<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/israel-indonesia_tetap_akomodasi.jpg" alt="JADI SOROTAN: Timnas Israel U-19 ke putaran final Piala Dunia U-20 di Indonesia tahun depan. (ISRAEL FOOTBALL ASOCIATION)" width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Timnas Israel U-19 ke putaran final Piala Dunia U-20 di Indonesia tahun depan. (ISRAEL FOOTBALL ASOCIATION)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Indonesia bakal jadi tuan rumah perhelatan Piala Dunia U-20 yang bakal diselenggarakan pada 20 Mei-11 Juni.  Sejumlah negara akan tampil dalam perhelatan sepak bola terbesar itu. Termasuk Tim Nasional Israel U-20. Respons pejabat tinggi negara hingga kelompok masyarakat dalam menanggapi hal tersebut cukup beragam.  Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPT PBNU) Ainun Naim memandang, Piala Dunia U-20 merupakan kegiatan olahraga yang harusnya menjunjung tinggi sportivitas. Karena itu, seharusnya tak masalah bila sebuah negara termasuk Israel mengirimkan tim nasionalnya untuk berpartisipasi dalam ajang olahraga tersebut.  ”Menurut saya untuk kegiatan olah raga dan kemanusiaan, ya nggak apa-apa,” tutur Ainun Naim di Jakarta.  Menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 menjadi komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PSSI. Itu merupakan momen yang tepat untuk memperlihatkan ke dunia bahwa Indonesia mampu menggelar ajang bergengsi tersebut dengan sukses.  ”Sehingga layak mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034,” ujar Ainun Naim.

Soal Timnas Israel, LPT PBNU Sebut Olahraga Junjung Sprotivitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/ketua-PBNU.jpeg" alt="Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (tengah). PBNU/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (tengah). PBNU/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) gelar Muktamar Internasional Fiqih Peradaban di Kota Surabaya, pada Senin (6/2).  Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, forum itu menghadirkan 15 pakar dari dalam negeri maupun mancanegara sebagai pembicara kunci. Kelima belas pemaparan para mufti dan ahli hukum Islam tersebut mengulas berbagai persoalan kontemporer dari sudut pandang Islam.  ”Mulai dari format negara-bangsa, relasi dengan non-muslim, hingga tata politik global. Salah satunya pembahasan tentang posisi Piagam PBB di mata syariat Islam,” kata Yahya Cholil Staquf seperti dilansir dari Antara.  Gus Yahya, sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf, berharap hasil muktamar dapat menginisiasi bergulirnya wacana mengenai fikih peradaban dalam konteks global. ”Tujuan dari muktamar adalah menginisiasi diskursus wacana tentang peradaban seperti apa yang hendak kita inginkan bagi masa depan umat manusia,” ujar dia.  Gus Yahya berharap para ulama internasional dapat bersinergi dalam mengupayakan wacana tersebut. Ada kekosongan cukup besar di tengah arus wacana toleransi dan moderasi beragama. Karena itu, melalui muktamar tersebut, PBNU ingin menjaring pandangan para ulama ahli fikih mengenai hal tersebut.  ”Kami hendak memulai satu perbincangan wacana yang serius di kalangan para ulama ahli fikih tentang bagaimana sebetulnya wawasan peradaban itu dikaitkan dengan nilai syariah yang valid,” kata KH Yahya Cholil Staquf, kiai kelahiran Rembang, Jawa Tengah, 56 tahun lalu itu.  Gus Yahya menegaskan, Muktamar Internasional Fiqih Peradaban bukan satu agenda yang kecil, melainkan agenda raksasa. Sebab, hal tersebut melewati pergulatan yang tidak ringan.  Dia memberanikan diri untuk melaksanakannya sebagai proses keilmuan yang valid untuk kebaikan di masa depan. ”Proses keilmuan yang valid tentang bagaimana umat Islam memperjuangkan masa depan peradaban lebih baik untuk semua orang,” ucap KH Yahya Cholil Staquf.

PBNU Gelar Muktamar Internasional Fiqih Peradaban di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Screenshot-1023.jpg" alt="Tangkapan layar Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Syaifuddin menyatakan mundur dari jabatannya saat rapat paripurna di DPRD Lumajang, Senin (12/9). Pemkab Lumajang/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Syaifuddin menyatakan mundur dari jabatannya saat rapat paripurna di DPRD Lumajang, Senin (12/9). Pemkab Lumajang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Anang Ahmad Syaifuddin menyatakan mundur dari jabatannya, Senin (12/9). Dia mundur karena tidak hafal Pancasila.  ”Saya, atas nama pribadi dan Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, ingin menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Lumajang, khususnya kepada anggota dewan, terkait dengan insiden tidak hafalnya saya melafalkan teks Pancasila,” kata Anang Ahmad Syaifuddin dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Lumajang seperti dilansir dari Antara, Senin (12//9).  Dia mengakui hal tersebut tidak pantas terjadi dan dilakukan seorang Ketua DPRD di mana pun dan siapa pun.  ”Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam (rapat) paripurna DPRD, dalam ruangan yang terhormat ini, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim saya dengan hati yang sangat menyesal mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang,” ucap Anang Ahmad Syaifuddin di hadapan seluruh peserta sidang paripurna.  Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, keputusannya mengundurkan diri untuk menjaga marwah DPRD Kabupaten Lumajang dan menjadikan pembelajaran bagi siapa saja yang menjadi pemimpin.  ”Untuk itu, saya meminta maaf tidak terhingga kepada masyarakat Lumajang, anggota dewan, Pemkab Lumajang, dan seluruh elemen masyarakat. Kegaduhan itu untuk segera diakhiri. Kepada teman-teman mahasiswa, tetaplah menjadi alarm bagi Indonesia dan pengingat kita semua,” ujar Anang Ahmad Syaifuddin.  Usai rapat paripurna, Ahmad Syaifuddin mengatakan, pengunduran diri itu dia lakukan sebagai bentuk kecintaannya terhadap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan UUD Negara RI 1945.  ”Pengunduran diri saya sebagai Ketua DPRD Lumajang tidak ada intervensi dari siapa pun dan itu bentuk kecintaan saya kepada Pancasila, dari pikiran dan hati saya. Mungkin tidak salah orang tidak hafal Pancasila, tapi itu tidak pantas dilakukan Ketua DPRD Lumajang,” papar Anang Ahmad Syaifuddin.  Sebelumnya, beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Syaifudin tidak hafal membaca Pancasila pada sebuah forum perhimpunan mahasiswa.

Tak Hafal Pancasila, Ketua DPRD Lumajang Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/mbuya.jpg" alt="Mustasyar PBNU KH Dimyati Rois. PBNU/Antara" width="100%">
<figcaption>Mustasyar PBNU KH Dimyati Rois. PBNU/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan duka cita atas berpulangnya Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Dimyati Rois.  ”Innailiahi wa innailahi rajiun. Saya atas nama pribadi, bangsa, dan negara, mengucapkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya ulama kharismatik Bapak KH Dimyati Rois pada Jumat (10/6) pukul 01.13 WIB,” kata Presiden Jokowi dalam video di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Jumat (10/6) seperti dilansir dari Antara.  KH Dimyati Rois wafat di Rumah Sakit Tlogorejo, Semarang, pada Jumat (10/6) dini hari.  ”Beliau adalah ulama besar yang berpengetahuan luas, tawadhu, penuh kesederhanaan, disegani dan dihormati berbagai kalangan,” ungkap presiden.  Selain Mustasyar PBNU, KH Dimyati Rois adalah Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Mustasyar adalah kumpulan kiai sepuh dan ulama penasihat organisasi.  ”Semasa hidup Abah Dim juga menjadi teladan bagi kita semua untuk memupuk kemandirian di bidang ekonomi serta mengajarkan santrinya berwirausaha. Mari kita doakan Abah Dim mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT,” tutur presiden.  KH Dimyati Rois lahir di Bulakamba, Brebes, 5 Juni 1945. Pria yang akrab disapa Mbah atau Abah Dim itu merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadhilah Jagalan, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah.  Kiai Dimyati sempat terpilih sebagai salah satu dari sembilan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam gelaran dua Muktamar NU pada 2015 dan 2021. Pada Muktamar ke-34 NU di Lampung akhir 2021, Dimyati terpilih sebagai anggota AHWA.  Meski mendapat suara terbanyak pada saat itu, yakni 503 suara, bersama delapan kiai lainnya, dia memilih Miftachul Akhyar untuk mengisi posisi Rais Aam PBNU.  Berdasar informasi, rencananya jenazah KH Dimyati Rois dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Al-Fadlu 2 di Srogo, Kabupaten Kendal.

Presiden Jokowi Sampaikan Duka Cita Atas Berpulangnya KH Dimyati Rois

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220610_120329.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) saat takziah wafatnya KH Dimyati Rois di Ponpes Al-Fadlu wal Fadhilah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jumat (10/6). Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) saat takziah wafatnya KH Dimyati Rois di Ponpes Al-Fadlu wal Fadhilah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jumat (10/6). Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Dimyati Rois meninggal dunia di Rumah Sakit Telogorejo Semarang, pada Jumat (10/6) dini hari.  Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah Sukirman membenarkan kabar meninggalnya Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadhilah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, tersebut. jenazah disemayamkan di Pondok Pesantren Al-Fadlu Kaliwungu.  ”Benar, almarhum akan dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Al-Fadlu 2 di Srogo, Kabupaten Kendal,” kata Sukirman, wakil ketua DPRD Jawa Tengah itu.  Sementara itu, Katib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Munif Abdul Muchit mengaku kehilangan sosok kiai yang layak untuk diteladani generasi muda NU.  Kiai Dimyati tercatat sempat terpilih sebagai salah satu dari sembilan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam gelaran dua Muktamar NU pada 2021 dan 2015. Pada Muktamar ke-34 NU di Lampung akhir 2021, Dimyati terpilih sebagai anggota AHWA.  Meski mendapat suara terbanyak pada saat itu, yakni 503 suara, bersama delapan kiai lainnya, dia memilih Miftachul Akhyar untuk mengisi posisi Rais Aam PBNU.  Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen bersaksi bahwa Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadhilah KH Dimyati Rois (Mbah Dim) yang wafat hari ini (10/6) merupakan ahli surga.  ”Saya bersaksi beliau adalah ahli surga, beliau kekasih Allah SWT, apalagi kemarin, beliau memperlihatkan keceriaan beliau, seolah-olah menerima tamu, yang hendak menghantarkan beliau kepada Allah SWT,” kata Wagub Taj Yasin, usai takziah di Ponpes Al-Fadlu wal Fadhilah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal.  Menurut Wagub, sosok Mbah Dim merupakan ulama yang sangat bersahaja dan alim. Sehingga, almarhum telah meninggalkan banyak amal di dunia.  Salah satu amal yang utama, lanjut Gus Yasin sapaan akrab Wagub Jateng, adalah pondok pesantren. Sehingga, wagub yakin amal ibadah almarhum akan dilanjutkan putra putri beliau dengan baik.  ”(Amal) utamanya ponpes yang saat ini juga insya Allah akan diteruskan putra-putri beliau. Untuk memajukan ponpes, syariat, dijalankan seluruh umat di Indonesia, khususnya di Jateng,” ujar Gus Yasin.

Kiai Dimyati Rois Meninggal Dunia