<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/PPPK-3720866889.jpg" alt="Ada sejumlah kode dalam pengumuman kelulusan PPPK 2023. Kode-kode tersebut terletak pada bagian kolom keterangan tabel pengumuman hasil PPPK 2023." width="100%">
<figcaption>Ada sejumlah kode dalam pengumuman kelulusan PPPK 2023. Kode-kode tersebut terletak pada bagian kolom keterangan tabel pengumuman hasil PPPK 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di sejumlah daerah sudah dilakukan pengumuman kelulusan PPPK 2023. Baik itu pengumuman kelulusan PPPK guru, pengumuman kelulusan PPPK teknis, maupun pengumuman kelulusan PPPK tenaga kesehatan atau PPPK nakes. Sampai dengan Jumat 8 Desember 2023 malam, sudah ada 3 daerah yang merilis pengumuman kelulusan PPPK 2023. Di antaranya adalah BKD Jawa Timur, BKD Bungo, dan BKD Tanah Laut. Akan tetapi, belum semua yang diumumkan. Untuk BKD Jawa Timur dan BKD Bungo baru mengumumkan hasil PPPK tenaga kesehatan atau PPPK nakes 2023. Sementara BKD Tanah Laut baru mengumumkan hasil PPPK teknis. Usai 3 daerah tersebut, dipastikan pengumuman hasil PPPK 2023 dari daerah lain akan menyusul. Ketika melihat pengumuman hasil seleksi pengolahan nilai perankingan CAT BKN, terdapat kolom keterangan. Di dalam kolom keterangan tersebut terdapat kode-kode yang tentunya memiliki arti berbeda untuk setiap kode. Arti kode-kode tersebut antara daerah satu dengan lainnya dipastikan sama. Pasalnya kode-kode dalam kolom keterangan pengumuman kelulusan PPPK 2023 tersebut berlaku secara nasional. Sebelum dibahas soal arti kode di pengumuman kelulusan PPPK 2023, ada baiknya dibahas persiapan yang harus dilakukan oleh peserta yang dinyatakan lulus. Isi DRH NI PPPK Untuk diketahui, setelah pengumuman kelulusan PPPK 2023, peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan melakukan pengisian DRH NI PPPK. DRH NI PPPK merupakan singkatan dari Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk PPPK. Pengisian DRH NI PPPK hanya dilakukan secara online melalui laman SSCASN pada link https://sscasn.bkn.go.id/. Dengan demikian, yang pertama kali harus dilakukan tentu saja melakukan login ke akun SSCASN kita seperti biasanya. Tak kalah penting, mengunduh buku petunjuk pengisian DRH NI PPPK. Buku petunjuk ini penting karena akan jadi petunjuk dan bisa kita pelajari untuk proses pengisian nanti. Setelah itu, silakan klik 'Daftar Riwayat Hidup' pada kolom yang sudah tersedia. Sebagai informasi, ada 6 bagian yang harus diisi dalam DRH NI PPPK. Terdiri dari: Pengisian Data Perorangan Riwayat Pendidikan Riwayat Pekerjaan Riwayat Keluarga Riwayat Organisasi Dokumen Semua bagian ini terdapat pada tab bagian atas yang bisa di-klik satu per satu. Arti Kode dalam Hasil PPPK 2023 Seperti yang disebutkan di atas, ada sejumlah kode dalam pengumuman kelulusan PPPK 2023. Kode-kode tersebut terletak pada bagian kolom keterangan tabel pengumuman hasil PPPK 2023. Untuk setiap kode tentu saja memiliki arti yang berbeda. Hanya saja, arti kode tersebut antara daerah satu dengan lainnya adalah sama. Pasalnya, kode tersebut berlaku secara nasional. Berikut ini daftar kode lengkap dengan artinya: - P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade - PR1 adalah peserta eks THK-II pada jenis kebutuhan khusus - PR2 adalah peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus - L adalah peserta lulus seleksi - L-2 adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda - L-3 adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan berperingkat terbaik dalam jabatan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan dari khusus ke umum - TL adalah peserta tidak lulus - TL-1 adalah peserta dosen tidak lulus nilai ambang batas subtes - TMS adalah peserta PPPK teknis yang tidak memenuhi syarat atau TMS, berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun juga persyaratan instansi - TH adalah peserta yang tidak hadir - A adalah peserta PPPK teknis yang memiliki serlifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25 persen dari nilai paling tinggi kompetensi teknis

Baik itu pengumuman kelulusan PPPK guru, pengumuman kelulusan PPPK teknis, maupun pengumuman kelulusan PPPK tenaga kesehatan atau PPPK nakes

Ketahui, Ini Arti Kode di Pengumuman Kelulusan PPPK 2023: P, P/L, PR1, PR2, L2, L3, TL, dan A

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-kronologi-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS 2018 di Sijunjung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS 2018 di Sijunjung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Nina Susilawati belakangan menjadi perbincangan. Hal itu dipicu dengan adanyan pengumuman dari Bupati Sijunjung Yuswir Arifin yang membatalan kelulusan Nina sebagai salah satu peserta seleksi CPNS 2018. Padahal dia telah mengikuti tahapan CPNS hingga seleksi kemampuan bidang (SKB). Dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group), pengumuman pembatalan itu disampaikan lewat website www.sijunjung.go.id. Berikut kronologi pembatalan "kelulusan" istri dari Yulicef Anthony tersebut. Nina mengikuti <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/dpr-sebut-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung-cacat-administratif" target="_blank">seleksi CPNS 2018</a> di Pemkab Sijunjung. Pemilik nomor peserta ujian 54081230000022 itu mengisi formasi Guru Kelas Ahli Pertama dengan lokasi formasi di SDN 40 Muarotakung. Dari tahapan yang dilalui, dia berhasil melewati Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Namun pada 29 Desember 2018, muncul pengumuman <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-cpns-kemenag-surati-menteri-panrb" target="_blank">pembatalan kelulusan</a> atas nama Nina Susilawati yang tertuang dalam sebuah &rdquo;pengumuman&rdquo; Bupati Sijunjunjung Nomor: 800/373/BKPSDM-2018 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 di Lingkungan Pemkab Sijunjung. Dalam surat tertanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani langsung bupati Sijunjung tersebut, kelulusan Nina Susilawati dibatalkan dengan alasan ijazah Nina Susilawati adalah PGMI, bukan PGSD. Kualifikasi pendidikan itu dianggap tidak sesuai dengan Keputusan MenPAN-RB Nomor 217 Tahun 2018 tertanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Apratur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Sijunjung Tahun Anggaran 2018. Surat pembatalan ini juga mengacu lampiran Peraturan MenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dan Surat MenPAN-RB Nomor: B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal penyelesaian terhadap peserta <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2019/pengamat-sebut-ada-kejanggalan-pada-pembatalan-kelulusan-cpns" target="_blank">seleksi CPNS 2018</a> yang tidak memenuhi persyaratan. Keputusan bupati Sijunjung itu kemudian membuat Kemenag &rdquo;tersinggung&rdquo;. Berselang sehari dari keputusan itu, Kemenag RI mengeluarkan Surat Nomor: P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 tentang Kesetaraan Pendidikan PGSD dan PGMI. Surat ditandatangani Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan. Terpisah, Nina Susilawati menyatakan dirinya bersama keluarga menyesalkan terbitnya surat pembatalan kelulusannya oleh bupati Sijunjung. Ibu dua anak itu lulusan PGMI STAI Solok Nan Indah tahun 2014 dengan IPK 3,50. Dia sangat berharap adanya keadilan terhadap dirinya. Apalagi, dia mengaku sudah bersusah payah melewati serangkaian seleksi yang ekstra ketat dan sulit. Mulai dari administrasi, SKD hingga SKB. Bahkan demi berangkat mengikuti rangkaian ujian di Kota Solok dan Kota Bukittinggi, anak-anaknya masih kecil harus ditinggalkan dalam keadaan terlelap tengah malam. &rdquo;Kami hanya bisa berharap, bupati hingga BKDSDM Sijunjung, MenPAN-RB dan BKN memberikan kesempatan bagi saya lolos dalam seleksi CPNS di Sijunjung. Karena, saya merasa punya kemampuan untuk itu. Tidak menjadikan PGMI sebagai alasan untuk pembatalan kelulusan saya sebagai calon guru SD di tempat yang saya pilih,&rdquo; terang Nina. Sementara itu, suami Nina, Yulichef Antony mengaku baru mendapat kabar bahwa Pemkab Sijunjung telah mengumumkan hasil akhir seleksi CPNS 2018. Dari pengumuman itu tidak&nbsp; ada&nbsp; nama istrinya. "Tidak ada nama istri saya. Saya sudah berusaha&nbsp; memperjuangkan hak saya tapi hasilnya begini," ungkap pria yang biasa disapa Anton itu.&nbsp; Pada Jumat (4/1) ini Anton bersama istrinya mengaku berada&nbsp; di Jakarta dan baru saja berkonsultasi ke Kemenag soal kondisi kelulusan istrinya. Dari&nbsp;pihak Kemenag menyatakan keputusan menganulir pembatalan kelulusan Nina berada di pihak KemenPANRB dan BKN. "Kemenag hanya&nbsp; menyampaikan itu kepada saya," tandasnya&nbsp;lesu.&nbsp;

Begini Kronologi Pembatalan Kelulusan CPNS Sijunjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-sebut-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung-cacat-administratif_m_.jpg" alt="Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi." width="100%">
<figcaption>Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatalan kelulusan peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat semakin menjadi perhatian. Hal itu dinilai bentuk diskriminatif dan cacat administratif dari Panselnas CPNS 2018. Pasalnya, peserta atas nama Nina Susilawati, 32, dengan nomor 540812300422 dinyatakan tidak lulus menjadi guru sekolah dasar lantaran ijazah S1-nya berlatar Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), bukan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). "Pembatalan tersebut diskriminatif dan cacat administratif. Seharusnya kalau memang terjadi kesalahan administrasi itu sejak awal sudah dinyatakan tidak lulus administrasi. Namun ternyata yang bersangkutan sudah sampai dinyatakan lulus,&rdquo; ujar Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (4/1). Menurut dia, kelulusan yang awalnya ditetapkan menandakan bahwa administrasi peserta tersebut tidak ada masalah. Terlebih lagi, SD dan MI merupakan jenjang pendidikan yang setara. &ldquo;Lulusnya syarat administrasi tersebut menunjukkan bahwa soal administrasi tidak jadi masalah, karena SD dan MI merupakan pendidikan yang setara pada satuan jenjang pendidikan,&rdquo; kata dia. Wasekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta agar Panselnas yang meliputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menindaklanjuti kasus ini. Begitu juga dengan peraturan bisa dijalankan sebagaimana mestinya. &ldquo;Jangan ada diskriminasi dalam penerapan aturan,&rdquo; tandasnya. Sebelumnya, terkait permasalahan yang menimpa Nina, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-cpns-kemenag-surati-menteri-panrb" target="_blank">Sekjen Kemenag</a> M Nur Kholis Setiawan juga sudah mengirimkan surat kepada MenPANRB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Surat dengan nomor P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 itu, merupakan balasan&nbsp;dari surat yang sebelumnya dikeluarkan Bupati Sijunjung, nomor 800/373/BKPSDM 2018 tanggal 27 Desember 2018, tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2019/pengamat-sebut-ada-kejanggalan-pada-pembatalan-kelulusan-cpns" target="_blank">CPNS Tahun 2018</a> di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Nur Kholis menegaskan, berdasar Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa satuan pendidikan dasar, Sekolah Dasar (SD) setara dengan Madrasah ibtidaiyah (MI) dan lulusan Sarjana S1 PGSD setara dengan Sarjana S1 PGMI. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada BAB II Pasal 2 huruf j dan l, bahwa Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas nondiskriminatif dan memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan. &ldquo;Kami mohon Bapak (MenPANRB dan Kepala BKN) dapat mempertimbangkan untuk membatalkan surat Bupati Sijunjung (Yuswir Arifin) sebagaimana tersebut di atas atau surat-surat lain sejenis yang berpotensi memunculkan diskriminasi dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,&rdquo; ujar Nur Kholis dalam salinan surat yang diterima JawaPos.com, Kamis (3/1).

DPR Sebut Pembatalan Kelulusan CPNS Sijunjung Cacat Administratif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cpns-2018-selesai-pemberkasan-nip-mulai-diproses_m_.jpg" alt="Peserta seleksi CPNS saat melihat pengumuman usai mengikuti SKB." width="100%">
<figcaption>Peserta seleksi CPNS saat melihat pengumuman usai mengikuti SKB.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang tutup tahun, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai memproses usulan nomor induk pegawai (NIP). Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, belum seluruh instansi yang telah mengumumkan kelulusan tahap akhir mengajukan usulan pemberkasan NIP. Ridwan mencontohkan instansi yang sudah mengusulkan pemrosesan NIP. Yakni, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Kementerian itu telah mendapatkan kepastian penerbitan surat pertimbangan teknis (pertek) NIP <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/12/2018/terima-1054-pengaduan-ombudsman-ungkap-persoalan-terparah-di-cpns" target="_blank">CPNS</a> hasil perekrutan 2018. "Dari 2.000 formasi (CPNS di Kemenkum HAM, Red), 1.985 formasi terbit pertek-nya," katanya kemarin. Sementara itu, ada 13 formasi yang pertek-nya ditunda sementara. Formasi tersebut terdapat di Kanwil Kemenkum HAM Sulawesi Tengah (Sulteng). "Penundaan untuk kanwil Sulteng itu karena kebencanaan," jelasnya. Sebagaimana diketahui, gempa bumi dan tsunami di Palu dan sekitarnya September lalu berdampak pada penyelenggaraan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/29/12/2018/gugatan-guru-honorer-dikabulkan-ma-batas-usia-seleksi-cpns-dianulir" target="_blank">seleksi CPNS 2018</a>. Selain itu, menurut Ridwan, ada dua formasi yang pertek-nya harus melalui penggantian karena orangnya mengundurkan diri. Dia menegaskan, BKN tidak bisa menetapkan kapan PNS baru di Kemenkum HAM tersebut efektif bekerja. Ketentuan mulai bekerja adalah saat NIP diterbitkan. Penerbitan NIP ditentukan oleh instansi masing-masing. Usulan penetapan atau pemberkasan NIP maksimal disampaikan pada 28 Februari 2019. Penetapan NIP baru diproses setelah berkas usulan diterima lengkap oleh BKN. "Ketepatan waktu instansi menyampaikan usulan penetapan NIP turut menentukan waktu TMT (terhitung mulai tanggal, Red)," tuturnya. Perhitungan TMT itu juga terkait dengan dimulainya masa bekerja di lingkungan birokrasi.&nbsp;

CPNS 2018 Selesai, Pemberkasan NIP Mulai Diproses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/materi-soal-lebih-sulit-peserta-seleksi-cpns-kandas-di-ambang-batas_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Soal pada SKD CPNS 2018 dianggap terlalu sulit membuat para peserta banyak gagal di ambang batas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Soal pada SKD CPNS 2018 dianggap terlalu sulit membuat para peserta banyak gagal di ambang batas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan ambang batas (passing grade) menghantui peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Sebab, capaian passing grade 60 persen peserta yang telah mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) sangat rendah. Kondisi itu berpotensi membuat peserta yang melanjutkan perjuangan ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) hanya sedikit. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Iwan Hermanto mengakui, pada seleksi tahun ini peserta yang memenuhi passing grade rendah sekali. Dia memberikan gambaran, di zona timur, yang memenuhi passing grade hanya 10 persen. Sedangkan yang memenuhi syarat tiga kali formasi kurang dari 1 persen. Gambaran serupa terjadi di wilayah tengah. Peserta yang memenuhi tiga kali formasi hanya 1,33 persen. Kemudian, yang telah memenuhi passing grade hanya 25,98 persen. Di wilayah barat, yang memenuhi tiga kali formasi 3,8 persen. Sedangkan yang memenuhi passing grade saja 3,8 persen. "Untuk (peserta tes CPNS, Red) kementerian/lembaga lebih baik. Yang lulus tiga kali formasi kurang lebih 21 persen, sementara kurang dari tiga formasi hampir 66 persen," jelas Iwan seusai evaluasi tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Jakarta, kemarin (12/11). Iwan menegaskan, gambaran yang dipaparkan tersebut baru sementara. Berdasar data itu, BKN berkoordinasi dengan tim panselnas yang lain untuk mencari formula yang tepat guna mengatasi persoalan rendahnya angka kelulusan passing grade tersebut. "Dan jangan sampai (formula yang dipilih, Red) bisa melemahkan kualitas layanan kepada publik," tuturnya. BKN pun merespons keluhan materi soal SKD tes CPNS tahun ini yang relatif sulit dan mengakibatkan sangat banyak pelamar yang tidak mampu mengejar nilai ambang batas itu. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2018 menyebutkan nilai minimal 75 untuk tes wawasan kebangsaan (TWK), 80 untuk tes inteligensi umum (TIU), dan 143 untuk tes karakteristik pribadi (TKP). Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menegaskan, BKN hanya menjalankan teknis ujian. "(Materi) soal ujian dibuat konsorsium PTN (perguruan tinggi negeri, Red.)," katanya kemarin. Konsorsium beranggota 18 PTN. BKN sama sekali tidak mengintervensi atau bahkan melihat butir-butir soalnya. Setelah jadi, soal langsung dimasukkan ke bank data. Ridwan mengatakan, standar soal ujian CPNS tahun ini tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. "Hanya, ada soal yang jawabannya bisa mengecoh," ucapnya. Dengan demikian, jika tidak teliti dan cermat, peserta bisa keliru dalam menjawabnya. BKN, jelas Ridwan, juga tidak bisa menetapkan atau bahkan merevisi passing grade kelulusan SKD. Dia mengatakan, ketentuan passing grade kelulusan SKD ditetapkan menteri PAN-RB. Khususnya poin minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB 37/2018. Untuk poin minimal passing grade TWK dan TIU, misalnya, setiap jawaban benar memiliki skor 5 poin. Untuk TKP, semua jawaban pilihan ganda memiliki skor berbeda-beda. Jadi, bergantung pilihan peserta ujian. Ridwan menambahkan, tidak semua peserta yang lolos passing grade SKD bisa melaju ke fase SKB. Sebab, yang diambil ke fase SKB adalah tiga kali dari formasi yang tersedia. Jadi, misalnya dalam satu formasi hanya ada satu kursi lowongan, yang diambil adalah tiga peserta dengan nilai SKD tertinggi. Karena itu, meskipun yang lolos passing grade SKD misalnya 100 orang, tetap saja 97 peserta tereliminasi. Sampai saat ini, terang Ridwan, ujian SKD masih berlangsung. "Hingga 17 November (berlangsung ujian SKD, Red) masih terjadwal," katanya. Dia menambahkan, sejauh ini belum ada instansi yang mengumumkan pelamar yang lolos ke tahap SKB. Kalaupun ada instansi yang sudah mengumumkan jumlah kelulusan SKD, itu sebatas sesuai acuan passing grade SKD. Contohnya, di Bandung, dari 14.711 peserta SKD, hanya 675 atau 8,4 persen yang lolos ambang batas. Kemudian, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, di antara 4.191 peserta SKD, yang lolos passing grade hanya 187 orang. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen pan-RB Setiawan Wangsaatmaja menambahkan, pihaknya segera mengantisipasi persoalan tersebut. Kata dia, rendahnya nilai kelulusan SKD itu banyak terjadi di tingkat daerah. Mayoritas di bawah 10 persen. "Kalau bicara angka kelulusan (passing grade) hanya sekitar di bawah 10 persen, artinya tentu saja tidak akan memenuhi kalau kita bicara untuk SKD untuk tiga kali formasi," paparnya. Menurut Setiawan, sampai kemarin belum ada kebijakan yang diambil terkait persoalan tersebut. Panselnas masih menunggu semua data masuk 100 persen. Setiawan menjelaskan, rekrutmen CPNS tahun ini memang agak spesial. Sebab, soal-soal yang dibuat konsorsium PTN itu mengacu rencana strategis (renstra) pembangunan aparatur sipil negara (ASN). Renstra itu kemudian menjadi acuan pembuatan silabus hingga soal. "Kalau melihat tipe-tipe soal, terbilang sulit memang. Sebab, kami ingin mendapatkan yang terbaik."&nbsp;

Materi Soal Lebih Sulit, Peserta Seleksi CPNS Kandas di Ambang Batas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelamar-cpns-tidak-ada-pemberitahuan-file-saya-corrupt_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pengumuman seleksi administrasi CPNS menuai protes," width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pengumuman seleksi administrasi CPNS menuai protes,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengumuman kelulusan seleksi administrasi perekrutan CPNS Minggu (21/10) diwarnai komplain sejumlah peserta. Mereka merasa sudah mengirim dokumen sesuai persyaratan, tetapi tetap dinyatakan tidak lulus. Salah satu instansi yang banyak mendapat komplain adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah seorang yang protes adalah pelamar asal Sidoarjo, Jawa Timur. Dia dianggap <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/16/10/2018/bkn-klaim-sistem-cat-di-seleksi-cpns-2018-cegah-kkn-101-persen" target="_blank">tidak lolos seleksi administrasi</a> karena semua dokumen yang diunggah tidak memenuhi syarat. "Padahal, tidak ada pemberitahuan bahwa file saya corrupt dan sebagainya," tutur perempuan yang tidak mau disebutkan namanya itu. Dari seluruh dokumen yang disetorkan, ada delapan item yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Mulai KTP, transkrip nilai, IPK, pas foto, hingga ijazah. Dia merasa sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta. Mulai mengisi NIK, nama lengkap, sampai mengunggah swafoto sebelum memilih instansi. Sebelum finalisasi, dia juga telah mengecek berkali-kali. "Di situ jelas terbaca, file-nya juga tidak corrupt," katanya. Ketika pengumuman seleksi administrasi, dia baru mengetahui bahwa semua dokumen dianggap tidak memenuhi syarat. Pelamar lain dari Bekasi mengeluhkan hal serupa. Dia mengatakan, ijazahnya dianggap bermasalah. Alasannya, program studi (prodi) di ijazahnya dinyatakan tidak sesuai dengan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/22/10/2018/bkn-ungkap-pemicu-ketidaklulusan-peserta-cpns-di-seleksi-administrasi" target="_blank">formasi yang dilamar</a>. Padahal, dia sudah mengecek ke panitia dan mendapatkan jawaban bahwa prodi tidak jadi soal. "Saya tidak tahu apakah dia staf bagian verifikasi atau staf biasa, tapi sebelumnya dijawab tidak masalah. Sekarang malah dikatakan ada masalah." Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Kemenkeu Zuraida Retno mengatakan, Kemenkeu memiliki catatan tentang penyebab peserta tidak lolos seleksi administrasi. Misalnya, peserta tidak mengunggah file ijazah asli, tapi fotokopi yang dilegalisasi. Ada juga yang meng-upload ijazah kampus luar negeri yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. "Ada yang mengunggah file KTP di kolom di mana dia seharusnya mengunggah pas foto. Memang sih, di KTP ada fotonya juga, tapi kan itu tidak sesuai dengan yang diminta," terang Retno. Catatan-catatan itu juga telah di-input tim verifikasi Kemenkeu ke sistem SSCN milik BKN. Namun, catatan-catatan manual tersebut justru tidak muncul di akun SSCN peserta. Yang muncul malah template otomatis dari sistem website SSCN. "Yang paling banyak terjadi memang itu. Ijazah dalam negeri, tapi di akun SSCN peserta tercantum tidak mengunggah ijazah yang disetarakan," urai Retno. Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKN. Menurut Retno, kemarin sore (22/10) BKN bersedia mencantumkan catatan-catatan manual dari Kemenkeu untuk ditampilkan di akun SSCN peserta. "Semoga catatan itu sudah bisa dilihat peserta sehingga mereka bisa lebih legawa."&nbsp;

Pelamar CPNS: Tidak Ada Pemberitahuan File Saya Corrupt

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengumuman-lengkap-sbmptn-2018-resmi-dirilis-cek-di-sini_m_1530616418_224856.jpeg" alt="Ilustrasi: Peserta SBMPTN 2018 saat mengikuti ujian" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Peserta SBMPTN 2018 saat mengikuti ujian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Pusat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri (SNPMB PTN) 2018 mengumumkan sebanyak 165.831 peserta yang diterima di 85 PTN melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2018. Panitia mencatat jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari 860.001 peserta pendaftar yang telah mengikuti ujian tertulis baik Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) maupun Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Sebelumnya seleksi itu digelar secara nasional pada 8 Mei 2018. Lalu dilanjutkan dengan ujian keterampilan pada 9 dan atau 11 Mei 2018. Hasil tersebut disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir. Dia mengucapkan selamat bagi yang diterima di PTN pilihannya. Sementera bagi yang tidak diterima, Nasir berharap untuk tidak berkecil hati. "Saya ucapkan selamat bagi anak Indonesia yang mendapatkan kesempatan yang baik kali ini. Bagi yang belum lulus, masih ada kesempatan lain melalui jalur Seleksi Mandiri. Selain itu juga ada kesempatan mendaftar di perguruan tinggi swasta yang saat ini kualitasnya semakin baik," tutur Nasir di Senayan, Jakarta, Selasa (3/7). "Kita punya 4.579 perguruan tinggi di Indonesia yang tercatat di laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Tolong dicek apa perguruan tinggi itu aktif atau tidak. Semoga yang aktif jadi pilihan anak Indonesia," tambahnya. Sebagai informasi, peserta kelompok Non-Bidikmisi diterima sebanyak 122.558 peserta dan peserta berpotensi menjadi penerima Bidikmisi diterima sebanyak 43.273 peserta. Berdasarkan jenis ujian yang diikuti, peserta Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) diterima sebanyak 160.778 peserta, peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) diterima sebanyak 5.053 peserta. Selanjutnya perincian peserta diterima menurut kelompok ujian yaitu, kelompok Saintek diterima sebanyak 68.333 peserta, kelompok Soshum diterima sebanyak 64.882 peserta, dan kelompok Campuran diterima sebanyak 32.616 peserta. Panitia Pusat SNPMB PTN 2018 juga menetapkan, 16,9 persen peserta diterima dari sebanyak 267 pendaftar yang berkebutuhan khusus. Perincian peserta berkebutuhan khusus yang diterima sebagai berikut, Tunanetra 16 peserta, Tunarungu 10 peserta, Tunadaksa 13 peserta, dan 6 peserta berkebutuhan khusus lebih dari satu jenis. Pada kesempatan yang sama Ketua Panitia Pusat SNPMB PTN 2018 Ravik Karsidi menyebut, program studi (prodi) yang paling banyak diminati hampir sama dengan tahun sebelumnya. "Untuk Saintek yang paling banyak diminati Ilmu Kedokteran, Farmasi, Teknik Informatika. Sedangkan untuk Soshum yang paling banyak diminati yaitu Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Komunikasi. Sementara untuk prodi baru yaitu Aktuaria dan Ilmu Komputer yang sesuai dengan tuntutan perkembangan terakhir atau era revolusi industri 4.0," terang Ravik. Pada tahun ini panitia SNPMB PTN 2018 melakukan terobosan dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu peserta dapat menggunakan sistem Android dalam pelaksanaan ujian. Sekretaris Panitia Pusat SNPMB PTN 2018 Joni Hermana mengatakan pelaksanaan ujian dengan menggunakan sistem android ini cukup baik. "Cukup baik artinya proses pengerjaan sesuai yang diharapkan. Namun masih perlu dilakukan perbaikan," terang Joni. Berikut peserta SBMPTN yang diterima berdasarkan kota masing-masing - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/BANDA-ACEH.pdf" target="_blank">Banda Aceh</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/LHOKSEUMAWE.pdf" target="_blank">Lhokseumawe</a> -&nbsp; <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/MEDAN.pdf" target="_blank">Medan</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/PADANG.pdf" target="_blank">Padang</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/PEKANBARU.pdf" target="_blank">Pekanbaru</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/JAMBI.pdf" target="_blank">Jambi</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/TANJUNG-PINANG.pdf" target="_blank">Tanjung Pinang</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/PALEMBANG.pdf" target="_blank">Palembang</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/PANGKAL-PINANG.pdf" target="_blank">Pangkal Pinang</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/BENGKULU.pdf" target="_blank">Bengkulu</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/LAMPUNG.pdf" target="_blank">Lampung</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/JAKARTA.pdf" target="_blank">Jakarta</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/BOGOR.pdf" target="_blank">Bogor</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/BANDUNG.pdf" target="_blank">Bandung</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/BANTEN.pdf" target="_blank">Banten</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/PURWOKERTO.pdf" target="_blank">Purwokerto</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/SEMARANG.pdf" target="_blank">Semarang</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/SURAKARTA.pdf" target="_blank">Surakarta</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/YOGYAKARTA.pdf" target="_blank">Jogjakarta</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/SURABAYA.pdf" target="_blank">Surabaya</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/MALANG.pdf" target="_blank">Malang</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/JEMBER.pdf" target="_blank">Jember</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/DENPASAR.pdf" target="_blank">Denpasar</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/SINGARAJA.pdf" target="_blank">Singaraja</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/MATARAM.pdf" target="_blank">Mataram</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/KUPANG.pdf" target="_blank">Kupang</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/PONTIANAK.pdf" target="_blank">Pontianak</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/PALANGKARAYA.pdf" target="_blank">Palangka Raya</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/BANJARMASIN.pdf" target="_blank">Banjarmasin</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/SAMARINDA.pdf" target="_blank">Samarinda</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/TARAKAN.pdf" target="_blank">Tarakan</a> -&nbsp;<a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/MAKASSAR.pdf" target="_blank">Makassar</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/PALU.pdf" target="_blank">Palu</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/KENDARI.pdf" target="_blank">Kendari</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/GORONTALO.pdf" target="_blank">Gorontalo</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/TONDANO.pdf" target="_blank">Tondano</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/MANADO.pdf" target="_blank">Manado</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/AMBON.pdf" target="_blank">Ambon</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/JAYAPURA.pdf" target="_blank">Jayapura</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/TERNATE.pdf" target="_blank">Ternate</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/MANOKWARI.pdf" target="_blank">Manokwari</a> - <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/sbmptn2018/MERAUKE.pdf" target="_blank">Merauke</a>

Pengumuman Lengkap SBMPTN 2018 Resmi Dirilis, Cek di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/peserta-otomatis-guggur-jika-tak-ikuti-ujian-sbmptn_m_211150.jpeg" alt="Suasana penyelenggaraan SBMPTN di Palembang." width="100%">
<figcaption>Suasana penyelenggaraan SBMPTN di Palembang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dipusatkan di beberapa tempat di Banda Aceh. Panitia lokal mengklaim pelaksaannya berjalan lancar. Wakil Rektor Unsyiah Bidang Akademik Unsyiah Hizir mengatakan, jumlah pendaftar SBMPTN di Sub Panlok Aceh tahun ini sebanyak 15.363 orang. Sebanyak 5.078 orang di antaranya memilih kelompok Sains dan Teknologi (Saintek), 4.009 orang memilih kelompok Sosial dan Humaniora (Soshum). Sisanya merupakan pemilih Campuran. &ldquo;Ada beberapa peserta yang tidak hadir saat ujian berlangsung. Dan dengan sendirinya keikutsertaan mereka dalam SBMPTN dinyatakan gugur,&rdquo; kata Hizir di Banda Aceh, Selasa (9/5). Ujian dilaksanakan dengan dua jenis yakni Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) dan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Nanun hanya sebanyak 530 peserta mengikuti ujian secara UTBK dan sisanya berbasis UTBC. &ldquo;Ujian ini terbagi dalam dua tahap, pada pukul 07.00 WIB untuk kelompok Saintek dan Campuran. Pukul 09.45 WIB untuk kelompok Soshum,&rdquo; jelasnya. Dari ribuan peserta SBMPTN tahun ini, ada dua peserta penyandang tuna netra. Mereka mengikuti ujian dengan didampingi dua pengawas yang bertugas membacakan soal dan melingkari jawaban. Keduanya peserta mengikuti ujian di ruang khusus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Teknik. &ldquo;Semua hasil ujian ini nantinya akan diumumkan 3 Juli 2018 melalui laman website, yakni https://pengumuman.sbmptn.ac.id,&rdquo; pungkasnya. Pelaksanaan SBMPTN di Unsyia dilaksanakan di beberapa tempat di Banda Aceh. Meliputi Unsyiah, UIN Ar-Raniry, dan ISBI Aceh, serta beberapa sekolah di kawasan Darussalam, Rukoh, hingga Lampineung.

Peserta Otomatis Guggur Jika Tak Ikuti Ujian SBMPTN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengumuman kelulusan

Berita Terkini