<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/1674710240748.jpg" alt="Caption : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat di Surabaya (25/1). Foto : Humas Kemenag" width="100%">
<figcaption>Caption : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat di Surabaya (25/1). Foto : Humas Kemenag</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Urusan makanan untuk jemaah haji tidak bisa disepelekan. Lamanya tinggal di Arab Saudi kerap membuat jemaah rindu hidangan kampung halaman. Mulai tahun ini, jemaah akan menyantap makanan yang diolah langsung dari tanah air dan diekspor ke Saudi dalam bentuk makanan siap saji. Pengadaan makanan siap saji untuk hidangan jemaah haji itu disiapkan PT Halalan Thayyiban Indonesia Tbk (HATI) Selain memproduksi makanan siap saji, mereka sekaligus yang mengekspor ke Saudi. Tahun ini mereka menerima pesanan 1.275.000 porsi makanan siap saji untuk dikirim ke Saudi. Pelepasan ekspor perdana makanan siap saji itu dipimpin langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta. Dia menyambut baik penyediaan makanan siap saji yang diproduksi di Indonesia tersebut. Dia berharap makanan itu bisa mengobati rasa kangen jemaah terhadap kuliner khas Nusantara. "Mewakili pemerintah, Kementerian Agama mendukung apa yang dilakukan PT Halalan Thayyiban Indonesia ini," ujar Yaqut kepada wartawan kemarin (15/4). Dia mengatakan, pengiriman makanan siap saji untuk jemaah Indonesia tersebut merupakan inovasi perdana selama penyelenggaraan haji oleh Kemenag. Menurut Yaqut, inovasi itu adalah terobosan penting. &rsquo;&rsquo;Mengingat selama ini konsumsi untuk jemaah haji Indonesia bukan kita yang menyediakan, melainkan Arab Saudi,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Meskipun nama hidangannya berasal dari Indonesia, selama ini cita rasanya belum khas Indonesia. Sebab, pengolahan dilakukan di Saudi dan bumbu-bumbunya menyesuaikan dengan ketersediaan di dapur pengolahan. Yaqut mengungkapkan, selama ini dalam satu siklus penyelenggaraan haji, total biaya Rp 18 triliun lebih habis di Arab Saudi. Di antaranya untuk penyediaan katering jemaah haji. Dengan adanya inovasi pengiriman makanan siap saji itu, diharapkan UMKM di Indonesia bisa ikut mendapatkan manfaat dari perputaran dana haji. &rsquo;&rsquo;Mudah-mudahan ini bisa diikuti pengusaha Indonesia lainnya,&rsquo;&rsquo; katanya. Dengan begitu, semakin banyak uang haji yang kembali ke tanah air. Informasi yang dia terima, PT Halalan Thayyiban Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan kemasan siap saji. Salah satu keunggulannya adalah makanan siap saji yang mereka produksi dapat bertahan hingga satu tahun pada suhu ruangan. Meskipun bisa bertahan sampai satu tahun, makanan itu tidak menggunakan bahan pengawet. Produk makanan siap saji yang dikirim tersebut selama ini memiliki brand MakanKu. Kontrak pesanan PT Halalan Thayyiban Indonesia yang mencapai 1.275.000 porsi itu tentu masih jauh dari kebutuhan katering jemaah haji. Pada musim haji 2018, dengan jumlah kuota yang sama seperti tahun ini, pemerintah menyiapkan katering haji sebanyak 14.929.377 boks. Sudah cukup lama pemerintah meninggalkan skema katering prasmanan. Sebagai gantinya, katering disajikan dalam bentuk boks atau kemasan khusus. (wan/c7/eko)

Urusan makanan untuk jemaah haji tidak bisa disepelekan. Lamanya tinggal di Arab Saudi kerap membuat jemaah rindu hidangan kampung halaman.

Perdana, Pengusaha Kuliner Indonesia Kirim Makanan Siap Saji ke Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/40c9b575-6acf-46b6-b1e0-d269645efeb8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pengusaha kuliner yang tergabung dalam komunitas pengusaha kuliner Jalan Juanda dan warga sekitar menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Juanda Raya, Jakarta Pusat, Jumat (17/6) sore. Mereka menolak kebijakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang akan melebarkan trotoar Jalan Juanda.  Para pengusaha tersebut dengan tegas mengeluarkan pernyataan menolak pelebaran trotoar. Alasannya menurut mereka akan mengakibatkan penyempitan jalan dan berdampak pada usaha mereka. “Kami menolak secara tegas pelebaran trotoar karena akan mengancam usaha kami yang baru saja lepas dari Pandemi Covid-19,” ujar Ketua Komunitas Pengusaha Kuliner Juanda, Eko Sriyanto Galgendu.  Ditegaskannya, mereka sudah biasa menjamu para tamu baik dari Mabes TNI Angkatan Darat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan lainnya. Rencana pelebaran trotoar yang dilaksanakan Dinas Bina Marga di sekitaran ring satu Istana Kepresidenan, menurut Eko akan mengakibatkan penyempitan jalan dan berkurangnya jumlah parkir kendaraan.  “Penyempitan jalan akan menjadikan dampak kemacetan, padahal salah satu janji Anies Bawesdan sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah mengatasi kemacetan," kata Pengusaha asal Kota Solo tersebut.  Dia mengungkapkan, selama ini dari pertigaan Pacenongan hingga Stasiun Juanda kurang lebih 100 kendaraan yang parkir di pinggir jalan. “Tempat parkir di kawasan tersebut juga dimanfaatkan oleh Pemda, Kemendagri, Istana Negara, Kemenkumham untuk kegiatan. Bahkan, Jalan Juanda Raya dijadikan jalan alternatif ketika ada demo,” katanya.  Eko menegaskan jika Pemprov DKI Jakarta atau Kepala Dinas Bina Marga memaksakan untuk tetap mengerjakan pelebaran trotoar, hampir 40 persen para pengusaha kuliner bakal jatuh pailit dalam waktu sekira 2-3 bulan. Pihaknya berharap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Kepala Dinas Bina Marga, Harry Nugroho untuk datang ke Jalan Juanda untuk mendengar langsung keluhan para pengusaha kuliner.  Pemilik Restoran Ayam Ancur ini mengungkapkan, usaha kuliner di Jalan Juanda sudah berdiri sejak masa pemerintahan Bung Karno hingga Presiden Jokowi. “Kami berharap Bapak Anies konsisten dengan programnya yaitu harum kotanya, bahagiakan warganya,” cetusnya.  Eko pun menjelaskan, memang sudah ada pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Pusat dan jajarannya. Mereka berjanji akan membawakan aspirasi pengusaha kuliner Juanda ke Pemprov karena memang yang memiliki proyek adalah Premprov. Namun, setelah dua minggu usai pertemuan tersebut tidak ada kelanjutan. Eko menambahkan, pengusaha seharusnya bisa berbahagia karena pandemi Covid-19 sudah melandai. Sehingga membuahkan harapan perekonomian segera bangkit kembali.  Pendapat senada dikatakan Manajer Restoran Happy Day, Rofik yang berharap Pemprov DKI meninjau ulang rencana pelebaran trotoar dan penyempitan jalan karena berdampak terhadap kelangsungan hidup restoran dan karyawan yang jumlahnya ratusan orang. "Dampak pelebaran trotoar dan penyempitan jalan akan merugikan pengusaha karena lahan parkir yang berkurang akan menurunkan omset perusahaan yang akan berdampak pada pengurangan karyawan," ujar Rofik.  Sementara itu, Fida pemilik Soto Madura Juanda menegaskan menolak pelebaran trotoar dan penyempitan jalan. Karena selama ini dengan parkir yang maksimal saja tidak cukup. Dia mengatakan, bahwa di Jalan Juanda sekitar 98 persen menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan pejalan kaki dan pengguna sepeda bisa dihitung dengan jari.  Iril Sahbirin dari Restoran Padang Sederhana menegaskan, dengan perluasan trotoar tentu akan membuat jalan semakin sempit dan otomatis akan membuat jalan semakin macet. Hal ini, menurutnya tentu membuat orang akan enggan untuk singgah makan di sekitaran Jalan Juanda. Dia berharap kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mengkaji ulang perencanaan tersebut karena sangat berdampak pada pengusaha restoran di sepanjang Jalan Juanda.

Alasan Pengusaha Kuliner Tolak Pelebaran Trotoar di Jalan Juanda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/KULINER-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kegiatan kuliner di Kota Surabaya dan geliat para pelaku usahanya kini terus berangsur membaik. Bukan hanya di lokasi-lokasi yang cenderung sepi atau ruang khusus seperti mal, area ramai seperti di pasar-pasar tradisional juga turut membangkitkan optimisme.  ’’Warga sudah berani makan di tempat dan yang makan bukan hanya yang belanja, melainkan juga keluarganya,’’ ucap Koordinator Publikasi dan Promosi City Management CitraLand Ahmad Helmy.  Tren tersebut memang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendekati normal. Helmy mengakui bahwa kenaikan traffic di area kuliner baru dirasakan satu bulan terakhir.  ’’Beda dengan area pasar yang sebenarnya selalu ada pengunjung karena kebutuhan pokok, ya. Tapi, kan tempat makan punya aturan yang berbeda selama PPKM,’’ sambungnya.  Selain pengunjung lebih berani, kondisi ekonomi dari berbagai segmen, tampaknya, mulai membaik. Alhasil, transaksi juga meningkat dan mampu menggerakkan kondisi penjual makanan. ”Habbit-nya kan mereka datang bersama, ibunya belanja, ayah dan anaknya makan. Nah, itu yang dimanfaatkan untuk menaikkan juga transaksi di pasar,’’ ucapnya.  Kenaikan traffic tersebut juga dimanfaatkan pihaknya untuk mulai melakukan kampanye ramah lingkungan bersama Komunitas Nol Sampah.  ’’Jadi, tak hanya menyasar pasar tradisional tanpa plastik, tetapi area makannya juga akan diberi intervensi berbeda,’’ sambungnya. Meskipun, memang pergerakannya lebih lambat karena perlu ada sosialisasi yang berbeda.  Hanie Ismail, salah seorang penggawa komunitas tersebut, menyatakan akan mengerahkan masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dengan wadah yang bisa digunakan berkali-kali.  ’’Awalnya juga akan diberi tahu ada biaya charge sekian. Jadi, mereka juga akan terdorong untuk bawa wadah sendiri kalau mau takeaway,’’ jabarnya.

Usaha Kuliner di Kota Surabaya Terus Berangsur Membaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200419_220515.jpg" alt="Sejumlah kedai dan restoran cepat saji di Batam sudah mulai mengikuti anjuran pemerintah. Pemilik kedai sengaja merapping meja dan kursi supaya tak ada lagi pengunjung yang makan dan minum di tempat selama pendemi Covid-19. Seperti yang terlihat di Mornin" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kedai dan restoran cepat saji di Batam sudah mulai mengikuti anjuran pemerintah. Pemilik kedai sengaja merapping meja dan kursi supaya tak ada lagi pengunjung yang makan dan minum di tempat selama pendemi Covid-19. Seperti yang terlihat di Mornin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Waralaba Indonesia meminta kelonggaran aturan di tengah pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Yakni mereka meminta tetap diperbolehkan melayani makan di tempat atau dine in.  Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengatakan sebaiknya semua pihak ikut disiplin menjalankan ketentuan selama PSBB. Menurutnya jika semua disiplin, wabah Covid-19 di Indonesia cepat selesai. "Kondisi bisa kembali normal. Warung bisa kembali melayani makan di tempat," katanya Rabu (29/4).  Dia menjelaskan semua pihak saat ini sedang mengalami kerugian. Termasuk para pengusaha waralaba, khususnya di bidang kuliner. Dia lantas mencontohkan kondisi di Selandia Baru. Dengan pemberlakuan pembatasan yang ketat dan disiplin dari masyarakat, sekarang mulai longgar.  Terkait permintaan bisa melayani makan di tempat dengan tetap menjalankan jaga jarak, Lina mengatakan tidak semua restoran memiliki area yang luas. Sehingga jika melayani makan di tempat, berpotensi memunculkan antrian yang panjang. Dia kembali menyampaikan harapan supaya wabah ini cepat selesai. Sehingga aktivitas ekonomi, khususnya bagi waralaba makanan bisa kembali normal.  Permintaan supaya bisa melayani makan di tempat disuarakan oleh Ketua Asosiasi Waralaba Indonesia Puspo Wardoyo. Pria yang juga perintis perintis warung makan Wong Solo itu mengatakan Industri waralaba, khususnya di bidang makanan atau kuliner, terdampak luar biasa dengan adanya wabah Covid-19. Sedikitnya 75 persen karyawan rumah makan dan sejenisnya dirumahkan.  Dalam diskusi yang digelar di warung makan Wong Solo di kawasan Tebet, Jakarta Selatan Selasa (28/4) dia mengatakan mereka menghimbau pemerintah untuk mengeluarkan aturan khusus bagi industri waralaba. ’’Sehingga bisa melanjutkan kegiatannya di tengah kondisi wabah Covid-19,’’ katanya.  Dia mengatakan aturan khusus itu dibutuhkan pelaku usaha waralaba yang saat ini pendapatannya makin menurun akibat adanya wabah Covid-19. Puspo menuturkan industri waralaba, khususnya yang bergerak di bidang kuliner, tidak hanya mengahadapi ancaman merugi. Lebih dari itu, juga bisa dipastikan bakal gulung tikar jika tidak ada langkah konkrit dari pemerintah.  Di antara tuntutan yang dia sampaikan adalah warung tetap diperbolehkan melayani orang yang makan di tempat. Dengan catatan diberlakukan pembatasan. Misalnya pengaturan tempat duduk dan sejenisnya. ’’Saat ini kan belum lockdown. Harusnya boleh (makan, Red) di warung,’’ katanya.  Tetapi pada kenyataannya warung hanya diperbolehkan melayani pembelian take away atau dibawa pulang. Puspo menegaskan yang diterapkan pemerintah sekarang adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Belum masuk kategori lockdown. Sehingga sebaiknya makan di warung tetap diberikan izin.  Setelah sesi diskusi selesai, dilanjutkan dengan aksi sosial pembagian takjil dan masker. Puspo mengatakan Asosiasi Waralaba Indonesia memiliki kegiatan sosial yang dilakukan rutin. Diantaranya adalah setiap akhir bulan memberikan bantuan kepada warga sekitar, khususnya di masa wabah Covid-19 saat ini. Ratusan warga dan pengemudi ojek online menerima bantuan berupa takjil serta masker. Selain itu dilakukan tes cepat (rapid test) kepad akaryawan gerai warung makan Wong Solo di Tebet untuk deteksi dini dan menekan penyebaran Covid-19.

Kata Pengamat Soal Usaha Kuliner Minta Boleh Layani Makan di Tempat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengusaha-minta-pemerintah-evaluasi-kebijakan-libur-panjang_m_209063.jpeg" alt="Pengusaha UMKM minta pemerintah evaluasi tambahan libur lebaran." width="100%">
<figcaption>Pengusaha UMKM minta pemerintah evaluasi tambahan libur lebaran.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ternyata tak semua suka libur panjang saat lebaran. Setelah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta ada revisi. Kini, para pebisnis kelas UKM dan pengamat ekonomi pun angkat bicara. Para pengusaha kecil, seperti pemilik restoran atau pengusaha kuliner, juga berharap agar libur lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu tidak perlu ada perubahan rencana usaha karena untuk libur karyawan, sudah dirancang jauh-jauh hari dengan manajemen. Pengusaha kuliner sekaligus pemilik Bittersweet Resto di Bogor Naufal Diosep Chandra, mengatakan, kebijakan libur tambahan yang dilakukan mendadak oleh pemerintah akan cukup merepotkan. Sebab, sebagai pemilik usaha, dia harus menyesuaikan lagi urusan penataan libur dan operasional usaha dengan manajemen. Belum lagi, penambahan libur tentu saja sedikit banyak akan berpengaruh pada usaha terutama dari sisi pemasukan. Semakin panjang libur, tentu saja waktu operasional usaha berkurang karena karyawan juga masih menikmati libur sehingga usaha harus tutup sementara. Atau kalau pun buka, harus bergiliran, sehingga pelayanan bisa kurang optimal. "Sebagai pengusaha, tentu kami berharap pemerintah bisa menimbang lagi kebijakan penambahan libur. Karena kan, kebijakan penambahan libur cukup mendadak. Sementara kami, sudah jauh jauh hari menghitung waktu libur maupun operasional usaha," ujar Naufal di Jakarta, Rabu (2/5). Naufal yang sudah tahunan merintis usaha kuliner, juga setuju dengan pandangan yang disampaikan Kadin maupun Apindo, agar mengubah keputusan penambahan cuti bersama Lebaran 2018 sebanyak tiga hari. Cuti bersama Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya, dua hari sebelum dan dua hari sesudah Lebaran. Itu sudah cukup, karena kalau yang sekarang kepanjangan, totalnya 9 hari. Untuk diketahui, dengan keputusan penambahan libur, maka cuti bersamanya menjadi tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018. Libur Idul Fitri sendiri jatuh pada tanggal 15-16 Juni 2018 di hari Jumat dan Sabtu. Naufal menilai, jika libur terlalu lama, dari sisi produktivitas baik pengusaha maupun pekerja bisa drop. Padahal, baik pengusaha maupun pekerja, juga sama-sama berpikir agar roda ekonomi, roda usaha tetap berjalan. Untuk itu, jangan sampai, kebijakan justru menambah beban biaya, atau menghilangkan potensi ekonomi. Sementara itu, Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menambahkan, kebijakan perpanjangan cuti bersama terkesan dilakukan secara mendadak tanpa adanya koordinasi dengan para pengusaha. Padahal, implikasi lama cuti bersama akan mempengaruhi sebagian besar aktivitas bisnis perusahaan khususnya ekspor-impor, investasi dan produksi sektor industri. Memang, di satu sisi lama cuti Lebaran akan mendorong orang untuk lebih banyak mengeluarkan uangnya untuk belanja barang. Ini sebagai langkah mengantisipasi penurunan pertumbuhan sektor ritel seperti yang terjadi pada Lebaran tahun lalu dimana ritel hanya tumbuh 5 persen. Tapi dari sisi kerugiannya ternyata lebih besar. Komponen ekspor menyumbang 20 persen terhadap PDB, impor kontribusinya 19 persen dan investasi cukup besar yakni 32 persen. Jika ditotal, perpanjangan cuti akan berpengaruh terhadap 71 persen dari komponen PDB. Birokrasi yang mengurus izin ekspor-impor dan investasi ketika libur sangat menganggu aktivitas bisnis. Investasi menjadi terhambat dan memerlukan waktu yang lebih lama. Jalan yang biasa dilalui transportasi logistik pun terpaksa dialihfungsikan untuk menssuport arus mudik Lebaran, sehingga truk tidak bisa beroperasi normal. Belum lagi, rencana produksi pengusaha juga akan berubah drastis, target untuk memenuhi stok bulan Lebaran harus dilakukan lebih cepat. Padahal saat ini biaya impor bahan baku meningkat karena kurs rupiah sedang melemah. Beban produksi akhirnya meningkat. Kata Bhima, idealnya sebelum membuat keputusan cuti bersama harusnya ada dialog yang intens dengan asosiasi pengusaha, serta mitigasi resiko yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan tersebut. "Boleh-boleh saja misalkan perpanjang libur tapi syaratnya pengurusan izin ekspor-impor dan investasi pun harusnya lebih cepat dengan penambahan shift kerja. 1 bulan sebelum cuti bersama, saya sarankan birokrasi yang berhubungan dengan aktivitas bisnis perlu buka 24 jam dalam sehari. Itu kompensasi yang harusnya disiapkan Pemerintah kalau tak mau Negara kehilangan potensi penerimaan pajak akibat terganggunya aktivitas bisnis," tegas Bhima.

Pengusaha Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Libur Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/pengusaha-kuliner-jamin-konsumen-lewat-sertifikat-halal_m_112253.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Berbagai pengusaha kuliner kini berlomba-lomba memperoleh sertifikasi halal. Hal itu menjadi jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pangan yang halal dari mulai kandungan bahan-bahan hingga proses pembuatan dan penyajiannya. Setelah diperkenalkan di pasar Indonesia Juni 2016 lalu, kini Chick &lsquo;n Roll sudah berhasil mendapatkan sertifikasi Halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada tanggal 26 Januari 2017. Dengan adanya sertifikasi halal ini, para penyuka ayam goreng bersaus Chick &lsquo;n Roll dapat lebih tenang untuk menikmati lezat dan sehatnya menu-menu yang disajikan. Hal ini juga tentu saja membuat Chick &lsquo;n Roll kini mampu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas di Indonesia. &ldquo;Kami sangat senang karena telah mendapatkan sertifikat Halal dari MUI ini. Karena ini merupakan hasil dari konsistensi kami di Chick &lsquo;n Roll dalam menjaga kualitas dari produk-produk kami dan juga kehalalan yang ada,&rdquo; kata CEO dari Chick &lsquo;n Roll, Michelle E. Surjaputra, dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/2). Halal bermakna makanan tersebut tidak mengandung zat yang haram serta diperoleh dengan cara yang baik. Michelle berharap langkahnya menjadi sesuatu yang baik bagi perkembangan industri kuliner di Indonesia. &ldquo;Harapan kami kedepannya adalah agar kami dapat terus memberikan yang terbaik bagi para pelanggan di Indonesia dan juga menjadi yang terbaik di industri ini,&rdquo; tegasnya. Chick &lsquo;n Roll merupakan restaurant ayam fast casual yang menawarkan berbagai macam saus dari berbagai macam negara. Saat ini, Chick &lsquo;n Roll sendiri sudah memiliki lebih dari 18 cabang di seluruh Indonesia seperti Jakarta, Tangerang, Malang, Surabaya, Bali, Makassar, Batam, Banjarmasin, dan Manado. Tahun 2017 ini, Chick &lsquo;n Roll akan mengembangkan sayapnya secara Internasional dengan membuka cabang pertamanya di Brunei Darussalam, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Untuk lebih memperkenalkan sertifikasi halal serta gaya hidup sehat, Chick &lsquo;n Roll juga berkolaborasi dengan salah satu figur publik Ria Miranda. Proses mendapatkan sertifikasi halal ini sendiri memang tidak mudah, ada tim sendiri yang dibentuk baik dari internal Chick &lsquo;n Roll maupun LPPOM MUI. Setelah melewati tahapan pengujian beberapa kali dari sisi bahan baku, proses, serta cara penyajian, maka sertifikasi ini baru bisa dikeluarkan. &ldquo;Kedepannya, khususnya di Indonesia, Chick n Roll akan tetap terus berinovasi dan konsisten terhadap apa yang ditawarkan untuk para penggemarnya. Tak hanya sehat tapi juga halal,&rdquo; katanya. (cr1/JPG)

Pengusaha Kuliner Jamin Konsumen Lewat Sertifikat Halal