<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/Tiga-Tersangka3-3374100276.jpg" alt="ILUSTRASI: Tersangka kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area Km 45 Jalan Tol Tangerang-Merak di Markas Puspomal, Kelapa Gading, Jakut, Rabu (15/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Tersangka kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area Km 45 Jalan Tol Tangerang-Merak di Markas Puspomal, Kelapa Gading, Jakut, Rabu (15/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Lewat putusan kasasi bernomor 213 K/MIL/2025, Mahkamah Agung mengurangi hukuman 3 terdakwa dalam kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman. Dari 3 terdakwa, 2 terdakwa yang semula dihukum penjara seumur hidup kini dihukum penjara selama 15 tahun. Atas pengurangan hukuman tersebut, putra korban yang bernama Rizky Agam mengungkapkan kekecewaannya.&nbsp; Saat dihubungi oleh JawaPos.com pada Senin malam (20/10), Rizky menyatakan bahwa dia sangat kecewa dengan putusan MA. Sebagai warga negara yang tidak begitu mengerti hukum, dia menyatakan bahwa putusan tersebut membuat dia kecewa, karena hukuman para terdakwa dikurangi. Padahal pengadilan militer sudah menjatuhkan vonis yang dinilai oleh pihak keluarga sepadan dengan perbuatan para terdakwa.&nbsp; &rdquo;Jujur untuk putusan hakim ini saya sangat kecewa dan saya sebagai orang yang tidak terlalu paham bidang hukum tetapi ketika ada kata penolakan, di situ seharusnya tidak ada pengurangan masa hukuman,&rdquo; kata dia. Kekecewaan itu juga dia ungkapkan melalui akun media sosial @rentalmobil.tangerang. Melalui akun tersebut, dia menyatakan bahwa kabar yang datang dari MA membuat dirinya merasa lemas sekujur tubuh. Tidak hanya dirinya, Rizky mengaku anak-anak Ilyas Abdurrahman yang lain juga merasakan hal yang sama. &rdquo;Berita yang membuat saya lemas sekujur tubuh. Ayah maaf anak-anakmu udah berjuang sekuat tenaga dan benar ayah hidup ini terlalu kejam buat kita yang tidak punya power,&rdquo; tulisnya. Dalam unggahan lainnya, Rizky menyatakan bahwa sebagai anak korban yang sudah kehilangan seorang ayah, dia tidak mengerti terhadap amar putusan yang sudah dibacakan oleh MA. Menurut dia, jika MA menolak kasasi para terdakwa, seharusnya hukuman para terdakwa tidak berubah apalagi sampai dikurangi. Namun, dalam putusan tersebut hukuman penjara seumur hidup yang sudah dibacakan oleh hakim di pengadilan militer malah lenyap. &rdquo;Saya harus menghidup ibu saya, adik saya 3 orang yang paling kecil berusia 5 tahun selalu menangis kalau rindu ayahnya,&rdquo; sesalnya.&nbsp; </div>

Sebagai warga negara yang tidak begitu mengerti hukum, dia menyatakan bahwa putusan tersebut membuat dia kecewa

3 Eks Prajurit TNI yang Bunuh Bos Rental Mobil di Rest Area KM 45 Tangerang-Merak dapat Diskon Hukuman dari MA, Putra Korban Mengaku Sangat Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/jaksa-pinangki-1.jpg" alt="Jaksa Pinangki Sirna Malasari. (MAKI)" width="100%">
<figcaption>Jaksa Pinangki Sirna Malasari. (MAKI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung) Pinangki Sirna Malasari, Aldres Napitupulu mengapresiasi pemotongan hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun pidana penjara.  Hal itu setelah pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menerima permohonan banding Pinangki. "Kami Apresiasi apapun hasil putusan dan pertimbangan Hakim PT DKI Jakarta," kata Aldres dikonfirmasi, Rabu (16/6).  Aldres menyatakan, pihaknya belum menerima salinan putusan secara langsung. Sehingga belum bisa mengomentari lebih jauh vonis banding PT DKI Jakarta tersebut. "Namun kami belum terima salinan resminya, sehingga tidak bisa komentar terlalu jauh," ucap Aldres.  Setelah vonis banding ini, sambung Aldres, sampai saat ini belum bertemu lagi dengan kliennya Pinangki Sirna Malasari. Pinangki saat ini masih berada di tahanan Kejaksaan Agung. "Saya belum ketemu mbak Angki (Pinangki Sirna Malasari)," ujar Aldres.  Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memotong hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung) Pinangki Sirna Malasari, menjadi 4 tahun penjara. Padahal pengadilan tingkat pertama, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pinangki divonis hukuman 10 tahun penjara. "Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum,  Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa," sebagaimana dikutip dalam salinan putusan yang diterbitkan Mahkamah Agung (MA) Senin (14/6). "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," sambungnya.  Perkara itu diadili pada tingkat banding oleh Ketua Majelia Hakim Muhammad Yusuf, dengan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Renny Halida Ilham Malik pada 14 Juni 2021.  Dalam salinan putusan, PT DKI Jakarta menilai hukuman 10 tahun penjara terhadap Pinangki yang dijatuhkan oleh PN Tipikor Jakarta terlalu berat. Karena itu, hakim tingkat banding memberikan alasan pemotongan hukuman terhadap Pinangki.  "Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita berusia 4 tahun, layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya," sebagaimana dikutip dari salinan putusan.  Selain itu, Pinangki yang juga dinilai sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil. Hakim menyebut, perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.  "Bahwa tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat," tulis salinan putusan menandaskan. (*)

Pengacara Apresiasi Hakim Pangkas Hukuman Pinangki Jadi 4 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/500-warga-binaan-di-rutan-sialang-bungkuk-terima-remisi_m_220493.jpeg" alt="ILUSTRASI: Sebanyak 500 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk Klas IIB Pekanbaru, menerima hadiah remisi pada lebaran Idul Fitri 1439 Hijriyah." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sebanyak 500 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk Klas IIB Pekanbaru, menerima hadiah remisi pada lebaran Idul Fitri 1439 Hijriyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 500 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk Klas IIB Pekanbaru, menerima hadiah remisi pada lebaran Idul Fitri 1439 Hijriyah. Delapan diantaranya dinyatakan bebas bersyarat. "Ada 500 narapidana yang menerima remisi. Mereka semua dari tindak pidana umum (tipidum). Tidak ada yang dari tindak pidana khusus," sebut Karutan Azhar pada Jumat (15/6) Azhar menyebut, pemberian remisi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Riau, M Diah didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), Lilik Sujandi. "Remisi diberikan setelah salat Id," ucapnya. Narapidana yang mendapatkan pengurangan masa hukuman pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini adalah narapidana Muslim yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Adapun rinciannya, 492 narapidana memperoleh pengurangan hukuman dalam rentang waktu 15 hari hingga satu bulan atau yang biasa disebut RK 1. Kemudian ada delapan orang yang dinyatakan bebas bersyarat atau RK 2. Dengan adanya pemberian remisi ini, imbuh Azhar, dapat mengurangi sedikit kepadatan Rutan Sialang Bungkuk pasca kerusuhan yang terjadi pada pertengahan Mei 2017 lalu. "Sedikit mengurangi, tapi ya tetap kita menerima lebih banyak daripada yang keluar," pungkasnya.

500 Warga Binaan di Rutan Sialang Bungkuk Terima Remisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dari-tujuh-napiter-kedungpane-satu-dapat-usulan-remisi_m_220384.jpeg" alt="ILUSTRASI: Dari 7 narapidana teroris (napiter) penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Semarang atau Kedungpane, satu diantaranya diusulkan mendapat remisi pada lebaran tahun 2018." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dari 7 narapidana teroris (napiter) penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Semarang atau Kedungpane, satu diantaranya diusulkan mendapat remisi pada lebaran tahun 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari 7 narapidana teroris (napiter) penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Semarang atau Kedungpane, satu diantaranya diusulkan mendapat remisi pada lebaran tahun 2018.  Kepala Lapas Kelas 1 Semarang, Dedy Mulyadi mengatakan, sedianya memang hanya satu napiter tersebut yang memperoleh usulan untuk mendapatkan remisi. "Iya, itu ada tujuh napiter, yang diusulkan satu, kelihatannya dapat, nanti saya cek ulang," ungkap Dedy saat dihubungi, Kamis (14/6). Dedi mengungkap, satu napiter tersebut merupakan satu dari 499 narapidana penghuni Lapas Kedungpane yang diusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mendapat remisi. Jumlah total warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kedungpane sendiri sebenarnya ada 1.610 narapidana, termasuk 600 merupakan tahanan. Meski demikian, saat ini pihaknya mengaku baru menerima data untuk 399 orang penerima remisi, terdiri Remisi Kusus (RK) 1 berjumlah 396 orang, dan RK 2 ada tiga orang. "Nah tiga orang ini dengan pengurangan remisi yang diberikan, besok mereka akan bebas," sambung Dedy. Terpisah, Humas Lapas Kedungpane Semarang Fajar Sodiq menyebutkan, napiter peraih usulan remisi tadi bernama Barkah Nawasaputra. Ia merupakan pindahan dari Lapas Cibinong dua tahun yang lalu. "Sudah diusulkan karena sudah menenuhi syarat, sekarang yang bersangkutan masih proses usulan pembebasan bersyarat, tinggal nunggu dari Menteri Hukum dan HAM," bebernya. Fajar menegaskan, untuk napiter lainnya tak mendapat usulan remisi, lantaran bersikap keras dan menolak segala bentuk deradikalisasi untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka pun, sebagaimana Fajar sebutkan, telah mendekam di dalam dinginnya jeruji besi dengan hukuman bervariasi. "Memang sikapnya radikal. Selain menolak tawaran justice collaborator yang kami ajukan untuk memerangi tindak pidana terorisme, sikapnya juga menentang konsep NKRI. Maka, ketika Lebaran tahun ini mereka dihukum tidak mendapat remisi," tegasnya. Adapun dua diantara enam napiter yang tak mendapat usulan remisi tersebut, antara lain adalah tahanan kasus Bom Bali I yang divonis penjara seumur hidup oleh pengadilan. Keduanya telah menghuni Kedungpane sejak 10 tahun terakhir. Bahkan, sempat mengajukan grasi ke presiden, namun belum ada keputusan. "Mereka ini Mardiyo sama Abdul Ghani, kerena masih pidana seumur hidup jadi belum mendapatkan remisi. Kalau belum ada perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana biasa kan belum," terangnya. Persetujuan remisi, lanjut Fajar, akan ditandatangani oleh Kemenkumham tepat saat perayaan Idulfitri 1439 Hijriyah atau pada Jumat (15/6) besok. "Nanti penyerahan remisi setelah salat Ied," tandasnya.

Dari Tujuh Napiter Kedungpane, Satu Dapat Usulan Remisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/161-tahanan-rutan-solo-diusulkan-dapat-remisi_m_220290.jpeg" alt="ILUSTRASI: 161 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Surakarta diusulkan mendapatkan remisi Hari Raya Idulfitri. Dari jumlah tersebut, 90 diantaranya sudah mendapatkan surat keputusan (SK) remisi." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: 161 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Surakarta diusulkan mendapatkan remisi Hari Raya Idulfitri. Dari jumlah tersebut, 90 diantaranya sudah mendapatkan surat keputusan (SK) remisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 161 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Surakarta diusulkan mendapatkan remisi Hari Raya Idulfitri. Dari jumlah tersebut, 90 diantaranya sudah mendapatkan surat keputusan (SK) remisi. Sedangkan 71 sisanya saat ini masih menunggu keputusan remisi.&nbsp; Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Surakarta, Solichin menjelaskan, awalnya pihaknya mengusulkan 161 warga binaan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Warga binaan yang diusulkan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi lebaran. "90 SK sudah turun, sisanya masih dalam proses. Kami tidak asal dalam mengusulkan warga binaan yang mendapatkan remisi. Mereka adalah warga binaan yang sudah memenuhi syarat dan sudah melalui seleksi yang sangat ketat, " terang Solichin, Kamis (14/6).&nbsp; Bagi warga binaan yang SK nya sudah turun akan diberikan langsung kepada penerima. Sementara, untuk warga binaan yang SK nya belum turun harus menunggu proses dari Kemenkum HAM terlebih dahulu. Lama remisi yang diusulkan kepada warga binaan bervariasi. Mulai dari 15 hari sampai dengan 1,5 bulan. Tetapi, untuk persetujuan lama remisi yang diberikan menjadi kewenangan dari Kemenkum HAM. "Kalau dari kami hanya mengusulkannya, ada yang 15 hari dan juga paling lama 1,5 bulan," katanya.&nbsp; Ditanya mengenai tahanan yang menerima remisi, Solichin mengatakan, ada dari berbagai kasus kriminal. Mulai dari kasus kriminal khusus atau narkoba sebanyak 69 orang. Kemudian untuk kasus kriminal umum sebanyak 91 orang dan satu orang warga binaan dari kasus tipikor. "Kalau yang mendapatkan remisi tahun ini tidak ada yang langsung bebas, melainkan hanya pengurangan masa tahanan saja," tandasnya.

161 Tahanan Rutan Solo Diusulkan Dapat Remisi