<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenristedikti-benahi-kampus-dari-radikalisme-hingga-pengurangan-sks_m_.jpg" alt="Ilustrasi pendidikan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendidikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perguruan tinggi menjadi salah satu tempat yang paling menentukan nasib bangsa Indonesia. Mahasiswa sebagai generasi muda sejatinya harus dibekali pendidikan dengan ideologi yang tepat agar mampu membangun negara ke depannya. Sayangnya, benteng perguruan tinggi belum bisa menahan masuknya isu radikalisme. Badan Intelijen Negara (BIN) mencatat ada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) terpapar paham radikal. Bahkan, 39 persen mahasiswa di 15 provinsi dinyatakan tertarik atas ajaran tersebut. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) dalam hal ini dituntut segera memperbaiki sistem pengawasan serta kontrol kepada civitas akademika. Pasalnya, radikalisme bisa berkembang dari mahasiswa ke masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pada Oktober 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Menristekdikti (Permenristekdikti) 55/2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Di dalamnya diatur bahwa kini Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) diperbolehkan masuk kampus. Peraturan itu juga mewajibkan agar kampus membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKMPIB). Unit tersebut nantinya berada di dalam pengawasan rektor. Mahasiswa organisasi ekstra boleh bergabung menjadi salah satu pengawal ideologi dalam UKMPIB. Permenristekdikti 55/2018 sekaligus menggantikan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus. Tetapi, simbol-simbol organisasi ekstra seperti bendera dan lainnya tetap di larang beredar di dalam kampus. &ldquo;Permenristekdikti 55/2018 bisa menekan radikalisme dalam kampus. Kami desak. Harapan saya Desember harus selesai, tahun 2019 harus berjalan,&rdquo; ujar Menristekdikti Mohamad Nasir beberapa waktu lalu. Selain menekan ancaman radikalisme dalam kampus, Kemenristekdikti juga memiliki upaya lain dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswanya. Nasir meminta mengkaji jumlah maksimal satuan kredit semester (SKS) untuk jenjang S1. Rencananya, SKS yang berlaku di seluruh universitas di Indonesia saat ini akan dikurangi. Syarat 144 SKS yang berlaku sekarang kemungkinan akan ditekan hingga 120 SKS. Hal tersebut mengacu kepada persyaratan undergraduate di kampus-kampus luar negeri. Wacana tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak 2016 lalu. Namun, pembicaraan dan pembahasan berlangsung cukup alot, bahkan terjadi perbedaan pandangan. Pasalnya, ada SKS yang diwajibkan dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang tertera dalam Undang-Undang 12/2012. Mata kuliah wajib itu antara lain Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia yang kemudian ditambah dengan Bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan mata kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter. &ldquo;Karena tarik menariknya sangat tinggi. Ini problem yang muncul di lapangan adalah tidak hanya itu. Kita mau terapkan itu ternyata masih ada perbedaan pandangan tentang 144 SKS, karena apa, yang 10 sks ini adalah ada dalam UU yang wajib dilakukan, yang namanya MKDU,&rdquo; tutur Nasir. Terkait waktunya, Nasir berupaya akan diberlakukan tahun depan. Meski demikian, jajaran Dirjen Kemenristekdikti harus terlebih dahulu menemukan kesepakatan.

Kemenristedikti Benahi Kampus, dari Radikalisme hingga Pengurangan SKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-setuju-sejauh-infrastruktur-setara-dengan-pendidikan-luar-negeri_m_-scaled.jpg" alt="Ilustrasi: Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurangan jumlah satuan kredit semester (SKS) yang akan dilakukan Kemenristekdikti untuk jenjang S1 mendapat banyak dukungan. Rencana itu merupakan bentuk penyesuaian dengan perguruan tinggi di luar negeri. Wakil ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifuddin menyetujui wacana tersebut. Tetapi, sarana dan prasarana perkuliahan serta staf dosen harus memadai atau setara dengan kampus luar negeri yang ingin dicontoh. &ldquo;Wacana ini oke saja sejauh infrastruktur baik laboratorium dan ruang belajar serta dosen kita telah kita siapkan setara dengan pendidikan luar negeri,&rdquo; ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (4/12). Menurutnya, jumlah 120 SKS sudah diterapkan sebagai syarat untuk sarjana muda. Sehingga, tidak masalah jika sistem tersebut diterapkan untuk kelulusan S1 selama memenuhi prasyarat yang disebutkan. &ldquo;Pertanyaannya adalah apakah input dan proses pendidikan tinggi di Indonesia sudah setara dengan perguruan tinggi di luar negari?&rdquo; kata Politikus Partai Golkar itu. Namun demikian, terkait dengan sistem perkuliahan, bukan hanya jumlah SKS yang harus dievaluasi, melainkan juga kurikulum ataupun mata kuliahnya. &ldquo;Mungkin yang menyangkut tentang kurikulum di perguruan tinggi, yang terpenting adalah bukan hanya menyangkut jumlah SKS tetapi jauh lebih penting dipikir dan diskusikan adalah format muatan dalam kurikulum tersebut,&rdquo; papar Hetifah. Sebelumnya, Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, syarat 144 SKS yang berlaku sekarang kemungkinan akan ditekan hingga 120 SKS. Hal tersebut mengacu kepada persyaratan undergraduate di kampus-kampus luar negeri. Dia mengakui, proses pengkajian tersebut sudah dimulai sejak 2016 lalu. Namun, pembicaraan dan pembahasan berlangsung cukup alot, bahkan terjadi perbedaan pandangan. Pasalnya, ada SKS yang diwajibkan dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang tertera dalam Undang-Undang 12/2012. Mata kuliah wajib itu antara lain Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia yang kemudian ditambah dengan Bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan mata kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter. Terkait waktunya, Nasir berupaya akan diberlakukan tahun depan. Meski demikian, jajaran Dirjen Kemenristekdikti harus terlebih dahulu menemukan kesepakatan.

DPR Setuju Sejauh Infrastruktur Setara dengan Pendidikan Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-dukung-pengurangan-jumlah-sks-untuk-jenjang-s1_m_.jpg" alt="Ilustrasi mahasiswa. DPR mendukung rencana pemerintah mengurangi jumlah sks untuk jenjang S1" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiswa. DPR mendukung rencana pemerintah mengurangi jumlah sks untuk jenjang S1</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurangan satuan kredit semester (SKS) untuk jenjang S1 yang semula 144 SKS menjadi hanya 120 SKS dinilai sebagai rencana yang baik. Itu lantaran para mahasiswa harus mempersiapkan diri dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, saat ini perlu diadakan evaluasi terhadap konten dan jenis mata kuliah secara menyeluruh. Harus dipisahkan pula, mata kuliah yang masih dan sudah tak lagi relevan seiring dengan perkembangan zaman. &ldquo;Sekarang mestinya yang perlu dievaluasi adalah konten dan jenis kuliah yang relevan dengan kebutuhan aktual: pekerjaan, era industri 4.0 maupun dinamika global sehingga sarjana siap menghadapi tuntutan dunia kerja maupun menciptakan dunia kerja baru,&rdquo; ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (4/11). Menurutnya, dengan demikian pemerintah baru bisa menentukan terkait jumlah SKS maupun waktu kuliah yang layak bagi para mahasiswa. &ldquo;Kalau ini sudah didiskusikan matang kelayakannya, baru kita efisienkan waktu kuliah atau pun SKS-nya. Tentu 140 maupun 120 harus ada konsideran dan rasionalisasi yang pas dan akurat,&rdquo; tutur dia. Terkait pendidikan tinggi, bukan hanya jumlah SKS dan alokasi waktu yang harus dievaluasi. Sebab, sejak dahulu kedua hal tersebut selalu menjadi polemik. &ldquo;Dulu pernah juga pada sebelum tahun 1987, S1 160 SKS, terus dirasa membuat mahasiswa sibuk kuliah tanpa ada ruang berorganisasi maupun aktualisasi diri lewat kegiatan lain dengan istilah mahasiswa bergaya &lsquo;ternak&rsquo; jumud dan tidak kreatif, serta tak sanggup atasi masalah kontemporer,&rdquo; kata Politikus PKS itu. &ldquo;Memang ini era sebagai jawaban atas kebijakan otoriter Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), karena era 70-an mahasiswa dianggap terlalu bebas, sehingga banyak yang menjadi MA (mahasiswa abadi) sebelum mereka lulus karena keasikan jadi aktivis mahasiswa,&rdquo; lanjut dia. Namun, beban mahasiswa semakin berkurang. Calon sarjana harus melakukan penelitian sebagai skripsi atau tugas akhir (TA) sebagai syarat kelulusan. &ldquo;Tahun '87 dan selanjutnya itu bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan 150 SKS, maka bisa dinyatakan lulus S1 asal sudah menyelesaikan TA maupun skripsi dan KKN,&rdquo; pungkasnya.

DPR Dukung Pengurangan Jumlah SKS untuk Jenjang S1

pengurangan sks

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengurangan sks

Berita Terkini

Kemenristedikti Benahi Kampus, dari Radikalisme hingga Pengurangan SKS

DPR Setuju Sejauh Infrastruktur Setara dengan Pendidikan Luar Negeri

DPR Dukung Pengurangan Jumlah SKS untuk Jenjang S1

Download Aplikasi JawaPos.com