<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kenakan-jersey-barcelona-di-uea-bisa-dipenjara_m_136544.png" alt="Fans yang memakai lambang Qatar akan dihukum." width="100%">
<figcaption>Fans yang memakai lambang Qatar akan dihukum.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik yang tengah melanda Timur Tengah ternyata merembet juga ke ranah olahraga. Bahkan, andai ada yang mengenakan jersey Barcelona di Uni Emirat Arab (UEA), bisa dihukum penjara. Seperti diketahui, saat ini negara-negara Timur Tengah tengah mengucilkan Qatar. Hal ini menyusul dugaan negara itu mendukung aksi terorisme. Nah, Barcelona sendiri memang belakangan didukung oleh Qatar Foundation dan Qatar Airways. Bahkan, kedua sponsor itu membuat Barcelona terbuai setelah bertahan 111 tahun tanpa memasang sponsor di jerseynya. Baru-baru ini dikutip The Sun, UEA cukup tegas soal Qatar. Bahkan, apabila ada fans Barcelona yang memakai jersey dengan sponsor berbau Qatar bisa dipenjara 15 tahun atau denda 110 ribu pounds. Jelas ini merupakan kabar buruk bagi fans di sana. Namun setidaknya, mereka bisa lega karena mulai musim depan Barcelona sudah mengganti sponsor asal Jepang, Rakuten. (ies/JPG)

Kenakan Jersey Barcelona di UEA Bisa Dipenjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/demi-keamanan-bersama-simak-ini-6-seruan-mui-soal-konflik-qatar_m_136015.jpeg" alt="Ketua MUI KH Maruf Amin" width="100%">
<figcaption>Ketua MUI KH Maruf Amin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik pemutusan hubungan diplomatik Qatar oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa, mengundang reaksi Majelis Ulama Indonesia (MUI).  MUI mengaku pihaknya merasa perlu untuk mencermati dan memberikan seruan terkait konflik pengucilan Qatar yang sangat berpotensi mengganggu stabilitas politik negara Islam di Timur tengah.  Hal ini menurut Waketum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, demi menjaga keamanan banyak WNI yang berada di Qatar, Arab Saudi dan semua negara yang sedang berkonflik.  Berikut enam seruan MUI:  1. MUI mengharapkan kepada semua negara yang sedang bertikai yaitu Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa untuk menahan diri, tidak memberikan komentar yang dapat memanaskan situasi dan lebih mengedepankan mekanisme dialog, negosiasi dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah.  2. MUI mengimbau kepada semua negara untuk menghormati prinsip-prinsip hubungan internasional, seperti saling menghormati kedaulatan masing-masing negar, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain dan turut serta menjaga perdamaian dunia.  3. MUI mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk berperan menjadi mediator dan negosiator di antara negara yang sedang berkonflik. Memprakarsai untuk dilaksanakan dialog damai dengan semua negara untuk mencari solusi yang terhormat dan bermartabat.  4. MUI mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah dalam memerangi terorisme dan bekontribusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan serta keamanan global.  5. MUI meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi perkembangan situasi keamanan serta menyiapkan langkah-langkah darurat untuk pengamanan bagi WNI yang berada di Qatar, Arab Saudi dan semua negara yang sedang berkonflik.   6. MUI mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan koordinasi dengan otoritas negara setempat guna memastikan keamanan dan keselamatan seluruh WNI di Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa.

Demi Keamanan Bersama, Simak Ini 6 Seruan MUI Soal Konflik Qatar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/dpr-khawatir-pengucilan-qatar-bakal-ganggu-stabilitas-politik-dunia_m_135888.jpeg" alt="Pemimpin Arab, Raja Salman bin Abdulaziz (tengah) berjalan bersama Pemimpin Qatar Sheikh Tamim (dua dari kiri) di Riyadh," width="100%">
<figcaption>Pemimpin Arab, Raja Salman bin Abdulaziz (tengah) berjalan bersama Pemimpin Qatar Sheikh Tamim (dua dari kiri) di Riyadh,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi dan para sekutunya terhadap Qatar diyakini akan mengguncang dunia Islam.&nbsp;  Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR, Rofi Munawar, menilai hal itu tidak perlu terjadi.  Menurut Rofi, pola penanganan masalah antara negara-negara tersebut bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi dan komunikasi politik.&nbsp;  Sebab, kata dia, bagaimanapun Qatar masih tergabung dalam Gulf Country Countinent (GCC), yang memiliki peran strategis dan menentukan dalam berbagai persoalan di timur tengah atau bahkan dunia.  Karena itu, pengucilan Qatar dipastikan akan mempengaruhi konstalasi politik di timur tengah dan dunia pada umumnya.&nbsp;  &ldquo;Jadi perlu usaha konstruktif dan dialog untuk memastikan bahwa usaha diplomasi adalah satu-satunya jalan terbaik keluar dari krisis ini," ucap Rofi kepada JawaPos.com, Rabu, (7/6).  Legislator asal Jawa Timur itu mengaku&nbsp;cukup terkejut dengan langkah drastis yang dilakukan oleh Arab Saudi dan sekutunya terhadap Qatar itu.&nbsp;  Untuk itu, dia berharap sikap ini tidak&nbsp;berlarut, terlebih mereka semua tergabung dalam negara persemakmuran teluk, yang memiliki potensi sangat luar biasa di tingkat kawasan.  "Tentu kita berharap ini tidak berlarut-larut dan melibatkan lebih banyak pihak karena akan membuat situasi semakin tidak kondusif," tegasnya.  Lebih jauh, Rofi berpandangan bahwa pengucilan berupa pemutusan hubungan diplomatik dan embargo yang dilakukan oleh Arab Saudi dan sekutunya terhadap Qatar akan mempengaruhi harga komoditas energi dunia, khususnya Liquefied Natural Gas (LNG).&nbsp;  Mengingat negara tersebut saat ini merupakan produsen gas alam cair terbesar di dunia. Karenanya, dia meminta Pemerintah Indonesia tetap berpegang teguh dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menyikapi krisis ini.  &ldquo;Sebaiknya disiapkan langkah-langkah diplomatik yang terencana dan terukur diperlukan untuk memastikan proses kerjasama dengan negara-negara tersebut tidak terganggu dan menggangu investasi di Indonesia," saran Rofi.  Disisi lain, pemerintah katanya juga perlu secara proaktif memastikan proses mitigasi terhadap ratusan ribu pekerja Indonesia yang saat ini berkerja di Qatar.  Sebelumnya, secara sepihak, Arab Saudi bersama sekutunya Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman, Mesir, Libya, Maladewa dan Mauritis, memutus hubungan diplomatik dengan Qatar.&nbsp;   Langkah ini dilakukan, karena selama ini Qatar dianggap mendukung dan melindungi kelompok-kelompok teroris dan ekstrem, meski Qatar sendiri telah membantahnya. (dna/JPG)

DPR Khawatir Pengucilan Qatar Bakal Ganggu Stabilitas Politik Dunia