<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejujuran-bakri-harumkan-nama-penghulu-indonesia_m_201175.jpeg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kiprah integritas Abdurrahman Muhammad Bakri sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, yang selalu menolak uang "transpor" dari pengantin, menjadi momentum bagi Kementerian Agama (Kemenag) untuk menunjukkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) memiliki integritas tinggi. Meskipun ASN itu berada di golongan rendah, tapi sikap kejujuran itu adalah hal utama yang tidak boleh digadaikan. Selain mampu menolak, Bakri pun tidak sungkan untuk melaporkan penerimaan gratifikasi sebanyak 59 kali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, kiprah Bakri telah mengharumkan nama penghulu Indonesia karena rutin melaporkan gratifikasi ke KPK.&nbsp; Menurut dia, nilai penting dari yang dilakukan Bakri adalah konsistensinya mengklarifikasi harta yang didapatkan, apakah itu haknya atau bukan. Meskipun jumlahnya sekitar Rp 4,2 juta. Akan spiritnya&nbsp;merupakan wujud dari kejujuran dan patut diteladani. "Satu hal yang paling pokok dari itu adalah konsistensinya dalam mengklarifikasi harta apakah itu miliknya atau bukan,&rdquo; ujar Lukman Hakim Saifuddin dalam keterangan persnya, Selasa (3/4).&nbsp;&nbsp; Sebelumnya Lukman Hakim memberikan penghargaan kepada Abdurrahman Muhammad Bakri sebagai ASN berintegritas pada Senin (2/4) malam. Penghargaan itu bersamaan dengan pembukaan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengawasan yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag. Sementara itu, Bakri mengaku aksi melaporkan gratifikasi ke KPK itu dimulai sejak 2015. Hal itu sejalan dengan kebijakan tentang gratifikasi. Jumlah uang grtifikasi yang dilaporkan itu berbeda-beda. Sebab setiap menikahkan dia diberikan uang berkisar Rp 25 ribu sampai Rp 200 ribu. Dia menerangkan, setiap penghulu itu sebetulnya sudah mendapatkan biaya transportasi dan jasa profesi. Meski tugasnya sebagai penghulu di luar jam kerja dan di luar kantor. Semua itu berasal dari Rp 600 ribu setiap pendaftaran pernikahan. Akan tetapi masih saja ada pengantin atau keluarganya yang memberikan tambahan. "Kalau mau tegas menolak malah tidak baik. Solusinya dilaporkan ke KPK," kata pria berusia 35 tahun itu. Abdul mengaku komitmen berlaku jujur tersebut dia dapatkan dari kedua orang tua. Mereka berpesan agar selalu bekerja dengan benar. Tindak korupsi yang sudah memprihatinkan di Indonesia, menurutnya dapat dihapuskan mulai dari diri sendiri. "Semoga tetap Istiqomah. Agar tidak ada korupsi ya kita mulai dari diri sendiri," kata lulusan STAIN Surakarta itu yang sudah mengabdi di Kemenag Klaten selama 13 tahun.

Kejujuran Bakri Harumkan Nama Penghulu Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tolak-gratifikasi-itu-mudah-laporkan-saja-ke-kpk_m_1521973790_198895.jpeg" alt="PIAGAM: Abdurahman Muhammad Bakri (kanan) menunjukkan piagam dari KPK lantaran rajin melaporkan gratifikasi, Jumat (23/3)." width="100%">
<figcaption>PIAGAM: Abdurahman Muhammad Bakri (kanan) menunjukkan piagam dari KPK lantaran rajin melaporkan gratifikasi, Jumat (23/3).</figcaption>
</figure>Presiden Joko Widodo menjadi pelapor gratifikasi dengan nilai paling tinggi, Rp 58,7 miliar. Namun, jika jumlah laporan pemberian dihitung, Jokowi kalah jauh oleh Abdurrahman <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/24/198573/59-kali-laporkan-gratifikasi-abdul-selalu-ingat-pesan-orangtuanya" target="_blank">Muhammad Bakri</a>, penghulu aparatur sipil negara (ASN) di Klaten. --- BUKAN urusan mudah menolak uang "transpor" dari keluarga pengantin kepada penghulu. Ditolak secara halus maupun terbuka, ucapan terima kasih itu tetap jamak diberikan dengan berbagai cara. Salah satunya, menyelipkan ke tas si penghulu secara sembunyi-sembunyi. Namun, selalu ada cara untuk menolak hal itu Abdurrahman Muhammad Bakri, penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk, Klaten, selalu melaporkan setiap "amplop" yang diberikan kepadanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di sistem pelaporan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/13/195455/kpk-serahkan-kuda-gratifikasi-presiden-jokowi-ke-djkn-kemenkeu" target="_blank">gratifikasi</a> KPK, Bakri merupakan sosok yang paling sering melaporkan gratifikasi. Yakni 59 kali dalam rentang waktu 2015-2018 (Maret). Di antaranya, 57 gratifikasi senilai Rp 4.260.000 dinyatakan milik negara oleh KPK. Bakri mengisahkan, pada awalnya dirinya merasa tidak enak ketika menolak uang "transpor" yang diberikan oleh keluarga pengantin. Dia selalu menolak. Namun, selalu pula ada cara mereka untuk memaksa. Memang, bagi banyak keluarga pengantin, memberikan sejumlah uang kepada penghulu tidak dianggap sebagai beban. Melainkan ucapan terima kasih dan tanda syukur. Namun, Bakri tetap teguh pada pendiriannya. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/17/196691/kpk-tetapkan-bupati-hst-tersangka-gratifikasi-dan-pencucian-uang" target="_blank">Uang transpor</a> itu bukanlah haknya. Harus dikembalikan. "Pihak keluarga pengantin kadang memaksa. Biasanya, dikasih waktu bersalaman saat mau pulang. Atau kalau nggak, malah dikasih di motor saya," ungkapnya. "Makanya, saya sempat cari solusi hingga akhirnya kepikiran untuk melaporkan ini ke KPK," jelas Bakri saat ditemui di KUA Kecamatan Trucuk pada Jumat (23/3). Bakri adalah lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Dia menjadi pegawai KUA sejak 2005, lalu menjadi penghulu sejak 2012. Hingga saat ini, dia sudah menikahkan lebih dari 1.000 pasangan. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memberikan apresiasi tinggi kepada Bakri. Penghulu di Klaten itu bahkan masuk nominasi peraih penghargaan KUA teladan yang digelar Agustus nanti. Menurut Lukman, Bakri adalah contoh teladan yang memperlakukan integritas tidak hanya sebagai slogan dan ungkapan. Menurut dia, 59 kali melaporkan gratifikasi merupakan bentuk konsistensi kejujuran pada diri Bakri. "Juga menunjukkan sifat qana&iexcl;h (merasa cukup, Red). Sehingga berhati-hati dalam menerima rezeki yang sumbernya diragukan kehalalannya," tuturnya kemarin (24/3). Lukman berpesan agar sikap Bakri bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh ASN di Kemenag. ASN Kemenag di kantor pusat maupun di daerah harus bekerja secara profesional, inovatif, dan berintegritas. Para penghulu sebenarnya mendapatkan penghasilan yang lebih banyak sejak 2014. Itu sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kemenag. Di dalam ketentuan itu, pencatatan nikah pada prinsipnya gratis. Selama dilakukan di KUA dan pada hari kerja. Di luar itu, biaya pencatatan nikah dipatok Rp 600 ribu. Dengan aturan itu, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menilai, tidak ada alasan lagi bagi penghulu menerima uang "transpor". Sebab, setelah keluarnya peraturan Kemenag, penghulu mendapat honor Rp 150 ribu hingga Rp 450 ribu per pernikahan. "Orang-orang (penghulu, Red) yang masih mau menerima itu sebenarnya tidak tahu diri. Karena negara sudah membayar semuanya (biaya penghulu, Red) dan tidak sedikit," tegasnya. Giri mengatakan, lembaganya sejatinya tidak mengharuskan semua penghulu melaporkan gratifikasi. Sebab, hal tersebut pasti membebani penghulu sendiri. Terutama yang tinggal di daerah terpencil dengan akses internet minim. "Penghulu tidak kami harapkan harus melapor, tapi harus menolak," ujarnya. "Kalau penghulu diarahkan ke konteks pelaporan, bakal susah," imbuh dia. Tentu yang harus digarisbawahi, penolakan gratifikasi sebisanya dilakukan dengan cara halus sesuai budaya di daerah masing-masing. Mengingat, tradisi pemberian uang "transpor" merupakan kebiasaan lama yang telanjur membudaya di masyarakat. "Kampanye kami adalah tolak gratifikasi dengan senyuman," tutur pria kelahiran Ponorogo tersebut. Apakah perbaikan di kalangan penghulu sudah maksimal? Giri menyebutkan, secara umum perubahan di tingkat grassroots sudah mulai terasa. Setidaknya itu terlihat dari masuknya dua penghulu di daftar top five pelapor gratifikasi tertinggi. Yakni Bakri dan Samanto (penghulu KUA di Bantul).&nbsp;

Tolak Gratifikasi Itu Mudah, Laporkan Saja ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/59-kali-laporkan-gratifikasi-abdul-selalu-ingat-pesan-orangtuanya_m_198573.jpeg" alt="PIAGAM: Abdurahman Muhammad Bakri (kanan) menunjukkan piagam dari KPK lantaran rajin melaporkan gratifikasi, Jumat (23/3)." width="100%">
<figcaption>PIAGAM: Abdurahman Muhammad Bakri (kanan) menunjukkan piagam dari KPK lantaran rajin melaporkan gratifikasi, Jumat (23/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masih muda dan berpenampilan sederhana. Itulah kesan pertama saat bertemu dengan Abdurahman Muhammad Bakri, 35, di kantor urusan agama (KUA), Trucuk, Klaten, Jumat (23/3). Mengenakan kaos berkerah warna abu-abu, pria dengan dua anak itu begitu ramah saat menemui awak media. Awalnya, pria yang akrab dipanggil Abdul itu terlihat kaget saat ada sejumlah awak media mendatangi kantornya. Pasalnya, selama ini sepertinya kantor yang sudah ditempatinya sejak beberapa tahun itu tidak ada hal yang perlu diberitakan. Tetapi setelah mendapatkan penjelasan, Abdul akhirnya bisa mengerti. Bahwa dirinya disebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu pejabat negara yang paling aktif melaporkan gratifikasi ke KPK. Setidaknya sampai saat ini, Abdul sudah 59 kali melaporkan gratifikasi ke KPK. Meski jumlah setiap laporan gratifikasi tidaklah banyak. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Abdul mendapatkan apresiasi dari KPK. Abdul sendiri tidak menyangka bahwa setiap pelaporannya akan diumumkan oleh KPK. Baginya, melaporkan gratifikasi tersebut menjadi sebuah kewajiban. Sehingga dirinya rutin melaporkan ke KPK setiap ada gratifikasi dari warga. Abdul mengaku pelaporan ini sudah dilakukannya sejak tahun 2015 lalu. Tepatnya, setelah adanya kebijakan tentang gratifikasi. "Sampai sekarang ini lebih kurang sudah 59 kali saya melaporkan gratifikasi ke KPK," terangnya kepada JawaPos.com. Sebagai seorang penghulu di KUA Trucuk, Abdul memang sangat sering menerima gratifikasi. Jumlahnya pun bervariasi, ada yang Rp 25 ribu sampai dengan Rp 200 ribu. Sebenarnya, dirinya sudah memberikan penjelasan kepada warga agar tidak perlu memberikan uang lagi. Karena untuk pelayanan di luar jam kerja warga sudah membayar sebesar Rp 600 ribu. Dan uang tersebut sudah termasuk untuk biaya transportasi dan juga jasanya. "Tetapi kadang warga tetap nekad memberikannya. Ada yang ditaruh di sepeda motor, di tas," ujarnya. Abdul pun tidak bisa menolaknya. Bukan karena apa-apa, dirinya tidak mau sikapnya tersebut justru akan menyakiti perasaan warga. Makanya, setiap ada warga yang memberikan gratifikasi, langsung dilaporkannya ke KPK. Awalnya, Abdul memang tidak paham mengenai pelaporan tersebut. Dirinya baru paham setelah dijelaskan oleh temannya yang lebih dulu melaporkan gratifikasi ke KPK. "Untuk pelaporannya tidak rumit, ini saya juga tahu dari teman yang juga sudah melapor. Sampai sekarang pun saya masih rutin melaporkannya," ungkap pria lulusan STAIN Surakarta tersebut. Pria yang sudah bekerja selama 13 tahun di Kementerian Agama (Kemenag) Klaten itu mengaku, bahwa dirinya selalu berpegang teguh pada pesan orang tuanya. Yakni agar selalu bekerja dengan jujur dan benar. "Niat saya bekerja sesuai aturan, kerja nyaman dan enak. Dan tetap istiqomah, untuk tidak korupsi dimulai dari diri kita sendiri," pungkasnya.

59 Kali Laporkan Gratifikasi, Abdul Selalu Ingat Pesan Orangtuanya