<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/20240619_114133-2620712724.jpg" alt="Wakil Sekretaris Dewan Etik Partai Golkar, Muchtar Herman Putra saat menerima Aliansi Mahasiswa Purwakarta dan Masyarakat Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Golkar." width="100%">
<figcaption>Wakil Sekretaris Dewan Etik Partai Golkar, Muchtar Herman Putra saat menerima Aliansi Mahasiswa Purwakarta dan Masyarakat Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Golkar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua oknum pengurus DPD Partai Golkar Purwarkarta dikabarkan terlibat dalam kasus perselingkuhan dan gratifikasi. Kasus ini pun telah dilaporkan Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar se-kabupaten Purwarkata ke Dewan Etik DPP Partai Golkar. Menindaklanjuti laporan tersebut, Aliansi Mahasiswa Purwakarta dan Masyarakat Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (19/6). Masa mendesak agar oknum pengurus DPD Golkar ini dijatuhi sanksi seberat-seberatnya. Sebab, tindakan oknum ini dianggap sebagai pelanggaran etik berat. "Kami mengutuk tegas tindakan yang melanggar norma-norma moral seperti dugaan perselingkuhan yang dilaporkan melibatkan anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi Golkar," ujar Ahmad Abqori Hisan. Massa menilai tindakan oknum ini telah menyakiti hati rakyat. Apalagi sebagai pejabat publik seharusnya memberikan contoh yang baik. "Tindakan ini mencoreng citra masyarakat Purwakarta dan merusak kepercayaan publik terhadap integritas politik. Kami menuntut transparansi dalam proses penyelidikan dan penegakan etika di dalam partai," jelasnya. Sebagai partai penguasa di Purwakarta, Golkar juga harus menjaga marwah partai. Sehingga ketika kadernya melakukan pelanggaran, sepatutnya dijatuhi hukuman berat. "Kami datang jauh-jauh untuk menyelamatkan citra dan marwah Partai Golkar itu sendiri. Oleh karena itu, Golkar harus menindak tegas oknum yang menyakiti hati rakyat Purwakarta," pungkasnya. Di tempat sama, Wakil Sekretaris Dewan Etik Partai Golkar, Muchtar Herman Putra mengatakan, kasus ini sudah ditangani oleh Dewan Etik. Proses persidangan pun masih berjalan. Dewan Etik pun telah memanggil para saksi. "Saat ini kita masih berjalan sidang, keluarganya sudah hadir, semua saksi juga, kami masih berjalan menangani kasus ini," kata Muchtar. Menurut dia, kasus ini sudah disuarakan oleh banyak pihak. Unjuk rasa juga sudah digelar di depan DPRD Kabupaten Purwakarta, termasuk 12 PK DPD Partai Golkar Purwakarta juga telah melapor ke Dewan Etik. "Percayalah kami akan menangani kasus ini secara serius, karena kami bertanggungjawab untuk menjaga marwah Partai Golkar," pungkasnya. Muchtar mengungkap, hari ini persidangan untuk kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Sekretaris DPD Golkar Dias Rukmana Praja digelar dengan agenda pemeriksaan keluarga Dias sebagai pelapor. Dewan Etik juga telah menjadwalkan pemeriksaan kepada Dias pada esok hari. Sementara terkait kasus dugaan pemerimaan gratifikasi oleh Ketua DPD Golkar Kabupaten Purwakarta Ane Ratna Mustika, DPP Golkar menyerahkan kepada pihak aparat penegak hukum. DPP Golkar tidak akan campur tangan atau intervensi dalam kasus hukum tersebut.

Kasus ini pun telah dilaporkan Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar se-kabupaten Purwarkata ke Dewan Etik DPP Partai Golkar.

Dewan Etik Golkar Diminta Tindak Tegas Pengurus Partai yang Terlibat Perselingkuhan dan Gratifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221203_143924_1.jpg" alt="Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Antara" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta jajaran pengurus partai di Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat komunikasi politik ke bawah.  ”Jalan menuju Pemilu 2024, tiga pilar partai harus bergerak ke bawah sebagai satu-satunya jalan mendapatkan kekuasaan politik dengan meraih kepercayaan dari rakyat,” kata Hasto seperti dilansir dari Antara dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Sabtu (3/12).  ”Organisir rakyat dalam rangka pemenangan Pemilu 2024,” tambah dia.  Rapat kerja daerah di Kota Banjarmasin dihadiri pengurus partai dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalsel. Acara dipimpin Sekretaris DPD PDIP Kalsel H.M. Syarifuddin. Hasto hadir didampingi anggota DPR Adian Napitupulu dan politikus muda Bane Raja Manalu. Keduanya ikut memberi materi di rakerda tersebut.  Kepala daerah dari PDIP di Kalsel ikut hadir, di antaranya Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono dan Bupati Tanah Laut Sukamta.  Hasto menginstruksikan kader PDIP seluruh Indonesia untuk mengikuti seluruh tahap Pemilu 2024 dengan penuh disiplin. ”Semuanya harus bergerak dalam satu rampak barisan, dalam tradisi demokrasi yang dipimpin ideologi melalui arahan, keputusan, dan instruksi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Hasto.  Sesuai perintah Megawati, kata Hasto, tiga pilar partai diminta mengejar prestasi di wilayah politik masing-masing sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai kader partai. ”Perkuat komunikasi politik ke bawah, bangunlah jalan bagi masa depan, dan tiada hari tanpa konsolidasi,” tegas Hasto.  Dia mengatakan, instruksi untuk lebih mendekatkan diri kepada rakyat menjadi semakin penting mengingat kondisi mendesak saat ini. Dari perspektif global, pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan menyeluruh tata kehidupan umat manusia.  ”Dampak Covid-19 belum diatasi, muncul perang Rusia-Ukraina,” ucap Hasto.  Selain itu, lanjut dia, sistem internasional menghadapi ketidakstabilan, global warming, krisis pangan, dan ketidakpastian akibat pertarungan geopolitik global. Sehingga, dunia saat ini menghadapi ancaman resesi disertai krisis pangan dan energi.  Di sisi lain, dia menambahkan, kontestasi Pemilu 2024 yang terlalu awal menyebabkan energi bangsa terserap pada pertarungan politik. Oleh karena itu, PDI Perjuangan mengimbau agar para menteri benar-benar berfokus pada penanganan masalah ekonomi sehingga Pemilu 2024 dilaksanakan dalam pencapaian kehidupan perekonomian yang membanggakan.  ”Maka skala prioritas saat ini adalah konsolidasi menyeluruh dan tiada hari tanpa kampanye. Kejar prestasi tiga pilar partai di seluruh lini. Dukung sepenuhnya Pemerintahan Presiden Jokowi untuk menciptakan legacy yang maksimal,” tegas Hasto.  Sekretaris DPD PDIP Kalsel H.M. Syarifuddin melaporkan bahwa rakerda dilakukan untuk mengokohkan dan memanaskan mesin partai demi menghadapi Pemilu 2024. ”Rapat kerja sekaligus upaya melakukan reafirmasi hasil rakernas PDIP agar semua prinsip ini menjadi satu kesatuan pemahaman dan gerakan kader partai. Kita bergerak menuju kemenangan pada Pemilu 2024,” kata Syarifuddin.

Hasto Minta Jajaran PDIP Kalsel Perkuat Komunikasi Politik ke Bawah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/074-emil-dardak1.jpg" alt="Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menargetkan penyusunan struktur kepengurusan partai tersebut akan terbentuk dan diumumkan sebelum Idul Fitri 1443 Hijriah.  ”Sebelum Lebaran sudah tuntas. Mohon doanya kepengurusan bisa menjawab sesuai arahan masyarakat,” kata Emil Dardak seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Sejak dipilih langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu, Emil bersama tim formatur langsung bergerak menyusun kepengurusan.  Dia mengatakan, tim formatur tersebut diketuai sendiri dan terdiri atas jabatan sekretaris oleh Herman Khaeron dan perwakilan DPD demisioner oleh Agung Mulyono dan Hartoyo. Selanjutnya, ditambah tiga orang perwakilan dari DPC, yaitu masing-masing Ketua DPC Kota Surabaya Lucy Kurniasari, Ketua DPC Tuban Didik Mukrianto, dan Ketua DPC Trenggalek Mugianto.  Meski sempat ada dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) VI Demokrat Jatim pada Januari, Emil optimistis mayoritas kader dan kelompok akar rumput bersikap tegak lurus pada keputusan AHY. Bahkan, pengurus di tingkat cabang sampai paling bawah sedang fokus dan solid untuk mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.  Sementara itu, terkait ada kader yang membelot, Wakil Gubernur Jatim tersebut mengaku tidak ingin berpolemik dan menyerahkannya ke DPP.  ”Tapi kami juga ingin memastikan bahwa fokus sekarang pada bagaimana roda organisasi berjalan. Alhamdulillah ada pernyataan-pernyataan yang muncul dan banyak kader yang menegaskan komitmennya siap bekerja untuk partai,” ucap Emil.  Dia menegaskan seluruh jajaran kader Partai Demokrat di Jawa Timur selaras dan percaya dengan keputusan AHY.  ”Kami juga sudah mengecek ke teman-teman fraksi di legislatif. Alhamdulillah semua tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum AHY. Kami juga percaya apa pun keputusan Ketua Umum pasti dilandasi dengan pertimbangan yang baik,” ujar Emil.

Emil Dardak Targetkan Kepengurusan Demokrat Selesai Sebelum Lebaran

pengurus partai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengurus partai

Berita Terkini

Dewan Etik Golkar Diminta Tindak Tegas Pengurus Partai yang Terlibat Perselingkuhan dan Gratifikasi

Hasto Minta Jajaran PDIP Kalsel Perkuat Komunikasi Politik ke Bawah

Emil Dardak Targetkan Kepengurusan Demokrat Selesai Sebelum Lebaran

Download Aplikasi JawaPos.com