<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/15/PERTAMINA-15-C-630146478.jpg" alt="Ilustrasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina /(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina /(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi borong dan dugaan menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Meulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat, telah menyebabkan stok BBM di SPBU di wilayah itu kosong sepanjang Sabtu. "Kami berharap dari pihak terkait agar segera melakukan pembatasan pembelian BBM, baik itu jenis Pertalite maupun BBM non-subsidi agar kemacetan di jalan raya dan antrean BBM dapat segera berakhir,&rdquo; kata Deni Setiawan, warga Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, dikutip Minggu (7/12). Ia mengatakan dampak dari antrean di SPBU di Aceh Barat telah menyebabkan terganggunya arus lalu-lintas, karena menimbulkan kemacetan panjang di jalan raya. Pertamina dan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum, kata dia, harus hadir di setiap SPBU di Aceh Barat, untuk memutus antrean panjang BBM. Selain itu, kata Deni Setiawan, masyarakat meminta penegak hukum dan pemerintah daerah, agar dapat menindak pedagang eceran BBM yang menjual BBM kepada konsumen dengan harga di atas normal. "Berikan tindakan edukasi yang tegas kepada mereka," ucapnya. Deni juga meminta pemerintah daerah agar memberikan edukasi di setiap SPBU di Aceh Barat, agar masyarakat tidak lagi mengantre BBM karena situasi panik. &ldquo;Kepanikan ini terjadi karena ada komunikasi pemerintah yang tidak sampai ke masyarakat akibat terganggunya jaringan media sosial, sehingga kepanikan masyarakat&nbsp;nggak&nbsp;bisa dibendung,&rdquo; katanya. Deni mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima&nbsp;stok BBM mencukupi apabila pemakaian tidak berlebihan akibat efek panik. Sebelumnya&nbsp;Pertamina menegaskan&nbsp; stok BBM di wilayah Aceh pada prinsipnya terpantau cukup&nbsp;dan suplai dari terminal BBM tetap berjalan mengikuti perkembangan kondisi. Area Manager Communication, Relations &amp; CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut&nbsp;Fahrougi Andriani Sumampouw dalam keterangan diterima ANTARA&nbsp;menjelaskan bahwa pola distribusi dilakukan sangat dinamis. &ldquo;Tim suplai kami terus menyesuaikan rute dan waktu pengiriman mengikuti kondisi lapangan. Kami mengajak masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan harian agar layanan di SPBU,&rdquo; katanya. Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengatakan alam kondisi bencana seperti ini&nbsp;konsumsi BBM yang wajar dari masyarakat sangat membantu agar suplai dapat dibagi secara merata. Fathul Nugroho menegaskan pentingnya menjaga ketertiban pembelian di SPBU dan meminta masyarakat menggunakan pola konsumsi BBM yang terukur sesuai kebutuhan &ldquo;Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau&nbsp;panic buying. Pola konsumsi yang terukur akan mempercepat pemulihan pelayanan BBM di Aceh,&rdquo; katanya.

"Kami berharap dari pihak terkait agar segera melakukan pembatasan pembelian BBM, baik itu jenis Pertalite maupun BBM non-subsidi," harapnya

Panic Buying dan Aksi Timbun Picu Kelangkaan BBM di Aceh Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG20230222211251.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Resor Pasaman Barat, Sumatera Barat, melakukan inspeksi mendadak terhadap tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk antisipasi pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan tangki mobil yang sudah dimodifikasi, Rabu (22/2) malam.  "Ini tindak lanjut dari perintah Kapolda Sumbar Irjen Pol. Suharyono agar jajaran Polres melakukan pengecekan ke SPBU yang ada," kata Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki di Simpang Empat, Kamis (23/2).  Ia mengatakan tiga SPBU yang dicek adalah SPBU Batang Toman Kecamatan Pasaman, SPBU Sariak Kecamatan Luhak Nan Duo, dan SPBU Batang Lingkin Kecamatan Pasaman.  Pengecekan itu langsung dipimpin oleh Kapolres AKBP Agung Basuki didampingi oleh Kepala Satuan Reskrim AKP Fahrel Haris dan sejumlah personil lainnya.  "Kita tidak ingin ada lagi penyimpangan dan kecurangan terhadap BBM bersubsidi karena menyusahkan masyarakat yang membutuhkan," tegas Agung.  Saat sampai di tiga SPBU itu tim Polres tidak menemukan pengisian BBM menggunakan tangki modifikasi. Namun, Kapolres mengingatkan agar jangan ada upaya pengisian BBM menggunakan tangki modifikasi dalam bentuk apapun.  "Jangan coba-coba menjual BBM bersubsidi dengan cara yang tidak benar. Pengelola SPBU jangan layani kalau ada tangki modifikasi. Jika terbukti nanti maka akan kami tindak," tegasnya.  Menurutnya jika tidak ada kerja sama oknum masyarakat dengan pengelola SPBU maka tidak akan terjadi penjualan ke tangki modifikasi. "Kasihan kita masyarakat yang membutuhkan. Stok BBM subsidi cepat habis kalau dijual ke kendaraan tangki modifikasi," ujarnya.  Pihaknya akan terus melakukan pengecekan ke SPBU yang ada untuk antisipasi penjualan BBM bersubsidi ke mobil tangki modifikasi.  "Diharapkan kepada masyarakat jika ditemukan dan melihat tangki modifikasi mengisi BBM segera laporkan dan akan kami tindak tegas," sebutnya.  Sebelumnya Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono melakukan aksi tangkap tangan terhadap pelaku pembelian BBM bersubsidi dengan tangki mobil yang sudah dimodifikasi di SPBU Kenagarian Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Sijunjung pada Rabu (22/2) dini hari.  Total ada 11 kendaraan yang diamankan yakni tiga unit L300, enam unit minibus Isuzu Panther, satu unit truk colt diesel kendaraan roda enam, dan satu unit dump truck roda enam.

Antisipasi Penimbunan BBM, Polres Pasaman Barat Tinjau 3 SPBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Antrean-SPBU-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Sejumlah pengendara sepeda motor antre mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Senen,Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per lit" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara sepeda motor antre mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Senen,Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per lit</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polresta Kupang Kota mengamankan enam ton bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi di sebuah tempat penimbunan pada Minggu (4/9). BBM jenis solar ini milik seorang warga Kelurahan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berinisial AA, 52.  Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto mengatakan, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat.  "Saat diamankan, pemiliknya sedang berada di luar kota, sehingga dilakukan pemantauan oleh petugas di lapangan," kata Rishian kepada wartawan, Selasa (6/9).  Menurutnya, setelah dilakukan pemantauan pada Sabtu (3/9) siang, tersangka ditangkap saat baru tiba di rumahnya. Hasilnya, ditemukan barang bukti berupa BBM jenis solar lebih dari 6 ton, yang ditampung dalam 24 jerigen berukuran 35 liter, 10 drum dengan ukuran masing-masing 200 liter, serta 4.000 liter yang ditampung dalam tandon berukuran 5.000 liter.  Rishian menambahkan, pihaknya juga mengamankan dua tandon kosong berukuran 5.000 liter bekas solar dan dan tiga tandon kosong berukuran 2.000 liter, yang biasa digunakan untuk menimbun solar, 24 jerigen kosong ukuran 35 liter, serta satu unit mobil pick up.  "Ada juga dua unit mesin pompa yang biasa dipakai untuk menyedot solar dari tandon ke jerigen atau sebaliknya," imbuhnya.  Rishian mengatakan, modus pelaku AA untuk menimbun BBM solar adalah membeli solar bersubsidi dari beberapa SPBU di kawasan Kecamatan Alak, Kota Kupang menggunakan puluhan jerigen. Kemudian diangkut menggunakan mobil pick up yang diparkir di belakang SPBU.  Dari hasil pemeriksaan, AA mengaku sudah melakukan praktik penimbunan solar sejak tahun 2019. Dia menjual kepada para nelayan dengan harga lebih tinggi, yakni Rp 6.000 per liter.  "Setelah tahu BBM mau naik, tersangka menimbun sebanyak mungkin sebelum kenaikan harga dan akan dijual dengan harga lebih tinggi lagi, untuk meraup keuntungan sebesar mungkin," pungkas Kapolresta.  Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 55 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 60 miliar.

6 Ton BBM Bersubsidi Ditimbun Warga di Kupang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Screenshot_2022-08-02-16-13-39-11_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi mengamankan ribuan liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ilegal di Dusun VI Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur.  "Anggota berhasil mengamankan ribuan liter solar yang ditimbun dan tidak berizin di sebuah rumah kosong," kata Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaky Alkazar Nasution di Lampung Timur, Selasa (2/8).  Zaky melanjutkan selain mengamankan ribuan liter solar yang dimasukkan dalam 35 jerigen, pihaknya juga mengamankan seorang pelaku berinisial FK, 37.  Pengamanan terhadap ribuan solar dan pelaku tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan BBM jenis solar.  "Kami amankan pada Rabu tanggal 27 Juli 2022 lalu pukul 11.00 WIB. Saat itu anggota Unit Idik III (Tipidter) Sat Reskrim Polres Lampung Timur langsung melakukan pengecekan informasi tersebut," kara Zaky.  Zaky menambahkan setelah dikembangkan pelaku FK dalam melakukan kegiatannya bukan pihak dari depot atau penyalur yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM yang disubsidi oleh pemerintah.  "Pelaku FK ini dalam melakukan kegiatannya tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu FK kami amankan di Mapolres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut," imbuh Zaky.  Pada pengamanan tersebut, polisi turut mengamankan sebanyak 12 jerigen kosong yang siap diisi dengan BBM solar. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 40 paragraf 5 bagian ke empat bab III UU RI no.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Migas.

Polisi Amankan Ribuan Liter BBM yang Ditimbun di Rumah Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220413_151552.jpg" alt="Polda Jawa Barat ungkap kasus penimbunan BBM Solar subsidi yang dijual dengan harga nonsubsidi. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Polda Jawa Barat ungkap kasus penimbunan BBM Solar subsidi yang dijual dengan harga nonsubsidi. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat mengungkap kasus penimbunan 25 ribu liter bahan bakar minyak (BBM) berjenis Bio Solar bersubsidi. Penimbunan itu diduga dilakukan di Tasikmalaya dan Indramayu untuk dijual ke industri dengan harga nonsubsidi.  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan, ada tujuh tersangka yang ditangkap berinisial TS, DS, KS, ZX, dan SN dari TKP di Tasikmalaya. Selanjutnya SD dan WW dari TKP di Indramayu.  ”Jadi modus operandinya melakukan pembelian menggunakan truk tangki yang dimodifikasi ke sejumlah SPBU, dan tangki disuplai ke tempat penampungan dan dijual ke industri,” kata Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/4).  Dalam satu hari, Ibrahim menyebut, sejumlah tersangka bisa mendapat 1.000 hingga 2.000 liter solar. Kemudian ditampung ke penampungan.  Dari pengakuan tersangka, lanjut Ibrahim, mereka telah menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak empat bulan lalu. Harga solar yang telah disubsidi pemerintah yakni Rp 5.150 per liter. Lalu mereka diduga menjual ke sejumlah pihak dengan harga Rp 9.000 per liter.  ”Sehingga ada selisih Rp3.850 per liter yang menjadi keuntungan tersangka,” ujar Ibrahim.  Dengan barang bukti solar yang disita dan barang bukti transaksi penjualan, mereka diduga telah meraup keuntungan Rp 465 juta lebih dari dua TKP tersebut.  Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombespol Arief Rahman mengatakan, aksi penimbunan dan penyalahgunaan BBM solar itu merupakan fenomena gunung es. Pasalnya, kata dia, diduga masih banyak pelaku serupa yang melancarkan aksi pidana tersebut.  ”Masih banyak sindikat yang belum kita tangkap, ini adalah puncak gunung es,” kata Arief.  Kasus itu, kata dia, terungkap bermula dari penemuan dua truk tangki bermuatan 8.000 liter yang berkamuflase serupa dengan truk tangki legal pada 7 April. ”Tapi dia berasal dari pangkalan yang bentuknya adalah bilik, diduga kuat ini adalah penyalahgunaan, ternyata betul,” papar Arief.  Kemudian pihaknya terus melakukan penelusuran dan penyelidikan ke tempat-tempat lain hingga dapat mengamankan tujuh tersangka tersebut. ”Jadi adanya keuntungan itu menjadi daya tarik para tersangka untuk melakukan tindakan ilegal ini,” ucap Arief.  Para tersangka dijerat dengan pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana diubah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 55 KUHP. Mereka terancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda sebesar Rp 60 miliar.  ”Kita akan terus mengembangkan kasus ini mulai dari SPBU hingga ke end user (industri) yang diduga menerima solar ini,” kata Arief.

Polda Jabar Bekuk Penimbun 25 Ribu Liter Solar Dijual ke Industri

penimbunan BBM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penimbunan BBM

Berita Terkini

Panic Buying dan Aksi Timbun Picu Kelangkaan BBM di Aceh Barat

Antisipasi Penimbunan BBM, Polres Pasaman Barat Tinjau 3 SPBU

6 Ton BBM Bersubsidi Ditimbun Warga di Kupang

Polisi Amankan Ribuan Liter BBM yang Ditimbun di Rumah Kosong

Polda Jabar Bekuk Penimbun 25 Ribu Liter Solar Dijual ke Industri

Download Aplikasi JawaPos.com