<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pma-baru-dirilis-dpr-sarankan-ada-sanksi-bagi-bos-travel-umrah-nakal_m_199606.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama-nama yang kerap mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), yakni Din Syamsuddin, Tengku Zulkarnain dan Yusuf Martak tidak masuk dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, tidak masuknya orang-orang yang kritis tersebut lantaran MUI bukalah organisasi politik.  Menurut Ace, MUI adalah wadah berkumpulnya banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia. Sehingga tidak tepat jika ormas tersebut diisi oleh orang yang memiliki agenda politik.  "MUI itu tempat berhimpunnya ormas-ormas Islam yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemashlahatan umat," katanya, Jumat (27/11).  "Tentu kami berharap dengan kepengurusan yang baru ini, MUI menjadi wadah bagi para ulama, kiai, cendikiawan muslim, dan tokoh agama Islam untuk berkiprah sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dalam bidang keagamaan," lanjutnya.  MUI yang dipimpin oleh Miftahul Akhyar semoga tetap bisa memberikan masukan-masukan yang bagi terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin ini.  "MUI yang kini dipimpin oleh Romo Kiai Miftahul Akhyar, Rois Aam Syuriah PBNU, akan membawa MUI sebagai mitra yang konstruktif dan memberikan masukan-masukan berharga bagi pemerintah untuk kemajuan umat di Indonesia," pungkasnya.

3 Pengkritik Jokowi Tidak Jadi Pengurus MUI, Ini Kata DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/bela-ahok-dosen-uin-raden-intan-bakal-dipecat-dari-mui_m_118521.jpeg" alt="Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bersedia menjadi saksi dari pihak terdakwa penista agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dosen Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Ahmad Ishomuddin terancam dicopot dari kepengurusan di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Akan tetapi kapan pemecatan itu akan dilakukan belum diketahui. Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas mengungkapkan, hingga kini dirinya belum belum menandatangi SK pemecatan terhadap Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu. "Karena kalau dipecat yang tanda tangani Ketua Umum sama Sekjen. Sampai hari ini saya belum pernah menandatangani SK pemecatan," ujar Anwar kepada JawaPos.com, Jumat (24/3). Kendati demikian, ulama asal Sumatera Barat ini mengaku, memang ada usulan pemecatan tersebut. Namun hal itu masih berupa usulan, dan masih perlu adanya rapat lagi. "Itu karena Ishomuddin pandangannya tidak sejalan dengan MUI," katanya. Sekadar informasi, Ishomuddin yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI itu saat bersaksi pada Selasa (21/3) lalu menyebut ucapan Ahok tidak menistakan agama. Dia menilai, ada faktor niat yang perlu ditelusuri dalam tindakan Ahok menyinggung Surah Al-Maidah ayat 51 itu. Ungkap dia, saat ini tabayun diperlukan karena jangan sampai dalam mengambil keputusan tidak tahu masalah yang sebenarnya.(cr2/JPG)

Bela Ahok, Dosen UIN Raden Intan Bakal Dipecat dari MUI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pengurus-mui-temui-presiden-israel-dpr-ini-menciderai-bangsa_m_103808.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kunjungan Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh ke Presiden Israel, Reuven Rivlin pada Rabu (18/1) menuai kritik tajam. Pasalnya, Indonesia selalu menentang sikap Israel yang terus menyerang Palestina. Menurut Anggota Komisi I DPR Sukamta, seharusnya mereka yang hadir itu memahami konstitusi Indonesia dan juga sikap MUI. Termasuk kondisi kebatinan masyarakat Indonesia yang sebagian besar memang menolak Israel. "Tindakan ini jelas menciderai perasaan dan konstitusi bangsa Indonesia," tegasnya melalui pesan singkat, Jumat (20/1). Apalagi, lanjut dia, pasca kemenangan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, kedudukan Israel bisa lebih kuat. Sebab, Trump berjanji akan memindahkan Kedubes Amerika ke Yerusalem sebagaimana ada yang mengklaim ibukota Israel yang seharusnya adalah Yerusalem. "Jangan sampai dengan kejadian ini Indonesia juga terkesan mendukung hal itu. Sepertinya Indonesia perlu menegaskan bahwa kehadiran mereka tidak mewakili sikap resmi Indonesia," pinta Sukamta. Sekretaris Fraksi PKS itu menambahkan, &nbsp;kehadiran Istibsyaroh yang &nbsp;tidak mewakili MUI untuk memenuhi undangan Presiden Israel Reuven Rivlin sangat tidak patut. Jika alasannya untuk diplomasi mewujudkan perdamaian di Palestina, jelas itu tidakla tepat. Sebab, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. "Indonesia dalam konstitusinya tegas menolak penjajahan yang secara tegas tidak mengakui entitas negara Israel," tegasnya. Sukamta mengatakan, perjuangan diplomatik Indonesia untuk Palestina hanya dilakukan melalui PBB. Diketahui, sudah ada resolusi UNESCO 16 Oktober, menyalahkan Israel yang telah melakukan pengrusakan terhadap Masjidil Aqsha.&nbsp; Lalu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2334 pada 23 Desember 2016 tentang penghentian pemukiman Israel di semua wilayah pendudukan Palestina dan tidak ada satu pun negara yang memveto, Amerika Serikat juga abstain. Dengan resolusi PBB tersebut, situasi dunia lebih kondusif untuk memperjuangkan Palestina, yang harusnya menjadi kesempatan RI menfollow up hasil Kenferensi Luar Biasa OKI 6-7 Maret 2016 lalu di Jakarta, karena badan-badan utama PBB sudah membuat resolusi utama.&nbsp; Kesempatan ini mustinya bisa dimanfaatkan maksimal oleh Pemerintah RI. Namun, hal itu dicederai dengan kehadiran Istibsyaroh menemui Presiden &nbsp;Israel. "Kehadiran mereka tadi justru mensupport Israel dan tidak menghormati putusan PBB tersebut," kesal Sukamta.(dna/JPG)

Pengurus MUI Temui Presiden Israel, DPR: Ini Menciderai Bangsa 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72753_92051_lambang-MUI-copy.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ditetapkannya Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi menjadikan kredibilitas pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut tergerus. Pasalnya, Fahmi Darmawansyah merupakan salah satu bendahara di pengurus perkumpulan ulama tersebut. &quot;Bendahara terdahulu, Chairunnissa, politisi Partai Golkar yang menjadi bendahara periode 2010-2015 juga tersangkut kasus korupsi,&quot; sebut Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos kepada JawaPos.com, Jumat (23/12). Bonar Tigor Naipospos mengatakan, kasus korupsi yang menyeret Fahmi Darmawansyah tidak berkaitan dengan MUI. Akan tetapi kasus ini harus menjadi pelajaran bagi MUI dalam mencari personel yang mengurus lembaga tersebut. Namun, hal ini menurutnya harus menjadi pelajaran penting bagi MUI dalam memilih pengurus harian. &quot;Kredibilitas MUI akan sangat ditentukan oleh siapa yang menjadi pengurus inti. Apalagi, posisi bendahara sangat berkaitan dengan transparansi keuangan MUI yang selama ini dipertanyakan oleh publik,&quot; tegasnya. Bonar Tigor Naipospos berharap agar ada transparansi terhadap keuangan MUI. Sebab anggaran yang diterima berasal dari dana hibah pemerintah. Dana hibah itu juga digunakan untuk mengorganisir jaminan produk halal dan pengelolaan bank syariah. &quot;Karena itulah perlu transparansi dan audit publik,&quot; pungkasnya. Sebelumnya, Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga menyuap pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi. Nilai suap yang mencapai Rp 2 miliar itu diserahkan melalui anak buahnya untuk pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun 2016. Berdasar informasi yang didapat dari daftar susunan pengurus MUI masa khidmat 2015-2020 di website MUI, suami dari artis Inneke Koesherawati duduk sebagai salah satu bendahara MUI. (dna/JPG)

Bendahara Jadi Tersangka Korupsi, MUI Harus Selektif Cari Pengurus

pengurus mui

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengurus mui

Berita Terkini

3 Pengkritik Jokowi Tidak Jadi Pengurus MUI, Ini Kata DPR

Bela Ahok, Dosen UIN Raden Intan Bakal Dipecat dari MUI

Pengurus MUI Temui Presiden Israel, DPR: Ini Menciderai Bangsa

Bendahara Jadi Tersangka Korupsi, MUI Harus Selektif Cari Pengurus

Download Aplikasi JawaPos.com