<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/KEHUTANAN-21-E-2869914937.jpg" alt="Barisan aparat gabungan dari Kemenhut, TNI, Polri, dan Balai TNGHS menghancurkan sarana yang ditinggalkan oleh penambang emas ilegal/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Barisan aparat gabungan dari Kemenhut, TNI, Polri, dan Balai TNGHS menghancurkan sarana yang ditinggalkan oleh penambang emas ilegal/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kabut pagi di lereng Gunung Peti belum benar-benar terurai ketika puluhan petugas berseragam hijau dan loreng mulai menyusuri jalur Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok. Mereka bergerak perlahan, tanpa banyak suara. Bukan pendaki, bukan pula relawan bencana&mdash;melainkan barisan aparat dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut), Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), TNI, Polri, dan yang membawa satu tujuan: menutup aktivitas tambang emas ilegal. Perjalanan mereka menyisir hutan bukan sekadar razia. Ini adalah bagian dari proses panjang pemulihan ekosistem. Di Blok Gunung Peti dan Cibuluh&ndash;Sinar Resmi, petugas menemukan 88 lubang Pertambangan Tanpa Izin (PETI), 81 gubuk pekerja, serta lima mesin genset. Semua titik itu langsung ditutup dan dibongkar. Namun temuan tersebut sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari persoalan besar yang menahun. Operasi ini merupakan tahapan ketiga dari rangkaian penertiban. Dua operasi sebelumnya telah menonaktifkan ratusan lokasi PETI, menyita ribuan alat pengolahan emas, hingga memutus suplai bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida. Dari total 1.400 lubang yang terdata dalam kawasan TNGHS, sudah sekitar 200 yang berhasil ditutup&mdash;namun pekerjaan besar masih menunggu. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa upaya ini memerlukan kekuatan bersama. &ldquo;Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan TNI, Polri, PLN, dan masyarakat sangat penting. Ini bukan sekadar penegakan hukum, ini soal menyelamatkan ekosistem,&rdquo; ujarnya. Di balik para pekerja tambang, ada aktor-aktor besar yang selama ini bergerak di bawah permukaan para penyokong modal yang memasok bahan kimia berbahaya dan mengendalikan aktivitas ilegal. &ldquo;Aktivitas ini terorganisir. Ada penyalahgunaan bahan kimia, ada eksploitasi sumber daya alam. Kami akan terus dalami dan tindak tegas,&rdquo; tegas Dwi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/KEHUTANAN-21-C-1352991215.jpg" alt="&nbsp;Barisan aparat gabungan dari Kemenhut, TNI, Polri, dan Balai TNGHS&nbsp; menutup kerusakan yang ditinggalkan aktivitas tambang emas ilegal/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>&nbsp;Barisan aparat gabungan dari Kemenhut, TNI, Polri, dan Balai TNGHS&nbsp; menutup kerusakan yang ditinggalkan aktivitas tambang emas ilegal/(Istimewa).</figcaption>
</figure> Pemerintah mencoba berjalan pada dua kaki: penegakan hukum dan pemberdayaan. Selain membangun pos penjagaan dan memperkuat patroli, konsep desa konservasi mulai disiapkan sebagai pilihan ekonomi baru bagi warga sekitar hutan, agar ketergantungan pada tambang perlahan berkurang. Di tengah tenda-tenda biru yang telah diratakan, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudi Saragih Napitu, tampak mengamati lereng curam yang kembali hening. &ldquo;Lubang-lubang ini dalam. Berbahaya. Mereka menggunakan merkuri dan sianida. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi,&rdquo; ujarnya. Dari pihak TNI, Kolonel Inf Tuwadi dari Kodam III/Siliwangi menuturkan bahwa pasukan tempur hingga Babinsa ikut diterjunkan untuk mendampingi masyarakat. &ldquo;Kami ingin mereka tahu, tambang ilegal bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak masa depan anak cucu mereka,&rdquo; katanya. Polri pun memastikan langkah hukum berjalan paralel. &ldquo;Kami tunggu koordinasi dari Kemenhut. Kami siap mendukung penuh,&rdquo; ujar AKBP Bentung Marsoyo dari Bareskrim Polri. Sementara itu, Kepala Balai TNGHS, Budi Candra, berada di garis depan bersama 32 personel Polhut. Jumlah yang kecil untuk kawasan seluas itu, namun komitmen mereka tak luntur. &ldquo;Kami libatkan semua pihak. Kami ingin desa-desa sekitar menjadi benteng konservasi,&rdquo; tuturnya. Gunung Halimun Salak tetap megah dengan rimbun hijaunya. Namun di balik keindahan itu tersimpan luka-luka tanah yang harus ditangani. Pagi itu, langkah pelan para petugas menjadi simbol awal pemulihan panjang, upaya mengembalikan suara burung menggantikan dengung mesin, dan membuat bumi kembali bernapas. Operasi gabungan tahap ketiga ini mengakhiri satu bab penting: 88 lubang PETI ditutup, 81 gubuk dibongkar, dan lima genset diamankan. Pemerintah juga menyiapkan skema desa konservasi serta memperkuat patroli agar aktivitas ilegal tak kembali tumbuh. Ancaman pidana bagi pelaku PETI bisa mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar. Proses penyelidikan terhadap para penambang dan pemodal masih terus berjalan.

Aparat dari Ditjen Gakkumhut, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), TNI, Polri  menutup aktivitas tambang emas ilegal.

Didukung TNI/Polri, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan Lakukan Penindakan Tambang Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/GAKKUMHUT-14-A-1636350064.jpg" alt="Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, melalui koordinasi intensif dengan Biro Korwas Bareskrim Mabes Polri dan Subdit V Bareskrim Mabes Polri menahan&nbsp; tersangka berinisial MH (37)." width="100%">
<figcaption>Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, melalui koordinasi intensif dengan Biro Korwas Bareskrim Mabes Polri dan Subdit V Bareskrim Mabes Polri menahan&nbsp; tersangka berinisial MH (37).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Penanganan aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan konservasi terus dilakukan pemerintah. Terbaru, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan membongkar praktik tambang ilegal batubara di di Tahura Bukit Soeharto. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengungkap bahwa potential loss dari aktivitas tambang ilegal batubara di Tahura Bukit Soeharto diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 triliun. Nilai tersebut mencerminkan hilangnya potensi penerimaan negara sekaligus rusaknya sumber daya alam di kawasan hutan konservasi yang saat ini masuk dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN). &ldquo;Tambang ilegal di kawasan hutan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga merusak ekosistem yang memegang peran penting bagi kehidupan manusia. Untuk kejahatan seperti ini, tidak ada ruang kompromi,&rdquo; tegas Dwi Januanto di Jakarta, Kamis (13/11). Perhitungan potential loss tersebut terkait penanganan kasus tambang batubara ilegal di Tahura Bukit Soeharto yang melibatkan tersangka berinisial MH (37) yang juga merupakan Direktur CV WU. MH ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, melalui koordinasi intensif dengan Biro Korwas Bareskrim Mabes Polri dan Subdit V Bareskrim Mabes Polri, berhasil melakukan pemeriksaan terhadap MH. Ia diduga kuat bertindak sebagai pemodal dan penanggung jawab kegiatan penambangan batubara ilegal di kawasan Tahura Bukit Soeharto pada tahun 2022. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tim operasi SPORC Brigade Enggang Kalimantan Timur terhadap empat operator alat berat berinisial S (47), B (44), AM (32), dan NT (44) pada 4 Februari 2022. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/GAKKUMHUT-14-C-3634058508.jpg" alt="Alat berat yang disita dari penegakan hukum Gakkuhut bersama Mabes Polri pada&nbsp; tambang ilegal batubara di di Tahura Bukit Soeharto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Alat berat yang disita dari penegakan hukum Gakkuhut bersama Mabes Polri pada&nbsp; tambang ilegal batubara di di Tahura Bukit Soeharto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Saat itu, para pelaku tertangkap tangan sedang melakukan penambangan batubara ilegal di area Green Belt Waduk Samboja, yang secara administratif berada di dalam kawasan Ibu Kota Nusantara. MH sendiri telah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) selama kurang lebih tiga tahun sebelum akhirnya berhasil diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, MH dijerat Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (3) jo angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman pidana yang dapat dikenakan adalah penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda hingga Rp 5 miliar. Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menjelaskan bahwa penetapan MH sebagai tersangka merupakan hasil kerja panjang dan sinergi antarlembaga. &ldquo;MH adalah target DPO yang sudah bertahun-tahun kami kejar. Berkat dukungan dan koordinasi yang kuat dengan Biro Korwas Bareskrim Mabes Polri dan Subdit V Bareskrim Mabes Polri, akhirnya kami dapat melakukan pemeriksaan dan menetapkan MH sebagai tersangka. Kami akan terus menelusuri dan membongkar jaringan lain yang terafiliasi dengan MH dalam praktik pertambangan ilegal di Tahura Bukit Soeharto,&rdquo; ujar Leonardo. Dwi Januanto menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tambang ilegal di kawasan hutan konservasi, khususnya yang berada dalam delineasi IKN, akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. &ldquo;Penanganan kasus ini tidak hanya soal menindak pelaku, tetapi juga bagian dari upaya penyelamatan sumber daya hutan dan pencegahan kerusakan ekologis jangka panjang. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama dan sinergitas yang terbangun dengan baik antara Ditjen Gakkum Kehutanan dan seluruh instansi terkait dalam pengungkapan kasus ini. Saya optimis penegakan hukum kehutanan ke depan akan semakin solid dan kuat dalam menghadapi kejahatan kehutanan yang kian kompleks,&rdquo; tegas Dwi.

Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan membongkar praktik tambang ilegal batubara di di Tahura Bukit Soeharto.

Lakukan Penindakan, Gakkumhut Tetapkan Aktor Utama Tambang Ilegal Tahura Bukit Soeharto yang Berpotensi Rugikan Negara Rp1 Triliun

penindakan tambang ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penindakan tambang ilegal

Berita Terkini

Didukung TNI/Polri, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan Lakukan Penindakan Tambang Ilegal

Lakukan Penindakan, Gakkumhut Tetapkan Aktor Utama Tambang Ilegal Tahura Bukit Soeharto yang Berpotensi Rugikan Negara Rp1 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com