<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/mal-new-normal.jpg" alt="BATASI JUMLAH PENGUNJUNG: Gerai-gerai busana di Tunjungan Plaza, Surabaya, mulai mengubah strategi pemasaran untuk menyesuaikan dengan konsep new normal. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BATASI JUMLAH PENGUNJUNG: Gerai-gerai busana di Tunjungan Plaza, Surabaya, mulai mengubah strategi pemasaran untuk menyesuaikan dengan konsep new normal. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dinilai menyulitkan ekonomi masyarakat. Karena itu, Pemkot Surabaya, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkab Gresik sepakat meminta PSBB tidak diperpanjang lagi.  Keputusan tiga daerah itu tampak saat paparan di Gedung Negara Grahadi Surabaya tadi malam.  Agendanya adalah membahas apakah PSBB jilid 3 yang hari ini berakhir diperpanjang lagi atau tidak.  Acara itu dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Forkopimda Jatim. Hingga berita ini ditulis sekitar pukul 23.45, rapat masih berlangsung. Namun, sikap tiga daerah tersebut sudah tampak saat paparan.  ’’Kami lebih penting menguatkan protokol kesehatan,’’ ujar Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Pernyataan senada disampaikan Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. ’’Harapan masyarakat lebih mengutamakan penguatan di lini kelurahan melalui kampung tangguh,’’ katanya. Pernyataan Pemkot Surabaya yang diwakili oleh Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Irvan Widyanto juga tak jauh berbeda. ’’Pertimbangan ekonomi dan pencapaian penguatan di tingkat kelurahan menjadi dasar kami mengusulkan pencabutan PSBB,’’ tegas Irvan.  Rapat diawali dengan pemaparan epidemiologi oleh Windhu Purnomo. Pakar epidemiologi asal Unair itu menjelaskan kondisi terkini di lapangan. Salah satunya mengenai attack rate Covid-19 di Surabaya. ’’Attack rate adalah perhitungan jumlah kasus positif per 100 ribu penduduk,” jelasnya.  Attack rate Covid-19 di Surabaya adalah 94,1. Artinya, setiap 100 ribu penduduk, ada 94,1 orang positif. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jakarta yang hanya 60. ”Ini patut diwaspadai,” katanya. Untuk Gresik dan Sidoarjo, angkanya relatif rendah. Gresik hanya 15,8 dan Sidoarjo 31,7. Windhu menilai, protokol kesehatan belum diterapkan. Secara teori, hasil pantauan itu menyebutkan bahwa Surabaya belum layak masuk tahap transisi ataupun new normal life. ”Pada masa PSBB saja tidak disiplin, apalagi pada masa new normal life, pasti banyak yang tidak bisa tertib,” ujarnya. Meski demikian, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan memperpanjang atau menghentikan PSBB kepada pemda.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/gubernur-jatim-khofifah-750x535.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BAHAS PSBB: Khofifah Indar Parawansa (kanan) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, tadi malam. (DIMAS MAULANA/JAWA POS)  Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menginginkan PSBB tidak diperpanjang lagi. Alasannya, aturan pembatasan yang berlaku selama PSBB membuat ekonomi warga terpukul. ”Masyarakat butuh cari makan,” tutur Risma kepada Jawa Pos kemarin. Yang perlu dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pengetatan tersebut dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat.  Sebelumnya, Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan konsep transisi menuju new normal. Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan, pemkab telah mengkaji penerapan PSBB yang berjalan hampir 42 hari. Pada tahap pertama, ada peningkatan warga yang positif korona mencapai 60 orang. Di PSBB jilid kedua, angka warga yang terkonfirmasi melambung tinggi. Dari 152 orang menjadi 533 orang. Jumlahnya naik lagi pada PSBB periode ketiga menjadi 755 orang. Cak Nur, sapaan akrab Nur Ahmad, mengakui angka warga yang terinfeksi virus korona terus menanjak. Terutama di masa kedua penerapan PSBB. Target pemkab untuk menekan laju penularan korona pun gagal. Di tahap ketiga, upaya pemkab menekan lonjakan angka positif Covid-19 membuahkan hasil. ’’Penambahan tak terlalu banyak,’’ jelasnya.  Pemkab menemukan solusi lewat pengetatan dari tingkat bawah, yakni desa. Seluruh desa diminta ikut turun tangan membentuk relawan korona. Tugasnya mengawasi aktivitas warga. Penduduk yang hendak bepergian harus mengantongi surat keterangan RT/RW. Desa juga diminta bersiap. Menyediakan ruang isolasi bagi warga yang terpapar korona.  Sistem Kerja ASN  Sistem kerja ASN pada era new normal disesuaikan dengan status PSBB di daerah masing-masing. Jika suatu wilayah menerapkan PSBB secara penuh, pegawai pemerintah juga diminta melaksanakan pekerjaan dari rumah. Namun, jika situasinya seperti DKI Jakarta yang menerapkan masa transisi, ASN diminta menyesuaikan dengan protokol kesehatan.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, Surat Edaran Menteri PAN-RB 58/2020 bersifat fleksibel. Dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa ASN tetap menjalankan tugas dan fungsi secara produktif.  Dia mencontohkan DKI Jakarta. Setelah PSBB diganti dengan masa transisi, sistem kerja baru menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, kantor pemerintah bisa menerapkan work from office (WFO) dengan maksimal 50 persen kehadiran dalam satu kantor. Setiap ASN yang bekerja di kantor wajib memakai masker. ASN juga diwajibkan menyesuaikan jarak tempat duduk sejauh 1,5 hingga 2 meter, menjaga jarak saat melakukan pertemuan, dan mengurangi kunjungan kerja serta melakukan rapat online.  Tjahjo menjelaskan, perjalanan dinas bagi ASN selama masa PSBB juga diatur secara ketat. Secara umum, ASN belum diperbolehkan berdinas ke luar kota. Namun, apabila bersifat mendesak, perjalanan dinas tersebut harus dilengkapi surat dinas dan daerah yang dituju merupakan zona hijau.  Sementara itu, Jatim dan DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan kasus pertumbuhan kasus positif Covid-19 tertinggi. Meski demikian, jumlah pasien sembuh di beberapa daerah melebihi pertambahan kasus positif.  Menurut data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga kemarin (7/6) pukul 12.00 WIB, penambahan kasus di DKI Jakarta mencapai 163. Sementara itu, Jawa Timur menurun dari hari sebelumnya, yakni 113 kasus. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, kasus sembuh di wilayah DKI Jakarta jauh melebihi kasus baru, yakni 294 orang. Sedangkan di Jawa Timur terdapat 113 kasus positif baru dan tambahan pasien sembuh sebanyak 48 orang.  ”Di samping itu, ada 21 provinsi yang melaporkan pertumbuhan kasusnya kurang dari 10, bahkan 8 di antaranya melaporkan tidak ada kasus sama sekali,” kata Yuri dalam konferensi pers di media center Gugus Tugas Nasional di Jakarta pada kemarin (7/6).  Beberapa provinsi mengalami kenaikan kasus positif di bawah 5, yaitu Bangka Belitung, DI Jogjakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Lampung, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Sedangkan nol kasus dilaporkan provinsi, antara lain, Aceh, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Riau, dan NTT. Yuri merangkum, total kasus positif yang teridentifikasi di seluruh Indonesia pada hari ini berjumlah 672 kasus sehingga total kasus kumulatif berjumlah 31.186.  Yuri menambahkan bahwa kecepatan pemeriksaan spesimen terus ditingkatkan. Kemarin jumlah spesimen yang berhasil diuji mencapai 11.924 spesimen, baik dengan menggunakan real-time PCR maupun tes cepat molekuler. ”Sehingga total spesimen yang telah diperiksa sampai hari ini adalah total 405.992 spesimen,” ujar Yuri.  New Normal Tingkatkan Optimisme Investor  Tren penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar tampaknya akan berlanjut pekan ini. Begitu pula indeks harga saham gabungan (IHSG). Analis pasar modal Hans Kwee menilai, optimisme para investor menyambut perekonomian new normal menjadi sentimen positif. Apalagi, isu adanya gelombang kedua Covid-19 belum terjadi.  Hans menilai, seluruh dunia tengah membicarakan isu new normal. Berbicara tentang harapan ekonomi baru yang bisa bergulir kembali. Dengan optimisme ekonomi tersebut, para investor berani membeli aset-aset berisiko. Termasuk saham di negara-negara emerging market. ”Makanya, dana itu bergerak masuk ke Indonesia sebagai emerging market. Akibatnya, rupiah menguat,” kata Hans kepada Jawa Pos kemarin. Dia memperkirakan IHSG akan menguat dengan support di level 4.851 sampai 4.704 dan resistance di 5.014 sampai 5.112.  Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan, penguatan rupiah lebih lanjut didorong adanya investor yang memindahkan asetnya dari pasar India ke Indonesia. Artinya, permintaan rupiah akan meningkat. ”Akibat adanya downgrade rating dari BAA2 menjadi BAA3 (obligasi dengan risiko moderat dan memiliki karakteristik spekulatif) di pasar India. Serta menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif,” papar Josua melalui pesan singkat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5cKJCLaUN-g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9FQY9NOUUM0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WtV0hYrRWAc

Surabaya Raya Memilih Penguatan Protokol Kesehatan

penguatan protokol kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penguatan protokol kesehatan

Berita Terkini

Surabaya Raya Memilih Penguatan Protokol Kesehatan

Download Aplikasi JawaPos.com