<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/31/IMG-20260131-WA0010-2922842726.jpg" alt="Ketua Umum DPN MAPPI, Budi Prasodjo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPN MAPPI, Budi Prasodjo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat&nbsp;Profesi Penilai&nbsp;Indonesia (DPN&nbsp;MAPPI) menolak profesi penilai dibawa ke ranah pidana. Langkah ini dianggap tidak tepat karena profesi penilai bukan sebagai penentu kebijakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum DPN MAPPI, Budi Prasodjo mengatakan, posisi penilai dalam proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai tenaga ahli independen. Mereka hanya bertugas memberikan opini profesional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penilai adalah tenaga ahli independen, bukan pengambil keputusan. Penilai tidak menentukan siapa pemilik tanah, tidak menetapkan luas bidang tanah, dan tidak memutuskan besaran realisasi pembayaran ganti kerugian,&rdquo; ujar Budi melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Budi, profesi penilai memberikan dampak ekonomi nasional. Setiap tahunnya, para Penilai menerbitkan opini nilai dengan total mencapai Rp 12.000 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017136711/ojk-angkat-pejabat-pengganti-adk-untuk-perkuat-pengawasan-keuangan-berikut-sosoknya">OJK Angkat Pejabat Pengganti ADK untuk Perkuat Pengawasan Keuangan, Berikut Sosoknya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menjelaskan, seorang penilai sudah jelas bekerja sesuai mandat undang-undang untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, mulai dari keuangan, infrastruktur, hingga kekayaan intelektual. Oleh karena itu, harus lebih bijak dalam menyeret penilai ke ranah hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menilai persoalan yang timbul dalam hal ini sebaiknya dibawa lewat jalur administratif, perdata, atau audit. Langkah ini dinilai menjadi lebih bijak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menyeret Penilai ke ranah pidana berpotensi menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan kepastian berusaha. Hukum pidana harus ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium, bukan instrumen utama dalam menyikapi perbedaan pendapat profesional,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat bertindak adil serta proporsional dalam melihat posisi profesi ini. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap profesi ini sangat krusial untuk menjaga objektivitas pembangunan nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Melindungi Profesi Penilai berarti menjaga agar hukum tetap adil, bukan diadili,&rdquo; pungkas Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DPN MAPPI menolak profesi penilai dibawa ke ranah pidana. Langkah ini dianggap tidak tepat, karena penilai bukan pengambil kebijakan.

Bukan Pengambil Kebijakan, MAPPI Tolak Profesi Penilai Dibawa ke Ranah Pidana

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/IIVC-3841654289.jpg" alt="Pembukaan Indonesia International Valuation Conference (IIVC) di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, pada Rabu (23/4). (dok. MAPPI)" width="100%">
<figcaption>Pembukaan Indonesia International Valuation Conference (IIVC) di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, pada Rabu (23/4). (dok. MAPPI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Profesi Penilai ke depan dihadapkan pada tantangan di era kondisi perekonomian global yang tidak pasti. Satu-satunya cara agar dapat bertahan pada era tersebut yakni Penilai harus beradaptasi dengan tantangan zaman agar bisnis valuasi dapat bertahan dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut terungkap dalam pembukaan Indonesia International Valuation Conference (IIVC) di ICE BSD City Jakarta pada Rabu (23/4) kemarin. Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo mengungkapkan bahwa Penilai di Indonesia harus tetap tangkas dan berpikiran maju. Terutama saat menghadapi tantangan baru dalam lanskap penilaian, mulai dari kemajuan teknologi yang pesat hingga semakin pentingnya hak kekayaan intelektual, serta tanggung jawab etika dan sosial yang melekat dalam akuisisi tanah. Berkaitan dengan hal tersebut, sambung Budi, maka MAPPI bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), dan International Valuation Standards Council (IVSC) menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk 'Navigating Valuation in the Industrial Revolution 5.0 Era: Integrating Technology, Embracing the Creative Economy, and Upholding Social Responsibility'. "IIVC 2025 ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dan peluang yang terus berkembang dalam lanskap penilaian global dengan berfokus pada tiga tema utama," ujar Budi, dalam keterangannya Kamis (24/4). Tema pertama yakni membahas Revolusi Industri 5.0 yang berupaya mengolaborasikan antara kecerdasan manusia dan teknologi canggih. Dalam penilaian, Penilai dituntut untuk dapat beradaptasi dengan memanfaatkan perangkat digital, analisis data, kecerdasan buatan dan otomatisasi agar tetap relevan di era digital yang berubah dengan cepat. Kedua, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan konten digital, telah menjadi aset yang vital. Pergeseran ini mengharuskan para Penilai untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aset tak berwujud dan perannya dalam penilaian bisnis dan industri kreatif. "Penilaian kekayaan intelektual yang tepat tidak hanya membuka peluang pembiayaan baru, tetapi juga memungkinkan akses yang lebih adil dan transparan terhadap modal untuk bisnis yang inovatif," kata Budi. Tema ketiga menekankan tanggung jawab etis dalam penilaian, khususnya dalam konteks Penilaian Tanah yang Tidak Terdaftar dan Pengadaan Tanah. Tema ini menggabungkan penilaian dampak sosial dan memastikan bahwa praktik pengadaan tanah tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kewajaran, dan transparansi. Penilai memainkan peran penting dalam menjembatani kepentingan pemerintah, bisnis dan masyarakat yang terdampak. "MAPPI memiliki komitmen untuk memajukan Profesi Penilai dengan memastikan bahwa praktik tersebut selaras dengan standar global, bahkan di tengah ketidakpastian global," paparnya. Ketua Dewan Pembina IVSC, Lim Hwee Hwa mengatakan bahwa di seluruh dunia, penilaian memainkan peran penting dalam mendukung pasar agar berfungsi dengan baik, pengambilan keputusan yang tepat serta kepercayaan publik. Lim menyebut Profesi Penilai adalah profesi dengan disiplin ilmu yang mendukung investasi, pinjaman, asuransi, perpajakan, pelaporan keuangan dan yang lebih penting lagi yakni pengembangan kebijakan. Dalam kondisi terbaiknya, kata Lim, Penilai tidak hanya dibutuhkan dalam keterampilan teknis, tetapi juga penilaian profesional yang baik, integritas, dan komitmen bersama terhadap standar tinggi yang berbasis prinsip, diterima secara internasional dan dikembangkan melalui konsultasi yang luas. "IVSC baru-baru ini memperkenalkan panduan dengan menggunakan data dan teknologi dalam penilaian. Artinya kami mengakui pengaruh kecerdasan buatan, otomatisasi, dan analisis data yang semakin meningkat, tetapi alat-alat tersebut bukanlah pengganti penilaian profesional. Seorang penilai yang berkualifikasi harus selalu menilai, menafsirkan, dan menerapkan informasi tersebut dalam kerangka analisis yang kuat," papar Lim. Ketua IIVC Komite Asia, Rd. Mohammad Marty Muliana Natalegawa menuturkan bahwa penilaian sangat berkontribusi penting dalam merumuskan kebijakan dan entitas negara seperti perpajakan, kebijakan pada kementerian, pengadilan serta komisi sekuritas seperti OJK di Indonesia yang peduli dengan ketahanan dan integritas pasar keuangan. "Sebagai seorang pelayan publik, saya merasa gembira melihat konvergensi antara tujuan kebijakan publik dan tujuan bisnis swasta yang terlibat dalam penilaian. Saya melihat bahwa Standar menyediakan kerangka kerja untuk penerapan terbaik teknik-teknik tersebut," jelas Marty.&nbsp; Sementara dalam sambutannya, Wakil Menteri Keuangan RI, Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono memaparkan tentang bagaimana menavigasi masa depan penilaian. Pria yang akrab disapa Tommy ini mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini dalam masa ketidakpastian. Salah satu faktornya adalah kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Kendati demikian, ia menyebut beberapa sektor dalam negeri masih menunjukkan dinamika yang cenderung menguat.&nbsp; Dan saat ini, imbuh Thomas, pemerintah Republik Indonesia tengah fokus pada dua hal yakni investasi pada sumber daya manusia (SDM) yang meliputi bidang pendidikan dan kesehatan, serta ketahanan negara yang meliputi bidang pangan, energi dan perairan. Gelaran IIVC 2025 selama dua hari pada Rabu-Kamis (23-24/4) yang diselenggarakan oleh MAPPI ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta yang terdiri dari para penilai profesional dari dalam negeri dan luar negeri.&nbsp;Menghadirkan 30 narasumber praktisi internasional pada bidang penilaian kekayaan intelektual, digital data scientist dan pertanahan dari Tiongkok, Singapura, India, Korea, dan Prancis.

Kini, kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan konten digital, telah menjadi aset yang vital.

MAPPI: Revolusi Industri 5.0 hingga Intellectual Property Rights jadi Tantangan Baru Profesi Penilai

penilai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penilai

Berita Terkini

Bukan Pengambil Kebijakan, MAPPI Tolak Profesi Penilai Dibawa ke Ranah Pidana

MAPPI: Revolusi Industri 5.0 hingga Intellectual Property Rights jadi Tantangan Baru Profesi Penilai

Download Aplikasi JawaPos.com