<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Wakil-Ketua-KPK-Johanis-Tanak-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (tengah) didampingi Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) dan Juru Bicara Ali Fikri menyampaikan konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil kegiatan tangkap tangan 14 Desember di" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (tengah) didampingi Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) dan Juru Bicara Ali Fikri menyampaikan konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil kegiatan tangkap tangan 14 Desember di</figcaption>
</figure>Karena Tidak Disertai Uraian Dugaan Fakta Tipikor  JawaPos.com – Laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih cukup tinggi tahun ini. Itu tergambar dari jumlah laporan masyarakat yang mencapai 4.623 aduan sepanjang 2022. Jumlah tersebut melambung drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 3.708 pengaduan.  Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, ribuan pengaduan itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat DKI Jakarta tercatat menyumbang pengaduan tertinggi. Yakni, 585 pengaduan. Pada 2021 pengaduan dari masyarakat ibu kota itu juga menduduki peringkat tertinggi. Yakni, sebanyak 471 laporan.  Di bawah Jakarta, laporan korupsi tertinggi kedua berasal dari Jawa Barat. Jumlahnya 429 pengaduan. Kemudian, Sumatera Utara 379 pengaduan, Jawa Timur 357 laporan, serta Jawa Tengah 237 laporan. Laporan tersebut disampaikan masyarakat melalui berbagai medium. Di antaranya, e-mail, kanal KPK Whistleblower System (KWS), media sosial, SMS, surat/fax, dan telepon.  Johanis memaparkan, tidak semua pengaduan masyarakat tersebut memenuhi kriteria laporan dugaan tipikor. Setidaknya, ada 363 pengaduan yang tidak memenuhi kriteria. Pengaduan tersebut kemudian diarsipkan. Sementara itu, 4.260 pengaduan yang memenuhi kriteria dilanjutkan ke proses verifikasi. ”Ada 4.055 (laporan) telah selesai diverifikasi,” ujarnya kemarin (27/12).  Meski terverifikasi, Johanis menyebut tidak semua laporan ditindaklanjuti pegawai di Deputi Penindakan KPK. Di antara sekian banyak pengaduan tersebut, hanya ada satu laporan terverifikasi yang ditindaklanjuti tim kedeputian yang dipimpin Karyoto itu. ”Sebanyak 2.414 laporan belum dapat ditindaklanjuti karena tidak disertai uraian dugaan fakta tindak pidana korupsi,” ujarnya.  Johanis menambahkan, pihaknya mengajak masyarakat agar menyampaikan aduan dugaan tipikor kepada KPK. Namun, dia meminta, pengaduan tersebut sepatutnya dilengkapi dengan uraian dugaan fakta. Uraian itu memudahkan KPK untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. ”KPK menjamin kerahasiaan identitas pelapor,” ungkapnya.  Selain memaparkan soal pengaduan, KPK merilis kinerja penegakan hukum sepanjang 2022. Penyidikan, misalnya, sejak Januari hingga Desember ini, lembaga antirasuah tersebut telah menyidik 120 perkara atau meningkat 12 perkara dibandingkan tahun sebelumnya.  Kemudian, penuntutan tahun ini sebanyak 121 perkara, meningkat 33 perkara dari 2021. Total ada 149 tersangka yang ditetapkan KPK sepanjang 2022, meningkat 38 tersangka dari 2021.

2022, KPK Terima 4.623 Aduan, Hanya Satu Lanjut Penindakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tunjukkan-Barang-Bukti-OTT-Bupati-Bengkayang-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) di kantor KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Dari hasil operasi tersebut KPK menetapkan tujuh orang tersangka dua diantaranya yaitu Bupati Kabupaten Bengkayang Suryadman Gidot dan Kepala Din" width="100%">
<figcaption>Penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) di kantor KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Dari hasil operasi tersebut KPK menetapkan tujuh orang tersangka dua diantaranya yaitu Bupati Kabupaten Bengkayang Suryadman Gidot dan Kepala Din</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai memperlambat kerja penindakan KPK. Sebab, dalam perpres yang baru diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut diisyaratkan pelibatan Sekretariat Dewas dalam izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut pelibatan Sekretariat Dewas semakin memperbesar potensi kebocoran penanganan perkara di lembaga antirasuah tersebut. ”Itu (birokrasi yang panjang, Red) bisa digunakan untuk memberi tahu pelaku dan pelaku bisa menghilangkan barang bukti,” ujar dia kemarin (5/1).  Ketentuan yang mengatur pelibatan Sekretariat Dewas dalam kerja penindakan KPK tertuang dalam pasal 3 Perpres 91/2019. Pasal itu mengatur beberapa tugas dan fungsi kesekretariatan dewas. Salah satunya menerima dan memfasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.  Asfin menuturkan, ketentuan dalam pasal itu jelas mengisyaratkan bahwa tugas Sekretariat Dewas adalah hal teknis. Fungsi tersebut, kata Asfin, kerap menjadi faktor lambatnya penanganan perkara. Pun, sudah banyak modus korupsi yang berkaitan dengan masalah administratif tersebut. ”Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kerja mereka (Sekretariat Dewas) lambat?” ujarnya.  Menurut Asfin, upaya penyidikan KPK yang meliputi penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan semestinya dilakukan dengan cepat dan rahasia. Tidak banyak tangan yang ”bermain” dalam penanganan perkara. ”Semakin banyak tangan, semakin nggak rahasia lagi,” paparnya.

Sekretariat Dewas KPK Bisa Perpanjang Birokrasi Penindakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Sertijab-Pimpinan-KPK-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK - Dery Ridwansah/JAWAPOS.COM" width="100%">
<figcaption>Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK - Dery Ridwansah/JAWAPOS.COM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya punya perangkat hukum untuk menjalankan tugasnya. Itu terjadi setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91/2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemarin (4/1).  Perpres yang merupakan turunan UU No 19/2019 tentang KPK itu mengisyaratkan pembentukan sekretariat dewas. Kesekretariatan yang bertanggung jawab kepada ketua dewas itu berada di bawah sekretaris jenderal (Sekjen) KPK. ”Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh kepala sekretariat.” Bunyi perpres tersebut.  Sekretariat dewas bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Ada beberapa fungsi sekretariat yang diatur dalam perpres tersebut. Di antaranya, menyiapkan dan memfasilitasi dewas dalam menjalankan tugas serta wewenangnya.  Kemudian, yang paling krusial adalah menerima dan memfasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan. Fungsi lainnya adalah memfasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.  Sekretariat dewas juga mendapat mandat memfasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK. Ada pula tugas memfasilitasi penyelenggaraan sidang dewas, pelaksanaan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK, serta menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dewas.  Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan kesiapannya melaksanakan perpres tersebut. Sekjen KPK, kata Lili, yang akan mengurusi semua kebutuhan pembentukan organ pelaksana sekretariat dewas. Baik kelengkapan struktural maupun fungsional. ”Jadi, tinggal KPK melaksanakan (Perpres Organ Pelaksana Dewas, Red),” tuturnya.

Sekretariat Dewas Dibentuk, KPK Kembali Lakukan Penindakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Sertijab-Pimpinan-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Para pimpinan dan Dewas KPK di Gedung KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Para pimpinan dan Dewas KPK di Gedung KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan baru dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawali kerja di tengah kekhawatiran bakal melemahnya agenda pemberantasan korupsi. Padahal, mereka sudah ditunggu sejumlah kasus kakap yang belum tuntas di era komisioner sebelumnya.  Sayang, KPK periode 2019–2023 belum bisa tancap gas dalam waktu dekat. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan bahwa pihaknya akan lebih dulu menjalin komunikasi dan koordinasi sebelum menyentuh kerja penindakan. ”Sama seperti di LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Red) dulu, minggu pertama (setelah pelantikan, Red) berkunjung ke beberapa instansi,” ujarnya kemarin (21/12).  Dewas, kata Lili, juga belum bisa banyak bergerak. Sebab, alat kelengkapannya belum siap. Misalnya ruang kerja hingga bagian sekretariat dan staf pendukung lain yang melekat dengan fungsi dewas. Hingga kemarin KPK masih dalam proses melengkapi kebutuhan itu.  Menurut Lili, semua proses tersebut harus dilakukan bertahap. Kebutuhan diurus Sekretariat Jenderal (Setjen) KPK. ”Setjen tentu memikirkan itu. Ruangan, alat kelengkapan, dan staf yang bantu (urusan) gaji dewas dan semuanya,” katanya saat dikonfirmasi Jawa Pos.  Bahkan, hingga kemarin pihaknya belum tahu persis ruangan mana yang akan menjadi tempat kerja dewas. Ada kemungkinan dewas akan ditempatkan di gedung lama KPK (C1) di Jalan Rasuna Said, sekitar 500 meter dari kantor baru KPK di Jalan Kuningan Persada. ”Mungkin kalau gedung (KPK) yang baru penuh, ya di gedung (KPK) lama,” ungkapnya.  Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos dari sumber di internal KPK, gedung lama KPK cocok untuk tempat kerja dewas. Lima anggota dewas bisa ditempatkan di beberapa ruangan yang dulu digunakan pimpinan KPK. Gedung lama, kata sumber itu, punya nilai histori perjuangan pemberantasan korupsi dari masa ke masa.  Nah, dewas baru yang mayoritas merupakan tokoh berintegritas bagi sebagian besar kalangan dinilai cocok meneruskan perjuangan tersebut. ”Di gedung lama juga lebih aman karena tidak satu atap dengan pimpinan,” ujar pegawai KPK yang tak mau disebutkan namanya itu. ”Jadi, kalau mau laporan (tentang pimpinan, Red) bisa lebih leluasa,” tuturnya.  Lili menambahkan, pihaknya memastikan bakal menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Sementara ini pihaknya akan menyesuaikan kerja-kerja di KPK menggunakan UU yang berlaku sejak 17 Oktober lalu itu. ”Kami sedang memastikan penyesuaian undang-undang baru,” terang mantan wakil ketua LPSK tersebut.  Di sisi lain, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan publik untuk tidak terhanyut dengan narasi dewas yang berasal dari unsur-unsur berintegritas. Menurut dia, narasi itu bisa jadi jebakan. ’’Karena yang keliru (dari penunjukan dewas) itu sistemnya. Sistem yang menempatkan KPK sebagai lembaga di bawah pemerintahan,” ujarnya.  Dengan berlakunya UU KPK yang baru, kata dia, KPK tidak ada bedanya dengan lembaga penegak hukum yang lain. Bahkan, status pimpinan KPK sekarang hanya bersifat administratif. ’’Dia (pimpinan KPK, Red) bukan penegak hukum, dia bukan penyidik, dan bukan penuntut. Dia tidak punya kewenangan untuk menyentuh penyadapan atau penangkapan,” paparnya.  Fickar juga menyorot kewenangan dewas yang lebih tinggi daripada pimpinan, tetapi tidak ada sistem yang membatasi kelebihan itu. Misalnya, perangkat untuk menghukum dewas yang melakukan pertemuan dengan orang beperkara di KPK. ’’Komisioner (KPK) saja yang bertemu orang di luar KPK bisa dihukum, tapi dewas ini bebas, tidak ada larangan apa-apa,” ujar pria berkacamata itu.  Fickar pun berharap ada sistem yang baik yang menjadi solusi kelebihan kewenangan tersebut. Bila tidak ada sistem yang baik, bukan tidak mungkin jabatan dewas akan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. ’’Kalau orang-orang yang duduk di dewas itu tidak punya integritas seperti sekarang, tidak mustahil dewas akan disalahgunakan kewenangannya,” tegasnya.  Jangan Mempersulit  Kritik keras terkait keberadaan Dewas KPK masih mengalir. Dewas dikhawatirkan bisa mengurangi independensi penyidik dalam mengusut kasus dugaan korupsi. Yang paling menjadi sorotan adalah izin penyadapan.  Fungsionaris DPP PKS Indra berharap dewas tidak mempersulit izin penyadapan. Juga, tidak boleh terjebak pada birokrasi bertahap dan bertele-tele.  ’’Jika ini terjadi, kita khawatir momentum pengungkapan barang bukti bisa hilang,” ungkapnya.  Penyadapan diatur dalam pasal 12 B UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Bahwa izin penyadapan harus diberikan secara tertulis paling lambat diberikan 1 x 24 jam. Pasal tersebut dinilai bisa menghambat proses penanganan kasus dugaan korupsi. Menurut Indra, penyadapan seharusnya tidak perlu melalui proses izin, apalagi dalam bentuk tertulis. ’’Yang kita harapkan cukup lewat pemberitahuan. Penyidik memberi tahu dewas telah melakukan penyadapan,” ujarnya.  Dewas juga harus berkomitmen tidak mempersulit penyidik dalam mengusut suatu kasus. PKS, ujar Indra, tidak mempersoalkan secara personal lima anggota dewas. Menurut dia, lima figur tersebut adalah sosok yang berintegritas di bidangnya. ’’Yang kita persoalkan ini kan sistem. Bukan orang per orang,” tegas mantan anggota Komisi III DPR itu.  Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Malik Ruslan khawatir dengan masa depan pemberantasan korupsi. Penyebabnya, KPK sebagai lembaga antirasuah mengalami persoalan internal dalam hal regulasi. Padahal, kata dia, Indonesia sudah darurat korupsi. ’’Namun, UU dilemahkan. Ini kan ironis,” paparnya.  Keberadaan dewas pun dinilai tidak akan berperan maksimal dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Justru bisa berpotensi menimbulkan kebocoran saat proses penyadapan. ”Saya tidak bicara kapasitas personal dewas. Tapi, ini mencakup regulasi yang bermasalah,” kata Malik Ruslan.  Pihaknya tetap berharap Presiden Joko Widodo suatu saat mau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Menurut dia, langkah presiden itu masih tetap dinanti publik. ’’Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan KPK,” ujar alumnus Universitas Hasanuddin, Makassar, itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/infografis-dewan-pengawas-KPK.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

KPK Belum Garap Penindakan, Kelengkapan Dewas Masih Dipersiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berlakunya Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi DPR menyisakan kebingungan di internal pegawai lembaga antikorupsi tersebut. Itu terjadi lantaran banyak pasal yang saling bertentangan. Khususnya terkait dengan ketentuan yang mengatur penindakan.  ”Pimpinan sedang menyiapkan edaran untuk internal,” kata salah seorang pegawai KPK kepada Jawa Pos.  Salah satu yang dipersoalkan adalah pasal 69D yang berbunyi: sebelum dewan pengawas (dewas) terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum undang-undang ini diubah. Pasal itu bertentangan dengan pasal II yang mengatur bahwa UU KPK mulai berlaku pada tanggal diundang-undangkan (hari ini).  Pegawai KPK yang tidak ingin namanya disebutkan mengatakan, ketentuan yang menyebutkan bahwa kewenangan KPK sebelum adanya dewas dilaksanakan berdasar UU yang lama itu bisa saja ditabrak. Dengan kalimat lain, KPK bisa tetap menjalankan rutinitas penindakan seperti biasa. ”Tapi, risikonya terlalu besar,” ungkap pegawai tersebut.  Ketentuan soal dewas diatur di Bab VA UU KPK yang baru. Dalam aturan itu, dewas memiliki beberapa fungsi. Di antaranya memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Ketentuan tersebut yang berpotensi menjadi polemik ketika KPK tetap melakukan penindakan sebelum adanya dewas.  Sumber Jawa Pos di internal KPK lainnya menyatakan, sejauh ini pihaknya tengah melakukan identifikasi dan analisis untuk meminimalkan potensi ”kekacauan” setelah UU baru diberlakukan. Pasal yang dianalisis di antaranya terkait dengan kewenangan pimpinan yang bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Dan tidak adanya kewenangan mencegah orang ke luar negeri saat penyelidikan.  Secara umum, kata dia, ada perubahan besar yang tengah dipelajari, dianalisis, dan diantisipasi tim transisi terkait dengan berlakunya UU KPK baru, yaitu berlakunya UU per 17 Oktober 2019. Kemudian masuknya dewas yang diperkirakan akan dibarengkan dengan pelantikan pimpinan KPK yang baru 21 Desember mendatang.  Selain itu, tim transisi menyiapkan peralihan kepegawaian. Diperkirakan, peralihan status pegawai tersebut harus sudah selesai 17 Oktober 2021 sebagaimana ketentuan UU KPK baru yang mengatur masa peralihan dua tahun. ”Kami tetap akan melihat reaksi presiden setelah undang-undang itu berlaku,” imbuh dia.  Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, pihaknya tetap akan menjalankan UU yang baru dengan segala keterbatasannya. Namun, pihaknya masih bertanya-tanya soal kapan lembaganya harus menjalankan UU baru itu sebelum dewas terbentuk. ”Aturan peralihan dari undang-undang yang baru itu tidak jelas,” ungkapnya.  Menurut Laode, kerancuan tersebut merupakan dampak dari proses pembuatan UU yang tertutup. Dia menganalogikan UU KPK yang baru itu sama dengan membikin baju tanpa mengukur orang yang akan memakai baju tersebut. ”Saya pikir analogi itu pas sekali,” sindirnya sembari menambahkan bahwa pihaknya pun tetap berharap presiden akan mengeluarkan perppu untuk mengatasi kebingungan itu.  Di tempat terpisah, anggota DPR Masinton Pasaribu menjelaskan, kesalahan tulis dalam UU KPK sudah dikoreksi. Hasil perbaikan terhadap UU baru tersebut sudah dikirim kembali ke Sekretariat Negara (Setneg). ”Jadi, pada 17 Oktober otomatis sudah berlaku menjadi UU,” ujar dia saat ditemui di gedung DPR kemarin.  Soal usia pimpinan KPK, kata Laode, yang benar adalah minimal 50 tahun. Bagaimana pimpinan KPK terpilih yang usianya belum sampai 50 tahun? Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menerangkan, pemilihan pimpinan KPK yang baru masih merujuk pada UU 30/2002 tentang KPK. ”Masih menggunakan UU lama,” ucapnya.  Jadi, lanjut Laode, pimpinan KPK yang usianya tidak sampai 50 tahun masih tetap sah dilantik. Soal penyadapan, terang Masinton, sebelum dewas terbentuk, izin penyadapan melalui komisioner KPK. Hal itu sesuai dengan yang diatur dalam pasal 69D.

KPK Bingung soal Penindakan atau Tunggu Dewan Pengawas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/KPK-OTT-SOLO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sedikitnya lima orang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolresta Surakarta Senin (19/8). Saat dimintai konfirmasi terkait hal itu, Wakapolresta Surakarta AKBP Andy Rifai mengatakan, mapolresta hanya dipinjam untuk tempat pemeriksaan.  "KPK numpang untuk pemeriksaan awal. KPK hanya minjam tempat saja dan polresta memfasilitasi," ujar Andy Rifai seperti dikutip Jawa Pos Radar Solo, Senin malam.  Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 16.00 hingga pukul 20.00. Total yang diperiksa adalah lima orang.  Namun, terkait identitas orang-orang hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang diperiksa tersebut, diakui Andy, pihaknya tidak bisa menyampaikan. Sebab, hal itu merupakan ranah KPK.  “Jumlah yang diperiksa kurang lebih ada lima orang. Penyidikan dilakukan langsung oleh KPK,” pungkas Andy.  Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogjakarta. Korps adhyaksa tersebut langsung melakukan pengecekan atas operasi senyap yang dilakukan tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Kepala Pusat Penerangan Kejagung Mukri kepada JawaPos.com menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan pengecekan terkait OTT KPK yang kembali meringkus seorang oknum jaksa. Namun, dia belum bisa memastikan perkara apa yang meringkus pegawai korps adhyaksa tersebut. “Masih konfirmasi ke Jogja (Kejaksaan Negeri Jogjakarta, red). Jadi masih dilakukan pengecekan,” ucap Mukri.  Berdasarkan informasi yang dihimpun, Tim KPK menangkap  sejumlah pihak  yang diduga terlibat perkara suap menyuap. “Ya ada kegiatan OTT di Jogja. Ada sekitar empat orang yang diamankan dan sejumlah uang,” terang juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (19/8) malam.  Lebih lanjut kata Febri, terkait OTT tersebut, pihaknya mengamankan sejumlah uang senilai Rp 100 juta. Saat ini, para pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 1×24 jam, guna ditentukan status hukumnya. Usai diperiksa, nantinya para pihak yang diamankan akan dibawa ke kantor lembaga antirasuah di Jakarta.

KPK Periksa 5 Orang Hasil OTT Jogja di Mapolresta Surakarta

penindakan kpk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penindakan kpk