<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/Screenshot_2025-08-30-20-21-31-693_comandroidchrome-edit-1514331027.jpg" alt="Ahmad Sahroni flexing menunggangi motor sport Aston Martin AMB 001, yang hanya diproduksi 100 unit di seluruh dunia, yang harganya dibanderol Rp 3 M. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Sahroni flexing menunggangi motor sport Aston Martin AMB 001, yang hanya diproduksi 100 unit di seluruh dunia, yang harganya dibanderol Rp 3 M. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan hingga saat ini Ahmad Sahroni belum mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR. Saan mengatakan Sahroni sejauh ini hanya berstatus sebagai kader Nasdem yang telah dinonaktifkan sebagai anggota DPR oleh partai. "Itu belum (Ahmad Sahroni mundur, Red.) nanti kita cek ya," kata Saan saat ditemui di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu. Tidak hanya Sahroni, kader Nasdem lain yakni Nafa Urbach juga telah dinonaktifkan sebagai anggota DPR. Saan yang juga bertindak sebagai Wakil Ketua Umum Nasdem menjelaskan, sejauh ini pihak DPP partai telah bersurat ke fraksi yang telah diteruskan ke Sekretariat Jenderal DPR untuk menghentikan seluruh hak Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota legislatif, salah satunya gaji. Kini pihaknya tinggal menunggu proses penghentian gaji Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR yang sedang berlangsung di Sekjen DPR dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan anggotanya dari Senayan imbas adanya sorotan dan tuntutan dari publik. Wakil rakyat yang dinonaktifkan itu mulai dari anggota biasa, pimpinan komisi, hingga pimpinan DPR RI. Anggota DPR yang dinonaktifkan itu yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar. Kediaman sejumlah wakil rakyat itu pun dijarah dan dirusak oleh kelompok masyarakat, di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya. Selain rumah para legislator, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut dijarah. (*) &nbsp;

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan hingga saat ini Ahmad Sahroni belum mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa Sebut Ahmad Sahroni Belum Ajukan Penghunduran Diri sebagai Anggota Legislatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/25/Screenshot-2025-05-25-234621-1760544451.png" alt="Ilustrasi seorang karyawan yang hendak mengundurkan diri dari pekerjaannya (Dok. Adobe Stock)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang karyawan yang hendak mengundurkan diri dari pekerjaannya (Dok. Adobe Stock)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena&nbsp;Great Resignation&nbsp;atau gelombang pengunduran diri besar-besaran menjadi sorotan global dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pekerja memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, entah karena merasa terjebak dalam lingkungan kerja yang tidak sehat, ingin mengejar impian pribadi, atau sekadar ingin istirahat sejenak dari rutinitas yang melelahkan. Namun, sebelum kamu mengambil langkah serupa, ada baiknya untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkannya secara matang. Menurut laporan dari podcast&nbsp;WorkLife&nbsp;yang dipandu oleh psikolog organisasi Adam Grant, banyak orang yang justru mengalami penyesalan setelah mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. "The Great Resignation&nbsp;telah membebaskan banyak orang dari pekerjaan yang menyiksa dan atasan yang tidak suportif. Namun, bagi sebagian lainnya, fenomena ini justru berubah menjadi&nbsp;The Great Regret," ujar Adam Grant. Adam Grant mewawancarai Anthony C. Klotz, profesor manajemen dari Texas A&amp;M University sekaligus pencetus istilah "The Great Resignation." Klotz menyatakan bahwa cukup banyak individu yang belakangan menyesal karena keputusan mereka tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan. Lebih lanjut, Grant mengutip sebuah penelitian psikologis berskala besar yang mengikuti ribuan orang yang mengundurkan diri secara sukarela. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka justru merasa lebih tidak puas dalam pekerjaan baru mereka hingga lebih dari satu tahun setelahnya. Untuk menghindari penyesalan serupa, ada tiga hal penting yang sebaiknya kamu pertimbangkan sebelum benar-benar mengundurkan diri, yaitu:&nbsp;Suara (Voice), Loyalitas (Loyalty), dan Alternatif (Alternatives). 1. Suara: Apakah Kamu Pernah Menyampaikan Keluhan atau Masukan? Jika ketidaknyamanan kamu hanya mencakup sebagian kecil dari pekerjaan (misalnya 20 persen), cobalah untuk mendiskusikannya terlebih dahulu dengan atasan atau bagian SDM. Menurut Klotz, saat ini banyak perusahaan bersedia memfasilitasi&nbsp;job crafting, yaitu proses menyesuaikan pekerjaan agar lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan karyawan. Alih-alih terburu-buru pindah kerja dan menemukan masalah lain yang tak terduga, sebaiknya upayakan terlebih dahulu perbaikan di tempat kerja saat ini. 2. Loyalitas: Apakah Kamu Masih Peduli terhadap Misi atau Rekan Kerja? Jika setelah menyuarakan pendapat tidak ada perubahan yang berarti, pertimbangkan sejauh mana kamu memiliki keterikatan emosional terhadap perusahaan. Apakah kamu masih merasa bangga menjadi bagian dari organisasi? Apakah kamu masih peduli terhadap rekan kerja dan tujuan yang sedang diperjuangkan? Jika jawabannya adalah tidak, maka mungkin saatnya mempertimbangkan langkah selanjutnya secara lebih serius. 3. Alternatif: Sudahkah Kamu Memiliki Pilihan yang Lebih Baik? Banyak orang yang memutuskan untuk berhenti bekerja tanpa terlebih dahulu merancang rencana yang matang. Padahal, menurut Grant, keputusan yang baik tidak hanya didorong oleh keinginan untuk 'kabur' dari pekerjaan lama, tetapi juga oleh ketertarikan yang kuat terhadap peluang baru yang lebih menjanjikan. Pertimbangkan apakah kamu sudah memiliki opsi pekerjaan yang lebih menarik, budaya kerja yang lebih mendukung, atau peluang belajar yang lebih luas. Jika belum, mungkin sebaiknya kamu menunda pengunduran diri hingga ada arah yang lebih jelas. Menurut Klotz, saat ini peluang kerja alternatif semakin terbuka. Mulai dari pekerjaan lepas (freelance), wirausaha kecil, hingga kerja daring yang fleksibel. Ditambah lagi, selama pandemi, banyak orang mulai hidup lebih hemat dan memiliki tabungan yang cukup untuk mengambil jeda sejenak. "Banyak individu memutuskan untuk tidak kembali pada gaya hidup yang boros seperti sebelum pandemi. Mereka memilih untuk mengambil jeda karena merasa kelelahan atau ingin mencoba hal baru," ungkap Klotz. Kesimpulan: Bijak Sebelum Mengundurkan Diri Mengundurkan diri dari pekerjaan adalah keputusan besar yang sebaiknya tidak diambil secara tergesa-gesa. Tiga hal (suara, loyalitas, dan alternatif) dapat menjadi pertimbangan penting sebelum kamu benar-benar mengambil langkah tersebut. Jangan sampai keputusan yang tampak membebaskan justru berubah menjadi beban baru di masa depan. Luangkan waktu untuk berpikir secara jernih, dan pastikan bahwa kamu melangkah dengan penuh kesadaran, bukan sekadar dorongan emosi sesaat.

Tiga pertimbangan penting sebelum kamu benar-benar mengundurkan diri dari pekerjaan. Yuk, simak penjelasannya agar tidak salah langkah!

Ingin Resign dari Pekerjaan? Pertimbangkan 3 Hal Ini agar Tidak Menyesal

<div id="m#msg-f:1827195287790836493" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/MK-Putasan-Sengketa-Pilkada-Dery-Ridwansah-2JPG-1591092073.jpg" alt="Ketua Hakim MK Suhartoyo memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Hakim MK Suhartoyo memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1827195287790836493-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait larangan pengunduran diri calon legislatif (caleg) terpilih untuk maju kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). MK menilai, caleg terpilih boleh mundur jika memiliki alasan yang jelas dan tidak maju dalam pemilihan lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gugatan itu teregistrasi dengan nomor perkara 176/PUU-XXII/2024. Gugatan itu diajukan oleh tiga mahasiswa, yakni Adam Imam Hamdana, Wianda Julita Maharani, dan Wianda Julita Maharani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum&nbsp; bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai &lsquo;mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum&rsquo;,&rdquo; kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jumat (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menyebut, pengunduran diri caleg terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri itu dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015791664/baru-disahkan-kelompok-mahasiswa-besok-gugat-uu-tni-ke-mk">Baru disahkan, Kelompok Mahasiswa Besok Gugat UU TNI ke MK </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya, jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (appointed officials).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangan hukumnya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan bahwa meskipun pengunduran diri merupakan hak calon terpilih, mandat rakyat yang diberikan melalui pemilu harus menjadi pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ketika seorang calon terpilih berhasil meraih suara terbanyak, maka keterpilihannya merupakan mandat rakyat yang harus dihormati. Suara rakyat yang diberikan dalam pemilu merupakan perwujudan demokrasi dan tidak boleh diabaikan,&rdquo; ujar Saldi Isra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pengunduran diri seorang calon legislatif terpilih dapat meniadakan suara pemilih yang telah memilihnya. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih dapat memilih berdasarkan figur calon yang diusung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika calon yang terpilih mengundurkan diri, suara rakyat menjadi tidak bermakna dan menimbulkan ketidakpastian hukum," urai Saldi Isra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Hakim konsitusi Arsul Sani mengatakan bahwa batasan dalam pengunduran diri calon terpilih diperlukan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilu. Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa pengunduran diri calon terpilih harus memiliki alasan yang jelas dan konstitusional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua isu utama yang menjadi pertimbangan MK dalam putusan ini adalah pengunduran diri karena pencalonan sebagai kepala daerah dan pengunduran diri terkait kepentingan tugas negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga menyatakan bahwa pengunduran diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebab, calon tersebut telah mendapatkan mandat dari rakyat melalui pemilu legislatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, pengunduran diri dapat dibenarkan jika dilakukan untuk menjalankan tugas negara, seperti diangkat menjadi menteri, duta besar, atau pejabat negara lainnya yang bukan merupakan jabatan hasil pemilihan umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan putusan ini, MK menyatakan bahwa Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa pengunduran diri hanya dapat dilakukan jika calon terpilih mendapat penugasan untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap I Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai &lsquo;mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum&rsquo;, sebagaimana termuat dalam amar Putusan a quo,&rdquo; pungkasnya.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

MK mengabulkan sebagian gugatan terkait larangan pengunduran diri calon legislatif (caleg) terpilih untuk maju kontestasi Pilkada.

MK Larang Caleg DPR dan DPRD Terpilih Mundur untuk Ikut Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/images-6-2499694774.jpeg" alt="Ilustrasi: Google Headquarters. (Inc Magazine)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Google Headquarters. (Inc Magazine).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Google pada tahun lalu telah menawarkan program pengunduran diri sukarela bagi karyawan di divisi Platforms and Devices. Mencakup tim Android, Pixel, Chrome, dan perangkat wearable.&nbsp; Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan mengalokasikan sumber daya ke bidang yang lebih prioritas, terutama kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).&nbsp;&nbsp; Keputusan Google untuk menawarkan program ini muncul setelah adanya restrukturisasi besar di dalam perusahaan. Pada awal 2024, Google menggabungkan tim perangkat keras dan Android untuk mempercepat integrasi AI ke dalam produk mereka.&nbsp; Sebagai bagian dari restrukturisasi ini, perusahaan juga mulai meninjau kembali alokasi tenaga kerja dan biaya operasional. Mengutip Business Insider, Senior Vice President (SVP) Platforms and Devices Google, Rick Osterloh, menjelaskan bahwa program pengunduran diri sukarela ini bertujuan untuk memastikan bahwa tim yang tersisa benar-benar berkomitmen terhadap misi perusahaan.&nbsp; Ia menekankan pentingnya membangun produk dengan kecepatan dan efisiensi, mengindikasikan bahwa perusahaan ingin memangkas tenaga kerja di sektor-sektor yang dianggap kurang strategis.&nbsp;&nbsp; Hingga saat ini, Google belum mengungkapkan detail spesifik mengenai kompensasi yang akan diterima karyawan yang mengajukan pengunduran diri. Laporan dari The Verge menyebutkan bahwa paket pesangon akan disesuaikan dengan masa kerja karyawan.&nbsp; Program ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi pemutusan hubungan kerja (layoff) di masa mendatang dengan memberikan pilihan bagi karyawan yang ingin keluar secara sukarela.&nbsp;&nbsp; Sejumlah karyawan menyambut baik adanya opsi ini karena memberikan mereka kesempatan untuk keluar dengan pesangon yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kemungkinan pemutusan hubungan kerja secara mendadak.&nbsp; Namun, ada juga kekhawatiran mengenai masa depan divisi Platforms and Devices di Google, terutama mengingat tekanan dari pemegang saham untuk meningkatkan profitabilitas.&nbsp;&nbsp; Langkah Google ini sejalan dengan pernyataan CFO Alphabet, Anat Ashkenazi, yang menegaskan bahwa efisiensi biaya merupakan prioritas utama perusahaan di tengah investasi besar-besaran dalam AI.&nbsp; Pengumuman ini juga terjadi di tengah tren pemutusan hubungan kerja massal di berbagai perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Microsoft, dan Meta, yang semuanya melakukan penyesuaian tenaga kerja akibat pergeseran strategi bisnis pasca-pandemi.&nbsp;&nbsp; Saat ini, program pengunduran diri sukarela ini hanya berlaku untuk tim di bawah Platforms and Devices dan belum diperluas ke divisi lain seperti Search, YouTube, atau Google DeepMind. Langkah Google ini mencerminkan tren perusahaan semakin selektif dalam mempertahankan tenaga kerja dan mengalokasikan sumber daya ke bidang AI dan komputasi awan (cloud computing).

Google menawarkan program pengunduran diri sukarela bagi karyawan. Program ini diharapkan dapat mengurangi potensi PHK di masa mendatang.

Google Tawarkan Program Pengunduran Diri Sukarela untuk Karyawan, Belum Umumkan Pesangon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/Chung-Jin-Suk-by-Yonhap-1-2418058474.jpg" alt="Kepala staf kepresidenan Korea Selatan, Chung Jin Suk. (Yonhap)" width="100%">
<figcaption>Kepala staf kepresidenan Korea Selatan, Chung Jin Suk. (Yonhap)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Para staf senior Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, termasuk kepala staf, menawarkan untuk mengundurkan diri pada hari Rabu (4/12). Pengajuan pengunduran diri secara kolektif tersebut, diajukan setelah deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol, yang belakangan dicabut usai muncul tuntutan parlemen. Disampaikan oleh kantor kepresidenan Korea Selatan, para staf kepresidenan merasa terkejut dengan tindakan yang diambil Yoon Suk Yeol. &ldquo;Kepala staf dan sekretaris senior secara kolektif telah menawarkan pengunduran diri mereka,&rdquo; ungkap kantor kepresidenan kepada para wartawan, seperti yang diberitakan The Korea Herald. Mereka termasuk Chung Jin Suk, kepala staf kepresidenan, penasihat keamanan nasional Shin Won Sik, dan Sung Tae Yoon sebagai kepala staf kebijakan, serta tujuh staf senior lainnya. Tawaran pengunduran diri tersebut muncul setelah Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa malam. Pergerakan yang dilakukan presiden ke-20 ini dipicu dengan adanya 22 upaya pemakzulan, yang telah diajukan terhadap pejabat pemerintah sejak pelantikannya pada bulan Mei 2022. Sang presiden menuduh oposisi sebagai 'kekuatan anti-negara,' yang melumpuhkan operasi negara dengan mosi (hasil rapat) pemakzulan dan RUU anggaran yang dirampingkan. Yoon mencabut darurat militer setelah Majelis Nasional melakukan pemungutan suara dengan suara bulat pada hari Rabu dini hari, untuk meminta presiden mencabutnya, dilansir dari The Korea Times. Para staf senior dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mengundurkan diri, dalam sebuah pertemuan para sekretaris senior yang dipimpin oleh kepala staf Chung Jin Suk pagi ini.

Imbas deklarasi darurat militer di Korea Selatan oleh Presiden Yoon Suk Yeol, staf senior presiden mengajukan pengunduran diri massal.

Staf Senior Kepresidenan Korea Selatan Ajukan Pengunduran Diri Massal, Imbas Deklarasi Darurat Militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/JKT-1-MAHFUD-MD-PAMIT-DI-KEMENKOPOLHUKAM-FED-5JPG-2650636104.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KemenkoPolhukam di Jakarta, Kamis (1/2/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KemenkoPolhukam di Jakarta, Kamis (1/2/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &nbsp;- Kabar pengunduran diri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md bukan isapan jempol belaka. Seperti yang diketahui,&nbsp;pengunduran diri Mahfud Md dari Kabinet Jokowi telah disetujui oleh, Presiden Joko Widodo. Dilansir dari Antara, Jumat (2/2), Presiden Joko Widodo pun telah menyebut pengunduran diri Mahfud Md, di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (1/2). Ia juga mengakui bahwa Mahfud Md merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang menjabat paling lama di kabinetnya selama dua periode ini. Disebut tak ada kecanggungan, calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengakui pengunduran dirinya disambut dengan baik oleh presiden. "Dalam pertemuan dengan bapak presiden, saya (kami) saling bergembira bersama, tersenyum sekaligus bernostalgia masa lalu ketika kami memulai bekerja sama," ujar Mahfud. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014079281/breaking-news-dukung-ganjar-mahfud-ahok-mundur-sebagai-komisaris-utama-pertamina">Breaking News: Dukung Ganjar-Mahfud, Ahok Mundur sebagai Komisaris Utama Pertamina</a> "Bahkan Presiden Jokowi mengatakan kepada saya bahwa saya adalah Menko Polhukam terlama dalam pemerintahan Pak Jokowi," lanjutnya. Pertemuan Mahfud MD bersama Presiden Jokowi berlangsung tertutup. Mahfud MD menyampaikan keterangan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menurut Presiden kata Mahfud MD, Menko Polhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun. Menko Polhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu ada pak Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan. Mahfud MD menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan menteri karena perkembangan politik yang mengharuskannya fokus kepada tugas lain. "Karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain, sehingga saya mohon berhenti," ujar Mahfud MD. Mahfud MD menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi secara langsung pada Kamis (2/2). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014077536/mahfud-md-diakui-jadi-menko-polhukam-terlama-di-era-kepemimpinan-jokowi-berikut-pernyataan-lengkap-presiden">Mahfud MD Diakui Jadi Menko Polhukam Terlama di Era Kepemimpinan Jokowi, Berikut Pernyataan Lengkap Presiden</a> Dalam pernyataannya, dia mengungkapkan tiga hal dalam pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Pertama, Mahfud MD mengatakan terima kasih karena telah dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam tercatat pada 23 Oktober 2019 dengan penuh hormat.&nbsp; Kedua, mengenai substansi isi surat permohonan berhenti dan yang ketiga Mahfud MD memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik selama menjadi menteri. *** &nbsp;

Presiden Joko Widodo pun telah menyebut pengunduran diri Mahfud Md, di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (1/2).

Jokowi Terima Surat Pengunduran Diri Mahfud MD, Cawapres Nomor Urut 3: Kami Saling Bergembira Bersama

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/JKT-1-MAHFUD-MD-PAMIT-DI-KEMENKOPOLHUKAM-FED-3JPG-3615611295.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KemenkoPolhukam di Jakarta, Kamis (1/2/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KemenkoPolhukam di Jakarta, Kamis (1/2/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Presiden Joko Widodo menyebut Mahfud MD merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang menjabat paling lama di kabinetnya selama dua periode ini. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima yang surat pengunduran diri Mahfud MD, sebagai menteri di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (1/2). "Dalam pertemuan dengan bapak presiden, saya saling bergembira bersama, tersenyum sekaligus bernostalgia masa lalu ketika kami memulai bekerja sama." "Bahkan Presiden Jokowi mengatakan kepada saya bahwa saya adalah Menko Polhukam terlama dalam pemerintahan Pak Jokowi," ujar Mahfud MD saat usai bertemu Presiden dilansir dari ANTARA pada Jumat (2/2). Pertemuan Mahfud MD bersama Presiden Jokowi berlangsung tertutup. Mahfud MD menyampaikan keterangan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menurut Presiden kata Mahfud MD, Menko Polhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014077063/terima-surat-pengunduran-diri-mahfud-md-dari-menko-polhukam-presiden-jokowi-bakal-siapkan-keppres">Terima Surat Pengunduran Diri Mahfud MD dari Menko Polhukam, Presiden Jokowi Bakal Siapkan Keppres</a> Menko Polhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu ada pak Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan. Mahfud MD menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan menteri karena perkembangan politik yang mengharuskannya fokus kepada tugas lain. "Karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain, sehingga saya mohon berhenti," ujar Mahfud MD. Mahfud MD menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi secara langsung pada Kamis &nbsp;(2/2). Dalam pernyataannya, dia mengungkapkan tiga hal dalam pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Pertama, Mahfud MD menyatakan terima kasih karena telah dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam tercatat pada 23 Oktober 2019 dengan penuh hormat. Sehingga secara resmi ia juga menyatakan surat untuk memohon pengunduran dirinya. Kedua, mengenai substansi isi surat permohonan berhenti. dan Ketiga Mahfud MD memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik selama menjadi menteri. ***

Presiden Joko Widodo menyebut dan mengakui bahwa Mahfud MD merupakan Menko Polhukan terlama di kabinetnya.

Mahfud MD Diakui Jadi Menko Polhukam Terlama di Era Kepemimpinan Jokowi, Berikut Pernyataan Lengkap Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lucky-hakim-wahai-saudaraku-relakanlah-daku-pergi_m_229100.jpg" alt="Artis yang juga mantan politikus PAN, Lucky Hakim mengaku pindah ke Nasdem lantaran dipecat. Dia sama sekali tak berniat mundur." width="100%">
<figcaption>Artis yang juga mantan politikus PAN, Lucky Hakim mengaku pindah ke Nasdem lantaran dipecat. Dia sama sekali tak berniat mundur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Saepudin mengatakan pihaknya sudah menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim dan akan memprosesnya setelah masa reses.  "Sekarang sedang masa reses, jadi setelah ini akan kami bahas (surat pengunduran diri Wabup Lucky), kami kaji sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Saefudin saat dihubungi melalui telepon selulernya di Indramayu, Selasa.  Saefudin mengatakan surat pengunduran diri Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim diserahkan oleh yang bersangkutan pada Senin (14/2) sekitar pukul 16.00 WIB.  Menurutnya, surat tersebut diantarkan ke Sekretariat DPRD dan ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu. Namun demikian, ia mengaku belum menerima surat tersebut karena pada saat penyerahan diterima oleh Sekretariat DPRD.  "Saya dihubungi oleh pak sekwan, katanya ada Pak Lucky datang ke sekretariat menyerahkan surat pengunduran diri dan diterima sebagaimana surat resmi, tapi surat itu belum sampai ke meja saya," tuturnya.  Saefudin menambahkan DPRD Kabupaten Indramayu belum menentukan sikap terkait pengunduran diri tersebut karena hingga saat ini masih dalam masa reses.  Setelah reses berakhir, lanjut Saefudin, DPRD Kabupaten Indramayu akan membahas dan memproses surat tersebut.  Surat pengunduran diri Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim tersebar di jagat maya. Surat tertanggal 8 Februari 2023 yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu itu berisi permohonan pengunduran diri dan pernyataan berhenti sebagai Wakil Bupati Indramayu periode 2021-2026.  Dalam surat tersebut, Lucky menyatakan tidak mampu mengemban amanah sebagai Wakil Bupati Indramayu sehingga mengajukan pengunduran diri dan berharap pimpinan DPRD bisa menindaklanjutinya.  "Bersama ini, Saya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Wakil Bupati Indramayu periode 2021-2026, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat pengunduran diri ini," tulis Lucky dalam surat itu.

Lucky Hakim Ajukan Mundur Sebagai Wabup, Ini Respons DPRD Indramayu