<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="gs"> <div class=""> <div id=":14m" class="ii gt"> <div id=":14l" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/13/pexels-trungnguyenphotog-2959192-3947951245.jpg" alt="5 Zodiak yang Cenderung Menunda Pernikahan." width="100%">
<figcaption>5 Zodiak yang Cenderung Menunda Pernikahan.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengklarifikasi beredarnya informasi mengenai larangan pernikahan di hari libur. Kemenag memastikan isu tersebut tidak benar. Pelaksanaan pernikahan bisa digelar pada hari kerja atau hari libur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie, merespons beredarnya informasi di media sosial soal larangan nikah di hari libur, setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami ingin meluruskan bahwa aturan tersebut tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA pada hari kerja ataupun di hari libur,&rdquo; kata Anna di Jakarta, Senin (14/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anna menjelaskan, pelaksanaan pernikahan di KUA pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan pada hari dan jam kerja, sebab KUA beroperasi dari Senin hingga Jumat. Di luar hari-hari tersebut, KUA tidak melayani pernikahan di kantor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penting untuk dicatat bahwa yang libur hanyalah kantor KUA, bukan petugas penghulu,&rdquo; imbuh Anna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015193017/ada-apel-operasi-mantap-brata-di-mako-brimob-depok-ini-jalur-alternatif-untuk-warga">Ada Apel Operasi Mantap Brata di Mako Brimob Depok, Ini Jalur Alternatif Untuk Warga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, PMA tersebut baru akan mulai berlaku tiga bulan setelah ditetapkan. "Penerapan PMA ini membutuhkan waktu penyesuaian, dan selama tiga bulan ke depan, kami akan terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan layanan pada masyarakat," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Anna, layanan pencatatan nikah sudah diatur dalam Undang-undang. Selama memenuhi syarat-syarat yang berlaku, pasangan tetap bisa melangsungkan pernikahan di lokasi yang diinginkan, baik di rumah, tempat ibadah, atau lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anna mengatakan, Kemenag berkomitmen untuk terus memberi pelayanan pencatatan pernikahan yang memudahkan masyarakat. &ldquo;Semoga bisa meredakan kekhawatiran masyarakat yang berencana menikah di luar KUA Kecamatan. Kemenag berkomitmen untuk terus memberi layanan terbaik dalam proses pencatatan pernikahan,&rdquo; pungkasnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Kami ingin meluruskan bahwa aturan tersebut tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA pada hari kerja

Tegaskan Tidak Ada Larangan Menikah pada Hari Libur, Kemenag: Yang Libur Cuma Kantor KUA, Bukan Penghulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/28/pexels-transtudios-3156648-1037562626.jpg" alt="Ilustrasi calon pengantin. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi calon pengantin. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penerapan bimbingan perkawinan (bimwin) sebagai syarat wajib agar bisa terdaftar resmi di pencatatan nikah memiliki sejumlah tantangan. Beberapa hal yang mencuat adalah terkait pendanaan dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) mentor bimwin. Keterbatasan SDM jadi paling kentara karena jumlahnya tak sebanding dengan jumlah pasangan menikah setiap harinya. Ketua Umum Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Madari menuturkan, dirinya sudah mendengar kabar bahwa bimwin menjadi salah satu syarat wajib. Nanti bukti sertifikat mengikuti bimwin harus dilampirkan calon pengantin (catin) ketika mendaftar pencatatan nikah di KUA. &rsquo;&rsquo;Kemenag sudah sosialisasi di KUA. Supaya bisa 100 persen pasangan nikah mengikuti bimwin,&rsquo;&rsquo; katanya kemarin (3/10). Madari mengatakan, selama ini ada beberapa skema pelaksanaan bimwin di KUA. Meski belum diwajibkan, pesertanya sudah banyak. Madari mengatakan, skema pertama adalah bimbingan secara klasikal menggunakan anggaran dari pemerintah. Satu sesi bimwin diikuti maksimal 25 pasangan. Pelaksanaan bimwin digelar selama dua hari dengan bobot 16 jam pelajaran (JPL). Skema itu bisa mengundang pakar atau tokoh karena tersedia anggarannya secara khusus. &rsquo;&rsquo;Skema yang kedua adalah mandiri,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Skema tersebut dilakukan benar-benar tanpa biaya. Pemberi materi penghulu atau penyuluh di KUA setempat. Para pemateri tidak mendapatkan gaji khusus. Sebab, sudah bagian dari tugasnya sehari-hari. Lalu, skema baru yang sedang dikaji adalah bimwin secara virtual. Skema tersebut lebih efektif dari sisi biaya. Selain itu, tidak merepotkan para pasangan catin. &rsquo;&rsquo;Misalnya, salah satu pasangannya masih domisili di Jogjakarta. Sedangkan pendaftaran nikahnya di Jakarta,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011788845/soal-larangan-pernikahan-beda-agama-harus-ada-harmonisasi-uu-perkawinan-dan-uu-adminduk">Soal Larangan Pernikahan Beda Agama, Harus Ada Harmonisasi UU Perkawinan dan UU Adminduk</a> Dengan skema bimwin virtual, catin yang sedang di Jogjakarta tidak perlu repot-repot datang ke Jakarta. Dia tetap bisa mengikuti bimwin dari domisilinya secara online. Madari mengatakan, metode dan skema bimwin virtual sedang digodok sampai saat ini. Dia mengatakan, dengan mengikuti bimwin, pasangan catin setidaknya memiliki wawasan untuk adaptasi awal membangun rumah tangga. Mereka diberi ilmu, potensi-potensi masalah yang muncul, serta cara menghadapinya. Termasuk urusan mengelola keuangan keluarga. Menurut Madari, urusan keuangan keluarga cukup krusial. Sebab, banyak kasus perceraian akibat urusan keuangan keluarga. Bimwin Wajib Dapat Dukungan Terpisah, sejumlah pasangan nikah menceritakan pengalamannya mengikuti bimwin. Salah satunya Ismi, yang pada 2022 lalu mengikuti bimwin di KUA Pasar Minggu, Jakarta. &rsquo;&rsquo;Kira-kira dilaksanakan sebulan sebelum akad nikah,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Ismi mengatakan, bimwin dilaksanakan dua hari. Tetapi karena ada urusan lain, dia hanya bisa mengikuti bimwin di hari kedua. Pelaksanaan dimulai pukul 9 pagi hingga jam makan siang. Materi yang didapatkan cukup banyak. Khususnya kewajiban dan peran suami dan istri. Metode bimwin bervariasi. Tidak hanya ceramah, ada juga sesi diskusi serta pembentukan kelompok. &rsquo;&rsquo;Waktu itu diskusi kelompok tentang bagaimana menghadapi konflik dalam rumah tangga,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Ismi menilai, materi dalam bimwin sangat berguna baginya. Materi teknis soal keluarga tidak pernah dia dapatkan dalam pendidikan di sekolah maupun kuliah. Jadi, dia mendukung ketika bimwin itu nanti bersifat wajib. &rsquo;&rsquo;Saya dulu sifatnya anjuran,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Cerita lain disampaikan Fitri, yang mendaftar nikah di KUA Jagakarsa, Jakarta. Dia menikah pada Oktober 2023 dan mulai melengkapi administrasi sejak Juli. Penghulu saat itu adalah kepala KUA Jagakarsa. Sebelum pernikahan, Fitri dan calon suaminya diminta menghadap. Kemudian, oleh penghulu diberikan penjelasan mengenai alur akad nikah. (wan/c6/bay)

Ketua Umum APRI Madari menuturkan, dirinya sudah mendengar kabar bahwa bimwin menjadi salah satu syarat wajib.

Jumlah Mentor Masih Terbatas, Asosiasi Penghulu Kaji Pemberian Bimbingan Perkawinan Virtual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Pernikahan_Daring-Pasien-Covid19_di_Tulungagung_26122020-ds-2_2-1.jpg" alt="Mempelai pria menandatangani buku nikah disaksikan penghulu dan mempelai perempuan mengikuti prosesi akad nikah secara daring di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel, Tulungagung, Sabtu (26/12). Destyan Sujarwoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Mempelai pria menandatangani buku nikah disaksikan penghulu dan mempelai perempuan mengikuti prosesi akad nikah secara daring di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel, Tulungagung, Sabtu (26/12). Destyan Sujarwoko/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar baik bagi para penghulu. Usia pensiun mereka saat ini semakin panjang. Bagi penghulu yang bisa mencapai jenjang penghulu Ahli Utama, usia pensiunan mencapai 65 tahun. Jauh lebih panjang dari sebelumnya yang pensiun di usia 58 tahun.&nbsp; Aturan baru usia pensiun bagi para Penghulu itu menyesuaikan kebijakan jabatan fungsional bagi para penghulu. Kementerian PAN-RB menyetujui kenaikan jabatan fungsional penghulu untuk 7.396 formasi. "Penghulu yang akan naik jenjang di usia 58 tahun, yang seharusnya pensiun, dapat naik ke jenjang Penghulu Ahli Madya dengan adanya formasi ini," kata Sesditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) sekaligus Plt Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Adib.&nbsp; Dengan jenjang penghulu Ahli Madya, usia pensiun mereka bisa diperpanjang hingga 60 tahun. Adib menjelaskan, formasi kenaikan jenjang itu memberi kesempatan penghulu untuk berkarier hingga ke jenjang lebih tinggi. Dengan jenjang jabatan fungsional, penghulu memiliki beberapa tingkatan. Mulai dari Penghulu Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, hingga Ahli Utama, dengan batas usia pensiun mencapai 65 tahun. "Kalau (kebijakan baru) formasi ini tidak ada, penghulu akan terhenti pada usia 58 tahun sebagai batas masa pensiun," ungkapnya. Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin ikut menyambut baik aturan jenjang jabatan fungsional para penghulu itu. Dia mengatakan Kemenag terus mengkampanyekan figur penghulu keren. "Penghulu keren itu adalah penjaga gawang ketahanan keluarga Indonesia," katanya pada Selasa (13/8). Kamaruddin menuturkan para penghulu keren, tidak hanya menyelenggarakan dan mencatatkan peristiwa nikah saja. Tetapi berperan mempersiapkan keluarga keluarga berkualitas dengan memberikan bimbingan berkelanjutan. Serta memberikan konsultansi keluarga untuk menjaga ketahanan keluarga Indonesia. Kemenag berharap, para penghulu dapat terus meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Para penghulu harus menguasai berbagai bidang keahlian. Seperti pemahaman teknis tugas dan fungsinya, keterampilan dalam hukum perkawinan, fikih munakahat, regulasi, administrasi, serta memiliki kecakapan komunikasi yang baik di masyarakat. Selain kompetensi dasar tersebut, para penghulu juga harus memiliki wawasan moderasi beragama dan kebangsaan. Sehingga penghulu dapat menulis isu-isu kebangsaan dan moderasi beragama serta melakukan pencegahan terhadap potensi konflik di wilayahnya.

Adib menjelaskan, formasi kenaikan jenjang itu memberi kesempatan penghulu untuk berkarier hingga ke jenjang lebih tinggi.

Usia Pensiun Penghulu Bertambah dari 58 Tahun jadi 65 Tahun, ini Dasar Pertimbangannya Kata Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-3.jpg" alt="Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Judi online merebak ke semua lapisan masyarakat. Mulai dari pelajar, mahasiswa, keluarga, kepala keluarga, dan sebagainya. Praktik judi online ini harus dicegah dari awal. Di tingkat keluarga harus dimulai dari pasangan suami istri ketika akan melangsungkan pernikahan. Maka dari itu, Kementerian Agama (Kemenag) menugaskan para penghulu untuk memberikan edukasinya soal bahayanya judi online. Kasubdit Bina Kepenghuluan Anwar Saadi menegaskan perlunya menyisipkan materi pencegahan judi online dalam bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat. Menurut dia, perlu instruksi khusus kepada penghulu dan Penyuluh Agama Islam se-Indonesia untuk memasukkan materi bahaya judi online pada kegiatan Penyuluhan maupun Bimbingan Perkawinan. &ldquo;KUA telah memberi pembekalan Bimbingan Perkawinan pada calon pengantin. Salah satu materi umumnya adalah peran dan tanggung jawab suami dan istri, termasuk pembekalan menjaga keutuhan keluarga," ujar Anwar Saadi kepada wartawan, Sabtu (22/6). Kasus judi online akan menjadi materi spesifik dalam bimbingan perkawinan. Selain penghulu, lanjut Anwar, materi ini juga harus menjadi bahan edukasi dan bimbingan kepada jemaah binaan Penyuluh Agama Islam se-Indonesia. Upaya itu merupakan bentuk dukungan terhadap Satgas Judi Online yang dibentuk pemerintah untuk menangani masalah darurat judi online. Sebab, maraknya judi online memicu kerusakan di berbagai lini kehidupan. Tidak hanya melanggar pidana, tapi juga berakibat pelaku depresi, bunuh diri, KDRT, hingga pada perceraian rumah tangga. &ldquo;Banyak kasus perceraian karena dilatarbelakangi dampak perjudian. Keutuhan sebuah keluarga sangat diuji apabila ada anggota keluarga, terutama kepala keluarga melakukan aktivitas perjudian. Selain buang waktu, merusak ekonomi keluarga, hingga berakibat pengabaian dan semena-mena terhadap keluarga,&rdquo; Anwar menyebut, terminologi judi tidak ada yang positif. Menjanjikan kemenangan, yang didapat justru kekalahan, kemiskinan, konsumtif, serta menjadi salah satu penyebab orang terdorong mengadu nasib dengan berjudi. Dari data konsultasi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta KUA, banyak istri yang mengadukan suaminya terlibat judi online. Akibatnya, tidak sedikit istri harus menanggung akibat perbuatan suaminya. Ada suami yang berutang yang bahkan menggunakan jasa pinjaman online untuk menutupi kekurangan biaya sehari-hari. Anwar menerangkan, dalam tiga tahun terakhir, angka perkawinan terus menurun. Biasanya angka perkawinan per tahun mencapai angka 2 juta peristiwa nikah. Pada 2023 turun 25 persen. Hanya 1,5 juta peristiwa nikah. Dia menilai, masyarakat mulai menunda menikah karena kondisi ekonomi yang menyebabkan rasa khawatir untuk membangun rumah tangga. Fenomena itu menjadi tantangan bagi penghulu dan penyuluh untuk mengampanyekan dan memberikan bimbingan penguatan keluarga.

Judi online merebak ke semua lapisan masyarakat. Mulai dari pelajar, mahasiswa, keluarga, kepala keluarga, dan sebagainya.

Cegah Keluarga Terjebak Judi Online, Penghulu Diminta Edukasi Calon Pengantin sebelum Menikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/11/WhatsApp-Image-2024-05-10-at-211055-299671179.jpeg" alt="Book Talk Festival Islam Kepulauan yang digelar PCI NU Belanda di IIAS Conference Room Leiden University, Leiden, Belanda, Jumat (10/5)." width="100%">
<figcaption>Book Talk Festival Islam Kepulauan yang digelar PCI NU Belanda di IIAS Conference Room Leiden University, Leiden, Belanda, Jumat (10/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penghulu selama ini hanya dikenal sebagai petugas pencatat pernikahan umat Islam. Padahal, peran penghulu cukup kompleks. Sangat berbeda sekali peran penghulu dari zaman kolonial Belanda dengan era modern. Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Kementerian Agama (Kemenag)&nbsp;Dedi Slamet Riyadi mengatakan,&nbsp;peran dan tantangan yang dihadapi penghulu di era modern sangat berbeda dibanding zaman kolonial Belanda. Pada era modern, penghulu harus turut aktif mengatasi isu-isu sosial seperti perkawinan usia dini dan penurunan angka stunting. "Penghulu memiliki tanggung jawab yang besar di era modern ini. Mereka terus proaktif dalam mengatasi isu-isu sosial seperti perkawinan usia dini dan penurunan angka stunting, sebagai upaya meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia,&rdquo; ujar&nbsp;Dedi Slamet Riyadi&nbsp;di IIAS Conference Room Leiden University, Leiden, Belanda, Jumat (10/5). Di Leiden, Dedi Slamet Riyadi hadir dalam sesi Book Talk Festival Islam Kepulauan yang digelar Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) Belanda. "Jika dahulu penghulu dibatasi kewenangannya oleh pemerintah kolonial dan tidak diberikan gaji serta keahlian yang memadai, kini mereka dituntut untuk tidak hanya menguasai keahlian kepenghuluan, tetapi juga harus proaktif dalam upaya pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat,&rdquo; imbuh&nbsp;penerjemah buku &ldquo;Caught Between Three Fires: Javanese Penghulu under The Dutch Colonial Administration 1882-1942&rdquo; itu. Untuk diketahui, Festival Islam Kepulauan digelar di beberapa kota di Belanda&nbsp;yang berlangsung&nbsp;&nbsp;dari 1 hingga 20 Mei 2024. Festival itu tidak hanya mengulas peran penghulu, tetapi juga merayakan puisi Sufi Jawa, khususnya Suluk, yang menggambarkan perjalanan mistis para sufi. Karya-karya tersebut banyak tersimpan di Belanda pasca kolonial, sekaligus menjadi data tarik tersendiri dalam festival untuk meningkatkan pemahaman kebudayaan dan sejarah Islam Nusantara. Sementara itu, Guru Besar Kajian Islam Asia Tenggara Universitas Leiden Nico Kaptein menambahkan, penghulu memegang peranan penting dalam sejarah kerajaan-kerajaan Islam. Menurut dia, penghulu tidak hanya mengatur urusan perkawinan umat Islam, tetapi juga berperan sebagai qadhi atau hakim yang menangani perkara perdata dan pidana berdasarkan hukum Islam. &ldquo;Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu memiliki peran dan kedudukan penting. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas urusan perkawinan umat Islam. Mereka bertindak sebagai qadhi atau hakim yang menangani perkara perdata dan pidana berdasarkan hukum Islam,&rdquo; paparnya. Meskipun, pada masa kolonial Belanda, kewenangan dan tanggung jawab penghulu dibatasi secara bertahap. &ldquo;Pada masa kolonial, kewenangan penghulu dibatasi oleh Belanda. Dibentuknya Pristerraad atau Raad agama pada 1882 merupakan salah satu upaya penyesuaian dengan birokrasi kolonial,&rdquo; pungkas Nico Kaptein merujuk pada buku Muhammad Hisyam, &ldquo;Caught Between Three Fires: Javanese Penghulu under The Dutch Colonial Administration 1882-1942&rdquo;. Buku tersebut membahas peran penghulu dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pendidikan Islam di era kolonial. &nbsp;

Penghulu selama ini hanya dikenal sebagai petugas pencatat pernikahan umat Islam. Padahal, peran penghulu cukup kompleks.

Hadir di Belanda, Kemenag RI Beberkan Beda Tantangan Penghulu Masa Kolonial dan Era Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/WhatsApp-Image-2024-05-08-at-220803-2542943414.jpeg" alt="Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin." width="100%">
<figcaption>Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penerimaan CPNS 2024 bakal membuka peluang besar bagi yang ingin jadi penghulu. Sebanyak 3.641 formasi penghulu ahli pertama yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, KemenPAN-RB telah menyetujui usulan kuota formasi penghulu sebanyak 3.641. &ldquo;Tahun 2024 akan ada formasi baru. Jumlahnya 3.641 kuota Penghulu Ahli Pertama. Formasi itu sudah disetujui. Sementara untuk formasi penghulu madya dan utama sampai hari ini belum ada respons pasti dari KemenPAN-RB. Namun, kami optimistis usulan itu disetujui,&rdquo; papar Kamaruddin. Pernyataan itu sudah disampaikan Kamaruddin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) 2024 di Jakarta pada Selasa (6/5). Berdasarkan Peraturan Menpan RB - Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Zainal Mustamin mengatakan, kebutuhan jabatan penghulu fungsional secara nasional mencapai 16.263 orang. Saat ini baru tersedia 9.054 penghulu. &ldquo;Penghulu yang akan pensiun hingga tahun 2027 mencapai 2.383 orang. Jumlah ini sangat besar, tetapi kita bersyukur kuota formasi tahun ini bertambah,&rdquo; paparnya. Zainal mengatakan, sebelumnya Kemenag menyampaikan kebutuhan Penghulu Ahli Pertama sebanyak 7.012 formasi. &ldquo;Tahun ini mendapat kuota 3.641 CASN, sepao dari usulan awal," imbuhnya. Zainal berkomitmen untuk mendukung APRI dalam menjalankan tugas pemerintah, serta peningkatan kesejahteraan para penghulu di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, APRI merupakan organisasi penghulu yang didirikan pada 17 Juli 2019 di Bogor. Pada November 2020 Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Zainal Mustamin secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) APRI masa bakti 2019-2023.

Sebanyak 3.641 formasi penghulu ahli pertama yang diusulkan Kemenag mendapat persetujuan dari KemPAN-RB.

Disetujui KemenPAN-RB, Kemenag Siapkan 3.641 Formasi Penghulu Untuk CPNS 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/WhatsApp-Image-2024-03-26-at-212223-417947861.jpeg" alt="Direktur Urais Binsyar Kemenag Adib." width="100%">
<figcaption>Direktur Urais Binsyar Kemenag Adib.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat kerap mudah tersulut konflik sosial berdimensi keagamaan. Persoalan itu kadang bisa meluas. Hal itu tidak bisa didiamkan. Pihak-pihak terkait harus beperan aktif untuk meredam agar benih-benih konflik itu tidak muncul di tengah masyarakat. Di antaranya, Kementerian Agama (Kemenag) mendorong peran para penyuluh agama dan penghulu untuk menjadi aktor resolusi konflik. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib mengatakan, penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan membutuhkan keberanian dan kecintaan pada perdamaian. Untuk itu, Kemenag membuka pendaftaran Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik (SPARK) 2024. Pendaftaran itu yang dimulai pada 1 Mei hingga 19 Mei 2024. &ldquo;Hasil seleksi akan diumumkan pada 20 Mei dan kegiatannya digelar pada 27 Mei hingga 26 Juli 2024,&rdquo; ujar Adib kepada wartawan, Selasa (23/4). Adib menjelaskan, SPARK dirancang untuk mempertajam kepekaan dan kecakapan teknis para penyuluh dan penghulu dalam membuat keputusan ketika menghadapi atau mencegah konflik. &ldquo;Program ini dirancang untuk meningkatkan kepekaan dan kecakapan teknis para penyuluh dan penghulu dalam menangani atau mencegah konflik sosial berdimensi keagamaan,&rdquo; terangnya. Selain itu, lanjut Adib, pihaknya juga bekerja sama dengan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan untuk menggelar kursus daring terbuka untuk umum (MOOC) di bidang deteksi dini. &ldquo;Sertifikat dari kursus ini menjadi prasyarat bagi para penyuluh dan penghulu yang ingin mengikuti pelatihan SPARK,&rdquo; ulasnya. Sementara itu, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Kemenag Dedi Slamet Riyadi mengatakan, SPARK tahun 2024 membuka enam angkatan yang dibagi dalam enam zona wilayah. &ldquo;Langkah ini diambil untuk meningkatkan jumlah penyuluh dan penghulu yang terampil dalam resolusi konflik,&rdquo; ungkapnya. Dedi berharap SPARK 2024 dapat menghasilkan penyuluh dan penghulu yang tidak hanya berani dan mencintai perdamaian. Namun, juga memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menginisiasi langkah-langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/WhatsApp-Image-2024-04-23-at-135718-2406597678.jpeg" alt="Poster pendaftaran Sekolah penyuluh dan penghulu." width="100%">
<figcaption>Poster pendaftaran Sekolah penyuluh dan penghulu.</figcaption>
</figure> Berikut syarat yang harus dipenuhi: 1. Berstatus sebagai penyuluh PNS, P3K, atau PAH 2. Penghulu PNS dan P3K 3. Mengisi form pendaftaran di: https://bit.Iy/daftarSPARK2024 4. Siap mengikuti tahapan seleksi dan pelaksanaan Bimtek SPARK, serta menjadi Aktor Resolusi Konflik (ARK) di wilayahnya masing-masing 5. Membuat tulisan sebanyak 700 s.d. 1000 kata tentang kondisi kehidupan beragama dan relasi antar kelompok/ paham keagamaan, dilengkapi dengan data kelompok/ paham keagamaan yang ada di kecamatannya masing-masing 6. Diutamakan telah mengikuti MOOC Deteksi Dini yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Agama 7. Follow IG @bpkiurais dan @bimasislam.

Kementerian Agama (Kemenag) mendorong peran para penyuluh agama dan penghulu untuk menjadi aktor resolusi konflik.

Redam Konflik Keagamaan, Kemenag Kedepankan Peran Penghulu dan Penyuluh Agama

penghulu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penghulu

Berita Terkini