<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kisah-dewi-rana-penjaga-pengungsi-perempuan-dan-anak-di-sulteng_m_.jpg" alt="PRIORITASKAN HAK PEREMPUAN: Direktur Perkumpulan Lingkar Belajar Untuk Perempuan (Libu Perempuan) Sulawesi Tengah, Dewi Rana Amir (kedua dari kiri) mengunjungi tenda pengungsian warga Donggala" width="100%">
<figcaption>PRIORITASKAN HAK PEREMPUAN: Direktur Perkumpulan Lingkar Belajar Untuk Perempuan (Libu Perempuan) Sulawesi Tengah, Dewi Rana Amir (kedua dari kiri) mengunjungi tenda pengungsian warga Donggala</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gempa bumi 7,4 skala Richter (SR) yang diikuti gelombang tsunami boleh memorak-porandakan Palu. Namun, bencana yang menurut BNPB merenggut lebih dari 2 ribu nyawa itu tidak mampu memadamkan asa Dewi Rana. Aktivis Libu Perempuan yang menjadi korban musibah 28 September lalu itu pantang berpasrah. Apalagi, di masa darurat, pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak tetap terjadi. "Sejak kejadian itu, saya tidak pernah tinggalkan Palu," kata Dewi saat ditemui Jawa Pos Sabtu (8/12). Memang pascabencana dahsyat itu, banyak warga yang meninggalkan Palu. Ada yang menuju Makassar, ada pula yang memilih Manado. Bahkan, ada yang pindah dari Sulawesi. Namun, tidak demikian Dewi. Dia tetap bertahan. Alasan utama Dewi bertahan saat itu adalah anak bungsunya, Khaira Malala. Saat gempa mengguncang Palu, bayi perempuan tersebut masih berusia enam bulan. Selain Khaira, dia punya tanggungan seorang <a href="https://jawapos.com/nasional/humaniora/22/12/2018/celebritty-moms-dukung-pemulihan-lombok-via-hara" target="_blank">perempuan korban</a> pelecehan seksual yang hamil delapan bulan. Dia khawatir perempuan itu melahirkan sewaktu-waktu. Berkat keteguhan hati Dewi, sebagian warga perumahan dosen itu akhirnya memilih bertahan. Mereka tetap tinggal di perumahan tersebut. Dewi lantas menjadikan rumahnya posko. Di sanalah para korban saling menguatkan. "Alhamdulillah, anak saya nggak rewel," ujarnya. Dewi terus berusaha bertahan. Tidak lama kemudian, suaminya datang dari Jakarta. Sang belahan jiwa membantu Dewi. Itu membuat ibu dua anak tersebut semakin mantap untuk bertahan. Semangat itu berlanjut sampai berdirinya tenda ramah perempuan pada 13 Oktober. Bentuk tenda tersebut setengah tabung. Warnanya putih dengan alas cokelat. Di dalamnya, ada poster-poster yang menyerukan perlindungan terhadap perempuan. Ada juga meja dengan beberapa kursi untuk tempat konsultasi. "Ini jadi tempat curhat. Di sini, ibu-ibu bisa tertawa, bahkan saat menceritakan kejadian itu (bencana, Red)," ungkap Dewi. Kendati demikian, hidup di tempat penampungan dengan fasilitas yang terbatas sangatlah berat. Pengungsi perempuan dan anak-anak rawan kejahatan. Selama dua bulan sejak 28 September, ada 15 laporan yang masuk ke tenda ramah perempuan tentang pelecehan dan kekerasan. Seluruh korbannya adalah perempuan dewasa. "Kami khusus menangani kasus perempuan dewasa. Untuk korban anak-anak, ada sendiri yang menangani," papar Dewi. Saat Jawa Pos mengunjungi tenda ramah perempuan di kamp pengungsian Petobo, Dewi bercerita tentang kasus terbaru yang masuk. "Ada yang merekam orang mandi dengan handphone," ujar advokat tersebut. Karena kamar mandi perempuan dan laki-laki bersebelahan, pelaku bisa dengan mudah beraksi. Dia tinggal memasang handphone berkamera di kamar mandi perempuan. Saat kejahatannya terbongkar, pelaku yang lantas dibawa ke tenda ramah perempuan pun tidak bisa mengelak. "Akhirnya, keluarga kedua pihak kami panggil. Kami buat perjanjian agar tidak diulangi lagi," tutur Dewi. Cara kekeluargaan dipilih untuk meredam gejolak. Selain pelecehan dan kejahatan seksual, ada dugaan human trafficking. "Kalau yang di Petobo itu, ada ibu-ibu yang bertanya tentang anak-anak yang sebatang kara. Yang orang tuanya meninggal dan tidak memiliki sanak saudara," tutur Dewi. Ketika orang yang diajak berbicara menanyakan identitas, perempuan itu ngeloyor pergi. Ada satu hal yang dipelajari Dewi. Ibu-ibu korban bencana justru kuat. Padahal, mereka berdiri pada ranah publik dan domestik. Mereka harus menghidupi keluarga ketika suami tak lagi bekerja karena bencana. Di sisi lain, anak-anak pun membutuhkan ibunya sebagai tempat berlindung. Padahal, para ibu itu juga korban. "Laki-laki belum tentu bisa," ucap Dewi, bersemangat.&nbsp;

Kisah Dewi Rana, Penjaga Pengungsi Perempuan dan Anak di Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selaraskan-data-pengungsi-sulteng-segera-dipindah-ke-huntara_m_.jpg" alt="Fauzi ( kanan) bersama kuda pacuan peliharaannya, Mahadewa, saat di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (18/11) pagi kemarin." width="100%">
<figcaption>Fauzi ( kanan) bersama kuda pacuan peliharaannya, Mahadewa, saat di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (18/11) pagi kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Validasi data untuk penanganan korban bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) terus dilakukan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menyelaraskan data-data dengan kota dan kabupaten yang menjadi lokasi gempa serta tsunami. "Saya berpikir bahwa kami bekerja harus dimulai dari data. Dari situ jadi tahu apa yang bisa didapatkan untuk mengambil kebijakan yang tepat," kata Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel Mohamad Hidayat Lamakarate kepada Radar Sulteng (Jawa Pos Group). Pemprov tidak hanya mengajak pemerintah kota dan kabupaten terdampak bencana seperti Palu, Sigi, dan Donggala. Mereka juga bekerja sama dengan The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (biasa disingkat OCHA). Menurut Hidayat, pemerintah pusat juga meminta Pemprov Sulteng melaporkan data valid. Karena itu, penyelarasan data menjadi hal yang penting. Agar bantuan tersalurkan secara tepat. Proses pemulihan berbagai sektor juga terarah. Karena itu, Pemprov Sulteng pun berusaha mendata <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/11/2018/bangun-1200-huntara-untuk-sulteng-desember-bisa-dihuni-116-unit" target="_blank">pengungsi</a> by name by address. "Kami berharap bisa segera mendapatkan data tentang jumlah pengungsi yang sesungguhnya, terdiri atas nama dan alamatnya," sebut Hidayat. Karena itu, pemprov berharap pemerintah kota dan kabupaten terdampak bencana mendata secara detail warganya. Terlebih yang mengungsi. Sebab, Desember mendatang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah merampungkan ratusan hunian sementara (huntara). Pada Desember itu pula huntara tersebut sudah bisa ditempati. Pemprov pun berharap proses validasi data tersebut sudah rampung akhir November. Dengan begitu, langkah pemindahan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/11/2018/demi-keselamatan-pln-belum-sambungkan-listrik-ke-rumah-korban-gempa" target="_blank">pengungsi</a> ke huntara bisa berjalan lancar. Pun demikian halnya saat pendistribusian bantuan lainnya. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali memberikan bantuan kepada siswa dan guru. Bantuan khusus tersebut diberikan kepada peserta didik dan pengajar yang menjadi korban di Balaroa dan Petobo. Kemendikbud juga memberikan bantuan lima truk. "Diberikannya bantuan-bantuan tersebut semoga mendorong anak-anak untuk kembali ke sekolah," harap Hidayat.&nbsp;

Selaraskan Data, Pengungsi Sulteng Segera Dipindah ke Huntara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanggap-darurat-gempa-sulteng-berakhir-1200-huntara-disiapkan_m_.jpg" alt="Hunian sementara untuk menampung warga Sulteng yang kehilangan tempat tinggal pascagempa 28 September 2018 lalu." width="100%">
<figcaption>Hunian sementara untuk menampung warga Sulteng yang kehilangan tempat tinggal pascagempa 28 September 2018 lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa tanggap darurat di Sulawesi Tengah (Sulteng) berakhir kemarin (26/10). Kini warga yang eksodus ke luar Sulteng berharap bisa segera kembali ke rumah masing-masing. Total ada 21.321 orang yang terpaksa boyongan saat bencana melanda Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong tersebut. Berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), warga yang dievakuasi ke luar Sulteng diterbangkan ke berbagai daerah. Yakni, Surabaya (180 orang), Makassar (12.292), Balikpapan (5.620), Jakarta (626), Manado (625), dan Kendari (70). Ada pula yang dievakuasi dengan kapal ke Makassar (1.853) dan Nunukan (55). Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho menuturkan, memang ada permintaan warga untuk bisa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/10/2018/gubernur-pastikan-tak-ada-daerah-terisolasi-di-sulteng-pascagempa" target="_blank">kembali ke rumah</a> masing-masing. Mereka berharap difasilitasi pemerintah. Misalnya, menggunakan pesawat Hercules meski saat ini penerbangan komersial sudah normal. "Tapi, karena banyak gitu, pasti pemerintah akan memberikan fasilitas itu. Dari Makassar ke Palu. Ada juga dari Jakarta. Dari titik-titik lainnya," ujar Sutopo di kantor BNPB kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan, pemerintah memang bakal memfasilitasi para pengungsi untuk kembali ke Sulteng. "Mereka memang harus kembali karena hidupnya di Sulteng," terang dia. Tapi, tidak menggunakan pesawat. ''Kami tawarkan dengan angkutan kapal,'' tambahnya. Wiranto kemarin bertolak ke Sulteng. ''Banyak yang harus diselesaikan. Banyak kegiatan yang harus disesuaikan,'' ujarnya. Menurut Wiranto, pembangunan <a href="https://www.jawapos.com/features/21/10/2018/bayi-kembar-tiga-lahir-di-tenda-pengungsi-gempa-sulteng" target="_blank">hunian sementara</a> (huntara) bakal dikebut. Target pembangunan 1.200 huntara sampai akhir tahun ini harus tercapai. Hal itu sangat penting lantaran masyarakat tidak mungkin terus-menerus tinggal di pengungsian. ''Agar masyarakat yang masih mengungsi di tenda-tenda bisa tinggal di hunian sementara sambil nunggu rumahnya jadi,'' ucapnya. Pemerintah masih menghitung total kebutuhan huntara untuk tempat tinggal korban. Dari hasil penghitungan sementara, huntara akan diprioritaskan untuk 23.431 keluarga yang rumahnya terdata rusak berat.&nbsp;

Tanggap Darurat Gempa Sulteng Berakhir, 1.200 Huntara Disiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sulawesi-tengah-bangkit-patah-tumbuh-hilang-berganti_m_.jpg" alt="JADI PERHATIAN WARGA: Pasangan kekasih mengabadikan moment di Jembatan Palu IV, Palu, Sulawesi Tengah, sesaat setelah melangsungkan prosesi pernikahan, Kamis (18/10)." width="100%">
<figcaption>JADI PERHATIAN WARGA: Pasangan kekasih mengabadikan moment di Jembatan Palu IV, Palu, Sulawesi Tengah, sesaat setelah melangsungkan prosesi pernikahan, Kamis (18/10).</figcaption>
</figure>Pernikahan-pernikahan di tempat pengungsian bukan unjuk kegembiraan di tengah kedukaan. Tapi, untuk mengirim pesan: warga Palu dan Sulawesi Tengah harus bangkit dari kesedihan. MURTALIB, Palu --- BENDERA putih berganti hiasan pernikahan. Makanan-minuman sekadarnya ditata secara sederhana. Tak ada alat pengeras suara. Tapi, pada Kamis lalu (18/10) itu, setidaknya untuk sejenak, duka menjauh. Dari tempat pengungsian di kawasan Jalan Zebra, Palu. Berganti dengan suasana sakral dan rasa syukur. Saat Muhamad Rizal Suleman dan Inne Chyntia resmi menjadi suami istri. Dalam sebuah ijab kabul yang tak sempat disaksikan keluarga besar dari kedua pihak. "Ini bukan unjuk kebahagiaan kepada orang lain (yang sedang berduka). Tapi, untuk menunjukkan, kita tidak boleh terus larut dalam kesedihan dan harus bangkit," kata Muchtar Daeng Bella, ayah Inne, kepada Radar Sulteng. Di tempat pengungsian Jalan Zebra itu memang berkumpul para korban gempa dan tsunami yang menghembalang Palu. Rumah Muchtar dan keluarga juga rusak parah akibat bencana yang terjadi pada 28 September lalu itu. Tapi, hidup tentu tak lantas boleh berganti. Pernikahan Rizal dan Inne, juga Sudirman dan Sitti Aminah dua pekan sebelumnya di tempat pengungsian di Terminal Mamboro, adalah upaya untuk bangkit. Meminjam petikan lirik duo Banda Neira, "yang patah tumbuh, yang hilang berganti." Dan di Palu, juga di Donggala serta Sigi yang terpapar bencana serupa, tanda-tanda kebangkitan itu tampak nyata. Wartawan Jawa Pos Hesti Edi Sudrajat dan Ghofur Eka yang menyusuri pesisir timur dan barat Sulawesi Tengah sepanjang pekan lalu menyaksikan bagaimana rumah sakit terus beroperasi, pasar menggeliat, bank dan pusat perbelanjaan kembali buka. Tapi, tentu tanda-tanda kebangkitan itu tak selalu harus diasosiasikan dengan "tempat publik" atau "sesuatu yang masif". Sekecil apa pun geliat di tempat-tempat pengungsian, seperti pernikahan atau kelahiran, harus dibaca pula sebagai sinyal atau upaya untuk lepas dari timbunan kedukaan. Di Terminal Mamboro pada 4 Oktober lalu Sudirman dan Sitti Aminah membuktikan itu. Rumah keluarga mereka rusak dihajar gempa dan tsunami enam hari sebelumnya. Kelurahan Mamboro, khususnya RT 002, RW 001, tempat berdomisili pasangan itu, merupakan salah satu wilayah di jalur trans-Sulawesi yang terparah kondisinya. Tapi, dengan segala kebersahajaan, pernikahan tetap mereka langsungkan. "Hanya akad nikah, sederhana, namun penuh kebahagiaan. Kedua orang tua kami juga ada karena mengungsi dalam satu tenda," kata Sudirman kepada Radar Sulteng. Jauh sebelumnya, pernikahan itu sebenarnya dirancang akan dihelat pada 1 Oktober. Tapi, malang tak dapat ditolak. Bencana menimpa. Sebagai ketua RT, Sudirman tentu tak bisa hanya memikirkan kepentingan pribadi. Dia harus mendata dan melaporkan nasib warganya ke pemerintah kelurahan. Selain tentu mencarikan kebutuhan logistik mereka. "Diundur ke tanggal 4 Oktober karena dari malam setelah kejadian bencana sibuk mencari warga yang menjadi korban gempa dan tsunami," tutur Sudirman. Rizal dan Inne pun harus melupakan mengirim undangan yang sebenarnya telah dicetak. Termasuk rangkaian acara yang dimulai dengan mapaci, yakni tradisi di malam sebelum pernikahan ketika pengantin wanita menghabiskan waktu bersama keluarga. Akhirnya malam mapaci justru dilewati pengantin wanita dengan memasak konsumsi untuk para pengungsi lain. Baju pengantin yang sudah dipilih sejak lama juga tidak dapat dipakai. "Sebenarnya ada dua baju adat yang akan kami gunakan saat ijab kabul dan duduk bersanding, Bugis dan Gorontalo. Tidak masalah dan tetap bersyukur kami masih diberi kesempatan bisa melaksanakan akad nikah meski dalam pengungsian," kata Rizal. Sebagai wujud syukur, setelah ijab kabul, pengantin baru tersebut berswafoto di beberapa ikon Palu yang turut terkena dampak gempa dan tsunami. Misalnya, masjid terapung, patung kuda, dan puing-puing Jembatan Ponulele. "Kami ingin memotivasi warga Palu khususnya dan masyarakat Sulteng umumnya agar bangkit dari kesedihan," kata Rizal. Ya, yang hancur lebur, kembali mengutip Banda Neira, akan terobati. "Yang pernah jatuh 'kan berdiri lagi//Yang patah tumbuh, yang hilang berganti."&nbsp;

Sulawesi Tengah Bangkit, Patah Tumbuh Hilang Berganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gara-gara-rp-17-juta-direktur-rsud-terpaksa-minta-maaf-ke-pengungsi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pengungsi gempa dan tsunami Palu, Sulteng." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pengungsi gempa dan tsunami Palu, Sulteng.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam kondisi darurat sejatinya semua kebijakan harus diberitahukan kepada seluruh stakeholder. Terutama untuk di rumah sakit. Setiap pasien yang merupakan korban bencana mendapat perlakuan khsusus. Namun di RSUD Lasinrang, Pinrang, Sulawesi Selatan, perawatnya meminta tagihan kepada pasien korban gempa Sulteng sebesar Rp 1,7 juta. Alhasil pasien itu terpaksa pulang dan tidak melanjutkan perawatan di RSUD tersebut. Direksi RSUD Lasinrang pun bergegas menyelesaikan polemik tersebut. Mereka menegaskan mengembalikan uang pengungsi korban gempa Sulteng itu. Direktur RSUD Lasinrang dr Makbul Tapa membantah bila pihaknya mempersulit perawatan korban gempa dan tsunami Sulteng. Sejak awal kedatangan, semua pengungsi yang meminta perawatan medis dilayani secara maksimal. "Sudah ada 35 pasien korban bencana asal Palu, Donggala, dan sekitarnya yang kami rawat secara intensif," ungkapnya. Makbul melanjutkan, polemik muncul karena adanya kesalahpahaman. Petugas yang menangani salah seorang korban bencana belum memahami aturan terkait kondisi tanggap darurat. Petugas itu meminta BPJS pasien. "Padahal, ini kondisi darurat. Jadi, ini miskomunikasi," tegasnya. Karena itu, pihak rumah sakit meminta maaf kepada Hadayang yang kini menjalani rawat jalan di rumah kerabatnya di Pinrang. RSUD Lasinrang juga menegaskan akan tetap menerima korban gempa dan tsunami Sulteng yang berniat menjalani perawatan. Kabid Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Parepare Hamsir menambahkan, pada kondisi bencana, biaya perawatan tidak masuk tanggungan BPJS. Biaya sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah.&nbsp;

Gara-gara Rp 1,7 Juta, Direktur RSUD Terpaksa Minta Maaf ke Pengungsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sanitasi-kurang-memadai-pengungsi-terserang-flu-ispa-dan-diare_m_.jpg" alt="Korban gempa dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) di pengungsian mulai terserang flu, diare, dan ISPA" width="100%">
<figcaption>Korban gempa dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) di pengungsian mulai terserang flu, diare, dan ISPA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain masalah penyaluran bantuan yang kurang optimal untuk korban gempa dan tsunami Sulteng, kini para pengungsi mulai terserang penyakit. Kondisi itu dipicu santitasi yang kurang memadai di pengungsian. Kepala Pusat Krisis Center Kemenkes Achmad Yurianto mengatakan, beberapa penyakit mulai menjangkiti para pengungsi. "Yang pasti, influenza, ISPA (infeksi saluran pernapasan atas, Red), dan diare mulai meningkat," katanya kemarin (4/10). Hal itu terkait dengan sanitasi, turunnya kekebalan tubuh, dan lingkungan pengungsian. Untuk menangani hal tersebut, Kemenkes melakukan strategi dengan memperkuat layanan kesehatan sebelum korban dibawa ke rumah sakit. Strategi itu diperuntukkan bagi korban bencana yang mengalami masalah kesehatan karena kondisi lingkungan seperti demam dan diare ringan. Selain itu, bagi mereka yang tidak luka parah. "Memperkuat layanan kesehatan sebelum rumah sakit. Artinya, puskesmas kita fungsikan. Memang betul puskesmas belum bisa berfungsi maksimal. Bukan hanya karena bangunan rusak, tetapi juga karena SDM kesehatan lokal juga bagian dari korban bencana," kata Yurianto. Selain itu, tambah Yurianto, tim kesehatan bekerja sama dengan tim relawan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para pengungsi secara rutin setiap hari. "Kita datangi, kita lakukan pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya. Dari sini tentunya banyak sekali penyakit yang bisa kita selesaikan. Tetapi, kalau ada indikasi harus dirujuk ke RS, kita bawa ke RS," katanya. Saat ini di Kota Palu misalnya, ada sembilan rumah sakit yang aktif. Di antaranya, RS Undata, RS Sis Aljufri, RS Anantapura, RS Alkhairat, RS Wirabuana, dan RS Bhayangkara. Selain itu, ada RS Bala Keselamatan, RS Pasang Kayu, dan RS Madani. Upaya preventif lainnya adalah dengan disinfeksi. Tenaga kesehatan yang terdiri atas tim kesehatan lingkungan, kantor kesehatan pelabuhan (KKP), dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) Makassar melakukan disinfeksi di Rumah Sakit Undata, Palu. Kegiatan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya persebaran penyakit ke manusia. Bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah memicu persebaran kuman atau mikroorganisme patogen. Mikroorganisme tersebut mengakibatkan seseorang mudah terkena penyakit. Tim kesehatan juga membantu penanganan operasi seperti untuk patah tulang. Sekitar 80 persen korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah membutuhkan penanganan ortopedi. Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Adib Khumaidi SpOT beserta sejumlah tim medis IDI berangkat ke Palu. "Kami sudah menerima laporan Tim Aju sehingga setiba di sini (Palu, Red), tim IDI dapat segera melakukan tindakan untuk meminimalkan risiko bagi para korban gempa dan tsunami," kata dokter yang juga menjabat ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia itu. Selain itu, PB IDI beserta Baznas akan membuat pos medis di bandara yang berfungsi untuk skrining kondisi pasien yang meninggalkan atau kembali ke Palu. Sementara itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada Rabu malam (3/6) memberangkatkan kapal Baruna Jaya I menuju Palu. Kapal itu menjalankan misi survei bakti teknologi dan bakti sosial.&nbsp;

Sanitasi Kurang Memadai, Pengungsi Terserang Flu, ISPA, dan Diare

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/25-titik-pengungsian-di-sulteng-segera-dilengkapi-air-bersih_m_.jpg" alt="Korban gempa bumi di Sulteng, sebelum dievakuasi oleh petugas" width="100%">
<figcaption>Korban gempa bumi di Sulteng, sebelum dievakuasi oleh petugas</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan penyediaan air bersih di 25 titik pengungsian sekitar Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Untuk pemetaannya, akan menyesuaikan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). &ldquo;Direncana tahap awal kita 25 titik. Semuanya di daerah terdampak, ada kabupaten Sigi, Donggala. Kita bekerja sama dengan BNPB, kalau enggak, susah milihnya atau nanti rebutan,&rdquo; ujar Kepala Badan Geologi KemenESDM Rudy Suhendar saat ditemui di kantornya, Rabu (3/10). Dia memastikan, proses itu sudah dilakukan sejak Sabtu (29/8) atau sehari pascagempa dan tsunami yang membuat wilayah tersebut porak poranda. Air bersih akan dialirkan di setiap pengungsian dan rumah sakit. Sayangnya, mereka terkendala tenaga pekerja dan material. &ldquo;Mencari pekerjaannya di sana sulit, kemarin sudah bergerak dari Mamuju diharapkan tanggal 3 ini sudah mulai melakukan pengeboran di tempat-tempat pengungsian. Kemudian juga sekarang juga ada dua tim, membawa alat langsung dari Bandung hari ini berangkat ke Palu,&rdquo; terangnya. Rudy mengaku tidak menargetkan kapan pekerjaan itu harus rampung. Tetapi, dia berharap warga sudah bisa menikmati air bersih sebelum akhir bulan. &ldquo;Ya saya minta ke teman-teman jangan sampai satu bulan. Paling enggak, di awal ini 25 (titik), enggak sampai sebulan. Lebih cepat lagi lah,&rdquo; kata dia. Sebagai solusi sementara, sumur-sumur eksisting yang dibangun pada tahun ini masih bisa digunakan para pengungsi. Meskipun jumlahnya terbatas. &ldquo;Kita punya sumur di sana ada empat, lagi dicek yang bisa. Sumur-sumur yang dibangun 2018. Seperti di Lombok kemarin, hari kedua itu sudah pakai sumur-sumur kita yang dibangun 2018 sebelum kejadian, kebetulan kita membangun di sana itu bisa dipakai,&rdquo; tutur Rudy. &nbsp;

25 Titik Pengungsian di Sulteng Segera Dilengkapi Air Bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bandara-mutiara-palu-kembali-beroperasi-komersial-tapi-dibatasi_m_.jpg" alt="Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu" width="100%">
<figcaption>Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - AirNav Indonesia menerbitkan NOTAM no H0913/18 mengenai jam operasional Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu. Jam operasional untuk penerbangan komersial adalah dari pukul 06.00 WITA - pukul 22.00 WITA. Sedangkan untuk penerbangan emergency, SAR dan kemanusiaan Bandara dibuka 24 jam. Tim teknik AirNav Indonesia yang diturunkan ke Palu dalam dua hari telah berhasil memulihkan fasilitas navigasi (DVOR/DME). Selanjutnya akan dilakukan ground test dengan mendatangkan alat uji PIR(portable ILS/DVOR receiver) dari Balikpapan dengan hasil akurat sesuai standard. Selain itu, tim teknik Airnav juga menaikkan jangkauan (coverage) alat komunikasi ground to air (VHF) sampai diatas 40 NM dan memulihkan jaringan komunikasi untuk koordinasi antara Palu dan MATSC (AirNav Cabang Makassar). Dengan hasil kerja tersebut, peralatan navigasi kembali beroperasi normal. Selain itu, lampu di rumway juga telah menyala, sehingga layanan navigasi penerbangan di Palu&nbsp; kembali menjadi IFR (Instrumen Flight Rules) dan bandara dapat dioperasikan hingga malam hari. Seluruh peralatan itu, kelistrikannya didukung oleh genset. Karenanya AirNav sangat membutuhkan kepastian pasokan bahan bakar agar dapat terus melayani bandara Mutiara Palu 24 jam. "Kami juga menerima kabar kondisi aktual di bandara Palu langsung dari GM Airnav Makassar, Novy Pantaryanto yang langsung memimpin posko tanggap darurat AirNav Indonesia Palu," kata Manager Humas Airnav Yohanes Sirait di Jakarta, Rabu (3/10). GM Airnav Makassar melaporkan secara umum pelayanan navigasi berjalan dengan baik dimana kapasitas bandara Palu ditetapkan sebanyak 9 slot penerbangan/jam dan dikelola langsung oleh unit ATFM (Air Traffic Flow Management) dan crisis center AirNav Makassar yang bekerja 24 jam.&nbsp; Pada kondisi tanggap darurat ini ada kesepakatan 4 slot di peruntukan untuk penerbangan militer, 4 untuk penerbangan sipil dan 1 safety margin. Selain slot tersebut, AirNav juga mengelola slot untuk penerbangan helicopter yang di parkir di areal rumput depan tower sebanyak 8 pesawat. Adapun pengaturan parkir pesawat sangat lancar dikarenakan Koordinasi sangat baik terutama didukung tim AMC UPBU Bandara dan perbantuan dari AP1 Bandara Hasanuddin. Yohanes mengatakan terdapat pembatasan akses untuk mengamankan wilayah airside dari pengungsi dan orang-orang yang tidak berkepentingan.

Bandara Mutiara Palu Kembali Beroperasi Komersial, Tapi Dibatasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gunakan-hercules-tni-au-evakuasi-1000-pengungsi-dari-sulteng_m_.jpg" alt="Ratusan pengungsi yang berhasil keluar dari Palu." width="100%">
<figcaption>Ratusan pengungsi yang berhasil keluar dari Palu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pesawat Hercules dari TNI Angkatan Udara (AU) terus melakukan evakuasi para pengungsi dari Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) ke Malang. Pada Selasa (2/10) petang, pesawat Hercules dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta kembali membawa pengungsi. Pesawat dengan nomor lambung A1318 itu, tiba di Lanud Abdulrachman Saleh dengan membawa sekitar 197 pengungsi. Mereka kebanyakan dari Malang, Jakarta dan Lamongan. Copilot Hercules dari Skadron 31 Lanud Halim Perdanakusuma, Lettu (Pnb) Frederickson Ika Pradana menjelaskan, awalnya mereka membawa 270 pengungsi dari Palu. Dua diantaranya dalam kondisi sakit. Kemudian, 73 diantaranya diturunkan ke Makassar. Sisanya melanjutkan perjalanan ke Malang. Usai tiba di Malang, pengungsi asal Malang dan Lamongan diantarkan menggunakan bus. Sementara yang dari Jakarta kembali diboyong ke Jakarta, setelah transit beberapa saat di Malang. "Hari ini, TNI AU ada lima penerbangan dari Makassar. Kemudian di Halim ada dua pesawat tambahan," kata Lettu (Pnb) Frederickson, Selasa (2/10) sebelum kembali ke Jakarta. Sekali terbang, lanjutnya, Hercules mampu mengangkut sekitar 150 pengungsi. Sejak awal bencana hingga sekarang, lanjut Rickson, si burung besi itu sudah membantu 1.000 pengungsi keluar dari Palu. "Selain ke Makassar, mereka juga banyak yang turun di Manado, Medan dan Jawa," imbuh dia. Soal jumlah pengungsi yang bisa diangkut oleh Hercules lanjut Rickson, tidak ada ketentuan baku dari TNI AU. Hanya saja disesuaikan dengan beban maksimal yang bisa diangkut pesawat. Intinya, memastikan pesawat dapat terbang dengan aman tanpa mengangkut beban melebihi ketentuan. "Ketentuan baku tidak ada, ditentukan dengan kondisi pesawat. Tentunya berbeda antara pengungsi yang ditandu, dengan kursi roda dan dibawa menggunakan ambulans," imbuhnya. Rata-rata pengungsi dalam kondisi lelah, kecapaian, menderita penyakit diare serta luka terkena benda tumpul akibat gempa. "Paling kasihan itu ibu hamil yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan layak karena fasilitas di sana sudah rusak. Akhirnya terpaksa dievakuasi ke Makassar atau kota terdekat untuk mendapatkan bantuan," tegasnya.

Gunakan Hercules, TNI AU Evakuasi 1.000 Pengungsi dari Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/61687-orang-mengungsi-akibat-gempa-palu-ini-yang-diperlukan-warga_m_.jpg" alt="Anggota TNI memapah salah satu korban gempa, saat dievakuasi ke Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Palu" width="100%">
<figcaption>Anggota TNI memapah salah satu korban gempa, saat dievakuasi ke Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Palu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga hari ini terdapat 61.867 orang yang mengungsi akibat gempa 7,4 skala richter (SR) yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9) lalu. Para pengungsi itu tersebar di 109 titik yang ada di wilayah Palu dan Donggala. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pengungsi kebanyakan adalah mereka yang rumahnya hancur karena guncangan gempa atau rata dengan tanah akibat tsunami. Bahkan ada pula pengungsi yang masih trauma dengan gempa susulan, sehingga memilih untuk tinggal di luar rumah. "Setiap titik (jumlah pengungsi) bervariasi, ada yang 13 orang ada yang sampai 10.086 orang," kata Sutopo di Graha BNPB, Jalan Raya Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (2/10). Sutopo menjelaskan, tempat pengungsian banyak yang didirikan di lapangan terbuka, sebagian di halaman kantor dan sebagian lagi di masjid. Menurutnya, belum semua pengungsi mendapatkan kebutuhan dasar yang diperlukan. "Seperti tenda itu butuh banyak, selimut, matras, makanan, minuman, pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, MCK, trauma healing, dan lainnya masih diperlukan," ujar Sutopo. Hal ini karena keterbatasan logistik serta kendala dalam menyalurkannya. "Perlu waktu untuk penanganan karena suplai demand logistik daerah bencana mengalami gangguan," tandasnya.

61.687 Orang Mengungsi Akibat Gempa Palu, Ini yang Diperlukan Warga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengungsi gempa sulteng

Berita Terkini