuat diplomasi pelindungan WNI. Pemerintah Indonesia menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kamboja. Sejalan dengan itu, pemerintah juga mengimbau agar masyarakat tidak tergiur bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Khususnya, yang terkait aktivitas ilegal karena berisiko menghadapi konsekuensi hukum di negara setempat.&nbsp; </div> </div> </div> </div>

Pemerintah Kamboja menangkap 2.780 orang dalam operasi pemberantasan penipuan daring atau online scam di negaranya.

339 WNI Diamankan Dalam Operasi Pemberantasan Penipuan Daring di Kamboja

penipuan daring

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penipuan daring

Berita Terkini

73 Warga Korea Selatan yang Terlibat Sindikat Penipuan di Kamboja Akhirnya Dipulangkan Paksa

KBRI Phnom Penh Tangani Ratusan Kasus WNI Karena Kasus Sindikat Online Scam

3 WNI Didakwa Penipuan Daring di Kamboja, Terlibat Skema Pig Butchering Skala Internasional

339 WNI Diamankan Dalam Operasi Pemberantasan Penipuan Daring di Kamboja

Download Aplikasi JawaPos.com