<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/JKT_Yaqut-Cholil-Qoumas-Penuhi-Panggilan-KPK_SALMAN-TOYIBI-1JPG-1989827880.jpg" alt="Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan segera menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024 ke tahap penyidikan. Ini setelah KPK menggali keterangan dari sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri Agama yaqut Cholil Qoumas. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengakui, penyelidikan dugaan korupsi kuota haji sudah mendekati penyelesaian. Karena itu, ia menyatakan dalam waktu dekat akan menaikkan statusnya ke tahap penyidikan. "Ini sudah mendekati penyelesaian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau tidak melewati bulan Agustus akan kami tingkatkan ke penyidikan," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8) malam. Sinyal menaikkan proses hukum pengusutan dugaan korupsi kuota haji ke tahap penyidikan itu disampaikan setelah KPK menggali keterangan dari mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pada Kamis (7/8) lalu. Ia menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 5 jam, sejak pukul 09.30 WIB hingga pukul 14.15 WIB. Yaqut mengakui dirinya menjelaskan soal kuota tambahan haji 2024. Namun, Yaqut enggan membeberkan berapa banyak pertanyaan yang menyasar dirinya. "Alhamdulillah, saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu," ungkap Yaqut usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8). Mantan Ketua Umum (Ketum) GP Ansor itu tidak mau mengungkap secara rinci pertanyaan dari penyelidik KPK. "Ya banyak lah pertanyaan," ungkap Yaqut. Adik Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staqut alias Gus Yahya itu menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait proses hukum penyelidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. "Kalau terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan, tapi intinya saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelaskan, mengklarifikasi segala hal yang terkait dengan pembagian kuota tahun lalu," pungkasnya. &nbsp;

KPK berencana menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024 ke penyidikan setelah memeriksa Yaqut Cholil Qoumas.

Usai KPK Periksa Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Pengusutan Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 akan Naik ke Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/polpem-beras-RIANA-SETIAWAN_JAWA-POS-9-3535458939.jpg" alt="Pengunjung memilih beras premium di Hypermart Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/7/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung memilih beras premium di Hypermart Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/7/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seminggu terakhir beras premium di sejumlah gerai minimarket sampai supermarket di Jabodetabek menghilang. Masyarakat yang biasanya membeli beras premium kemasan terpaksa beralih ke beras eceran. Selain harganya lebih mahal, kualitas beras eceran tidak terjamin karena sulit pemantauannya.&nbsp; Kelangkaan beras premium di toko ritel sejatinya sudah muncul sejak sepekan terakhir. Gejalanya adalah mulai diterapkan pembatasan satu konsumen hanya boleh membeli satu kemasan saja. Berselang beberapa hari kemudian, stok sama sekali tidak ada. Mulai dari gerai Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan sejenisnya kosong.&nbsp; Agung Setiawan, warga Kota Depok, Jawa Barat mengatakan rutin membeli beras premium kemasan. Karena lebih terjamin kualitasnya dibandingkan membeli eceran. "Terakhir sekitar satu pekan lalu saya masih bisa membeli beras premium secara online," katanya.&nbsp; Beras yang dia beli merek Topi Koki Setra Ramos dan Topi Koki SLYP Kuning. Keduanya adalah beras premium. Sekarang stoknya sudah tidak ada lagi di gerai minimarket maupun lapak online. Dia terpaksa membeli beras eceran di toko beras. Di Depok takaran beras eceran adalah liter. Harganya berkisar Rp 12.000 sampai Rp 14.000 per liter. Tidak ada keterangan beras yang dijual eceran itu kategori premium atau medium.&nbsp; Dari pemerintah belum ada komentar mengenai kelangkaan beras premium di toko-toko ritel tersebut. <h2>Mentan Amran: Beras Oplosan Aman Dikonsumsi</h2> Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman justru menjelaskan mengenai beras oplosan yang mereka bongkar beberapa waktu lalu.&nbsp; Keberadaan beras oplosan itu menghebohkan publik. Total ada 212 merek beras oplosan yang ditemukan Kementan. Kemudian dilaporkan ke Satgas Pangan Mabes Polri. Kemudian berujung penetapan enam tersangka berss oplosan. Mereka berasal dari dua produsen beras premium kemasan yang berbeda. Yaitu Food Station Tjipinang Jaya dan PT Padi Indonesia Maju (PIM).&nbsp; Amran mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengkonsumsi beras oplosan. "Karena oplosannya itu beras juga," kata Amran di kantornya (7/8). Berbeda dengan miras oplosan yang bisa membuat nyawa melayang.&nbsp; Dia menerangkan, beras oplosan itu maksudnya kandungan beras patahannya tidak sesuai aturan. Beras Premium ketentuannya maksimal campuran beras patahannya adalah 15 persen. Kemudian untuk beras medium, campuran beras patahannya maksimal 25 persen. Jika melebihi itu, beras tidak sesuai standar dan disebut oplosan. "Semua untuk dikonsumsi itu aman, baik, nggak masalah. Hanya saja harganya terlalu tinggi dibanding kualitasnya, itu aja," kata Amran.&nbsp; Menurut salah satu sumber di kalangan pelaku usaha beras, kelangkaan beras di minimarket terkait dengan pengusutan beras oplosan oleh polisi. "Dua perusahaan yang petingginya ditetapkan tersangka, itu pemasok utama beras premium di toko ritel," katanya.&nbsp; Misalnya beras premium merek Setra Pulen, Setra Ramos, Ramos Premium, adalah keluaran dari Food Station Tjipinang Jaya yang sedang berkasus. Kemudian beras premium merek Sania, Sovia, Fortune, Siip diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju yang tiga pimpinannya jadi tersangka di Mabes Polri.&nbsp; Sumber tersebut mengatakan, karena produsen besar yang selama ini memasok minimarket bermasalah, maka produksinya terganggu. Atau bahkan sama sekali tidak berproduksi. Sehingga berpengaruh pada ketersediaan di pasaran.&nbsp; Pemerintah memang sudah mendistribusikan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Tetapi beras tersebut adalah beras medium. Kemudian titik penjualannya terbatas. Jarang sekali ditemukan di jalan. Karena penjualannya berkolaborasi dengan PT Pos dan sejumlah BUMN di bidang pangan saja.&nbsp; Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan kelangkaan beras premium memang sudah ramai. Tetapi dia mengatakan belum ada pengaduan yang masuk terkait kelangkaan itu. Menurut dia, yang penting saat ini bukan soal beras premium atau medium. Tetapi lebih ke tata kelola niaga beras. Jangan sampai ada mafia beras yang memanfaatkan kondisi di lapangan. "Perbaiki tata kelola beras, berantas mafia pangan, itu poin besarnya," katanya.&nbsp; <h2>Polisi Respons Kelangkaan Beras</h2> Kelangkaan beras direspon cepat Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo. Polri dan Perum Bulog bersinergi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak minggu depan. Gerakan ini mendukung penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP. Langkah ini sebagai respons atas temuan harga beras di berbagai daerah yang masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).&nbsp; Irwasum Polri, Komjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa dalam kondisi semacam ini penting untuk melakukan aksi nyata. Sebab dari target penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, baru terealisasi 8.000 ton. "Saya minta fungsi Binmas sebagai leading sector wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran," paparnya.&nbsp; Bahkan, untuk mempercepat penyaluran gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah. "Tapi, yang terpenting jangan sampai terjadi penyelewengan," tegasnya.&nbsp; Sementara Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhan menyambut kolaborasi strategis ini. "Kami siapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton dan fasilitas tunda bayar 7 hari untuk Koperasi Polri (Primkoppol) sebagai mitra penyalur," paparnya.&nbsp; Penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui dua skema. Yakni, langsung satuan wilayah ke Bulog atau via Koperasi Merah putih, Primkoppol atau Koperasi lainnya dengan batas beli per konsumen maksimal 10 kg. "Kecuali daerah 3T, Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg," jelasnya.&nbsp; Seluruh proses penyaluran, lanjutnya, wajib mematuhi HET zonasi dan dilarang dijual kembali. Digitalisasi distribusi dijamin melalui aplikasi Klik SPHP yang mengintegrasikan pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam 8 tahap. "Untuk harga jual wajib di bawah HET dan input data pembeli," paparnya.&nbsp; Sementara itu, Deputi I Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa menegaskan akan memastikan beras berkualitas, stok stabil, dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. "Ini menjadi sebagai bukti peran Polri menjaga stabilitas pangan," terangnya.&nbsp; Di bagian lain, Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Helfi Assegaf mengingatkan pencegahan penyaluran ke &lsquo;pemain besar&rsquo; melalui pendataan ketat dan pelaporan harian. "Masyarakat mendapat akses terbuka untuk berpartisipasi melaporkan penyimpangan via Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP," terangnya.&nbsp; Menurut dia, satgas SPHP Polri akan mengawasi pencapaian target penyaluran. "Kami akan berikan sanksi tegas bagi pelanggar HET maupun mitra tidak resmi," tegasnya.&nbsp; <h2>Bea Cukai Amankan Beras Selundupan</h2> Sementara itu Operasi Patroli Laut Terpadu Semester I Tahun 2025 Bea Cukai berhasil mengamankan sejumlah barang oplosan. Di antaranya adalah beras dan gula. Komoditas itu diamankan saat akan menuju daratan Sumatra. Beras ini didatangkan dari luar negeri. Kemudian dioplos dengan beras lokal Indonesia yang berkualitas rendah. Setelah itu dijual dengan label beras premium. Terkai penyelundupan beras itu, total ada empat kasus pengangkutan beras sebanyak 27.090 karung dengan berat 714,25 ton. Kemudian untuk gula sebanyak 396 karung dengan berat 19,8 ton. Komoditas tersebut diangkut tanpa dokumen pelindung. Pengangkutan menggunakan KLM 96 Jaya, KLM Harli Jaya 99, KLM Nusa Jaya 2, dan KM Camar Jonathan 05. Kapal-kapal itu dicegah pada 21 Mei hingga 10 Juni 2025 di perairan Selat Pengelap, Karas Kecil, Pulau Cempa, dan Pulau Dempo, dengan tujuan daratan Sumatra.

Kelangkaan beras premium di pasaran akibat masalah hukum produsen bikin masyarakat beralih ke beras eceran yang kualitasnya tak terjamin.

Beras Premium Langka di Minimarket Diduga Imbas Pengusutan Beras Oplosan, Masyarakat Terpaksa Beli Eceran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/sritek-phk-326568650.jpg" alt="Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap&nbsp;Komisaris Utama (Komut) PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, membenarkan adanya penangkapan tersebut. "Betul," kata kata Febrie saat dikonfirmasi, Rabu (21/5).&nbsp; Menurut dia, Iwan ditangkap pada Selasa malam di Solo, Jawa Tengah. "Malam tadi ditangkap di Solo," lanjut Febrie.&nbsp; Namun, Febrie belum bersedia mengungkap kronologi penangkapan dan konstruksi perkara yang membuat Iwan Lukminto ditangkap tim penindakan Kejagung. Adapun, Kejagung diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Dugaan korupsi itu terkait dengan pemberian fasilitas kredit dari perbankan. Dugaan itu mencuat setelah PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sebanyak 10.665 orang karyawannya. PHK terhadap ribuan karyawan perusahaan tekstil raksasa ini terjadi setelah Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah.&nbsp;

Kejaksaan Agung menangkap Iwan Setiawan Lukminto, Komisaris Utama PT Sritex, di Solo terkait dugaan korupsi di perusahaan itu.

Kejagung Tangkap Komut Sritex Iwan Setiawan Lukminto di Solo Jawa Tengah, saat Pengusutan Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit Perbankan di Sritex

pengusutan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengusutan

Berita Terkini

Usai KPK Periksa Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Pengusutan Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 akan Naik ke Penyidikan

Beras Premium Langka di Minimarket Diduga Imbas Pengusutan Beras Oplosan, Masyarakat Terpaksa Beli Eceran

Kejagung Tangkap Komut Sritex Iwan Setiawan Lukminto di Solo Jawa Tengah, saat Pengusutan Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit Perbankan di Sritex

Download Aplikasi JawaPos.com