<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-panggil-direktur-produksi-citilink-indonesia_m_186659.jpeg" alt="Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati" width="100%">
<figcaption>Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal seorang pengusaha ke luar negeri. Dia adalah Kock Meng, pengusaha di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).  Pencekalan itu terkait dengan dugaan kasus suap yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. Kock Meng diduga terkiat dalam izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri Tahun 2018/2019.  "KPK telah mengirimkan surat larangan ke luar negeri untuk seorang pihak swasta Kock Meng," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Rabu (7/8).  Kock Meng dibatasi pergerakannya selama 6 bulan ke depan. Terhitung sejak 17 Juli 2019 lalu. Kock Meng pun sudah beberapa kali dipanggil oleh penyidik KPK. Namun pengusahaan tidak itu kooperatif dan mangkir dalam pemanggilan.  Di sisi lain, KPK enggan merinci bentuk keterlibatan dan peran dari Kock Meng. "Dia saksi fakta, ini penting. Terkait status Kock Meng kedepannya, kalau sudah mendapatkan hasil akan kami sampaikan," ucap Yuyuk.  Dalam kasus yang menjerat Nurdin Basirun, KPK juga memanggil CEO Panbil Group Jhohannes Kenendy Aritonang. Pada pemanggilan ini Jhohannes Kenendy Aritonang sudah memenuhi panggilan KPK pada Rabu (30/7) lalu.  Untuk diketahui, dalam kasus ini KPK menetapkan Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun sebagai tersangka.Nurdin ditetapkan tersangka bersama-sama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH), dan seorang pihak swasta bernama Abu Bakar (ABK).  Pada 30 Mei 2019 lalu Nurdin menerima SGD 5 ribu dan Rp 45 juta. Kemudian esok harinya terbitlah izin prinsip reklamasi seluas area sebesar 10,2 hektare.  Selain itu, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi lainnya. Indikasi penerimaan gratifikasi disangkakan kepadanya berdasar pada temuan tim satgas KPK saat mengamankannya di rumah dinas gubernur dalam bentuk bermacam valuta asing.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah membeberkan sejumlah uang gratifikasi Basirun yang telah disita KPK. Antara lain uang dalam valuta lokal senilai Rp 3.737.240.000, lalu dalam valuta asing yang terbagi atas, SGD 180.935, USD 38.553, RM 527, SAR 500, HKD 3, EUR 5.  Sebagai pihak yang diduga penerima suap Nurdin, Edy, dan Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sedangkan Abu Bakar disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Cekal Pengusaha Asal Batam untuk ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/persoalan-tata-ruang-paling-banyak-dihadapi-pengusaha-di-batam_m_.jpg" alt="Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi." width="100%">
<figcaption>Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus bergegas menuntaskan persoalan yang mengganggu kelancaran berusaha di Batam. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menampung keluhan dari para pengusaha dengan melakukan dialog. Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi menjelaskan, dengan hadirnya komunikasi dua arah antara pengusaha dan pemerintah, akan memberikan kemudahan penyelesaian persoalan yang ada. Sejauh ini, kata Edy, memang banyak persoalan yang telah tertampung dari pengusaha. Beberapa diantaranya sudah berhasil diselesaikan. Namun, ada juga yang memerlukan komunikasi dengan pemegang kebijakan di tingkat pusat sehingga memerlukan waktu. Dari banyak persoalan yang dihadapi pengusaha, Edy menjelaskan bahwa persoalan tata ruang menjadi yang paling banyak. Untuk penyelesainnya sendiri, Edy mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam. "Banyak investasi mangkrak, belum tuntas terwujud, banyak keluhan tekait persoalan operasionalnya. Paling banyak di tata ruang, maka kita minta Pemkot Batam bikin RDTR (Rencana Desain Tata Ruang)," kata Edy ketika ditemui di gedung BP Batam, Jumat (8/3). Edy mencontohkan, salah satu persoalan yang berkaitan dengan tata ruang yakni berkaitan dengan pelebaran atau penambahan timbunan di lokasi perusahaan. Untuk melakukan itu, harus ada izin tambahan yang membutuhkan RDTR, baru bisa dikeluarkan hak pengelolaan lahan (HPL). "Itu baru soal pengembangan kawasan saja, belum lagi ada lahan yang sudah dibayarkan UWTO yang statusnya berubah dan sebagainya. Bagaimana kita menyelesaikannya itu. Jadi banyak soal tata ruang di sini," kata Edy lagi.

Persoalan Tata Ruang Paling Banyak Dihadapi Pengusaha di Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/biaya-kontainer-masuk-singapura-mahal-pengusaha-batam-curhat-ke-jk_m_.jpg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat berkunjung ke Batam, Sabtu (2/2)." width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat berkunjung ke Batam, Sabtu (2/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kunjungan kerja Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) ke Batam benar-benar dimanfaatkan oleh para pengusaha, Sabtu (2/2). Para pengusaha itu curhat terkait kondisi iklim usaha di Batam. Mereka merasa masih kesulitan melakukan ekspor. Salah satu yang&nbsp;menghambat ekspor pengusaha Batam adalah mahalnya biaya kontainer. Agar kontainer bisa masuk Singapura, mereka harus membayar dua kali lipat dibanding harga Jakarta. Artinya, biaya masuk kontainer Batam-Singapura, lebih mahal dibanding Batam-Singapura. Padahal, jarak antara Batam dengan Singapura hanya tiga jam perjalanan. Bandingkan dengan kontainer yang dikirim dari Jakarta. Butuh waktu tiga hari agar sampai ke Singapura. Perusahaan yang berorientasi ekspor banyak mengeluhkan kondisi tersebut. Salah satunya adalah perusahaan perakitan&nbsp;handphone&nbsp;Petagron yang bekerja sama dengan PT Sat Nusapersada (SN). "Biaya Batam ke Singapura 470 USD, sedangkan jakarta-Singapura hanya 250 USD. Padahal perjalanan dari Jakarta perlu waktu tiga hari, kami malah lebih mahal. Orang Pegatron minta kalau bisa turun sampai 50 persen," jelas Direktur Utama PT SN Abidin Hasibuan. Kondisi tersebut menjadi salah satu sebab&nbsp;rendahnya produktivitas ekspor industri di Batam. Secara angka, produktivitas ekspor hanya 4 persen tahun lalu. Padahal dengan kemudahan dan insentif yang diberikan, seharusnya Batam bisa melakukan ekspor lebih banyak lagi. Kondisi lain yang menjadi penghambat pengusaha adalah maraknya barang ilegal yang masuk ke Batam. Terutama smartphone.&nbsp;Pembeli cenderung memilih barang ilegal karena harganya yang lebih burah. Abidin memperkirakan, 60 persen smartphone yang beredar di Indonesia adalah produk dari pasar gelap. Kondisi ini sangat berpengaruh pada industri smartphone yang baru berkembang di Batam. Pengusaha menginginkan agar pemerintah membuat terobosan, agar kecenderungan ini tidak semakin besar. "Kami harapkan pemerintah menerapkan blokir imei, supaya ilegal smartphone bisa dicegah,"&nbsp;tambah Abidin. Mendengar curhatan pengusaha soal mahalnya harga kontainer itu, JK berjanji akan langsung mencari tahu akar masalahnya. Seharusnya sebagai kawasan perdagangan bebas, status Batam begitu strategis untuk mendukung perekonomian nasional. "Besok saya minta Menteri Perhubungan memperbaiki ini. Kenapa biaya kontainer Batam lebih mahal dibanding Jakarta," kata JK ketika memberikan arahan

Biaya Kontainer Masuk Singapura Mahal, Pengusaha Batam Curhat ke JK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terusan-suez-jadi-inspirasi-pembangunan-pelabuhan-batam_m_.jpg" alt="Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan studi banding ke Terusan Suez di Mesir untuk menjadi kawasan percontohan, Senin (1/10)." width="100%">
<figcaption>Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan studi banding ke Terusan Suez di Mesir untuk menjadi kawasan percontohan, Senin (1/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan studi banding ke Terusan Suez di Mesir untuk menjadi kawasan percontohan, Senin (1/10). Kunjungan tersebut dilakukan bersama dengan perwakilan pengusaha di Batam untuk menghasilkan pembangunan yang tepat guna. Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan bahwa, pembangunan Terusan Sue di Mesir menjadi inspirasi pembangunan Pelabuhan di Batam. Meskipun butuh kerja keras ekstra untuk mewujudkannya, Lukita mengaku akan tetap menjaga semangat untuk mengembangkan Batam. "Terobosan ini (Terusan Suez) menjadi momentum baik bagi BP Batam untuk membuka peluang kerja sama di bidang kepelabuhanan dan sektor lain, mungkin dikalaborasikan oleh kedua otoritas wilayah," ujar Lukita dalam rilis yang diterima JawaPos.com, Selasa (2/10). Dalam kunjungan yang dilakukan pada Senin (1/10) itu, rombongan BP Batam melihat langsung kawasan Terusan Suez ini. Terusan Suez yang didirikan pada 26 Juli 1956, dikelola Suez Canal Authority (SCA), otoritas independen yang berada langsung di bawah Perdana Menteri. SCA bertugas mengelola, mengoperasikan, menggunakan, memelihara dan meningkatkan Terusan Suez yang merupakan salah satu saluran air terpenting di dunia. Terusan Suez merupakan jalur air laut buatan yang menjorok ke utara ke selatan melintasi Tanah Genting Suez di Mesir untuk menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Kanal memisahkan benua Afrika dari Asia, dan menyediakan rute maritim terpendek antara Eropa dan daratan yang terletak di sekitar samudra Pasifik India dan barat. Terusan Suez menjadi jalur pelayaran yang paling banyak digunakan di dunia sehingga potensi ekonomi amat sangat besar berada di terusan ini. Diterima langsung oleh Jenderal Angkatan Laut Mesir, Ahmed Aribi, rombongan juga melihat langsung Terusan Suez ke-2 yang selesai dibangun pada tahun 2016 lalu. Aribi menjelaskan, dalam waktu satu tahun, terusan Suez kedua yang panjangnya 72 km menghubungkan Asia dan Afrika ini sudah menjadi permata baru di timur tengah. "Kanal Baru ini akan memfasilitasi lalu lintas di dua arah dan meminimalkan waktu tunggu untuk transit kapal. Diprediksi terusan ini dapat menjadi rute alternatif&nbsp;untuk mengantisipasi lonjakan pertumbuhan perdagangan dunia," kata Aribi menerangkan. Selain itu, delegasi juga mengunjungi wilayah perikanan yang luasnya 7.500 hektare yang telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir yang berjumlah 100 juta penduduk.

Terusan Suez Jadi Inspirasi Pembangunan Pelabuhan Batam

pengusaha batam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengusaha batam

Berita Terkini

KPK Cekal Pengusaha Asal Batam untuk ke Luar Negeri

Persoalan Tata Ruang Paling Banyak Dihadapi Pengusaha di Batam

Biaya Kontainer Masuk Singapura Mahal, Pengusaha Batam Curhat ke JK

Terusan Suez Jadi Inspirasi Pembangunan Pelabuhan Batam

Download Aplikasi JawaPos.com