<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/MenkoPolhukam-Bertemu-Ketua-KPU-Dery-7JPG-233119388.jpg" alt="Menko Polhukam Budi Gunawan bersama Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat konferensi press di Jakarta (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Budi Gunawan bersama Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat konferensi press di Jakarta (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin merasa bersyukur, Pilkada</div> <div dir="auto">Serentak 2024 berjalan dengan baik dan lancat. Namun, ia meminta publik untuk bersabar menantikan hasil akhir resmi dari KPU masing-masing daerah melalui perhitungan berjenjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015362070/bikin-murka-netizen-diego-michiels-tulis-baru-menang-sekali-sudah-kaya-juara-piala-dunia-usai-timnas-sukses-tundukkan-arab-saudi">Bikin Murka Netizen, Diego Michiels Tulis Baru Menang Sekali sudah Kaya Juara Piala Dunia, usai Timnas sukses Tundukkan Arab Saudi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hasil resmi dari proses Pilkada ini adalah rekapitulasi pasca pemungutan suara yang penghitungan rekapitulasinya dilakukan berjenjang sebagaimana yang sama-sama kita tahu sebagaimana amanat undang-undang,&rdquo; kata Afif di kantor KPU, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Afif menjelaskan, setelah pemungutan suara hari ini maka proses selanjutnya penghitungan hasil pemungutan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Hasilnya, nantinya akan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Suara TPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi pada tanggal 28-30 November 2014 ini disampaikan ke PPK,&rdquo; ucap Afif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, kata Afif, terdapat rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK yang akan berlangsung 28 November hingga 3 Desember 2024. Ia memastikan, KPU RI akan terus melakukan perkembangan terbaru seiring dengan tahapan yang berjalan di daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;KPU RI sudah memerintahkan seluruh jajaran di kota dan kabupaten untuk menyampaikan update yang sama.</div> <div dir="auto">Jadi secara berjenjang setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan, kita juga akan melakukan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten yang terjadwal di 29 November hingga 6 Desember 2024 yang mencakup penetapan hasil pemilihan untuk tingkat kabupaten-kota," ujar Afif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Afif menuturkan nantinya rekapitulasi suara tingkat kabupaten/kota akan dilaksankan pada 29 November hingga 12 Desember 2024. Lalu, pada tingkat terakhir yakni di provinsi, jadwal penghitungan suara akan dilaksanakan pada 30 November hingga 9 Desember.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember 2024,&rdquo; paparnya. (*)</div>

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin merasa bersyukur, Pilkada
Serentak 2024 berjalan dengan baik dan lancat. Namun, ia meminta publik bersabar

KPU RI Nyatakan Penghitungan Suara Resmi Hasil Pilkada Dilakukan Berjenjang, Ini Jadwalnya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/JKT_KPU-gelar-rekapitulasi-suara-luar-negeri-tingkat-nasional_Salman-Toyibi9-3823560331.jpg" alt="Awak media mengambil gambar layar yang menampilkan data pemilu luar negeri saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Awak media mengambil gambar layar yang menampilkan data pemilu luar negeri saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah aktif melakukan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 di setiap provinsi Indonesia. Sampai dengan Selasa (12/3), sebanyak 15 provinsi sudah melewati proses rekapitulasi tersebut. Data menunjukkan dominasi Prabowo-Gibran dengan mengungguli pada 15 provinsi tersebut di angka 36.979.215, Ganjar-Mahfud menempati posisi ke-2 dengan perolehan 15.098.763 dan Anies-Muhaimin di posisi ke-3 dengan suara 13.209.506. Direktur Political Public and Policy Studies Jerry Massie menilai, hasil rekapitulasi KPU yang sudah disahkan itu sekaligus membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa ada kekuatan besar dan algoritma yang dimasukkan ke sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, Hasto sedang berhalusinasi akibat kekalahan telak Capres-Cawapres 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. &ldquo;Kalau saya melihat ini hanya mengada-ada saja, bahwa pernyataan akibat kekecewaan dari kekalahan total kan buat saya sih tidak perlu mengkambinghitamkan atau jangan menuding KPU yang tidak tidak lah,&rdquo; kata Jerry Massie saat dihubungi, Rabu (13/03/2024). Menurut Jerry, kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini adalah pilihan rakyat secara langsung dan disaksikan oleh para pemimpin dunia, hingga tudingan kecurangan sangat tidak masuk di akal. Apalagi kemenangan antara tiga pasangan calon ini sangat jauh di atas 25 persen. &ldquo;Padahal kan sudah banyak kepala negara menyampaikan selamat. Sekarang hitungannya sudah sampai 80% lebih real count di KPU itu tetap 58%. Yang sering diulang-ulang oleh kubu 03 itu kecurangan di Malaysia, namun mereka juga melakukan pelanggaran juga kan, toh mereka pernah melakukan tindakan melanggar undang-undang Pemilu,&ldquo; ucapnya. Jerry pun menyoroti langkah PDIP dan PKB yang menggulirkan hak angket pemilu di DPR RI, padahal partai-partai yang menggulirkan hak angket juga melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu, terutama pada pemilihan calon anggota legislatif. &ldquo;Buat saya itu tidak ada gunanya, jadi hak angket ini bisa menjadi hak angket. Jadi buat saya dan secara esensi, substansi yang mengangkat kecurangan-kecurangan itu kan menurut survei PDIP dan PKB untuk legislatif banyak bermain serangan fajar. KPU juga harus menelusuri siapa yang serangan fajar dan boleh dibekukan walaupun sudah lolos,&ldquo; ungkapnya. Jerry pun menyarankan agar Hasto Kristianto berhenti menggiring opini terjadi kecurangan hasil pemilu dengan menuding KPU melakukan kecurangan dengan mengunci suara capres nomor urut 03 hingga finish di angka 17 persen. &ldquo;Mereka menuding seakan-akan pasangan Prabowo yang berdosa dalam hal ini, Hasto itu mulutnya terlalu gede, kadang-kadang kita banyak berpikir tetapi dia (Hasto) mulutnya yang banyak bekerja. Jadi otaknya sebetulnya kosong, mulutnya yang gede,&rdquo; ujarnya. Jerry juga mengaku heran dengan sikap Hasto dan para kader PDIP yang hingga saat ini belum menerima kekalahan. Padahal, hasil quick count dan real count KPU tidak berbeda jauh, artinya tidak ada indikasi kecurangan seperti yang disampaikan oleh pihak yang kalah Pilpres 2024. &ldquo;Okelah quick count mereka nggak percaya nggak masalah, tapi real count juga tidak percaya entah apa yang mereka mau percayai kan. Kalau sekarang kan 17 persen tidak akan mampu mengejar 58 persen, taruhlah dia dapat real count-nya 34 persen tapi tidak akan mencukupi lagi,&rdquo; jelasnya. "Faktanya pasangan Prabowo-Gibran menang di atas 57 persen. Bahkan, ada beberapa PSU di beberapa daerah Prabowo-Gibran tetap menang dan Ganjar-Mahfud tetap kalah telak,&rdquo; bebernya. Jerry pun meminta agar Capres 01 dan 03 ikuti alur undang-undang yang ada yakni menggugat hasil Pilpres 2024 di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, Jerry Massie pesimis mereka akan menang karena hasil pilpres saat ini semuanya dihitung manual yakni dari C1. &ldquo;MK akan bertanya berapa persen selisih, kan sekarang selisihnya 17 persen banding 58 persen, ini tidak masuk akal kalau digugat. Kalau Prabowo hanya unggul 51 persen atau 50 persen sekian itu barangkali masih masuk akal beda tipis. Suara Anies dan Ganjar digabung hanya mentok 45-46 persen tidak mencukupi, kecuali mereka gabung berdua dan suaranya naik 49 persen sekian beda selisih 1 persen, itu baru bisa,&rdquo; jelasnya lagi. &ldquo;Kalau di Georgia, Amerika itu memang selisih satu persen itu diulang. Pengulangan ini dibiayai oleh pajak rakyat tapi kalau untuk pengulangan di Nevada itu melalui pengadilan jadi beda. Jadi sekali lagi, kalau beda selisih satu persen masih boleh lah tapi kalau puluhan persen itu bahkan puluhan juta suara itu mustahil lah,&rdquo; pungkasnya.

Menurut Jerry, Hasto sedang berhalusinasi akibat kekalahan telak Capres-Cawapres 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Hasil Rekapitulasi KPU Patahkan Tuduhan Hasto Soal Algoritma Pengunci Suara Ganjar-Mahfud

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/13/JKT_PERSIAPAN-INDONESIA-ELECTION-VISIT-PROGRAM_MIFTAHUL-HAYAT-03-4161103331.jpeg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari (tengah) didampingi Anggota memberikan keterangan pers persiapan Indonesia Election Visit Program (IEVP) di kantor KPU, Jakarta, Senin (12/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari (tengah) didampingi Anggota memberikan keterangan pers persiapan Indonesia Election Visit Program (IEVP) di kantor KPU, Jakarta, Senin (12/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menjadi tempat rekapitulasi nasional, hasil penghitungan suara Pemilu 2024. Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, penghitungan suara akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pilpres sampai dengan Pileg baik di DPR dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Pemilu dari dalam dan luar negeri. Hasyim menyampaikan, penghitungan akan diawali dari Pemilu di luar negeri. Sebab, proses pemungutan suara Pemilu di luar negeri dilakukan lebih dulu dari pada Pemilu nasional pada 14 Februari 2024. &ldquo;Sampai hari ini, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di seluruh dunia dari 128 PPLN yang sudah hadir di kantor KPU ada 36 PPLN dan sudah siap mengikuti rapat pleno terbuka (di Jakarta),&rdquo; kata Hasyim di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/2). Hasyim menjelaskan, rapat pleno terbuka hasil suara Pemilu di luar negeri akan dilakukan pada, Rabu (28/2) besok sejak pukul 09.00 WIB. Selain anggota KPU dan PPLN, pihak Bawaslu dan stake holder Pemilu seperti saksi-saksi dari peserta Pemilu juga akan hadir. &ldquo;Kita akan mulai 28 Februari 2024 mulai jam 9 pagi dan dimulai dari hasil rekap pemilu di luar negeri dan akan dihadiri saksi oleh masing-masing peserta Pemilu, mulai dari presiden, partai politik dan perseorangan anggota DPD, dan juga Bawaslu, DKPP dan stake holder yang berkait kepemiluan,&rdquo; ucap Hasyim. Sampai saat ini, dari total 128 PPLN yang ada di luar negeri, sudah ada 127 PPLN yang sudah menyelesaikan penghitungan sebesar 99,21 persen. Namun, terdapat satu PPLN yang belum rampung karena masih harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU), yakni di Kuala Lumpur. KPU RI akan menjawalkan PSU di Kuala Lumpur dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK) pada, Sabtu 9 Maret 2024 dan metode tempat pemungutan suara (TPS) pada Minggu 10 Maret 2024. &ldquo;Metode KSK dikawal petugas, setelah selesai disampaikan ke PPLN sehingga besok harinya, kalau pemungutan suara metode TPS sudah selesai maka penghitungan suaranya akan dilaksanakan bersamaan dengan metode KSK,&rdquo; papar Hasyim. Hasyim berharap, melalui skema tersebut, maka pada 12 Maret 2024 suara dari PSU di Kuala Lumpur sudah dapat diselesaikan. Serta bisa digabungkan dengan rekapitulasi nasional hasil pemungutan suara di luar negeri secara keseluruhan. &ldquo;Sehingga diharapkan 12 Maret sudah ada rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPLN Kuala Lumpur, sehingga nanti bisa melengkapi laporan rekapitulasi Pemilu Luar Negeri,&rdquo; pungkas Hasyim.

Penghitungan akan diawali dari Pemilu di luar negeri. Sebab, proses pemungutan suara Pemilu di luar negeri dilakukan lebih dulu.

Besok KPU Gelar Rapat Pleno Terbuka Hasil Suara Pemilu Luar Negeri 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/Rekapitulasi-Penghitungan-Suara-PPK-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-8JPG-1078062284.jpg" alt="Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tingkat Kecamatan di GOR Benhil, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tingkat Kecamatan di GOR Benhil, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis (Jarnas) 98, Sangap Surbakti mengajak seluruh anggota Jarnas 98 mengawasi secara intensif proses penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari level terbawah hingga paling atas. Ajakan ini, kata Sangap, diserukan untuk memastikan penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan transparan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. "Ada indikasi terstruktur dan masif yang dilakukan Partai Politik tertentu untuk mendelegitimasi hasil pemilu karena tak sesuai kehendak mereka. Langkah ini konyol. Kita harus dukung kerja-kerja penyelenggara," kata Sangap di Sekretariat Jarnas 98, Senin (19/2). Lebih jauh, Dosen Fakultas Hukum UKI menyampaikan, Partai Politik yang saat ini sedang mendelegitimasi hasil pemilu bukan partai baru. Dia sudah eksis lama. Mereka pertama kali berusaha mendelegitimasi hasil pemilu kala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keluar sebagai pemenang Pilpres 2004. "Sampai pemerintahan SBY berjalan, mereka terus bekerja mendelegitimasi hasil Pipres dengan menyuarakan, SBY neolib. Tapi ketika mereka berkuasa, malah mendukung sosok yang secara terang benderang pemikirannya neolib. Hal-hal seperti ini tak baik untuk jalannya demokrasi," tutur dia. Sangap yakin, rakyat tak terpengaruh propaganda yang secara berkelindan disuarakan Partai Politik tersebut. Pasalnya, rakyat jengah dengah pola-pola yang dilakukan Partai tersebut. Terlebih, ketika rakyat kesulitan akibat Covid, mereka malah mengambil hak rakyat kecil. "Jangan karena kalah dalam Pemilu, apa saja dituduh curang, itu tidak elok kelihatan. Kalau memang Partainya hebat dan saksinya kuat, seharusnya dalam 2x24 jam hasil real count itu sudah diketahui. Itu menandakan Partai Politik tersebut lemah dalam manajemen kepartaian," tutur Sangap.

Ajakan ini, kata Sangap, diserukan untuk memastikan penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan transparan tanpa adanya tekanan.

Jarnas 98 Ajak Seluruh Anggotanya Awasi Penghitungan Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/Di-Guyur-Hujan-TPS-033-Bojong-Koneng-Hambalang-Tetap-Ramai-Dery-Ridwansah-5JPG-2549697970.jpg" alt="Warga menunjukkan menggunakan hak pilihnya di TPS 033, Kampung Curug, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Warga menunjukkan menggunakan hak pilihnya di TPS 033, Kampung Curug, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai memublikasikan perolehan suara paslon capres-cawapres di website-nya. Namun, kejanggalan demi kejanggalan justru muncul. Ada banyak angka perolehan suara paslon yang tidak sesuai. Antara formulir C1 (hasil penghitungan di TPS) dengan angka yang direkap oleh sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Perbedaan data yang mencolok dan menguntungkan salah satu paslon itu memantik munculnya berbagai dugaan kecurangan. Sirekap sebenarnya bukan rekapitulasi resmi hasil Pemilu 2024. Itu sebatas alat bantu untuk memublikasikan hasil coblosan kepada masyarakat. Hasil resmi tetap mengacu pada penghitungan manual yang digelar di kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Namun, tetap saja kesalahan itu berpotensi disalahpahami publik. Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari mengakui ada kesalahan atau ketidaktepatan pada sejumlah hasil di Sirekap. Hal itu disebabkan sistem konversi dari pembacaan gambar formulir C yang diunggah tidak bekerja dengan sempurna. Namun, dia menegaskan, secara sistem pihaknya juga telah mendeteksi kesalahan. Bahkan, jumlahnya melebihi yang tersebar di media sosial. &rdquo;Sudah kami pantau dan termonitor itu tadi ada (salah konversi) di 2.325 TPS,&rdquo; ujarnya di kantor KPU kemarin. Hasyim memastikan kesalahan itu segera diperbaiki. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Sirekap memang sebatas alat bantu publikasi. Adapun hasil real count menggunakan rekapitulasi berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Namun, Bagja mengingatkan proses input data harus tetap hati-hati. Agar niat menyediakan alat bantu tidak menjadi persoalan. &rdquo;Semoga alat bantu ini tak menjadi permasalahan,&rdquo; ujarnya. Keganjilan terhadap sistem Sirekap juga ditemukan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC Pratama D. Persadha. Dia menyebut contoh kasus di TPS 013 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. &rdquo;Ada perbedaan suara antara hasil penghitungan di TPS dan yang masuk Sirekap,&rdquo; paparnya. Perbedaan itu menguntungkan paslon capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, suara mereka yang sebenarnya hanya 117 mendadak berubah menjadi 617 suara. &rdquo;Dilihat dari problemnya, sepertinya Sirekap tidak memiliki fitur error checking dalam sistem entri data,&rdquo; paparnya. (hen/far/idr/tyo/mia/lyn/nib/c19/c7/oni)

KPU mulai memublikasikan perolehan suara paslon capres-cawapres di website-nya. Namun, kejanggalan demi kejanggalan justru muncul.

Akui Sirekap Bermasalah, Ketua KPU Tegaskan Hasil Pemilu Berpatokan pada Penghitungan Manual Berjenjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/Badui-3207336076.jpg" alt="Anggota KPPS di TPS 02 Kampung Cipondok, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten melakukan proses penghitungan surat suara menggunakan penerangan senter HP." width="100%">
<figcaption>Anggota KPPS di TPS 02 Kampung Cipondok, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten melakukan proses penghitungan surat suara menggunakan penerangan senter HP.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 02 Kampung Cipondok, Kabupaten Lebak, Banten, menghadapi tantangan tersendiri dalam melakukan penghitungan suara usai pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2). Penghitungan suara tetap dilanjutkan pada hari yang sama meski terpaksa dengan menggunakan penerangan senter dari HP saat malam hari. Ketua Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02, Ati Kurniati, mengatakan hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi anggota KPPS untuk tetap konsentrasi melakukan penghitungan meski hanya menggunakan senter HP dan lilin sebagai alat penerangan. "Kami mengikuti aturan adat dari warga suku Badui terkait tidak boleh adanya penerangan di wilayah Budai. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri," ungkap Ati Kurniati. Meski demikian, pihaknya mengatakan sangat mengapresiasi warga suku Badui yang sangat antusias dalam menyalurkan hak suaranya di TPS. "Warga Badui yang menggunakan hak suara di TPS 02 tercatat 139 jiwa dari total DPT 159 jiwa. Jadi hampir 90 persen telah menggunakan hak suaranya," sebut Ati. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Penghitungan suara tetap dilanjutkan pada hari yang sama meski terpaksa dengan menggunakan penerangan senter dari HP saat malam hari.

Tidak Boleh Ada Listrik Sesuai Aturan Adat, Hitung Suara Pemilu 2024 Gunakan Senter HP, Tantangan Tersendiri Petugas KPPS di Badui 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/ganjar-23467889-2903710570.jpg" alt="Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo usai menggunakan hak suaranya di TPS 011, Lempongsari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2). (Foto: Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo usai menggunakan hak suaranya di TPS 011, Lempongsari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2). (Foto: Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD unggul dari dua rivalnya di TPS 011, Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang. TPS itu merupakan tempat Ganjar Pranowo bersama istri dan anak menggunakan hak suara pada Pemilu 2024. Ketua KPPS TPS 011 Bambang Sarjito menyatakan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud meraih 172 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 19 suara dan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 76 suara. "Anies-Muhaimin 19, Prabowo-Gibran 76, dan Ganjar-Mahfud 172," kata Bambang dikonfirmasi, Rabu (14/2). Bambang mengutarakan, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di TPS saat Ganjar mencoblos seluruhnya terdapat 293. Sementara, terdapat 3 suara tidak sah di TPS tersebut. Ganjar sebelumnya menyatakan siap dengan hasil Pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Ganjar usai menyoblos bersama keluarganya di TPS 11, Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2). "Ya kita tunggu. Memang kalau hasilnya kita menang, terus ada yang enggak siap?" ucap Ganjar. Ganjar menekankan, siapapun yang menang atau kalah tak masalah untuknya. Menurutnya, itu biasa dalam pesta demokrasi. "Buat saya kita yang menang atau mereka yang kalah sama saja," tegas Ganjar. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan akan menjalani rutinitas hariannya seperti biasa, misalnya kulineran hingga menyapa warga, apabila dinyatakan kalah dalam Pilpres 2024. "Ya enggak kemana-mana, emang mau ke mana? Kira tunggu saja hasilnya. Ya kita melakukan kegiatan sehari-hari lah, menyapa warga," pungkas Ganjar. Reporter: Muhamad Ridwan

Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD unggul dari dua rivalnya di TPS 011, Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang.

Hitungan Suara di TPS, Ganjar Unggul dari Anies dan Prabowo di Kandang Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/90_coblos-405526220.jpg" alt="MEDAN SULIT: Logistik pemilu diangkut menggunakan kuda di kawasan Taman Nasional Meru Betiri menuju TPS 20 di Afd Sumbersalak, Dusun Bandealit, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember." width="100%">
<figcaption>MEDAN SULIT: Logistik pemilu diangkut menggunakan kuda di kawasan Taman Nasional Meru Betiri menuju TPS 20 di Afd Sumbersalak, Dusun Bandealit, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah persoalan muncul pada H-1 Pemilu 2024. Di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, terjadi perusakan surat suara. Hal itu berimplikasi pemungutan suara tidak bisa sesuai jadwal. Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, sejumlah logistik pemilu di Paniai memang rusak. Itu terjadi lantaran ada kesalahpahaman dalam menilai formulir C1. Sejumlah pihak menilai C1 palsu karena tidak ada hologram. Padahal, di Pemilu 2024, hologram tidak lagi dipakai karena sudah ada teknologi barcode. Karena banyak logistik yang rusak, memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan susulan. &rdquo;(Alasan yang digunakan) mungkin ketersediaan surat suara dan mungkin situasi di daerah tersebut,&rdquo; ujarnya kemarin (13/2). Untuk kepastiannya, hingga tadi malam KPU dan masyarakat setempat masih melakukan mediasi. Khususnya untuk memberikan pemahaman. Juga, berkoordinasi dengan Bawaslu Paniai. &rdquo;Harus kita pikirkan solusinya. Jangan sampai kemudian menjadi ketegangan di masyarakat sendiri,&rdquo; imbuhnya. Di Kota Tarakan, pendirian belasan TPS di dua kelurahan di Pantai Amal-Karang Anyar yang berada di wilayah milik TNI-AL tak mendapat izin dari panglima TNI. Dilansir dari Radar Tarakan, pihak KPU berinisiatif untuk memindahkan 10 TPS Pantai Amal itu ke lokasi alternatif. Kadispen Lantamal XIII Tarakan Letkol Amja Gultom mengatakan, TNI-AL pada prinsipnya akan tetap netral. Pihaknya sebelumnya menyarankan untuk mencari lokasi alternatif bagi TPS yang masih berada di area militer. Coblosan Luar Negeri Kisruh juga terjadi dalam pemungutan suara di luar negeri. Di Hongkong, kemarin (13/2) puluhan ribu WNI gagal nyoblos di TPS akibat gagalnya KPU melalui PPLN mempersiapkan proses pemungutan suara. Migrant CARE menyebut sekitar 70 ribu WNI gagal menyalurkan hak suaranya. Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo mengungkapkan, ada banyak masalah yang dihadapi para PMI (pekerja migran Indonesia) di Hongkong dalam proses menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024. Mereka tiba-tiba tidak diperkenankan nyoblos di TPS lantaran disebut masuk list DPT yang memilih lewat metode pos. Padahal, sejak awal mereka terdaftar untuk bisa langsung memberikan hak suara di TPS. &rdquo;Tapi, sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada teman-teman pekerja migran,&rdquo; ungkap Wahyu yang tengah berada di Hongkong untuk memantau langsung jalannya Pemilu 2024. Wahyu mencium adanya keanehan. Sebab, tiba-tiba jumlah TPS dikurangi, dari awalnya akan dibangun 30-an TPS, hanya terealisasi 4 TPS. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/014159491/kpu-targetkan-partisipasi-pemilih-sama-dengan-pemilu-2019">KPU Targetkan Partisipasi Pemilih Sama dengan Pemilu 2019</a> Sementara itu, meski di luar negeri lebih dulu melaksanakan pemungutan suara, KPU menegaskan bahwa proses penghitungan akan dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri. Hal itu merespons adanya sejumlah kabar dipublikasikannya hasil pemungutan suara di luar negeri. Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari menegaskan, di luar negeri pemungutan suara memang dilakukan lebih awal. Hal itu dimungkinkan undang-undang untuk mengantisipasi luasnya cakupan pemilihan. Meski demikian, penghitungan suara tidak boleh dilakukan lebih dulu. &rdquo;Penghitungan suaranya bersamaan dengan yang ada di dalam negeri,&rdquo; ujarnya. Karena itu, jika ada informasi yang menampilkan hasil pemungutan suara di luar negeri saat ini, dipastikan itu informasi keliru. &rdquo;Itu harus diabaikan karena penghitungan suaranya belum dimulai,&rdquo; imbuhnya. (far/idr/mia/lim/c7/fal)

Sejumlah persoalan muncul pada H-1 Pemilu 2024. Di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, terjadi perusakan surat suara.

Coblosan di Luar dan Dalam Negeri Dihitung Bersamaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menggodok mekanisme baru penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Terobosan itu dilakukan untuk mengantisipasi berulangnya tragedi meninggalnya 894 petugas TPS karena kelelahan pada pemilu sebelumnya. Komisioner KPU Bidang Teknis Idham Holik menjelaskan, terobosan yang dimaksud adalah membuat dua panel dalam penghitungan suara. Nanti petugas TPS yang berjumlah tujuh orang dibagi menjadi dua kelompok saat penghitungan suara. Kelompok pertama dibebankan menghitung suara pilpres dan DPD. Sementara, kelompok kedua bertugas menghitung perolehan suara untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. &rdquo;Saat perolehan suara pilpres dihitung, pada saat bersamaan suara DPR dihitung,&rdquo; ujarnya. KPU sudah melakukan simulasi desain tersebut. Setidaknya simulasi sudah tiga kali dilakukan. Masing-masing di Tangerang Selatan, Bogor, dan Palembang. Dari hasil simulasi, lanjut dia, pembuatan dua panel berjalan cukup efektif. Penghitungan bisa diselesaikan lebih cepat. &rdquo;Karena penghitungannya simultan,&rdquo; katanya. Namun, untuk kepastian penerapannya pada 2024, Idham mengungkapkan bahwa ada sejumlah simulasi tambahan yang akan dilakukan. Termasuk meminta pendapat para ahli serta berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Idham menyatakan, rencana tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya meringankan tugas TPS. Dengan begitu, tragedi pada 2019 tidak berulang. Selain perubahan mekanisme, sejumlah kebijakan lainnya juga diambil. Misalnya, membatasi usia petugas maksimal 55 tahun sesuai dengan rekomendasi otoritas kesehatan. (far/c14/ttg)

Komisioner KPU Bidang Teknis Idham Holik menjelaskan, terobosan yang dimaksud adalah membuat dua panel dalam penghitungan suara.

KPU Bagi Dua Panel saat Penghitungan Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/terjerat-narkoba-andi-arief-mundur-dari-wasekjen-partai-demokrat_m_.jpg" alt="Partai Demokrat - MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Partai Demokrat - MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada serentak 2020 baru saja selesai. Proses penghitungan suara secara bertingkat dari PPS ke tahapan kabupaten/kota hingga provinsi masih berlangsung. Namun, <a href="https://www.jawapos.com/tag/partai-demokrat/">Partai Demokrat</a> sudah berani menyatakan memenangi empat Pilgub serta 143 Pilkada kabupaten/kota.  Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut target kemenangan Partai Demokrat di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilkada-2020/">Pilkada Serentak 2020</a> tercapai, bahkan terlampaui. Pernyataan itu berdasar pada data yang masuk sesuai hasil hitungan cepat di daerah-daerah yang menggelar pilkada. Kemudian data dari struktur partai, paslon, maupun lembaga survei.  Kamhar menyebut dari 270 Pilkada yang berlangsung, Partai Demokrat berhak mengusung di 250 daerah. Angka itu termasuk sembilan 9 di antara kontestasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilgub/">Pilgub</a>. Lantas Partai Demokrat menang di empat daerah. Yaitu di Pilgub Kalimantan Selatan yang mengusung pasangan Denny Indrayana-Difriadi.  "Kemudian Pilgub Kalimantan Utara pasangan Zainal A. Paliwang-Yansen TP, Pilgub Bengkulu pasangan Rohidin Mersyah-Rosjonsyah dan Pilgub Sulawesi Tengah pasangan Rusdi Mastura-Ma’mun Amir. Untuk Pilgub kemenangan sebesar 44,4 persen," ujar Kamhar kepada wartawan, Jumat (11/12).  Untuk Pilkada Kabupaten dan kota, dari 241 Pilkada yang diikuti sebagai pengusung dan pendukung, Partai Demokrat memperoleh kemenangan di 143 daerah atau sebesar 57 persen daerah.  Kemenangan itu terdiri atas di empat daerah di Jawa Barat, 12 daerah di Jateng, Jatim (13), Sumut (10), Kaltim (5), Sulsel (6) Sulbar (3), Maluku (3), Papua (9).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/25/11/2020/menangkan-pilgub-kalteng-ahy-bagi-tiga-wilayah-pemenangan/">Menangkan Pilgub Kalteng, AHY Bagi Tiga Wilayah Pemenangan</a>  Menurut Kamhar kemenangan itu berdampak positif dan kontributif pada peningkatan moral partai. Apalagi banyak kemenangan yang dicapai oleh kader sendiri, artinya kemenangan yang subtantif.  "Kami menempatkan ini sebagai kesuksesan. Kesuksesan pilkada bernilai penting dan strategis karena secara empirik berkorelasi erat dan berhubungan timbal balik dengan sukses Pileg dan sukses Pilpres," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=S-68fqf2UsA

Pilkada 2020, Demokrat Klaim Menangi 4 Pilgub dan 143 Kabupaten/Kota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penghitungan suara

Berita Terkini