<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/mobil-listrik.jpg" alt="MAKIN BANYAK: Fasilitas pengisian baterai mobil listrik mayoritas tersedia di diler. Sebagaimana di sebuah diler di kawasan Kenjeran, Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MAKIN BANYAK: Fasilitas pengisian baterai mobil listrik mayoritas tersedia di diler. Sebagaimana di sebuah diler di kawasan Kenjeran, Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) berjalan. Subsidi buat sepeda motor listrik resmi berlaku sejak kemarin (20/3). Sementara, insentif untuk mobil dan bus listrik akan berlaku mulai 1 April 2023. "Kebijakan KBLBB roda empat saat ini dalam proses finalisasi bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan di kantornya kemarin. Luhut menuturkan, dengan diluncurkannya program tersebut, diharapkan adopsi massal penggunaan KBLBB segera terwujud. Kemudian, transportasi di tanah air juga dapat bertransformasi menuju ke arah industri yang lebih hijau. Dengan begitu, produsen kendaraan listrik tertarik membangun pabrik di Indonesia. "Dampaknya, akan terdapat banyak pilihan KBLBB di pasar untuk dibeli masyarakat," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memerinci, ada tujuh insentif perpajakan untuk sektor KBLBB. Pertama, pemerintah menggulirkan tax holiday hingga 20 tahun sesuai dengan nilai investasinya. Insentif itu akan menyasar industri kendaraan bermotor, industri logam dasar, besi baja beserta turunannya, serta smelter nikel dan produksi baterai. "Kedua, super tax deduction hingga 300 persen atas biaya penelitian dan pengembangan di bidang pembangkit tenaga listrik, baterai, dan alat listrik," jelasnya. Ketiga, pajak pertambahan nilai (PPN) dibebaskan atas barang tambang, termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai. Keempat, PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor. "Kelima, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil dalam negeri yang termasuk dalam program Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan ditetapkan tarif 0 persen. Hal ini berbeda dengan kendaraan bermotor pada umumnya yang bertarif 15 persen," ungkap Ani, sapaan Sri Mulyani. Dalam program Kemenperin, pabrikan yang berhak mendapat intensif adalah yang sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen. Sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut dua mobil listrik yang lolos. Yakni, Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air ev. Keenam, bea masuk untuk most favored nation (MFN) dan incompletely knocked down (IKD) ditetapkan 0 persen. Tarif itu juga berlaku untuk impor kendaraan terurai lengkap (completely knocked down/CKD) melalui kerja sama internasional seperti dengan Korea Selatan dan Tiongkok. Ketujuh, biaya balik nama dan pajak kendaraaan bermotor sebesar 90 persen. "Secara akumulatif, insentif-insentif dari sisi fiskal perpajakan yang telah diberikan ke kendaraan listrik selama perkiraan masa pakainya akan mencapai 32 persen dari harga jual mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik," papar Menkeu. Dalam program tersebut, pemerintah memberikan bantuan tambahan subsidi pembelian sepeda motor listrik baru dan konversi sebesar Rp 7 juta per unit. Selama periode 2023–2024, total anggarannya mencapai Rp 7 triliun. Perinciannya, untuk 2023, pemerintah memberikan bantuan pembelian 200 ribu unit sepeda motor listrik baru dan 50 ribu unit motor listrik konversi. Sementara, pada 2024, bantuan dengan nominal yang sama akan menyasar 600 ribu unit sepeda motor listrik baru dan 150 ribu unit motor listrik konversi. BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KENDARAAN LISTRIK - Insentif sepeda motor listrik berlaku 20 Maret 2023. - Insentif mobil dan bus listrik berlaku 1 April 2023. - Ada 8 perusahaan dengan 13 model sepeda motor listrik yang bisa mendapatkan bantuan. - Yakni, Gesits, United, Smoot, Volta, Selis, Viar, Rakata, dan Polytron PEV. - Insentif konversi sepeda motor listrik tidak dibatasi. Kebijakan detail akan diatur Kementerian ESDM maupun Kemenhub. Sumber: Kemenko Marves dan Kemenkeu

Dari Libur Pajak hingga Bebas PPnBM, ini 7 'Gula-gula' untuk KBLBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/perbaiki-neraca-transaksi-berjalan-ekspor-jasa-kini-bebas-pajak_m_.jpg" alt="Ilustrasi pungutan pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungutan pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menekan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Dalam regulasi itu, nantinya pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada Badan Usaha yang fokus dengan pengembangan sumber daya manusia dan riset nasional.  Sebagaimana yang tercantum pada laman sekretariat kabinet (seskab), PP 45/2019 tersebut akan mengatur mengenai besaran pengurangan diskon pajak seandainya badan usaha fokus dengan pengembangan sumber daya manusia dan riset nasional. Tak tanggung-tanggung, besaran insentif diskon yang didapatkan sampai dengan 300 persen.  Rinciannya tercantum pada beleid PP 45/2019 pasal 29A, 29 B dan pasal 29C. Pada beleid 29A, mengatur soal wajib pajak badan dalam negeri yang melajukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri pada karya dan tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau fasilitas yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1.  Yakni, dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan dapat berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60 persen dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.  Sementara Pasal 29B PP ini menyebutkan, kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran.  "Kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud merupakan kompetensi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja, pemagangan, danbatau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan/atau dunia industry," bunyi Pasal 29B ayat (2) PP ini seperti dikutip dalam situs setkab.go.id.  Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, menurut PP ini, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.  "Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional," bunyi Pasal 29C ayat (2) PP ini.  Menurut PP ini, fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud, fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana dimaksud, pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud.  "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 26 Juni 2019.

Dorong Investasi SDM, Pemerintah Beri Insetif Pajak ke Dunia Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prabowo-mau-turunkan-tarif-pajak-pengamat-gimana-gaji-guru-rp20-juta_m_.jpg" alt="Calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto begitu lantang menyatakan janjinya untuk menurunkan tarif pajak. Ia berkeinginan tarif pajak Indonesia bisa rendah seperti di Singapura. Saat ini, tarif pajak penghasilan (PPh) badan di Indonesia sebesar 25 persen. Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo menilai janji tersebut tidak masuk akal. Apalagi, Prabowo juga menargetkan rasio pajak yang tinggi. "Prabowo baru saja mengkritik bahwa tax ratio kita rendah. Artinya penerimaan pajak menurutnya kurang besar. Tapi kok malah mau menurunkan tarif pajak? Bukannya pembayaran pajak akan lebih kecil dan tax ratio juga semakin rendah? Lalu darimana mencari penambal kekurangan penerimaan pajak?," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (24/11). Ia mempertanyakan keputusan Prabowo yang tak konsisten dalam sektor perpajakan. Menurut dia, tanpa memperluas basis pajak dan membangun sistem yang handal, penerimaan pajak Indonesia akan terjun bebas. "Tahukah bahwa tarif pajak efektif (dengan berbagai insentif berupa pengurang) di Singapura bahkan bisa jauh lebih rendah, sekitar 6-7 persen bahkan untuk kondisi tertentu bisa 0 persen?," kata dia. Jika itu dilakukan, lanjutnya, janji lainnya seperti membiayai kenaikan gaji guru hingga Rp 20 juta per bulan hanya akan jadi angan-angan. Sebab, penerimaan berkurang dan tidak bisa memperkuat pembiayaan sektor lainnya. "Wah, lantas darimana uang untuk membiayai rencana kenaikan gaji guru menjadi Rp 20 juta per bulan, membiayai PNS yang diangkat dari seluruh honorer, dan menggratiskan iuran BPJS?," tandasnya.

Prabowo Mau Turunkan Tarif Pajak, Pengamat: Gimana Gaji Guru Rp20 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prabowo-mau-turunkan-tarif-pajak-pengamat-gimana-gaji-guru-rp20-juta_m_-1.jpg" alt="Calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto begitu lantang menyatakan janjinya untuk menurunkan tarif pajak. Ia berkeinginan tarif pajak Indonesia bisa rendah seperti di Singapura. Saat ini, tarif pajak penghasilan (PPh) badan di Indonesia sebesar 25 persen. Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo menilai janji tersebut tidak masuk akal. Apalagi, Prabowo juga menargetkan rasio pajak yang tinggi. "Prabowo baru saja mengkritik bahwa tax ratio kita rendah. Artinya penerimaan pajak menurutnya kurang besar. Tapi kok malah mau menurunkan tarif pajak? Bukannya pembayaran pajak akan lebih kecil dan tax ratio juga semakin rendah? Lalu darimana mencari penambal kekurangan penerimaan pajak?," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (24/11). Ia mempertanyakan keputusan Prabowo yang tak konsisten dalam sektor perpajakan. Menurut dia, tanpa memperluas basis pajak dan membangun sistem yang handal, penerimaan pajak Indonesia akan terjun bebas. "Tahukah bahwa tarif pajak efektif (dengan berbagai insentif berupa pengurang) di Singapura bahkan bisa jauh lebih rendah, sekitar 6-7 persen bahkan untuk kondisi tertentu bisa 0 persen?," kata dia. Jika itu dilakukan, lanjutnya, janji lainnya seperti membiayai kenaikan gaji guru hingga Rp 20 juta per bulan hanya akan jadi angan-angan. Sebab, penerimaan berkurang dan tidak bisa memperkuat pembiayaan sektor lainnya. "Wah, lantas darimana uang untuk membiayai rencana kenaikan gaji guru menjadi Rp 20 juta per bulan, membiayai PNS yang diangkat dari seluruh honorer, dan menggratiskan iuran BPJS?," tandasnya.