<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/karhutla-riau-1658470495.jpg" alt="Kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada Senin (21/7). (Foto BNPB)" width="100%">
<figcaption>Kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada Senin (21/7). (Foto BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Negara diminta untuk tidak menggunakan penunjukan administratif sebagai dasar klaim kawasan hutan, termasuk dalam kebijakan penertiban dan penguasaan kembali lahan.&nbsp; "Jika negara ingin melakukan penertiban ataupun penguasaan kembali kawasan hutan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa areal tersebut telah ditata batas dan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Itu merupakan bentuk penegakan rule of law," kata Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) Muhamad Zainal Arifin kepada wartawan, Senin (24/11).&nbsp; Sebagaimana diketahui, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa dasar hukum penetapan kawasan hutan tidak lagi dapat bertumpu pada SK Penunjukan. Pernyataan ini muncul menyusul ralat (renvoi) Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK No. 147/PUU-XXII/2024, yang mengonfirmasi bahwa penunjukan kawasan hutan tidak menimbulkan akibat hukum.&nbsp; Dengan adanya renvoi putusan MK dan putusan MKMK, dasar penguasaan kembali yang dipakai Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yaitu SK penunjukan kawasan hutan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Yang mengikat hanya kawasan hutan yang sudah ditata batas dan ditetapkan. "Dengan demikian, penyitaan 3,4 juta hektare yang hanya didasarkan penunjukan kawasan hutan cacat hukum karena objeknya belum dibuktikan sebagai kawasan hutan yang sah," tegasnya.&nbsp; Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan koreksi total terhadap penyitaan lahan. Pertama, seluruh Berita Acara penguasaan kembali yang didasarkan hanya pada kawasan hutan ditunjuk harus ditinjau ulang. Kedua, hak-hak petani dan perusahaan yang telah memiliki hak atas tanah dan berada di areal yang belum ditetapkan sebagai kawasan hutan harus dipulihkan. &nbsp; Lebih jauh Zainal menjelaskan bahwa ada empat tahapan utama pengukuhan kawasan hutan berdasarkan Pasal 15 UU Kehutanan, yakni penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan. Penunjukan hanyalah identifikasi awal dan tidak punya kekuatan hukum. Tata batas wajib melibatkan masyarakat dan menyelesaikan semua klaim hak. Baru setelah itu, Menteri Kehutanan menerbitkan SK Penetapan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015821294/satgas-pkh-selamatkan-11-juta-hektare-lahan-hutan-dari-369-perusahaan">Satgas PKH Selamatkan 1,1 Juta Hektare Lahan Hutan dari 369 Perusahaan</a> "Nah, hanya pada tahap penetapan itulah sebuah kawasan bisa dianggap sebagai kawasan hutan secara hukum. Satgas PKH seharusnya bekerja hanya pada areal yang sudah melewati tahap penetapan kawasan hutan," jelasnya.&nbsp; Zainal berharap kepada Presiden Prabowo Subianto agar penertiban kawasan hutan dilakukan dengan kembali ke rule of law. Dunia internasional sedang mengawasi langkah Indonesia, terutama tindakan penertiban kawasan hutan yang menyerupai nasionalisasi aset tanpa dasar hukum yang memadai. "Sinyal yang keluar ke dunia internasional sangat jelas bahwa iklim investasi sektor kelapa sawit di Indonesia sedang tidak baik-baik saja," paparnya.&nbsp; Perusahaan yang sudah memiliki hak atas tanah yang diterbitkan oleh negara, tiba-tiba bisa dikuasai kembali oleh negara atas dasar peta penunjukan kawasan hutan. "Ini sangat berbahaya bagi iklim investasi. Karena itu saya berharap Presiden Prabowo memerintahkan evaluasi total terhadap langkah Satgas PKH, menghentikan praktik penyitaan berbasis peta penunjukan kawasan hutan, dan memastikan semua tindakan negara berbasis pada hukum, bukan kekuasaan," tandas Zainal.&nbsp; Sebagaimana diketahui, data 1 Oktober 2025 menyebut Satgas PKH telah menyita sekitar 3,4 juta hektare lahan sawit yang dinilai illegal masuk kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, 1,5 juta hektare lahan sawit telah diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015119826/efek-penebangan-ilegal-dan-alih-fungsi-lahan-hutan-mangrove-di-indonesia-hadapi-tekanan">Efek Penebangan Ilegal dan Alih Fungsi Lahan, Hutan Mangrove di Indonesia Hadapi Tekanan</a> Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah mengungkapkan, penertiban kawasan hutan tidak sekadar berorientasi pada pidana, tapi juga mengutamakan penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara. Menurut dia, para pelaku diwajibkan mengembalikan seluruh keuntungan yang diperoleh secara tidak sah kepada negara.&nbsp; Febrie menjelaskan jika ada pihak yang tidak kooperatif, penyelesaian dapat ditingkatkan ke ranah penegakan hukum pidana, baik berdasarkan hukum administrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). &nbsp; "Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan memperkuat posisi negara dalam mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyat. Sebaliknya, kegagalan akan berimplikasi pada penindakan hukum yang lebih keras," tandas Febrie dalam situs resmi kejaksaan.&nbsp; Untuk diketahui, MKMK menjatuhkan teguran lisan kepada sembilan Hakim Konstitusi atas kekeliruan dalam Putusan MK No. 147/PUU-XXII/2024 terkait uji materi Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja.

Negara diminta untuk tidak menggunakan penunjukan administratif sebagai dasar klaim kawasan hutan, termasuk dalam kebijakan penertiban.

Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Harus Dibuktikan Terlebih Dahulu  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/DJI_20250730142719_0089_DJPG-4046603280.jpg" alt="Foto udara hutan mangrove Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto udara hutan mangrove Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) meminta evaluasi verifikasi ulang data penguasaan lahan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Alasannya, untuk memastikan kebijakan penertiban kawasan hutan berjalan transparan, akurat, dan berpihak pada keadilan sosial.&nbsp; Direktur PUSTAKA ALAM Muhamad Zainal Arifin menyatakan, dari kajian terbaru menunjukkan ratusan ribu hektare kebun milik petani sawit turut dimasukkan ke dalam data Satgas PKH. Temuan itu mengindikasikan ada dugaan potensi pelanggaran hukum yang dilakukan Satgas PKH. &nbsp; "Selama ini Satgas PKH mengklaim dan melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa seluruh lahan yang dilakukan penguasaan kembali merupakan lahan milik perusahaan. Namun, temuan awal kami menunjukkan sekitar 614.235 hektare yang lahan sawit dikuasai kembali oleh Satgas adalah kebun sawit milik petani rakyat," ujar Zainal Arifin kepada wartawan di Jakarta pada Senin (3/11).&nbsp; Dari total 3.404.522,67 hektare kawasan hutan yang diklaim telah dikuasai kembali oleh Satgas PKH per 1 Oktober 2025, sebanyak 1.507.591,9 hektare telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. &nbsp; Berdasarkan kajian awal, PUSTAKA ALAM mengidentifikasi sekitar 614.235 hektare merupakan kebun sawit milik petani rakyat yang ikut tercatat sebagai objek penguasaan kembali. Data yang digunakan untuk analisis ini bersumber dari SK Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan (SK DATIN) No. I sampai XXIII, Rekapitulasi Penyerahan Lahan dari Satgas PKH ke Agrinas Palma, dan laporan dari perusahaan sawit. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01411308/modus-penguasaan-lahan-di-surabaya-palsukan-surat-bisa-kuasai-tanah">Modus Penguasaan Lahan di Surabaya, Palsukan Surat Bisa Kuasai Tanah</a> Kajian tersebut memaparkan bahwa modus yang digunakan Satgas PKH menggunakan Izin Lokasi perusahaan perkebunan sebagai dasar penguasaan kembali. Padahal, di atas lahan tersebut secara faktual telah dikuasai dan diusahakan oleh petani sawit secara mandiri selama bertahun-tahun, bahkan sebelum izin lokasi tersebut terbit.&nbsp; Dalam kajian PUSTAKA ALAM di beberapa provinsi ditemukan sejumlah penguasaan kembali yang menimpa lahan masyarakat. Di Kalimantan Tengah pada areal PT. UP dilakukan penguasaan kembali seluas 571,47 hektare, dan seluruh areal tersebut merupakan lahan milik masyarakat. &nbsp; Di Riau, kasus serupa juga ditemukan. Pada areal PT. GH, dilakukan penguasaan kembali seluas 7.520,35 hektare, di mana 7.402,35 hektare di antaranya adalah kebun milik masyarakat.&nbsp; Zainal mengingatkan, penguasaan kembali kebun rakyat ini berpotensi meningkatkan konflik horizontal yang tajam di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara dan Riau. Konflik dipicu karena petani sawit akan berusaha mempertahankan kebun yang telah mereka usahakan selama bertahun-tahun, sementara pihak Agrinas Palma dan Mitra Kerja Sama Operasi (KSO) yang berasal dari luar daerah mulai melakukan aktivitas panen atas dasar penyerahan lahan dari Satgas PKH. Mitra KSO hanya berorientasi pada pemanenan cepat (hit and run). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01320820/kejati-sumut-tahan-tersangka-kasus-penguasaan-lahan-pt-kai-medan">Kejati Sumut Tahan Tersangka Kasus Penguasaan Lahan PT KAI Medan</a> "Ke depan situasi di lapangan sangat rawan. Kegiatan panen oleh Agrinas Palma dan mitra KSO ini kerap dikawal aparat keamanan. Keterlibatan aparat dalam sengketa agraria ini menciptakan asimetris kekuasaan. Petani sawit yang memperjuangkan lahannya diperlakukan sebagai penggarap ilegal di tanah mereka sendiri," papar Zainal.&nbsp; Menurut dia, apa yang dilakukan Satgas PKH ini bertentangan dengan jargon dan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin melindungi petani kecil. Kajian ini juga menyoroti potensi denda administratif yang dapat dibebankan kepada petani berdasarkan PP No. 45 Tahun 2025. Jika 614.235 hektare lahan rakyat itu dikategorikan sebagai kegiatan tanpa izin selama 20 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp 375 juta per hektare, maka potensi denda atas lahan tersebut mencapai Rp 230,34 triliun.&nbsp; "Kami mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi data penguasaan kembali dan melakukan verifikasi ulang terhadap Data Satgas PKH. Di samping itu, penguasaan kembali yang dilakukan terhadap lahan petani rakyat harus dibatalkan dan penerapan PP No. 45 Tahun 2025 perlu ditinjau ulang," tandasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0130526/hercules-diduga-jadi-aktor-utama-penyerangan-dan-penguasaan-lahan">Hercules Diduga Jadi Aktor Utama Penyerangan dan Penguasaan Lahan</a> Wakil Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Abdul Aziz meminta Presiden Prabowo segera menata ulang kebijakan tata kelola sawit dan kehutanan yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini merugikan para petani sawit yang kebunnya tiba-tiba dianggap dianggap berada di dalam kawasan hutan meski mereka sudah mengantongi sertifikat maupun HGU.&nbsp; Menurut Aziz, masalah utama terletak pada ketidakjelasan data dan klaim kawasan hutan yang dibuat Kementerian Kehutanan. Aziz menegaskan, perjuangan petani sawit bukan untuk menolak aturan, melainkan menuntut kejelasan dan keadilan hukum. Adapun Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah mengungkapkan, penertiban kawasan hutan tidak hanya berorientasi pada pidana, melainkan mengutamakan penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara. Menurut Febrie, para pelaku diwajibkan mengembalikan seluruh keuntungan yang diperoleh secara tidak sah kepada negara.&nbsp; "Apabila ada pihak yang tidak kooperatif atau mencoba menghambat implementasi kebijakan ini, penyelesaian dapat ditingkatkan ke ranah penegakan hukum pidana, baik berdasarkan hukum administrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),&rdquo; tegas Febrie yang juga Jampidsus Kejagung dalam situs resmi kejaksaan.

PUSTAKA ALAM meminta evaluasi verifikasi ulang data penguasaan lahan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Antisipasi Petani Tidak Dirugikan, Dorong Verifikasi Ulang Data Penguasaan Lahan oleh Satgas PKH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nanang-Farid-Syam-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>REPUBLIK Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan yang ke - 77 tahun. Kantor-kantor pemerintah, gedung-gedung swasta berlomba-lomba memasang bendera merah putih dan berbagai pernak pernik perayaan kemerdekaan. Tak terkecuali dengan masyarakat yang bermukim di desa-desa. Di sela kemeriahan HUT RI, wajah-wajah kepala daerah berseliweran memanfaatkan momentum kemerdekaan ini, untuk ‘pasang tampang’ di banner-banner simpang jalan dengan jargon-jargon kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  Makna kemerdekaan sejatinya tak hanya bebas dari penjajahannya saja. Namun lebih dari itu, sudah seharusnya rakyat Indonesia merdeka dari kemiskinan, mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam.  Namun sayangnya, saat Indonesia menjelang usia yang ke - 77, berdasarkan laporan WALHI dan Auriga yang dirilis pada Senin (15/8), penguasaan sumber daya alam masih dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja. Padahal Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam di kuasai oleh negara, dan mengamanatkan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  Dalam laporan yang dikeluarkan Walhi dan Auriga tersebut, penguasaan sumber daya alam atau konsesi diberikan dalam berbagai bentuk seperti konsesi kayu (HPH), konsesi kebun (HTI), dan konsesi tambang (IUP). Pengusahaan sekaligus penguasaan ini mendapat alokasi lahan yang tidak sedikit. Sejak zaman orde baru saat dipimpin Suharto (1967-1998), BJ.Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati (2001-2004), Susilo Bambang Yudoyono (2004-2014) sampai dengan era Jokowi (2014-sekarang), Presiden SBY merupakan pemberi konsesi terbesar, yakni seluas 23,9 juta hektar. Sedangkan, Jokowi selama delapan tahun berkuasa telah memberikan penguasaan lahan konsesi seluas 11,7 juta hektar, terbanyak untuk sektor tambang. Dari semua presiden, Jokowi selama berkuasa adalah pemberi izin tambang (ke konsesi) terluas yakni, 5,37 juta hektar dari 9,4 juta hektar yang telah dikeluarkan sejak era Suharto.  Pada 2022, penguasaan lahan oleh korporasi untuk konsesi kayu mencapai luas 11 juta hektar yang seluruhnya dimiliki oleh 297 badan usaha yang terkonsolidasi dalam 20 grup usaha. Dengan memperhatikan dan menghitung integrasi horizontal dan vertikal pada sektor ini, maka praktis kebun kayu ini dikuasai oleh grup Sinar Mas dan APRIL. Kedua grup ini menjadi pengendali penguasaan lahan sebesar 3,8 juta hektar atau 61 persen dari seluruh alokasi lahan penguasaan kebun kayu.  Pada sektor logging (HPH atau kini PBPH-HA), dari seluruh perizinan berusaha, konsesi logging korporasi menguasai lahan terbesar (47 persen). Data pada 2022, menunjukkan konsesi logging seluas 19 juta hektar dikuasi oleh 258 badan usaha, 4,3 juta hektar (22 persen) dimiliki oleh 10 grup usaha.  Penguasaan konsesi lahan untuk kebun sawit, melalui beberapa proses pelepasan Kawasan hutan (PKH), penerbitan izin usaha perkebunan (IUP) pada area penggunaan lain.  Hingga April 2022, pelepasan kawasan hutan untuk (perusahaan) kebun sawit mencapai 6 juta hektar. Lebih dari seperempatnya (28 persen) diberikan kepada 10 grup usaha saja. Sedangkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan sawit tercatat mencapai 7,4 juta hektar, seperempatnya dikuasai oleh 10 grup usaha.  Untuk penguasaan lahan sektor tambang, pada Juli 2022 konsesi tambang tercatat seluas 10 juta hektar, lebih dari seperlimanya (21 persen) konsesinya juga dimiliki oleh 10 grup usaha. Perusahaan plat merah milik BUMN melalui PT.Timah dan PT.Antam menguasai hampir sejuta hektar izin pertambangan.  Merujuk tiga sektor tersebut, ternyata penguasaan lintas sektor juga banyak terjadi. Sinar Mas misalnya, menguasai lahan melali konsesi hutan, tambang, sawit, (belum termasuk usaha propertinya) setidaknya grup usaha ini menguasai 3.065.215 hektar lahan. BUMN menguasai 2.060.062 hektar, diikuti APRIL Grup yang menguasai 1.655.117 hektar, KORINDO 919.642 hektar, ASTRA 447.389 hektar, DJARUM 380.697 hektar, BAKRIE 339.321 hektar, HARITA 213.402 hektar, RAJAWALI CORP 188.699 hektar, MITRA JAVA GROUP 160.071 hektar, SAMPOERNA AGRO 157.449 hektar, TRIPUTRA GROUP 134.818 hektar, HASNUR 80.816, TOBA BARA 9.183 hektar. Dari data tersebut betapa luasnya lahan yang diberikan pemerintah dan dikuasai oleh segelintir korporasi saja.  Mari kita lihat perbandingannya dengan wilayah Kelola rakyat (WKR), sebagaimana diterbitkan oleh KLHK berupa Perhutanan sosial, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Desa. Pemerintah Jokowi pernah menjanjikan 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial dan 4,9 juta hektar untuk tanah objek reforma agraria. Hingga saat ini perhutanan sosial tercatat baru 3 juta hektar, termasuk 2,9 juta yang diterbitkan di era Jokowi.  Sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Kedaulatan yang seharusnya dipegang dan dikendalikan oleh rakyat masih mimpi di negeri kaya ini. Kemakmuran yang dijanjikan konstitusi jauh panggang dari pada api. Lihat data berikut, Wilayah Kelola Rakyat versus Wilayah Kelola Korporasi. Dari 53 juta hektar penguasaan dan pengusahaan lahan yang diberikan pemerintah, hanya 2,7 juta hektar yang diperuntukkan bagi rakyat. Sisanya, 94,8 persen diberikan kepada korporasi. Lalu tanah air Indonesia ini sesungguhnya milik siapa?  Kita sebagai rakyat Indonesia pemilik kedaulatan patut waspada dan jangan terkecoh lagi, momentum kemerdekaan kali ini harus kita maknai sebagai pengingat agar peristiwa lima tahunan, baik Pilkada 2023-2024 dan Pilpres 2024 harus mampu memilih pemimpin yang benar-benar pro rakyat dan betul-betul mencintai tanah airnya.  Nanang Farid Syam Team Leader Program pada Auriga Nusantara

INDONESIA - 94,8 % = 77

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20210412-WA0012_copy_1024x682.jpg" alt="Kejati Sumut amankan buronan tersangka TS (tengah) di rumah kontrakannya di Depok, Provinsi Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Kejati Sumut amankan buronan tersangka TS (tengah) di rumah kontrakannya di Depok, Provinsi Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan TS, tersangka kasus penguasaan lahan seluas 597 meter persegi milik PT KAI Medan. Lahan tersebut terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.  Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumut Sumanggar Siagian seperti dilansir dari Antara di Medan mengatakan, tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Kepolisian Daerah Sumatera Utara selama 20 hari. Terhitung mulai 10 sampai 29 April.  Sumanggar Siagian menyebutkan, penahanan terhadap tersangka karena dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. ”Tersangka selama ini buron. Dia diamankan Kejati Sumut bekerja sama dengan Kejaksaan Agung di rumah kontrakannya di Jalan Carangin, Pancoran Mas, Depok, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (10/4),” ujar Sumanggar Siagian pada Selasa (12/4).  Sumanggar mengatakan, kronologis kasus tersangka TS, pada 1996 telah terjadi sewa menyewa antara MAS dengan PT KAI. Kemudian perjanjian sewa menyewa berlanjut pada 2003 hingga akhirnya MAS meninggal dunia. Sewa menyewa dilanjutkan anaknya, TS.  Namun kemudian ada klaim sepihak dari TS yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya, MAS, berdasar SK Camat. Kemudian PT KAI melaporkan hal tersebut dan langsung ditangani Tim Jaksa Penyidik Kejati Sumut.  ”Setelah itu Jaksa Penyidik Kejati Sumut mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan pada 21 November 2019. Tersangka dipanggil untuk memberikan keterangan terkait penguasaan lahan tersebut dan tidak pernah memenuhi panggilan Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut hingga akhirnya diterbitkan DPO oleh Kejati Sumut pada Januari 2020,” ucap Sumanggar Siagian.  Dia menjelaskan, lahan seluas 597 meter persegi di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 AA Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Timur, Senin (13/4), telah dieksekusi berdasar izin sita dari Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 13/SIT.Pidsus-Tpk/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Surat Perintah Penyitaan Kejati Sumut Nomor: 689/L.2/Fd.1/04/2020 tanggal 6 April.  Walaupun kontrak telah berakhir, tersangka tetap menguasai lahan dan mengkaplingnya dengan menyewakan kembali kepada warga dengan beragam unit usaha. Berdasar penghitungan kantor akuntan publik, diperoleh perhitungan kerugian negara dan sewa menyewa lima tahun ke belakang atas lahan seluas 597 metera persegi tersebut mencapai Rp 11.255.502.000.  ”Pasal yang dilanggar tersangka adalah pasal 2 ayat (1), pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tidak Pidana Korupsi,” ucap Sumanggar Siagian.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SohGfvyihvQ

Kejati Sumut Tahan Tersangka Kasus Penguasaan Lahan PT KAI Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/HGU.jpg" alt="Ilustrasi lahan yang banyak dikuasai grop besar perusahaan biasa dikembangkan untuk lahan perkebunan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lahan yang banyak dikuasai grop besar perusahaan biasa dikembangkan untuk lahan perkebunan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengeluhkan terkait penguasaan tanah hak guna usaha (HGU) yang dilakukan oleh banyak pengusaha.  Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Tengku Taufiqulhadi membenarkan bahwa yang disampaikan oleh Mahfud MD adalah fakta.  "Fakta itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu benar. Penguasaan tanah itu oleh pihak swasta," ujar Taufiqulhadi kepada wartawan, Sabtu (26/12).  Politikus Partai Nasdem ini menegaskan penguasaan lahan tersebut bukan terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melainkan era pemerintahan sebelumnya.  "Jadi itu terjadi bukan pada era Pak Jokowi," tegasnya.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/12/2020/mahfud-md-gila-ini-grup-besar-kuasai-ratusan-ribu-hektare-tanah-hgu/">Mahfud MD: Gila Ini! Grup Besar Kuasai Ratusan Ribu Hektare Tanah HGU</a>  Sebelumnya, Menko Mahfud MD menyebut pengusahaan lahan oleh banyak pengusaha di Indonesia dilakukan dengan menguasai tanah hak guna usaha (HGU).  "Saya dapat kirimin daftar group penguasa tanah HGU yang setiap group menguasai sampai ratusan ribu hektare. Ini gila," ujar Mahfud dalam akun Twitter resmi miliknya @mohmahfudmd, Jumat (25/12) malam.  Mahfud menegaskan izin penguasaan lahan tersebut bukan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Itu dilakukan dari pemerintahan sebelum-sebelumnya.  "Penguasaan itu diperoleh dari pemerintahan dari waktu ke waktu. Bukan baru," tegasnya.  Mahfud mengaku untuk menyelesaikan persoalan bukan hal yang mudah. Pasalnya, group besar perusahaan yang menguasai lahan tersebut dilindungi oleh hukum formal.  Meski demikian, Mahfud menegaskan pemerintah harus bisa menyelesaikan penguasaan lahan yang dikuasai oleh segelintir pengusaha di Indonesia ini.  "Ini limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya karena dicover dengan hukum formal. Tapi kita harus bisa (menyelesaikannya)," tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CfZ6fPQT4nM

Staf Menteri ATR: Penguasaan Tanah HGU Bukan di Era Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan lama terkait penguasaan lahan hingga ratusan ribu hektare kembali terangkat ke permukaan. Bahkan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun terhentak dengan begitu besar pengusahaan lahan oleh segelintir group perusahaan besar.  Menko Mahfud MD menyebut pengusahaan lahan oleh banyak pengusaha di Indonesia dilakukan dengan menguasai tanah hak guna usaha (HGU).  "Saya dapat kirimin daftar group penguasa tanah HGU yang setiap group menguasai sampai ratusan ribu hektare. Ini gila," ujar Mahfud dalam akun Twitter resmi miliknya @mohmahfudmd, Jumat (25/12) malam.  Mahfud menegaskan izin penguasaan lahan tersebut bukan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Itu dilakukan dari pemerintahan sebelum-sebelumnya.  "Penguasaan itu diperoleh dari pemerintahan dari waktu ke waktu. Bukan baru," tegasnya.  Mahfud mengaku untuk menyelesaikan persoalan bukan hal yang mudah. Pasalnya, group besar perusahaan yang menguasai lahan tersebut dilindungi oleh hukum formal.  Meski demikian, Mahfud menegaskan pemerintah harus bisa menyelesaikan penguasaan lahan yang dikuasai oleh segelintir pengusaha di Indonesia ini.  "Ini limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya karena dicover dengan hukum formal. Tapi kita harus bisa (menyelesaikannya)," tegasnya.  Diketahui, polemik penguasaan lahan di sejumlah wilayah Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Jokowi. Kala itu dia sebagai capres di Pilpres 2019 lalu.  Kala itu Jokowi sempat menyingung rivalnya yakni capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai kepemilikan HGU di Aceh dan Kalimantan. Di Aceh Prabowo memiliki lahan 120 ribu hektare. Lahan itu dikelola milik perusahaanya yakni PT Tusam Hutani Lestari.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CfZ6fPQT4nM

Mahfud MD: Gila Ini! Grup Besar Kuasai Ratusan Ribu Hektare Tanah HGU