<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/YASSIERLI-10-274153845.jpg" alt="Menaker Yassierli mengajak sektor industri untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja saat menjadi keynote speech kick off Pekan Peningkatan Produktivitas Nasional (P3N), Senin (10/11/2025)." width="100%">
<figcaption>Menaker Yassierli mengajak sektor industri untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja saat menjadi keynote speech kick off Pekan Peningkatan Produktivitas Nasional (P3N), Senin (10/11/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyampaikan telah melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan untuk Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026 kepada gubernur dan bupati seluruh Indonesia.&nbsp; Ia menyampaikan, sosialisasi itu dilakukan dengan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara hybrid, pada Rabu (17/12) pagi.&nbsp; "Tadi pagi kami sudah melakukan sosialisasi kepada para pimpinan daerah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita sangat apresiasi Mendagri Bapak Tito Karnavian yang sudah men-support memfasilitasi kita," kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (17/12).&nbsp; "Sehingga tadi pagi forum yang sangat penting, kami mensosialisasikan kepada para gubernur, dan kemudian hadir juga para bupati dan wali kota se-Indonesia," tambahnya.&nbsp; Tak hanya itu, dia menyampaikan bahwa forum sosialisasi yang digelar secara hybrid juga dihadiri oleh sejumlah kepala dinas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.&nbsp;&nbsp; "Yang terkait ketenagakerjaan juga hadir, dan itu adalah salah satu upaya kami untuk segera mensosialisasikan," jelasnya.&nbsp; Terakhir ia juga memastikan bahwa Kemnaker akan segera melakukan konsolidasi dengan Dewan Pengupahan Nasional untuk kemudian bisa membuka bimbingan dan pengampingan kepada Dewan Pengupahan Daerah terkait UMP 2026.&nbsp; "Hari ini kita juga segera melakukan konsolidasi dengan Dewan Pengupahan Nasional, untuk kemudian kita juga akan melakukan bimbingan, pendampingan kepada Dewan Pengupahan Daerah di beberapa daerah yang menurut kami memang kita siap untuk membantu," tutupnya.&nbsp; Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. PP tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 16 Desember 2025.&nbsp; Dalam PP Pengupahan tersebut, pemerintah menetapkan formula kenaikan upah minimum, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor alfa. Adapun rentang nilai alfa ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyampaikan telah melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan

Menaker Sebut Telah Sosialisasi PP Pengupahan untuk UMP 2026 ke Gubernur dan Bupati Se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa tidak ada istilah upah pekerja akan turun pada tahun 2026 seiring dengan berlakunya formula baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.&nbsp; Menurutnya, dalam penghitungan yang akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah (DPD), kenaikan akan selalu dipertimbangkan seiring dengan indikator inflasi, pertumbuhan ekonomi dan alfa yang turut disertakan.&nbsp; "Tidak ada tentu istilahnya upahnya turun ya. Karena formulanya tadi adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, kali alfa," kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (17/12).&nbsp; Ia menilai, apabila memang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut negatif. Maka, sudah pasti Dewan Pengupahan akan turut mempertimbangkan kenaikan berdasarkan inflasi di daerah tersebut.&nbsp; "Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang negatif, maka Dewan Pengupahan Daerah tentu mempertimbangkan kenaikan berdasarkan kepada inflasi," ujar Yassierli.&nbsp; Kendati demikian, orang nomor satu di Kemnaker ini menyerahkan sepenuhnya terkait besaran kenaikan UMP 2026 kepada Dewan Pengupahan Daerah masing-masing. Ia meyakini bahwa setiap dewan pengupahan akan memiliki pertimbangan khusus dari setiap kebijakannya.&nbsp; Di sisi lain, ia memastikan dalam proses yang berjalan, Kemnaker juga akan terus berkoordinasi dan melakukan coaching atau pendampingan terhadap Dewan Pengupahan Daerah.&nbsp; "Tapi itu kita serahkan kepada Dewan Pengupahan Daerah. Dan kami sangat yakin Dewan Pengupahan Daerah punya data, tahu pertumbuhan ekonomi itu tinggi," ujar Menaker.&nbsp; "Kalau itu tinggi disebabkan oleh apa, kemudian sektor mana yang kemudian yang lebih dominan, dan kami juga melakukan koordinasi dan coaching kepada Dewan Pengupahan Daerah," tutupnya. &nbsp;

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan upah pekerja tidak akan turun hingga 2026 dengan formula baru dalam pengupahan.

Formula Baru Pengupahan Berlaku, Menaker Yassierli: Tidak Ada Istilah Upah Turun di 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/ikn_ser_01-1024x640-3860188365.jpg" alt="Ilustrasi Ibu Kota Nusantara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ibu Kota Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah telah menerbitkan aturan baru terkait pengupahan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perbuahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Dalam aturan tersebut, Ibu Kota Nusantara atau IKN akan mempunyai upah minimum sendiri yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). "Upah minimum Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah penetapan pemindahan Ibu Kota Negara," bunyi Pasal 81A ayat (1), dikutip Senin (13/11). Adapun nantinya, upah minimum Ibu Kota Nusantara akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan. "Upah minimum Ibu Kota Nusantara berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya," bunyi Pasal 81A ayat (3) PP tersebut. Setelah penetapan Upah minimum Ibu Kota Nusantara, penetapan Upah minimum Ibu Kota Nusantara tahun berikutnya dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah minimum. Sebelum penetapan dan penyesuaian upah minimum, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diminta berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/ atau pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi tersebut dilakukan karena belum tersedianya data yang digunakan untuk penetapan dan penyesuaian upah minimum dan lembaga yang diperlukan dalam penetapan dan penyesuaian upah. "Data dan lembaga sebagaimana dimaksud wajib tersedia paling lama 3 tahun sejak penetapan pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam hal data dan lembaga sebagaimana dimaksud telah tersedia, penyesuaian Upah minimum Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini," bunyi Pasal 81B ayat (3) dan (4). Setelah penetapan pemindahan Ibu Kota Negara dan sebelum Upah minimum Ibu Kota Nusantara mulai berlaku, untuk pertama kali Upah minimum yang berlaku di Ibu Kota Nusantara disesuaikan dengan Upah minimum Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Untuk diketahui, dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kota/kabupaten dilakukan oleh Gubernur, Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta Dewan Pengupahan Daerah. Adapun dasar penetapan UMP dan UMK akan berdasar pada tiga variabel, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Lantaran IKN belum memiliki data dan lembaga yang dimaksud, maka Kepala OIKN diwajibkan untuk berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/ atau pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam aturan tersebut, Ibu Kota Nusantara atau IKN akan mempunyai upah minimum sendiri yang ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN.

Aturan Baru Pengupahan, IKN Bakal Punya Upah Minimum yang Ditetapkan Kepala OIKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/uang-rupiah.jpg" alt="Karyawan Penukaran uang Ayu Masagung menunjukkan uang Rp 100 ribu, Kamis (14/10). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat pada perdagangan pasar spot hari ini setelah sebelumnya stagnan. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Karyawan Penukaran uang Ayu Masagung menunjukkan uang Rp 100 ribu, Kamis (14/10). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat pada perdagangan pasar spot hari ini setelah sebelumnya stagnan. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.  “Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama,” kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, dalam keterangannya, Sabtu (25/12).  Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja atau buruh bahwa upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan. “Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur dan skala upah,” ucapnya.  Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, Dirjen Putri meminta dinas ketenagakerjaan untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit. Dirjen Putri menambahkan, selain Upah Minimum (UM), saat ini pemerintah harus mendorong implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.  “Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan,” jelasnya.  Dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan, lanjut Dirjen Putri, maka dilakukan pengawasan teknis. Pengawasan teknis meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis melalui reviu, monitoring, dan evaluasi.  Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis selanjutnya berupa pemeriksaan reguler atau pemeriksaan khusus atau investigatif.  “Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Kemnaker Siap Terapkan dan Awasi Pengupahan pada 2022 Sesuai PP No. 36

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/pelabuhan-gresik.jpg" alt="MENGGELIAT KEMBALI: Buruh bongkar muat mulai beraktivitas menaikkan barang ke kapal layar motor (KLM) tujuan luar pulau. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENGGELIAT KEMBALI: Buruh bongkar muat mulai beraktivitas menaikkan barang ke kapal layar motor (KLM) tujuan luar pulau. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah terus menggodok draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Salah satu yang sudah disiapkan adalah perubahan skema pengupahan dari upah tetap menjadi per jam.  Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan, rencananya skema itu tidak diberlakukan secara merata. Namun, skema tersebut khusus untuk pekerjaan yang masa kerjanya di bawah rata-rata.  "Jam kerja kita kan 40 jam seminggu. Di bawah 35 jam per minggu itu, ada fleksibilitas. Nanti di bawah itu hitungannya per jam," ujarnya setelah rapat terbatas tentang omnibus law di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (27/12).  Ida belum bisa memastikan besaran gaji minimum per jam karena saat ini masih membahasnya. Pihaknya pun akan menjalin komunikasi dengan kelompok pengusaha dan buruh. Dia berharap buruh maupun pengusaha mau menerima skema tersebut.  Selain skema pengupahan, hal lain yang bakal diatur adalah unemployment benefit. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa unemployment benefit merupakan fasilitas bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Fasilitas yang diberikan adalah perluasan manfaat melalui BPJS Ketenagakerjaan.  "Mendapat upah lanjutan, kemudian akan ada pelatihan. Ada job placement, penempatan lapangan kerja kembali," terangnya.  Namun, Airlangga belum bisa menyebutkan besarannya. Sebab, harus ada kalkulasi bersama BPJS Ketenagakerjaan. Namun, dia menjelaskan bahwa pembayaran upah lanjutan hanya berlangsung hingga enam bulan setelah PHK.  "Disiapkan skemanya pembayaran 6 bulan besarannya berapa, kemudian pelatihan vokasinya berapa lama, job placement-nya berikutnya bagaimana," ujarnya.  Konsep pengupahan per jam ini mendapat kritikan tajam dari pekerja. Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar mempertanyakan penghitungan jaminan sosial para pekerja yang bakal mengikuti sistem pengupahan per jam.  "Kalau sekarang kan hitungannya jelas, per bulan 5 persen. Kalau ini berapa?" katanya.

Bekerja Kurang dari 40 Jam Per Minggu, Tak Dapat Gaji Tetap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/umk-2018-di-kabupaten-ini-bakal-tembus-rp-35-juta_m_157080.jpeg" alt="UMK Gresik Lima Tahun Terakhir" width="100%">
<figcaption>UMK Gresik Lima Tahun Terakhir</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018 baru dimulai bulan depan. Namun, para pengusaha sudah mengalkulasi kenaikan UMK. Pedoman penghitungan UMK merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik Tri Andhi Suprihartono menjelaskan, penghitungan UMK diatur pada pasal 44. Cara menghitung UMK tahun depan adalah UMK tahun berjalan ditambah hasil dari UMK tahun berjalan dikali inflasi ditambah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional. &rsquo;&rsquo;Kami sempat menghitung. Nilai upah bisa menembus Rp 3,5 juta,&rdquo; kata Tri Andhi setelah diskusi Apindo Gresik di PT Warnatama Cemerlang, Wringinanom, Selasa (12/9). Kegiatan itu dihadiri perwakilan perusahaan dan dewan pengupahan Kota Giri. Tri Andhi menuturkan, nilai UMK 2017 sebesar Rp Rp 3.293.506. Proyeksi untuk inflasi sampai akhir tahun sekitar 3,5 persen. Hingga Agustus, inflasi tahunan tercatat 2,53 persen. Sementara itu, perkiraan pertumbuhan ekonomi 2017 berkisar 5,2 persen. Merujuk proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, UMK 2018 berkisar Rp 3.580.041. Tri Andhi menambahkan, sebelum UMK baru ditetapkan, perusahaan menyiapkan strategi. Mereka telah merencanakan pergantian sistem operasional dengan memperbanyak mesin dan mengurangi pekerja. &rsquo;&rsquo;Ada perusahaan yang bakal tutup juga pada tahun depan. Untuk yang pindah, belum ada laporan,&rdquo; ujarnya. Berdasar catatan Apindo, pada 2017 ada 20 perusahaan kategori menengah yang tercatat gulung tikar. Rata-rata mereka mempekerjakan 50 orang. Sektor otomotif dan makanan-minuman paling tertib terkait UMK. Rata-rata gaji pekerja melebihi UMK. Sebaliknya, perusahaan kayu dan baja seret. &rsquo;&rsquo;Mereka mengaku kesulitan,&rdquo; ucapnya. Kasi Persyaratan Kerja Disnaker Gresik Kuntatit Hargiono pada diskusi Apindo mengingatkan pelaksanaan PP No 78. Salah satunya, penerapan struktur dan skala upah di tiap-tiap industri. Saat ini banyak perusahaan yang belum membuat kebijakan internal tersebut. &rsquo;&rsquo;Struktur dan skala upah melindungi pekerja. Jadi amat penting,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Ada aturan terkait dengan penyusunan struktur dan skala upah. Yakni, pertimbangan pendidikan, jabatan, dan lamanya kerja. Struktur upah menjadi bentuk apresiasi perusahaan terhadap karyawan.

UMK 2018 di Kabupaten Ini Bakal Tembus Rp 3,5 Juta

pengupahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengupahan