<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/KCprNsLm4zi3jBHP6LQZOTYzC8nqCo05MykxHRcl-1832008627.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono beber kasus narkoba di Gedung Bareskrim Polri. Sampai Oktober 2025, Polri meringkus lebih dari 51 ribu tersangka dan 197,71 ton narkoba berbagai jenis. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono beber kasus narkoba di Gedung Bareskrim Polri. Sampai Oktober 2025, Polri meringkus lebih dari 51 ribu tersangka dan 197,71 ton narkoba berbagai jenis. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penindakan terhadap 51 ribu lebih tersangka kejahatan narkoba sejak Januari-Oktober 2025 dibarengi dengan penyitaan 197,71 ton barang bukti. Narkoba sebanyak itu bisa merusak dan meracuni hingga 200 juta orang. Karena itu, Polri berjanji tidak berhenti melakukan langkah tegas dan menghukum berat pelaku kejahatan narkoba.&nbsp; Penegasan tersebut telah disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono di muka publik. Dia menyatakan, Polri bakal melaksanakan pemberantasan narkoba sampai ke akar-akarnya. &rdquo;Pemberantasan dan pencegahan narkoba harus dilakukan terus-menerus. Pak Kapolri sudah menegaskan, perang melawan narkoba dari hulu ke hilir tidak boleh berhenti,&rdquo; tegas Syahar di hadapan awak media pada Rabu lalu (22/10).&nbsp; Menurut DPP Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat), tindakan yang dilakukan oleh Polri dan seluruh jajaran sepanjang tahun ini merupakan buah kerja keras. Sebab, tidak mudah mengungkap lebih dari 38 ribu kasus narkoba. Apalagi yang melibatkan jejaring bandar dan pengedar dari luar negeri. Kerja-kerja itu bukan sehari dua hari. &rdquo;Tapi, dari hasil analisa dan penyelidikan serta pengintaian dalam waktu yang lama dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Karena sindikat narkoba menggunakan modus operandi yang berubah-ubah serta dengan militansi yang tinggi,&rdquo;&nbsp;ungkap Ketua DPP Granat Henry Yosodiningrat dalam keterangan resmi pada Sabtu (25/10). Menurut Henry, penyitaan 197,71 ton narkoba oleh Polri merupakan hasil kerja luar biasa. Sebab, DPP Granat menilai bahwa narkoba sebanyak itu bisa merusak 200 juta orang. Jika tidak ditindak dan sampai beredar luas di pasar, daya rusak ratusan ton narkoba tersebut sangat besar.&nbsp; &rdquo;Itu berarti (penindakan kejahatan narkoba oleh Polri) telah menyelamatkan hampir 200 juta anak bangsa,&rdquo; imbuhnya. Sebagai organisasi yang concern mengawal isu pemberantasan narkoba, Henry menyatakan bahwa pihaknya berharap besar pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polri bisa membongkar dan melumpuhkan sindikat bandar dan pengedar narkoba. Sementara 150 anak yang terseret kasus narkoba sebagai tersangka, harus dipastikan mendapat hak-hak mereka. &rdquo;Saya berpendapat bahwa pengguna anak adalah korban yang tidak layak untuk dihukum, melainkan mereka harus direhab, karena generasi muda adalah masa depan bangsa,&rdquo; tutupnya. &nbsp;

Polri menindak 51 ribu tersangka narkoba dan menyita 197 ton barang bukti, menyelamatkan 200 juta jiwa dari bahaya narkoba.

Narkoba 197 Ton Bisa Racuni 200 Juta Orang, Polri Janji Tidak Berhenti Lakukan Penindakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/WhatsApp-Image-2025-10-08-at-144558-2568772243.jpg" alt="Kaca kendaraan operasional Polres Kuantan Singingi Riau pecah usai dilempari batu saat pennindakan tambang ilegal, Rabu (7/10). (Riau Pos)" width="100%">
<figcaption>Kaca kendaraan operasional Polres Kuantan Singingi Riau pecah usai dilempari batu saat pennindakan tambang ilegal, Rabu (7/10). (Riau Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Operasi penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang dilakukan Polres Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, berakhir rusuh. Dalam operasi pada Selasa (7/10) pagi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kuansing AKBP R. Ricky Pratidiningrat dan Bupati Kuansing Suhardiman Amby beserta instansi terkait lainnya, terjadi penolakan hingga rusuh. Bahkan kendaraan dinas milik petugas menjadi sasaran. Kabidhumas Polda Riau Kombespol Anom Karibianto menyampaikan bahwa dalam operasi tersebut dikerahkan 149 personel gabungan. Mulai Polri, TNI, Satpol PP, sampai BPBD. Untuk mengefektifkan penindakan, tim dibagi menjadi 2. Yakni tim air yang menggunakan 8 rubber boat dipimpin oleh kapolres dan tim darat yang dipimpin oleh wakapolres. &rdquo;Sekitar pukul 13.40 WIB, sekelompok masyarakat di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti melakukan penolakan terhadap pemusnahan rakit PETI (penambangan tanpa izin) dan mengancam akan melakukan perusakan terhadap kendaraan dinas,&rdquo; terang Anom pada Rabu (8/10). Tidak lama kemudian, massa yang menolak kedatangan petugas langsung melempari kendaraan dinas Polri dan Satpol PP dengan batu. Akibatnya beberapa kendaraan rusak. Termasuk mobil dinas kapolres Kuansing, mobil dinas petugas kepolisian dari Samapta, mobil dinas Satlantas, mobil truk Polairud, hingga mobil dinas Satpol PP.&nbsp; &rdquo;Seorang wartawan media online yang berada di lokasi mengalami luka ringan setelah berusaha berlindung ke dalam mobil dinas kapolres yang turut dirusak oleh massa,&rdquo; terang dia.&nbsp; Meski terjadi penolakan, dari operasi tersebut berhasil dimusnahkan 43 unit rakit PETI di sepanjang aliran Sungai Kuantan. Petugas lalu membakar puluhan unit rakit PETI tersebut. Meski sempat terjadi penolakan hingga rusuh dan tindakan penrusakan, massa berhasil dikendalikan dan operasi penindakan tetap berlanjut sampai tuntas sekitar pukul 15.00 WIB.&nbsp; &rdquo;Saat ini kondisi aman dan terkendali. Seluruh personel melakukan pengamanan di Polsek Cerenti untuk mencegah potensi serangan lanjutan,&rdquo; imbuh Anom.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Operasi penegakan hukum di Kuansing, Riau, berujung rusuh setelah masyarakat menolak pemusnahan rakit PETI.

Penindakan Tambang Ilegal di Kuansing Riau Rusuh, Mobil Kapolres Dilempari Batu  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/30/1000565184-2-4138084669.jpg" alt="Ratusan knalpot brong brong hasil penindakan Satlantas Polrestabes Surabaya dan jajaran selama 2024. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan knalpot brong brong hasil penindakan Satlantas Polrestabes Surabaya dan jajaran selama 2024. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polrestabes Surabaya panen knalpot brong sepanjang 2024. Tercatat, sepanjang tahun ini Satlantas Polrestabes Surabaya menindak 527 pengendara motor yang menggunakan knalpot brong. Sebagaimana Pasal 285 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan knalpot brong dilarang karena tidak memenuhi syarat teknis laik jalan. "Knalpot brong ini menjadi perhatian bersama. Kita melakukan 527 kali penindakan oleh Satlantas Polrestabes dibantu Polsek jajaran," ujar Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan, Senin (30/12). Menurut dia, selain mengganggu kenyamanan, suara motor dengan knalpot brong yang berisik dapat memancing emosi pengendara lain di jalan raya. Oleh karena itu, knalpot brong mendapat atensi dari Satlantas Polrestabes Surabaya. Termasuk pada malam tahun baru 2025 besok.&nbsp;Polrestabes Surabaya berencana melakukan penyekatan di 12 titik batas wilayah. Pengendara knalpot brong menjadi salah satu yang diincar oleh petugas. "Bagi pengendara yang melanggar, selain disanksi tindak pidana ringan atau tilang, knalpot brong yang digunakan juga akan disita untuk kemudian dimusnahkan," lanjut Luthfie. Ia mengimbau seluruh masyarakat Surabaya untuk menjaga keamanan dan&nbsp;ketertiban saat perayaan malam Tahun Baru 2025. Tentu saja tanpa knalpot brong dan konvoi di jalan raya. "Dengan upaya ini, mudah-mudahan pada perayaan akhir tahun 2024 dan tahun baru 2025 semua berjalan kondusif. Dengan sinergi seluruh stakeholder, lingkungan Surabaya akan aman dan nyaman," jelasnya. Sementara itu, 12 titik penyekatan pada malam Tahun Baru 2025 antara lain Bundaran Cito, Berbek Industri, Pondok Tjandra, Jembatan Karangpilang, MERR Gunung Anyar, dan Simpang Empat Dupak-Demak. Kemudian di Simpang Empat Kedung Cowek-Kenjeran, Simpang Tiga Indrapura-Rajawali, Rajawali-Jembatan Merah, Romokalisari Benowo, perbatasan Benowo-Menganti, dan di perbatasan Lakarsantri-Menganti.&nbsp;

Tercatat, sepanjang tahun ini Satlantas Polrestabes Surabaya menindak 527 pengendara motor yang menggunakan knalpot brong.

Berisik! Sepanjang 2024, 527 Pengendara di Surabaya Ditilang Gara-gara Pasang Knalpot Brong, Bikin Resah Pengguna Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan gambaran bagaimana arah kebijakan lembaga antirasuah ke depan. Jenderal bintang tiga ini menyebut, pola penegakan hukum KPK ke depan harus mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang nyata.  “Bukan menebar ketakutan berusaha dan ketidakpastian investasi,” kata Firli dalam pesan singkatnya, Selasa (31/12).  Oleh sebab itu ia tak mau pola penegakan hukum seperti operasi tangkap tangan (OTT) sampai berdampak pada terganggunya investasi, iklim usaha, hilangnya lapangan pekerjaan, dan matinya perekonomian.  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menyebut, kegiatan penegakan hukum seperti OTT nyatanya tak terlalu efektif, khususnya dalam mengembalikan keuangan negara.  Ia menuturkan, sepanjang 2016-2019 KPK sudah melakukan OTT sebanyak 87 kali. Namun dari OTT yang telah menjadikan 327 tersangka itu, nyatanya kerugian negara yang berhasil didapatkan lebih kecil.  “Uang negara yang bisa diselamatkan hanya Rp 1,7 triliun. Jumlah itu pun hasil total dari uang denda, uang pengganti, dan barang rampasan,” ucap Firli.  Sebaliknya, Firli menegaskan potensi kerugian negara yang dihasilkan dari pencegahan korupsi lebih besar.  “Upaya pencegahan korupsi mampu menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara tahun 2016-2019 sebesar Rp 61,5 triliun,” tukas Firli.

Firli Pilih Prioritaskan Pencegahan Daripada Penindakan Korupsi

Penindakan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Penindakan

Berita Terkini

Narkoba 197 Ton Bisa Racuni 200 Juta Orang, Polri Janji Tidak Berhenti Lakukan Penindakan

Penindakan Tambang Ilegal di Kuansing Riau Rusuh, Mobil Kapolres Dilempari Batu

Berisik! Sepanjang 2024, 527 Pengendara di Surabaya Ditilang Gara-gara Pasang Knalpot Brong, Bikin Resah Pengguna Jalan

Firli Pilih Prioritaskan Pencegahan Daripada Penindakan Korupsi

Download Aplikasi JawaPos.com