<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/EdTUSjspYIkq5qVL8mkw0mE9zhQh0OyzR2cGR9jF-3251364963.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerja di Merauke akhir 2024 lalu. (Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerja di Merauke akhir 2024 lalu. (Humas Kementan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto sudah mendengar adanya beras oplosan yang beredar di masyarakat. Kerugian akibat ulah nakal itu mencapai Rp 100 triliun setiap tahunnya.&nbsp; Prabowo mengungkapkan telah mendapat laporan adanya beras oplosan. Beras ini adalah beras biasa tapi diklaim sebagai sebagai beras premium. "Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri tindak pengusaha yang curang," kata Prabowo saat di Kongres PSI di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS pada Minggu malam (20/7). Dia menyebutkan dampak dari kenakalan ini adalah kerugian senilai Rp 100 triliun setiap tahun. "Ini kejahatan ekonomi luar biasa," ungkap Prabowo. oplosanBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016315239/kepala-bapanas-klaim-harga-beras-di-minimarket-turun-sejak-ada-kasus-temuan-beras-oplosan">Kepala Bapanas Klaim Harga Beras di Minimarket Turun Sejak Ada Kasus Temuan Beras Oplosan</a> Kepala Negara bahkan dengan tegas menyebut bahwa kerugian ini merupakan subversif ekonomi. Jika kejahatan ini ditindak dan dimusnahkan, Prabowo optimistis akan menghilangkan kemiskinan. "Ini menikam rakyat," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, pekan lalu Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut ada 212 merk beras diduga melakukan pengoplosan. Sehingga mutu beras dilanggar dan merugikan rakyat. (lyn)&nbsp;

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kerugian Rp 100 triliun akibat beras oplosan, mendesak penegakan hukum untuk memberantas praktik.

Beras Oplosan Kerugikan Negara Rp 100 Triliun, Prabowo Minta Jaksa Agung dan Kapolri Sikat Pengusaha Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-bidik-kades-setiang-karena-dugaan-penggunaan-ijazah-palsu_m_196275.jpeg" alt="Ilustrasi ijazah palsu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ijazah palsu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Prof Hadi Shubhan turut menanggapi kasus penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan di Kota Surabaya, yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Dari perspektif hukum, Hadi menuturkan bahwa penahanan ijazah adalah tindakan pemaksaan yang melanggar prinsip kebebasan bekerja. Hal ini merugikan pekerja secara administratif dan mencederai hak asasi manusia. &ldquo;Pekerja dipaksa karena kondisi mendesak dan kebutuhan akan pekerjaan. Jika tidak menuruti keinginan pengusaha, mereka terancam diberhentikan. Ini bentuk ketidakadilan dalam hubungan kerja," tutur Prof Hadi, Jumat (25/4). Sayangnya, meski praktik penahanan ijazah kerap ditemukan di dunia kerja Indonesia, belum ada regulasi tingkat nasional, baik UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau regulasi sejenis yang secara eksplisit mengatur tentang larangan penahanan ijazah. Hanya ada beberapa daerah, termasuk Jawa Timur, yang sudah mengaturnya dalam peraturan daerah. namun sifatnya tentu saja lokal, sebatas wilayah masng-masing.&nbsp; Ia khawatir, tidak adanya aturan tentang larangan ijazah ditahan dalam hubungan kerja akan menjadi celah hukum bagi pengusaha nakal untuk mengeksploitasi pekerja. &ldquo;Kalau regulasi secara nasional, seperti dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri, memang belum ada. Namun, khusus di Jawa Timur, terdapat aturan dalam Perda No. 8 Tahun 2016," terang Prof Hadi. Dalam Pasal 42 regulasi tersebut, Pemprov Jatim melarang pengusaha untuk menahan dokumen pribadi milik pekerja. Jika terbukti melanggar, maka bisa dikenakan sanksi pidana 5 tahun penjara atau denda Rp 50 Juta. Selain pidana kurungan dan denda tersebut, terdapat beberapa bentuk sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada perusahaan penahan ijazah, baik yang berasal dari gugatan individu maupun penegakan hukum oleh negara. "Sanksi hukumnya bisa berupa perdata, di mana pekerja dapat menggugat pengusaha ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Selain itu, pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kementerian juga dapat memberikan sanksi administratif," terangnya. Sebagai penutup. Prof Hadi menegaskan praktik penahanan ijazah dapat memberikan dampak buruk terhadap mobilitas sosial pekerja. Khususnya mereka yang ingin mengembangkan karier dan meningkatkan kualitas hidup. &ldquo;Dampaknya bisa sangat signifikan terhadap pekerja. Mereka terkekang di perusahaan tempat mereka bekerja saat ini dan tidak dapat dengan mudah berpindah kerja ke tempat lain,&rdquo; tukas Prof Hadi.&nbsp;

Pakar hukum dari Universitas Airlangga menyoroti bahaya penahanan ijazah di Surabaya yang merugikan pekerja secara hukum dan sosial.

Hati-Hati! Larangan Penahanan Ijazah Belum Diatur UU, Pakar Hukum Unair: Jadi Celah Pengusaha Nakal Eksploitasi pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/08/D9Tv1PUdYoRefK4OYnnOpRgdjB7aAj3t7kntn872-4056120399.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Arif Fathoni. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Arif Fathoni. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Realisasi pajak parkir di Kota Surabaya jauh dari harapan. Sepanjang 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini hanya mencapai Rp 24 Miliar dari target Rp 101 Miliar. Kondisi ini disorot oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni. Menurutnya, kebocoran retribusi parkir yang berdampak pada tidak tercapainya target realisasi adalah permasalahan yang serius. Fathoni lantas menyinggung pajak parkir di pusat perbelanjaan (mal) yang menurutnya belum berjalan maksimal. Tingkat kepatuhan para pengusaha menjadi salah satu yang ia persoalkan. "Banyak pengusaha sudah menerima titipan uang pajak dari konsumen, namun tidak segera dibayarkan. Kemudian misalnya dalam satu hari parkiran penuh, tetapi laporan yang masuk ke pemerintah tidak mencerminkan itu," ucapnya, Senin (7/4). Sebagai informasi, parkir di mal dan gedung perkantoran yang dikelola pihak swasta dikenakan pajak 10 persen dari pendapatan parkir, di mana wajib disetorkan kepada Pemkot Surabaya. Fathoni mendorong Pemkot Surabaya untuk memperketat pengawasan dan sistem pencatatan pajak parkir di mal. Sanksi juga perlu diterapkan agar para pengusaha patuh dan membayar pajak sesuai aturan. &ldquo;Sebagai upaya untuk memberikan efek jera, sebaiknya hukuman tidak hanya ditempeli tanda silang, namun juga harus disertai dengan pemasangan pemberitahuan melalui banner ataupun lainnya&rdquo; serunya. Legislator dari Partai Golkar itu menegaskan bahwa laju pembangunan di Kota Surabaya sangat bergantung pada kontribusi pajak yang mana adalah uang rakyat. Kontribusinya bahkan mencapai lebih dari 60 persen APBD 2025. Fathoni berharap Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) 2024, yang sedang dibahas di DPRD, dapat memberi rekomendasi konkret untuk mendongkrak pendapatan pajak sektor parkir. &ldquo;Dengan optimalisasi pajak parkir di pusat perbelanjaan dan penguatan sistem pengelolaan parkir, saya yakin potensi pendapatan daerah bisa jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,&rdquo; tukas Fathoni.&nbsp;

Realisasi pajak parkir di Surabaya hanya Rp 24 Miliar dari target Rp 101 Miliar, DPRD desak Pemkot tingkatkan pengawasan.

Atasi Kebocoran Pajak Sektor Parkir, DPRD Surabaya Desak Sanksi Tegas bagi Pengusaha Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menaker-Ida-Fauziah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah Dery" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah Dery</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menampik adanya isu penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha nakal di RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. Dia memastikan, pengusaha yang mangkir dari kewajibannya bisa diseret ke meja hijau.  Diakuinya, banyak isu yang berhembus bahwa pemerintah hanya berpihak pada pengusaha. Salah satunya menyangkut sanksi pidana yang dihembuskan bakal dihapus di RUU Cipta Kerja nantinya. "Itu tidak. Ketentuan pidana atau sanksi di RUU omnibus law itu tetap eksis," ujarnya ditemui usai acara diskusi dengan buruh perempuan di Jakarta, Jumat (13/3).  Bukan hanya itu, menurutnya, kabar penghapusan cuti haid dan melahirkan juga salah kaprah. Kedua cuti tersebut tetap ada. Oleh karenanya, tidak dicantumkan di draf RUU Cipta Kerja. "Karena yang tidak diubah ya tidak dimunculkan lagi. Tetap di UU 13/2003," tegasnya.  Saat ini, lanjut dia, pemerintah terus melakukan sosialisasi pada masyarakat soal aturan yang dibuat melalui mekanisme omnibus law tersebut. Tak jarang keluhan dan penolakan yang diterima. Menurut dia tak jadi soal, karena keluhan justru jadi masukan dalam proses pembahasan nanti dengan DPR nantinya. "Ini bagian dinamika dan masih terbuka karena ini belum jadi UU" ungkapnya.  Ditemui dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan sosial tenaga kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Adriani mengungkapkan hal yang sama. Dia mengatakan, sanksi pidana tetap ada UU 13/2003. "Cuma memang untuk sanksi itu (di RUU Cipta Kerja, red) kan sanksi untuk perijinan," tegasnya.  Adriani menegaskan, pasal pidana ini tidak mungkin dihapus. Karena ini berkaitan dengan hak pekerja. Dia mencontohkan, untuk masalah upah minumum. Menurutnya, ini bukan hanya urusan administrasi. Karenanya, sanksi harus lebih tegas. "Jadi harus pidana sanksinya. Sudah kerja upah gak dibayar, tentunya kan itu hak orang yang diambil. Jadi tetap pidana," tegasnya.  Sayangnya, dalam RUU Cipta Kerja banyak pasal yang masih ngambang. Hingga memunculkan banyak spekulasi. Termasuk urusan cuti hingga aturan jam kerja.  Adriana sendiri tidak menampiknya. Menurutnya, urusan ketenagakerjaan sata ini sangat dinamis. Di mana setiap hari mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena itu, perlu diantisipasi. Sehingga kadang perlu perubahan aturan secara cepat.  "Kalau UU kan susah merubahnya. Sementara pola kerja ini, apalagi perubahan teknologi ini kan sangat cepat berubah," paparnya. Oleh sebab itu, untuk urusan teknis yang lebih detil lagi bakal diatur di peraturan pemerintah (PP) nantinya. Dengan demikian, pekerja yang mengakami perubahan pola kerja apapun di lapangan bisa terlindungi. Contohnya, milenial yang saat ini cenderung lebih suka bekerja tanpa aturan jam kerja per hari.  Aturan turunan ini, kata dia, juga telah disiapkan oleh pemerintah. Grand design sudah dibuat bersamaan dengan pembahasan RUU Cipta Kerja. Seluruh masukan yang diterima pun nantinya bakal diakomodir untuk dimasukkan dalam PP ataupun peraturan menteri (permen) Ketenagakerjaan.  "Peraturan ada 5 PP. Ini kita siapkan draftnya," katanya. Kendati demikian, banyaknya aturan turunan ini juga bergantung pada dinamika di lapangan nanti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-A7RvwnsaHc  https://www.youtube.com/watch?v=XpmsoCry3gk  https://www.youtube.com/watch?v=x8J-s6SimOM

Menaker Ida Fauziyah Siap Seret Pengusaha Nakal ke Meja Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bp2d-bakal-razia-pengusaha-nakal-yang-pakai-air-bawah-tanah-tanpa-izin_m_.jpg" alt="Petugas BP2D saat melakukan sidak di sejumlah titik pengguna air tanah, Rabu (13/2)." width="100%">
<figcaption>Petugas BP2D saat melakukan sidak di sejumlah titik pengguna air tanah, Rabu (13/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di 21 titik pengguna air tanah, Rabu (13/2). Baik pengguna air tanah yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak (WP), maupun yang belum mendaftar hingga awal 2019 ini. Sebelumnya lembaga eks Dinas Pajak Daerah (Dispenda) itu mencatat, dari sembilan sumber pendapatan daerah Kota Malang dari sektor pajak, air tanah menjadi sumber pendapatan paling rendah. Sepanjang 2018, total besaran pajaknya hanya Rp 800 juta saja, atau 0,19 persen bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang untuk APBD 2019. "Target pajak air tanah ini yang terkecil dibanding sektor pajak lainnya, tetapi tetap diperhatikan. Selain untuk peningkatan PAD, pemantauan terhadap penggunaan air tanah ini juga sangat penting untuk pelestarian sumber daya air dan lingkungan," ujar Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto. Pada sidak kali ini, pihaknya juga melibatkan sejumlah elemen seperti dari Kejaksaan Negeri Kota Malang, Polres Malang Kota, dan lain-lain. "Ada 21 titik sasaran yang sudah dipetakan sebelumnya. Sejak awal masuk dalam kategori nakal atau bandel karena tidak membayar pajak," terangnya. Ade menerangkan, ada ribuan titik pengeboran air bawah tanah (ABT) yang tak berizin. Bahkan, para pengambil manfaat ABT itu juga tidak membayar pajak sebagaimana yang diwajibkan dalam Undang-undang. Oleh karena itu, pihaknya tidak segan untuk bertindak tegas. Salah satunya dengan melakukan razia. "Masih banyak yang enggan membayar pajak, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang pajak daerah, kami akan melakukan razia dan operasi gabungan mulai besok," tegasnya. Sebagai informasi, saat ini baru ada sekitar 400 titik pengeboran ABT yang tercatat. Mulai dari usaha cuci mobil, kos-kosan, restoran, tempat hiburan, hingga hotel. "Kami terus lakukan sosialisai, tapi tahun ini adalah tahun penegakan. Maka tidak ada ampun lagi," pungkasnya.

BP2D bakal Razia Pengusaha Nakal yang Pakai Air Bawah Tanah Tanpa Izin

pengusaha nakal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengusaha nakal

Berita Terkini

Beras Oplosan Kerugikan Negara Rp 100 Triliun, Prabowo Minta Jaksa Agung dan Kapolri Sikat Pengusaha Nakal

Hati-Hati! Larangan Penahanan Ijazah Belum Diatur UU, Pakar Hukum Unair: Jadi Celah Pengusaha Nakal Eksploitasi pekerja

Atasi Kebocoran Pajak Sektor Parkir, DPRD Surabaya Desak Sanksi Tegas bagi Pengusaha Nakal

Menaker Ida Fauziyah Siap Seret Pengusaha Nakal ke Meja Hijau

BP2D bakal Razia Pengusaha Nakal yang Pakai Air Bawah Tanah Tanpa Izin

Download Aplikasi JawaPos.com