<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/02/cQizAvDDukvDpznFBzf8pCtbIP9g9pgqln1CGWFo-1552796173.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama pengurus DPP PDIP periode 2025-2030 saat gelaran Kongres VI di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama pengurus DPP PDIP periode 2025-2030 saat gelaran Kongres VI di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, secara resmi mengumumkan dan melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025&ndash;2030. Namun, tidak ada nama Hasto Kristiyanto yang dua periode terakhir menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai berlambang banteng itu. Pelantikan itu dilakukan dalam Kongres VI PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8). Sebanyak 37 nama tercantum dalam struktur baru tersebut, tidak termasuk Hasto.&nbsp; Untuk sementara, Megawati secara langsung mengambil alih jabatan Sekjen, posisi strategis yang biasanya menjadi motor penggerak organisasi partai.&nbsp; &ldquo;Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?&rdquo; ucap Megawati dari atas panggung utama. &ldquo;Bersedia!&rdquo; jawab para pengurus baru DPP PDIP secara serempak. Setelah itu, seluruh jajaran pengurus yang hadir berdiri di atas panggung mengucapkan sumpah jabatan dipandu langsung oleh Megawati. Struktur organisasi baru ini mencerminkan komposisi yang menggabungkan tokoh senior partai, hingga kader muda potensial. <h2>Berikut struktur lengkap pengurus DPP PDIP 2025&ndash;2030:</h2> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016381585/momen-hasto-kristiyanto-tiba-di-kongres-vi-pdip-langsung-peluk-megawati-di-atas-panggung">Momen Hasto Kristiyanto Tiba di Kongres VI PDIP, Langsung Peluk Megawati di Atas Panggung</a> Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri 1. Ketua Bidang Kehormatan Partai &ndash; Komarudin Watubun 2. Ketua Bidang Sumber Daya &ndash; Said Abdullah 3. Ketua Bidang Luar Negeri &ndash; Ahmad Basarah 4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif &ndash; Bambang Wuryanto 5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi &ndash; Djarot Saiful Hidayat 6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif &ndash; Deddy Yevri Hanteru Sitorus 7. Ketua Bidang Politik &ndash; Puan Maharani 8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah &ndash; Ganjar Pranowo 9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM &ndash; Yasonna H. Laoly 10. Ketua Bidang Perekonomian &ndash; Basuki Tjahaja Purnama 11. Ketua Bidang Kebudayaan &ndash; Rano Karno 12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan &ndash; Puti Guntur Soekarno 13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan &ndash; Abdullah Azwar Anas 14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana &ndash; Tri Rismaharini 15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja &ndash; Darmadi Durianto 16. Ketua Bidang Kesehatan &ndash; Ribka Tjiptaning 17. Ketua Bidang Jaminan Sosial &ndash; Charles Honoris 18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak &ndash; I Gusti Ayu Bintang Darmawati 19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM &ndash; Andreas Eddy Susetyo 20. Ketua Bidang Pariwisata &ndash; Wiryanti Sukamdani 21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga &ndash; MY Esti Wijayanti 22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME &ndash; Zuhairi Misrawi 23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital &ndash; Muhammad Prananda Prabowo 24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan &ndash; Sadarestuwati 25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan &ndash; Rokhmin Dahuri 26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup &ndash; Eriko Sotarduga 27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi &ndash; Ronny Talapessy 28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi &ndash; Andreas Hugo Pareira Sekretariat dan Bendahara 29. Sekretaris Jenderal &ndash; Megawati Soekarnoputri 30. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal &ndash; Dolfie O.F.P. 31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan &ndash; Utut Adianto 32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan &ndash; Sri Rahayu 33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi &ndash; Adian Yunus Yusak Napitupulu 34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan &ndash; Yoseph Aryo Adhi Dharmo 35. Bendahara Umum &ndash; Olly Dondokambey 36. Wakil Bendahara Bidang Internal &ndash; Rudianto Tjen 37. Wakil Bendahara Bidang Eksternal &ndash; Yuke Yurike &nbsp;

Megawati Soekarnoputri umumkan struktur pengurus DPP PDIP 2025–2030, Hasto Kristiyanto tak ada di dalamnya.

Megawati Umumkan Struktur Pengurus DPP PDIP 2025–2030, Tak Ada Nama Hasto Kristiyanto di Posisi Sekjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/JKT_Musyawarah-Nasional-Konsolidasi-Persatuan-Kadin-Indonesia_SALMAN-TOYIBI_-8JPG-189396665.jpg" alt="Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih periode 2024-2029 Anindya Novyan Bakrie (kanan), Ketua Umum Kadin Indonesia periode sebelumnya Arsjad Rasjid (kiri) bersiap mengikuti Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan di Jakarta, Kam" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih periode 2024-2029 Anindya Novyan Bakrie (kanan), Ketua Umum Kadin Indonesia periode sebelumnya Arsjad Rasjid (kiri) bersiap mengikuti Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan di Jakarta, Kam</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan telah menonaktifkan sebanyak tiga anggotanya usai ditetapkan menjadi tersangka pemalakan proyek Rp 5 triliun.&nbsp; "Dengan menghormati asas praduga tidak bersalah, Kadin Indonesia akan menonaktifkan ketiga anggota Kadin hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Anindya Bakrie dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Minggu (18/5).&nbsp; Dia membeberkan, pihaknya sangat menghormati proses hukum yang tengah dijalani anggota Kadin Cilegon tersebut dan mendukung langkah hukum yang diambil Polda Banten.&nbsp; Anindya juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyesalkan peristiwa yang terjadi pada Jumat (9/5), saat ketiga tersangka mendatangi kantor PT Chengda, kontraktor utama pembangunan CAA, untuk menanyakan janji yang pernah diberikan.&nbsp; Pada saat diskusi berlangsung terjadi adegan yang terkesan intimidasi dan &ldquo;pemalakan&rdquo;. Kadin menyesalkan peristiwa itu karena sudah menyebabkan kegaduhan yang tidak perlu.&nbsp; &ldquo;Kami menyayangkan tindakan pengurus Kadin Cilegon dan mendukung langkah hukum yang diambil Polda Banten. Secara internal, Kadin mengambil tindak tegas dengan menonaktifkan pengurus Kadin Cilegon yang terlibat 'pemalakan'," beber Anindya.&nbsp; Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten secara resmi menetapkan tiga tersangka pengancaman dan intimidasi perusahaan di Cilegon.&nbsp; Penetapan tersangka dilakukan usai viral video minta jatah proyek Rp 5 triliun atas pembangunan pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak perusahaan PT Chandra Asri Pacific Tbk, di Cilegon, Banten. Dalam kasus tersebut, Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Banten. Penyidik juga menetapkan status tersangka terhadap Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Kota Cilegon Ismatullah Ali dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon, Rufaji Zahuri. &nbsp; Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (16/5) malam dan langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Banten.&nbsp;

Kadin Indonesia menonaktifkan tiga anggotanya yang terlibat pemalakan proyek di Cilegon senilai Rp 5 triliun, menunggu keputusan hukum.

Anindya Bakrie Nonaktifkan Tiga Pengurus Kadin Cilegon, Usai Palak Pengusaha dengan Proyek Rp 5 Triliun dan jadi Tersangka

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/meet-the-team-danantara-1715813415.jpg" alt="CEO Danantara dalam acara Meet The Team pada Senin (24/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>CEO Danantara dalam acara Meet The Team pada Senin (24/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-CEO Danantara Rosan Roeslani secara resmi telah mengumumkan nama-nama yang masuk dalam struktur pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, pada hari ini, Senin (24/3). Rosan memastikan dari seluruh pengurus yang diumumkan tidak ada satu pun nama titipan Presiden Prabowo Subianto. Baginya, seluruh nama yang seluruh curriculum vitae-nya (CV) tak ditolak Prabowo adalah nama-nama terbaik. "Ini adalah nama-nama yang terbaik. Dan yang saya ingin sampaikan dari nama-nama ini, saya ingin tekankan tidak ada satupun nama titipan. Termasuk dari Bapak Presiden tidak ada nama titipan dari beliau," kata Rosan dalam acara Meet The Team Danantara Indonesia di Jakarta, Senin (24/3).&nbsp;"Dan yang lebih hebat lagi dari nama yang kami berikan kepada Bapak Presiden berikut CV-nya, tidak ada satupun yang ditolak oleh beliau," sambungnya. Dalam acara tersebut, Rosan mengumumkan ada sejumlah nama mantan Presiden Indonesia hingga tokoh internasional yang mengisi posisi dalam struktur kepengurusan tersebut. Di antaranya adalah Joko Widodo atau Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono yang telah ditunjuk sebagai Dewan Pengarah Danantara. Sedangkan, Dewan Pengawas akan diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Muliaman Hadad, para menteri koordinator (menko) dan Menteri Sekretaris Negara. "Di Dewan Pengarah ini memang kami meminta dan alhamdulillah saat ini telah disetujui ada Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono. Karena dengan pengalaman beliau selama 10 tahun memimpin negara ini akan memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap jalannya Danantara ke depannya," beber Rosan. Kemudian, ada juga nama Raymond Thomas Dalio atau Ray Dalio yang merupakan seorang investor kawakan dari Amerika Serikat (AS) hingga Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. "Ray Dalio alhamdulillah sebagai Dewan Penasihat Danantara, seperti kita ketahui bersama dia adalah salah satu investor paling berhasil di dunia," ujarnya. (*)

Rosan Roeslani mengumumkan pengurus BPI Danantara, menegaskan tidak ada nama titipan dari Presiden Prabowo Subianto.

Nama-nama Pengurus Resmi Diumumkan, CEO Danantara Rosan Roeslani Pastikan Tak Ada Titipan Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/seminar-3505422593.jpeg" alt="Suasana seminar hukum nasional bertajuk Fenomena Kriminalisasi Profesi Kurator dan Pengurus Dalam Porses PKPU dan Kepailitan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Suasana seminar hukum nasional bertajuk Fenomena Kriminalisasi Profesi Kurator dan Pengurus Dalam Porses PKPU dan Kepailitan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Founder Resha Agriansyah Learning Center (RALC), Resha Agriansyah menilai perlunya perlindungan pengurus dan kurator dalam menjalankan tugasnya terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasalnya, kata Resha, akhir-akhir ini banyak kurator dan pengurus yang dilaporkan ke Kepolisian maupun Kejaksaan ketika melakukan tugasnya. Bahkan, kata Resha, banyak di antara mereka yang dilaporkan tidak melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana, dan ini bisa dianggap sebagai bentuk kriminalisasi bagi kurator dan pengurus. Untuk itu, hal ini menjadi perhatian tersendiri bagaimana perlindungan bagi kurator dan pengurus dalam menjalankan profesinya. &ldquo;Tadi seperti kita dengar dalam seminar, Bareskrim dan Kejaksan Agung membuka peluang untuk kerja sama,&rdquo; katanya kepada wartawan usai Seminar Hukum Nasional bertajuk Fenomena Kriminalisasi Profesi Kurator dan Pengurus Dalam Porses PKPU dan Kepailitan. &ldquo;Ini sudah ada peluang perlindungan, dari Bareskrim dengan MoU, dan Kejaksaan melalui surat perlindungan dari Asosiasi. Ini saya sudah buka jalan, nanti bagaimana asosiasi tinggal melanjutkan saja,&rdquo; tambahnya. Resha berharap ke depannya profesi kurator mempunyai Undang-Undang Profesi Kurator dan Pengurus agar terdapat Hak Imunitas bagi Profesi Kurator dan perlindungan Profesi dapat lebih terjamin. Dalam seminar tersebut, Kepala Sub Direktorat Pra Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya di Kejaksaan Agung, Syahrul Juaksha Subuki menyampaikan dua solusi konkret untuk melindungi kurator dan pengurus dalam menjalankan profesinya. Untuk solusi pertama yaitu jangka pendek, ia berkomitmen asosiasi menyampaikan pandangan jika memang ada kurator dan pengurus yang dilaporkan ke Kejaksaan karena dituduh melakukan tindak pidana. Nantinya, pandangan asosiasi akan menjadi pertimbangan dalam memproses dugaan tersebut. &ldquo;Kalau ada kurator yang menjadi tersangka, ada pandangan dari asosiasi, sampaikan saja kepada kami, nanti menjadi pertimbangan kami untuk lebih obyektif. Nanti saya laporkan ke pimpinan, Pak Direktur kalau saya menjanjikan itu. Asosiasi kirim surat ke kami untuk perlindungan hukum, nanti kami asistensi dan supervisi kalau memang unsur tindak pidananya terpenuhi. kita juga tidak tahu takutnya ada oknum jaksa yang mendapat pesanan tertentu,&rdquo; tegasnya. Sementara solusi kedua untuk jangka panjang, ia juga mendorong adanya revisi UU Kepailitan dan PKPU agar nantinya ada hak imunitas bagi para kurator dan pengurus dalam menjalankan tugas. Ia mencontohkan profesi notaris, ketika ada dugaan tindak pidana, Kejaksaan meminta pandangan dari asosiasi mengenai hal tersebut. Sementara itu Penyidik Madya Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Didik Sudaryanto menyampaikan jika menangani perkara terkait profesi tertentu seperti kurator dan pengurus, maka biasanya kerjasama dilakukan dalam bentuk nota kesepahaman. &ldquo;MoU, kita susun bersama-sama pedomannya, dasarnya adalah MoU,&rdquo; pungkasnya.

Resha Agriansyah menilai perlunya perlindungan pengurus dan kurator dalam menjalankan tugas terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Lindungi Profesi Kurator dan Pengurus, Founder RALC: Bareskrim dan Kejagung Buka Peluang Kerja Sama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Maming-Fedrik-Tarigan-5.jpg" alt="Terdakwa kasus gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming usai menjalani sidang Vonis secara online di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/2/2023). Majelis Hakim memvonis Mardani M Maming dengan hukuman sepuluh tahun penjara dan denda" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming usai menjalani sidang Vonis secara online di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/2/2023). Majelis Hakim memvonis Mardani M Maming dengan hukuman sepuluh tahun penjara dan denda</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Terpidana kasus korupsi Mardani H Maming, akhirnya dicopot dari bendahara umum (bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kini, posisi mantan bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, itu digantikan oleh Gudfan Arif. Sebelumnya, Gudfan yang mantan politikus Partai Gerindra itu menjabat sebagai salah seorang bendahara. Pemberhentian Maming itu tertuang dalam SK Nomor 01.b/A.II.04/06/2023 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu PBNU masa khidmah 2022-2027, yang dikeluarkan Rabu (13/6). SK itu ditandatangani Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf, Sekjen Saifullah Yusuf, Rais Aam KH Miftchul Akhyar, dan Katib Aam KH Akhmad Said Asrori. Bersama pengurus lain, Maming ditetapkan sebagai bendum pada Januari 2022 lalu. Namun, pada Juli 2022, dia terjerat dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan. Dalam persidangan, Maming divonis 10 tahun penjara. Lalu, Maming banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin. Ternyata, majelis hakim memperberat hukuman untuk Maming. Dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara. Maming lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, pada 2 Agustus 2023, kasasi Maming ditolak. Dalam putusannya, MA tetap memvonis Maming dengan hukuman 12 tahun penjara dan mengembalikan uang negara sebesar Rp 110 miliar. Selain Maming, dalam SK PBNU tersebut, beberapa pengurus harian juga diberhentikan dengan hormat. Yakni, KH Amiruddin Nahrawi, Ulyas Taha, dan Robikin Emhas. Ketiganya diberhentikan dari jabatan ketua PBNU. Selanjutnya, Ahmad Nadzir, Burhanuddin Mochsen, dan Ashari Tambunan, diberhentikan sebagai bendahara. Pemberhentian ini disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya mereka selama ini. Tidak hanya memberhentikan sejumlah pengurus harian. PBNU juga merotasi beberapa nama. Di antaranya, KH Masyhuri Malik yang semula menempati A&rsquo;wan, kini menjadi salah satu ketua. Nusron Wahid, politikus Partai Golkar, yang semula menjabat wakil ketua umum, digeser menjadi salah satu ketua. Lalu, Amin Said Husni (mantan bupati Bondowoso) yang semula menduduki salah satu ketua, bertukar posisi menjadi wakil ketua umum. PBNU juga menggeser Mohammad Jusuf Hamka. Semula, pengusaha muslim Tionghoa itu menjabat ketua PBNU, kini masuk dalam jajaran bendahara. Selain itu, PBNU juga menetapkan Ulil Abshar Abdala sebagai ketua, dan Safira Machrusah, Amir Ma&rsquo;ruf, dan Ahmad Ginanjar Sya&rsquo;ban sebagai wakil Sekjen. &rsquo;&rsquo;Mengamanatkan kepada nama-nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksankana tugas sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027, dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada AD/ART NU, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam permusyawaratan PBNU, serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepengurusan dalam muktamar ke-35 yang akan datang.&rdquo; bunyi salah satu poin dalam SK tersebut. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/PBNU-SK-2531145060.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp;

Terpidana kasus korupsi Mardani H Maming, akhirnya dicopot dari bendahara umum (bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Akhirnya Terpidana Maming Dicopot dari Bendum PBNU, Politikus Golkar Nusron Wahid Digeser Jadi Ketua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/E-Sports.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Harian Pengurus Besar E-Sports Indonesia (PBESI), Bambang Sunarwibowo melantik Ketua Pengurus E-sports Indonesia Tingkat Provinsi masa bhakti 2022–2024. Pelantikan ini dilakukan di 14 provinsi di seluruh Indonesia secara offline dan online. Sebagai salah satu cabang olahraga nasional E-Sports sukses menjuarai berbagai kejuaraan Internasional. Seperti Mobile Legends, Free Fire World Cup, Player Unknown's Battlegrounds (PUBG), Mobile Club Open (PMCO), Fall Split Global Finals, serta meraih medali perak SEA Games di Filipina. Bambang Sunarwibowo mengucapkan selamat kepada 14 Ketua Pengurus tingkat Provinsi E-Sports Indonesia. Sehingga kepengurusan tersebut mampu mengembangkan atlet di daerah agar dapat berprestasi di level Internasional. "Kami mengucapkan selamat kepada 14 Ketua Pengurus Tingkat Provinsi E-Sports Indonesia. Dengan pelantikan pengurus baru ini tentu akan memberikan penyegaran di tingkat provinsi serta dapat memperoleh para atlet terbaik dari daerah," kata Bambang di Hotel Aloft South, Jakarta, Rabu (20/7). Bambang mengatakan E-Sports akan mengikuti pertandingan di akhir tahun 2022 ini. Dengan demikian, pertandingan ini melibatkan 120 negara. "Kita sudah melaksanakan berbagai pertandingan kemarin, tentunya kedepan kita akan ada pertandingan berikutnya yang dilaksanakan di Bali pada akhir tahun ini serta melibatkan 120 negara," ungkap Bambang. Bambang meminta agar pengurus PBESI dapat berkerja sama dengan pengurus di daerah. Hal ini akan menjadikan E-Sports Indonesia melahirkan atlet-atlet berprestasi serta memberikan dampak bagi Tanah Air. "Para ketua pengurus tingkat Provinsi kami berharap kerjasama dengan stakeholder di daerah maka akan lebih tahu bagaimana mendapatkan atlet-atlet terbaik untuk bisa bertanding di event-event internasional," tuturnya. Dalam pelantikan Ketua Pengurus E-Sports untuk periode lima tahun kedepan ada beberapa nama. Di antaranya Brigjen TNI Purwito Hadi Wardono (Kabinda DKI Jakarta), Kombes Pol Harseno (Kabinda Lampung), Brigjen TNI Hardani Lukitanta Adi (Kabinda Kalimantan Timur), Kolonel Arh Agustinus Eko Mulyadi (Kabinda Nusa Tenggara Timur), Kolonel Inf Fahmi Sudirman (Kabinda Jawa Timur), Kolonel Inf Tahan Sopian Parulian Silaban (Kabinda Papua Barat), Kolonel Inf Benny Bintoro (Kabinda Maluku Utara), Kolonel Inf Raymond Marojahan (Kabinda Sulawesi Utara), Brigjen TNI Sulaiman (Kabinda Jawa Tengah), Kolonel Sus Aminul Hakim (Kabinda Kalimantan Utara), Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa Mahks (Kabinda Jawa Barat). Selain itu hadir secara online Kolonel Arh R. Wibisono Hendroyoso (Kabinda Riau), Kolonel Inf Arman Dahlan (Kabinda Sulawesi Tengah), serta Laksma TNI Adriansyah (Kabinda Kepulauan Riau).

Pengurus E-sport Tingkat Provinsi Dilantik, Lahirkan Atlet Berprestasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PPP.jpeg" alt="Ilustrasi Bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Gerakan Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (GP PPP), Rusli Effendi mengacam pihaknya akan membuat Muktamar PPP tandingan.  Hal itu dilakukan jika Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa tidak mengubah struktur kepengurusan partai berlogo Ka’bah untuk periode 2020–2025.  ’’Maka, atas nama GP PPP dan komponen- komponen pejuang PPP lainnya akan menempuh jalur hukum dan melaksanakan Muktamar ulang sesuai AD/ART dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua Umum dan Sekjen/Wakil Sekjen,’’ ujar Rusli kepada wartawan, Rabu (10/2).  Rusli juga meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menunda mengesahkan struktur kepengurusan PPP periode 2020–2025.  Rusli juga mempertanyakan kenapa Suharso Monoarfa tidak mengakomodasi para kader PPP yang telah berujang selama ini untuk masuk dalam kepenguruan. ’’Meninjau kembali susunan pengurus DPP PPP 2020–2025 dan merubah susunan pengurus yang mencerminkan semua komponen dan mengutamakan kader pejuang PPP yang sudah berkiprah,’’ ungkapnya.  Rusli mengaku kaget, karena kepengurusan PPP periode 2020–2025 diisi oleh kader-kader baru. Padahal banyak kader yang lebih pantas masuk dalam struktur kepengurusan tersebut. ’’Sebagian besar pengurus harian DPP 2016–2020 dan simpatisan PPP tersentak kaget dan penuh penasaran serta sangat kecewa melihat Hasil Muktamar IX dan susunan pengurus harian DPP PPP,’’ kecamnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uTT6Sm5sk2k

GP PPP Ancam Gelar Muktamar Tandingan Jika Pengurus Tak Diganti

pengurus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengurus

Berita Terkini