<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/qFxwslO4R5VWqFT7EK8LZIz4KWCKSDAEQcPrbqsp-1128900029.jpg" alt="Ilustrasi Zakat dan wakaf. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Zakat dan wakaf. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Upaya penghimpunan dana zakat masih perlu digenjot. Pasalnya, realisasi penghimpunan masih jauh di bawah potensi zakat di Indonesia. Perlu upaya lebih maksimal lagi supaya dana zakat bisa terkumpul lebih besar. Dalam gelaran Zakat dan Wakaf Funwalk 2025 di Jakarta (21/9), Menteri Agama Nasaruddin mengatakan zakat yang terkumpul telah mencapai sekitar Rp 41 triliun di tahun 2025. "Dari potensi Rp 327 triliun," katanya. Meskipun begitu, Nasaruddin mengatakan besaran penghimpunan zakat tersebut membuktikan bahwa umat Islam di Indonesia senang berbagi. Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta itu mengatakan tradisi berbagi yang menjadi ciri khas umat Islam berpotensi membebaskan sekitar dua juta lebih penduduk miskin mutlak di Indonesia. Menurut dia, penguatan pengelolaan zakat, wakaf, infak, dan sedekah dapat mengurangi ketergantungan umat kepada pemerintah. Selain itu, juga mendorong kemandirian ekonomi. &ldquo;Untuk membebaskan sekitar dua juta lebih penduduk miskin mutlak yang 90 persen di antaranya umat Islam, hanya dibutuhkan Rp 20 triliun jika pengelolaan zakat dan wakaf berjalan optimal,&rdquo; ujar Nasaruddin. Dia mengatakan agama apa pun juga mendorong saling berbagi. Khusus dalam Islam, banyak sekali pundi-pundi keumatan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lainnya. Menurut Nasaruddin, negara-negara lain memiliki praktik pengelolaan wakaf yang lebih maju. Di Kuwait, misalnya, setiap pembayaran zakat rata-rata disisihkan lima persen untuk wakaf. Skema serupa dapat diterapkan di Indonesia dengan menyisipkan sebagian kecil dana wakaf tunai pada pembayaran tol, listrik, atau air. &ldquo;Kalau praktik ini dilakukan, umat Islam akan memiliki dana tunai yang sangat besar dalam waktu singkat,&rdquo; ucapnya. Nasaruddin juga mengungkapkan, penguatan zakat, wakaf, infak, dan sedekah akan melahirkan umat yang berdaya sehingga ketergantungan terhadap negara berkurang. Melalui kegiatan Zakat &amp; Wakaf Funwalk itu, Kemenag berupaya mengurangi sedikit ketergantungan umat kepada pemerintah, termasuk kepada pengusaha. Zakat dan Wakaf Funwalk 2025 digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama sebagai rangkaian Blissful Mawlid 1447 Hijriah. Sebanyak 1.445 peserta memadati Jalan MH Thamrin, mengikuti jalan santai yang dimulai dari Gedung Kemenag Thamrin, melewati Halte Bundaran HI, dan kembali ke titik awal.&nbsp; </div>

Upaya penghimpunan dana zakat masih perlu digenjot. Pasalnya, realisasi penghimpunan masih jauh di bawah potensi zakat di Indonesia.

Pengumpulan Zakat Masih Belum Maksimal, Baru Tercatat Rp 41 Triliun dari Potensi Rp 327 Triliun 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/14/WhatsApp-Image-2024-03-14-at-113210-773784420.jpeg" alt="Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin." width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengumpulan zakat dan wakaf mengalami tren positif. Setiap tahun terus meningkat. Agar zakat dan wakaf ini dapat terkelola dengan baik, perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memumpuni. Menuju ke arah itu, Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan beasiswa bagi pelajar yang ingin melanjutkan studi di bidang manajemen zakat wakaf dan ekonomi syariah. Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengusulkan pemberian beasiswa kepada pelajar yang tertarik menempuh pendidikan di bidang manajemen zakat wakaf dan ekonomi syariah. Langkah ini diambil sebagai upaya melahirkan amil zakat yang kompeten dan berkualitas, seiring potensi pengumpulan zakat yang terus meningkat. Menurut Kamaruddin, pengumpulan zakat nasional pada 2023 mencapai Rp 32 triliun, dengan target pengumpulan zakat pada tahun 2024 mencapai Rp 41 hingga Rp 42 triliun. "Setiap tahun terjadi peningkatan sebesar Rp 10 triliun. Saya membayangkan bahwa dalam 5 hingga 10 tahun mendatang, pengumpulan zakat di Indonesia bisa mencapai di atas Rp 100 triliun," ujar Kamaruddin Amin kepada JawaPos.com, Kamis (14/3). Pernyataan itu diungkapkannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 2024 di Jakarta pada Rabu (13/3). Kamaruddin menekankan pentingnya persiapan yang matang dalam merespons potensi pengumpulan zakat yang besar. "Diperlukan amil zakat yang kompeten. Saya mengusulkan pemberian beasiswa kepada anak-anak kita untuk belajar manajemen zakat wakaf dan ekonomi syariah. Ini akan sangat bermanfaat," tambahnya. Selain itu, Dirjen Bimas Islam kini juga mengusulkan KUA agar dapat dijadikan sebagai Unit Pengelola Zakat (UPZ). "Kami telah berdiskusi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mewujudkan KUA sebagai UPZ," ungkapnya. Kamaruddin berharap usulan itu dapat segera terwujud dalam waktu dekat. "Kami mengusulkan agar hal ini dapat dieksekusi dan di-SK-kan secara masif," paparnya. Menurut Kamaruddin, jika 10 persen dari seluruh KUA di Indonesia dapat menjadi UPZ, maka dampak yang dihasilkan akan bersifat sistemik dan berjangka panjang. Program ini tidak hanya akan berdampak pada distribusi zakat, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi umat, edukasi, dan peningkatan literasi zakat. "Diharapkan upaya ini mendapat dukungan bersama dan menjadi program yang dapat terealisasi di tahun ini, serta dilaksanakan secara masif," pungkasnya.

Pengumpulan zakat dan wakaf mengalami tren positif. Setiap tahun terus meningkat. Agar zakat dan wakaf ini dapat terkelola dengan baik.

Kemenag Usulkan Beasiswa Bagi Pelajar Yang Lanjutkan Studi di Bidang Manajemen Zakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-15-at-19.29.39.jpeg" alt="Ketua Baznas Bambang Sudibyo (dua dari kiri) mengikuti rapat dengar pendapat (DPR) bersama Komisi VIII DPR (15/7). (Dokumentasi Baznas)" width="100%">
<figcaption>Ketua Baznas Bambang Sudibyo (dua dari kiri) mengikuti rapat dengar pendapat (DPR) bersama Komisi VIII DPR (15/7). (Dokumentasi Baznas)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski kegiaatan masyarakat terbatas selama masa pandemi covid-19, namun itu tidak menyurutkan niat masyarkaat untuk berbuat baik. Bahkan semangat beramal pun meningkat dua kali lipat.  Buktinya dari hasil zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Selama periode Januari-Juni 2020 perolehan pengumpulan zakat di Baznas mencapai Rp 240,399 miliar. Angkat itu naik dua kali lipat dibanding periode yang sama pada 2019. Ketika itu Baznas hanya mampu mengumpulkan zakat periode Januari-Juni 2019 sebesar Rp 156,832 miliar. Dengan kata lain ada pertumbuhan sebesar 53,28 persen.  "Kenaikan tersebut dikarenakan kesiapan Baznas dalam mengantisipasi pengumpulan melalui digital," kata Ketua Baznas Bambang Sudibyo dalam Rapat dengar pendapat (RDP) antara Baznas dengan Komisi VIII DPR Rabu (15/7).  Seperti diketahui selama pandemi Covid-19 aktivitas di luar rumah dibatasi. Bahkan pada beberapa bulan lalu diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Banyak pegawai bekerja dari rumah, termasuk di internal Baznas sendiri.  Bambang mengatakan target pengumpulan zakat secara nasional tahun ini mencapai Rp 12,48 triliun. Target itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 10,22 triliun. Dalam sisa bulan ke depan, Baznas pusat maupun daerah terus mengoptimalkan kegiatan pengumpulan zakat. Apalagi saat ini pembatasan aktivitas sosial di tengah pandemi sudah lebih longgar dengan adanya adaptasi kebiasaan baru (AKB).  Mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) itu lantas mengatakan, selama menghadapi pandemi Covid-19 yang muncul sejak awal tahun, sudah dikucurkan dana Rp 296,07 miliar. Dana tersebut dari Baznas dan lembaga amil zakat (LAZ) yang tersebar di 31 provinsi.  Dana itu disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Manfaat zakat yang diterima masyarakat melalui program darurat kesehatan serta program darurat sosial ekonomi.  Menurut Bambang, laporan pengelolaan zakat kepada DPR merupakan bagian dari akuntabilitas. "Baznas meningkatkan layanan zakat kepada muzaki dan mustahik melalui pelaporan yang transparan dan akuntabel," katanya. Pelaporan itu juga disampaikan ke Presiden.  Bambang berpendapat, di tengah pandemi covid-19, semangat berzakat, bersedekah, dan beramalnya masyarakat semakin tumbuh. Masyarakat saling membantu satu sama lain terhadap orang-orang sekitarnya yang terdampak covid-19.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=W8FebjrnM00  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Uz1ypfMAb_c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WdXxerlZVos

Pandemi Tumbuhkan Semangat Beramal, Baznas Kumpulkan Zakat Rp 240 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bazis-dki-tidak-ada-ketentuan-besaran-zakat_m_217530.jpeg" alt="ILUSTRASI Kepala Badan Amal Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta Zahrul Wildan membantah perihal adanya target dana ZIS yang harus disetorkan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kepala Badan Amal Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta Zahrul Wildan membantah perihal adanya target dana ZIS yang harus disetorkan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Geger permintaan zakat Rp 1-1,5 juta tiap RT di Jakarta Selatan membuat sejumlah pihak angkat bicara. Selain Lurah Cilandak Barat yang mengeluarkan Surat Edaran permintaan penyetoran zakat, Badan Amal Zakat, Infaq dan Sodaqoh pun ikut angkat bicara. Kepala Badan Amal Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta Zahrul Wildan membantah perihal adanya target dana ZIS yang harus disetorkan. Dia mengatakan, pihaknya hanya mengimbau agar masyarakat membayar zakat. "Tidak ada ketentuan besaran zakat (oleh BAZIS)," ujarnya saat dihubungi, Minggu (3/6).&nbsp; Terkait surat edaran lurah Cilandak Barat yang menargetkan zakat dengan nominal minimal Rp 1-1,5 juta per RT, menurutnya wajar. Pasalnya, surat edaran tersebut hanya sebuah imbauan kepada masyarakat untuk beramal. &ldquo;Kalau imbauan iya, wajarlah namanya kita mengimbau. Ayo kita bayar zakat. Ditingkatin. Kalau dulu sekian, sekarang sekian, itu kan boleh-boleh aja namanya mengimbau,&rdquo; jelas Wildan. Dirinya mengaku tak pernah memaksakan terkait aturan itu. Menagih zakat adalah sebuah kewajiban sebagai pemerintah. &ldquo;Ketika mereka tidak mau ya kita juga tidak bisa memaksa. Kewajiban kita sebagai aparat (aparatur pemerintah), sebagai ustadz kan sebagai apa mengimbau kepada masyarakat mengeluarkan hartanya. Kan harta yang kita miliki bukan hak kita semua. Ada hak orang lain, minimal 2,5 persen. Imbauan boleh-boleh aja," tutur dia.&nbsp; Wildan menjelaskan, dana ZIS yang dikumpulkan oleh masyarakat dan disalurkan melalui BAZIS itu bukan pertama kali dilakukan. Kegiatan beramal itu sudah dilakukan Pemprov DKI sejak lama. "Sudah dari dulu. Sudah lama lah. Sudah dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu," imbuhnya.&nbsp; Nantinya, dana ZIS yang terkumpul melalui RT akan dikumpulkan ke Kelurahan, Kecamatan, hingga Wali Kota, lalu ke Pemprov DKI dan disetorkan ke BAZIS. Melalui BAZIS, zakat tersebut akan disalurkan kapada masyarakat yang membutuhkan. &nbsp; "Biasanya dikumpulkan dulu, didata ini berapa, ini berapa seperti itu. Biar ketahuan kan kalau mereka langsung ke provinsi nggak ketahuan ini berapa. Mereka biasanya dihitung dulu, kalau sudah selesai semuanya nanti kita serahkan sama-sama ke provinsi, kemudian disetorkan ke BAZIS," paparnya. Sebelumnya diberitakan,&nbsp;Lurah Cilandak Barat Agus Gunawan mengaku mendapat target dari Badan Amal, Zakat, Infaq, dan Sadaqah (BAZIS) DKI Jakarta dalam mengumpulkan zakat di wilayah ibu kota. Pihaknya harus mengumpulkan Rp 138 juta dengan cara menagih Rp 1 juta untuk 144 RT di wilayahnya. &ldquo;(Target) dari BAZIS,&rdquo; ujar Agus saat dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (3/6).

BAZIS DKI: Tidak Ada Ketentuan Besaran Zakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-zakat-rp-1-juta-per-rt-lurah-cilandak-barat-akui-ditarget-bazis_m_217521.jpeg" alt="ILUSTRASI Surat edaran lurah yang meminta RT untuk mengumpulkan dana Bazis Map Gerakan Ramadan menjadi viral di tengah masyarakat." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Surat edaran lurah yang meminta RT untuk mengumpulkan dana Bazis Map Gerakan Ramadan menjadi viral di tengah masyarakat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Lurah Cilandak Barat Agus Gunawan akhirnya buka suara terkait Surat Edaran pengumpulan dana Bazis Map Gerakan Ramadan Rp 1-1,5 juta per RT yang tengah viral di masyarakat. Agus mengaku mendapat target dari Badan Amal, Zakat, Infaq, dan Sadaqah (BAZIS) DKI Jakarta dalam mengumpulkan zakat di wilayah ibu kota. Pihaknya harus mengumpulkan Rp 138 juta dengan cara menagih Rp 1 juta untuk 144 RT di wilayahnya. &ldquo;(Target) dari BAZIS,&rdquo; ujar Agus saat dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (3/6). Menurutnya, adanya target dengan nominal tersebut sudah berdasarkan ukurannya. Hal itu harus dilakukan olehnya karena merupakan bagian dari tugas pemerintah. &ldquo;Saya targetkan Rp 1 juta karena kita kan ditargetkan juga nih di Kelurahan. RT itu kan bagian dari pemerintah yang ada di masyarakat dan itu memang selalu dilaksanakan oleh Ketua RT,&rdquo; jelasnya. Dia mengatakan bahwa sudah memahami potensi dari masyarakat di wilayahnya. Maka, tidak menjadi masalah jika RT tidak dapat memenuhi target itu. &ldquo;Kan masyarakat ada kelas menengah bawah, ada kelas menengah atas di setiap lingkungan,&rdquo; kata dia. Pada 2017 lalu, dirinya menerima Rp 205 juta atau melebihi target yang hanya Rp 138 juta dari 59.000 jiwa di Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Nantinya, dana tersebut diserahkan kepada BAZIS. &ldquo;Ya (dana zakat) diserahkan ke Kasie Kesra kita di Kelurahan untuk dimasukkan ke rekening BAZIS,&rdquo; imbuh Agus. Sementara itu, terkait dengan pencatutan Seruan Gubernur 7/2018 dalam edaran tersebut, Agus menerangkan, tidak ada nominal tertentu yang diminta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia mengaku dalam seruan itu hanya diminta mengajak masyarakat untuk beramal. &ldquo;Seruan gubernur itu tidak ada sangkut paut sama nominalnya. Seruan gubernur itu mengajak masyarakat untuk bersodaqoh,&rdquo; pungkasnya.

Soal Zakat Rp 1 Juta per RT, Lurah Cilandak Barat Akui Ditarget BAZIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/zakat-dipatok-rp-1-juta-per-rt-lurah-cilandak-barat-itu-wajar_m_217513.jpeg" alt="ILUSTRASI Surat edaran lurah yang meminta Ketua RT untuk mengumpulkan dana Bazis Map Gerakan Ramadan menjadi viral di tengah masyarakat." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Surat edaran lurah yang meminta Ketua RT untuk mengumpulkan dana Bazis Map Gerakan Ramadan menjadi viral di tengah masyarakat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat edaran lurah yang meminta Ketua RT untuk mengumpulkan dana Bazis Map Gerakan Ramadan menjadi viral di tengah masyarakat. Edaran itu ditemukan berasal dari tiga wilayah, yakni Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Joglo, dan Kelurahan Ciganjur yang masing-masing menargetkan Rp 1-1,5 juta per RT. Lurah Cilandak Barat Agus Gunawan mengatakan, surat edaran itu adalah wajar karena telah di jalankan pada tahun-tahun sebelumnya. Alasannya, dia ingin memberikan motivasi kepada setiap RT agar mendorong masyarakat untuk beramal. &ldquo;Edaran itu setiap tahun selalu ada, dan mengenai yang sekarang ini adalah bagaimana saya memotivasi para Ketua RT menggerakkan, mendayagunakan masyarakat untuk beramal sodaqoh,&rdquo; ujar Agus saat dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (3/6). Pihaknya menargetkan dana yang terkumpul hingga Rp 138 juta dengan rincian setiap RT harus menyetor Rp 1 juta. Namun begitu, pihaknya memastikan tidak ada arahan untuk menekan bahwa target yang diberikan itu harus tercapai. &ldquo;Kalau pun nggak tercapai ya nggak masalah, nggak ada sanksi. Potensi di masing-masing itu kan beda-beda masyarakatnya kan,&rdquo; jelasnya. Terkait dengan pencatutan Seruan Gubernur 7/2018 dalam edaran tersebut, Agus menerangkan, tidak ada nominal tertentu yang diminta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia mengaku dalam seruan itu hanya diminta mengajak masyarakat untuk beramal. &ldquo;Seruan gubernur itu tidak ada sangkut paut sama nominalnya. Seruan gubernur itu mengajak masyarakat untuk bersodaqoh,&rdquo; katanya lagi. Agus mengklaim tidak ada permasalahan yang timbul setelah surat edaran itu disebar ke 144 RT di Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Bahkan, pada 2017 lalu pihaknya menerima Rp 205 juta atau melebihi target yang hanya Rp 138 juta dari 59.000 jiwa yang ada di wilayah tersebut. &ldquo;Biasanya melebihi target. Jadi masyarakat sebenarnya antusias saja, nggak ada masalah. Lurah itu strategi, memotivasi masyarakat kan strategi lurah supaya RT bekerja menarik (uang zakat) itu ada semangatnya,&rdquo; pungkasnya.

Zakat Dipatok Rp 1 Juta per RT, Lurah Cilandak Barat: Itu Wajar

pengumpulan zakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengumpulan zakat