<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/sasana-adirasa-6912323.jpg" alt="Gedung Sasana Adirasa TMII kembali dibuka. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gedung Sasana Adirasa TMII kembali dibuka. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama lima tahun terakhir, gedung Sasana Adirasa di komplek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) terbengkalai. Pemerintah dan pengelola TMII memutuskan kembali mengoperasikannya. Prosesi berjalan sakral lewat kegiatan ruwatan pada Rabu (21/7) malam.&nbsp; Pengoperasian kembali gedung Sasana Adirasa (Adiroso) itu digawangi Kementerian Kebudayaan bersama Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) dan TMII. Gedung Sasana Adirasa dibuka kembali sebagai ruang ekspresi spiritual bagi para penghayat kepercayaan.&nbsp; Untuk diketahui gedung ini, sebelumnya sempat terbengkalai kurang lebih 5 tahun. Tepatnya setelah terjadi pandemi Covid-19. Prosesi ruwatan itu menjadi bagian dari tradisi spiritual yang bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan ruang yang dianggap sakral. Serta memiliki nilai simbolis bagi masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.&nbsp;&nbsp; Selain Ruwatan, diselenggarakan juga perenungan spiritual Malam Anggoro Kasih. Yaitu sebuah perenungan rohani yang dilaksanakan setiap malam Selasa Kliwon berdasarkan penanggalan Jawa. Malam Anggoro Kasih diyakini sebagai waktu yang istimewa untuk membersihkan batin, merenungi makna kehidupan, serta mempererat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta.&nbsp;&nbsp; Dalam kesempatan itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menuturkan pemanfaatan kembali gedung Sasana Adirasa itu diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan bagi para penghayat kepercayaan. Dia menuturkan, sebelumnya telah dilaksanakan MoU antara pengelola TMII dengan MLKI terkait pemanfaatan kembali gedung ini. "Tentu kami mengapresiasi hal tersebut dan berharap MoU yang sudah disepakati ini dapat menjadi pijakan awal bagi Gedung Adirasa yang berguna sebagai ruang ekspresi bagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan spiritualitas budaya," jelas Fadli Zon.&nbsp; Dia berharap lewat pengoperasian kembali gedung Sasana Adirasa, dapat lahir berbagai aktivitas dan kegiatan dari para penghayat kepercayaan. Seperti prosesi spiritual Malam Anggoro Kasih serta Ruwatan Gedung Sasana Adirasa yang dilaksanakan pada kesempatan kali ini.&nbsp; &nbsp; "Malam Anggoro Kasih dan Upacara Ruwatan seperti ini tentu sangat kita dukung dan menjadi salah satu bagian dari kekayaan tradisi bangsa serta menjadi upaya dalam pemajuan kebudayaan," katanya.&nbsp; Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, budaya spiritual merupakan salah satu kekayaan budaya nasional dan harus dijaga keberlangsungan serta ekosistemnya. "Kami sebagai pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi berbagai kegiatan para penghayat kepercayaan," tambahnya.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Sementara itu Plt. Direktur Utama TMII Ratri Paramitha menyampaikan harapannya terkait pemanfaatan kembali Gedung Sasana Adirasa sebagai rumah kebudayaan Indonesia yang inklusif dan terbuka. Dia mengatakan nilai-nilai spiritual dan kebudayaan yang diwariskan serta dirawat oleh para penghayat kepercayaan merupakan bagian dari identitas jati diri bangsa. Mereka berkomitmen untuk menjaga gedung ini agar dapat menjadi ruang yang hidup dan terbuka bagi seluruh ekspresi kebudayaan. Termasuk kekayaan adiluhur yang dijaga oleh para penghayat kepercayaan.&nbsp; Pemanfaatan kembali gedung Sasana Adirasa tidak hanya menjadi momentum penting bagi para penghayat kepercayaan. Tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan ruang kebudayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai luhur kebangsaan. Melalui prosesi Ruwatan dan perenungan Malam Anggoro Kasih, Kementerian Kebudayaan bersama MLKI dan TMII kembali menegaskan komitmennya dalam merawat, melestarikan, dan menghidupkan kembali warisan spiritual bangsa.

Gedung Sasana Adirasa di TMII kembali dibuka setelah lima tahun terbengkalai, menjadi ruang ekspresi bagi penghayat kepercayaan.

Lima Tahun Terbengkalai, Sasana Adirasa TMII Dibuka lagi, Bisa Dipakai Penghayat Kepercayaan untuk Kegiatan Spiritual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kepercayaan.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) DIY mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas penghayat kepercayaan. Tujuannya mendorong organisasi penghayat agar mengikuti perkembangan zaman, khususnya kemajuan teknologi dan ekonomi. Regenerasi penghayat kepercayaan juga diharapkan dapat terus berlangsung agar nilai-nilai kearifan lokal terus terjaga.  Pelatihan yang diadakan di Surabaya, Jawa Timur ini diikuti perwakilan 21 organisasi penghayat kepercayaan. Kepala BPNB DIY Dwi Ratna menyebut pelatihan berlangsung selama dua hari. “Kami beri materi kewirausahaan seperti marketing, membangun branding produk, hingga bagaimana menjaga regenerasi penghayat,” jelasnya Senin (20/6).  BPNB DIY mengadakan pelatihan, kata Ratna, di Surabaya untuk memfasilitasi organisasi penghayat di Jawa Timur. “Daerah paling banyak penghayat kepercayaan itu di Jawa Timur,” katanya. Total ada 41 organisasi penghayat dengan anggota 8.958.840 orang.  Wilayah kerja BPNB DIY sendiri meliputi di DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Kami ingin organisasi penghayat mampu mengakses berbagai program pemerintah dengan mulai membuka diri dengan begitu organisasi penghayat mampu maju,” katan Ratna.  Ratna menilai pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan terhadap penghayat kepercayaan. “Dari segi kebijakan, pemerintah terus mendorong pemenuhan hak sipil penghayat kepercayaan,” jelasnya. Ratna mencontohkan kebijakan pemasukan kolom khusus bagi penghayat kepercayaan hingga pemenuhan layanan pendidikan formal yang sudah memberikan pelajaran dan guru khusus bagi anak penghayat kepercayaan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/KEPERCAYAAN2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) DIY mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas penghayat kepercayaan di Surabaya, Jawa Timur.  Dukungan pemerintah tersebut, lanjut Ratna, diberikan agar regenerasi penghayat kepercayaan terwujud. “Misalnya di Jawa Timur ini beberapa organisasi penghayat mulai hilang karena tokohnya sudah meninggal dunia dan tidak ada regenerasi,” katanya.  Jika regenerasi penghayat menurun, jelas Ratna, yang akan mengalami kerugian bukan saja organisasi penghayat itu sendiri tapi juga masyarakat luas. “Karena mereka punya nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ratusan tahun mereka jaga, nilai-nilai itu jadi kekayaan kebudayaan Indonesia,” tuturnya.  Nilai-nilai kearifan lokal, yang dimaksud Ratna misalnya cara bertani, cara mengelola hasil pertaniaan, pengobatan tradisional, hingga etika-etika bermasyarakat. “Jadi nilai-nilai itu harus kami lestarikan terus sebagai bentuk pemajuan kebudayaan,” ujarnya.  Untuk itu BPNB DIY, kata Ratna, terus melakukan pembinaan agar regenerasi penghayat kepercayaan terwujud. “Kami juga ikut membina kelompok perempuan penghayat, yaitu Puanhayati, dan kelompok muda penghayat yaitu Gemapakti, agar mereka terus eksis dan dapat menularkan nilai-nilai dan praktik baik kearifan lokal yang mereka miliki,” tandasnya.

Majukan Kapasitas Penghayatan, BPNB DIY Berharap Regenerasi Terwujud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/272-penghayat-kepercayaan-terdata-di-sumbar-mayoritas-di-mentawai_m_.jpg" alt="Kepala DPPKBPS Sumbar Novrial" width="100%">
<figcaption>Kepala DPPKBPS Sumbar Novrial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan warga Sumatera Barat (Sumbar) telah mengantongi KTP Penghayat. Mayoritas penganut penghayat kepercayaan ini berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terhitung 8 Maret 2019, data Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pencatatan Sipil (DPPKBPS) Sumbar mengungkapkan, jika total penghayat kepercayaan di Sumbar mencapai 272 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 162 orang diantaranya telah memiliki KTP Penghayat. Sedangkan menurut jenis kelamin, dari jumlah itu, 143 orang laki-laki dan 129 perempuan. "Data ini merupakan data penduduk per agama yang diidentifikasi dari data KK. Jadi, memang tidak semuanya yang punya KTP Penghayat. Bisa jadi karena belum wajib KTP atau karena sebab lainnya," kata Kepala DPPKBPS Sumbar Novrial, Rabu (13/3). Novrial merincikan, pemilik KTP Penghayat di Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 93 orang. Lalu, 24 orang di Kota Padang, 18 orang di Pasaman Barat. Kemudian, 16 orang di Dharmasraya, 5 orang di Kota Pariaman. Serta Kabupaten Sijunjung, Solok Selatan, dan Kota Bukittinggi dengan masing-masing 2 orang. "Mayoritas ya di Mentawai. Tapi kami tidak bisa pastikan Penghayat-nya itu seperti apa. Yang jelas, (mereka) tidak masuk ke agama resmi yang ada," terangnya. Novrial menjelaskan, untuk memperbarui status atau mengisi kolom agama di KTP yang selama dikosongkan, penghayat kepercayaan cukup mendatangi Disdukcapil Kabupaten/Kota masing-masing. Status agama yang dicantumkan hanya berupa status sebagai penghayat kepercayaan tanpa merinci aliran kepercayaan yang dianut. "Sebenarnya ada dua pilihan, yakni dengan mengisi kolom agama yang kosong atau membuat KTP baru. Tentu hal ini kembali ke yang bersangkutan, maunya yang mana," katanya. Ia mengatakan, pemberlakuan KTP Penghayat sesuai dengan Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk. Tujuannya untuk menghindari diskriminasi yang seringkali diterima para penghayat kepercayaan dalam pelayanan publik.&nbsp;

272 Penghayat Kepercayaan Terdata di Sumbar, Mayoritas di Mentawai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/penganut-kepercayaan-ada-yang-memilih-ditulis-hindu_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: e-KTP." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: e-KTP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) intens melakukan verifikasi KTP bagi penghayat kepercayaan. Hasil identifikasi di dua daerah, ada penganut kepercayaan namun memilih menuliskan identitas di KTP dengan agama yang diakui negara. "Misalnya di Kabupaten Sidrap dan beberapa keyakinan lainnya di desa-desa kecil di Kabupaten Tana Toraja. Mereka juga tidak mau ditulis KTP-nya Penghayat Kepercayaan. Mereka tulis agama Hindu," kata Kepala Bidang Informasi Kependudukan Dispendukcapil Sulsel Widyawati, Rabu (27/2). Sejauh ini, Dispedukcapil belum menemukan warga di masing-masing daerah di Sulsel yang mengklaim sebagai penghayat kepercayaan. Petugas terus mencari kebenaran sekaligus kepastian informasi di Disdukcapil kabupaten/kota di Sulsel. Disdukcapil Sulsel sendiri telah mengeluarkan 50 ribu lebih KTP bagi penghayat kerpercayaan. Hal itu merujuk data yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Kemendagri. "Setelah dikonfirmasi ke kabupaten/kota, hal itu tidak ada. Mereka tidak pernah mencetak KTP untuk penghayat kepercayaan. Dari data yang diperoleh, itu berdasarkan data-data kependudukan bersih (DKB) semester dua 2018," jelas Widyawati. Dispendukcapil Sulsel akan terus memperbarui data bagi penganut kepercayaan. "Tapi mungkin saja mereka berdasarkan data lama. Ini data baru dari data-data yang telah dibersihkan," pungkas Widyawati.

Penganut Kepercayaan Ada yang Memilih Ditulis Hindu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-diakui-mk-status-penghayat-kepercayaan-belum-tercantum-di-e-ktp_m_222480.jpeg" alt="Ilustrasi: Aliran kepercayaan kini bisa ditulis di kolom agama KTP dan KK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Aliran kepercayaan kini bisa ditulis di kolom agama KTP dan KK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski sudah diakui berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), namun hingga kini status bagi penghayat kepercayaan tak kunjung dicantumkan di kolom e-KTP. Hal ini disebabkan belum diterbitkannya petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan putusan MK perkara Nomor 97/PPU-XIV/2016. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Agus Suparji mengungkapkan, warga penghayat kepercayaan belum akan menerima e-KTP maupun surat keterangan (suket) yang mencantumkan status tersebut. "Untuk mengubah kolom agama menjadi kepercayaan pada KTP maupun suket pengganti KTP kami masih menunggu terbitnya payung hukum untuk jadi petunjuk lebih lanjut," ujarnya dikutip dari Radar Sampit (Jawa Pos Grup), Senin (25/6). Kendati begitu dijelaskannya, masalah pencantuman ini tidak akan berpengaruh bagi hak suara para warga penghayat kepercayaan pada pemilihan umum tahun 2019 nanti. Sebab, syarat untuk bisa menggunakan hak suaranya hanya kepemilikan KTP maupun suket pengganti e-KTP. Agus memaparkan, sepanjang masyarakat penghayat kepercayaan telah memiliki e-KTP atau suket yang berlaku sementara itu, mereka tetap boleh menggunakan hak suara mereka. Dia berharap, juknis putusan MK terkait status penghayat kepercayaan bisa terbit sebelum pemilu 2019, sehingga bisa langsung diterapkan. "Intinya masyarakat tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut," tegasnya. Selain itu dijelaskannya, di Indonesia ada sekitar 178 aliran kepercayaan. Dan selama ini pendataannya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Untuk Kaharingan di Kobar saat ini menempel pada Hindu. Kalau untuk aliran kepercayaan yang lain kami belum mengetahui," katanya. Namun lanjut Agus, dari informasi sementara yang diperolehnya, pemerintah pusat memang sedang mempersiapkan e-KTP khusus bagi warga penghayat kepercayaan. Namun terkait petunjuk serta pelaksanaannya di lapangan, pihaknya masih belum mendapat perintah resmi. "Maka dari itu kami hanya bisa menunggu, dan semoga bisa segera dilaksanakan," tukasnya.

Sudah Diakui MK, Status Penghayat Kepercayaan Belum Tercantum di E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kolom-agama-dikosongkan-di-e-ktp-warga-badui-kesannya-tak-beragama_m_206478.jpeg" alt="Warga suku Badui yang hidup dan berkembang di Banten" width="100%">
<figcaption>Warga suku Badui yang hidup dan berkembang di Banten</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyantuman aliran kepercayaand alam e-KTP masih menjadi tanda tanya bagi penghayat kepercayaan. Mereka berharap ke depannya kolom agama di e-KTP bagi penghayat kepercayaan tidak dikosongkan. Mereka ingin dituliskan menurut kepercayaan masing-masing. Aspirasi itu dikemukakan masyarakat suku Badui saat mengikuti proses Ritual Seba dalam Festival Seba Badui. Bagi masyarakat badui, mereka menginginkan dapat dituliskan Sunda Wiwitan di kolom agama <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/05/201857/mendagri-siapkan-ktp-khusus-bagi-penghayat-kepercayaan" target="_blank">e-KTP</a>. Kepala Adat Urusan Pemerintah Suku Badui Jaro Saija mengatakan, sebagian besar warga menginginkan kolom kepercayaan tidak kosong. "Beberapa bilang, jujur aja kalau kosong itu jelek dilihatnya," kata Jaro Saija ketika ditemui JawaPos.com usai upacara Seba Badui pada Sabtu (21/4). Sebagian besar warga merasa ketika <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/09/202847/penghayat-kepercayaan-segera-punya-e-ktp" target="_blank">kolom agama</a>&nbsp;dikosongkan, maka menimbulkan kesan bahwa orang Badui tidak beragama. "Kan kami jadi terlihat tidak beragama, padahal kami ada kepercayaan," tambahnya. Menurut Jaro Saija, polemik ini sudah sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan tinggal menunggu putusan. Namun, diakui dirinya hingga saat ini belum ada kabar yang sampai ke dirinya. Suku Badui merupakan bagian dari masyarakat Indonesia juga <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203923/1-juli-penghayat-kepercayaan-akan-miliki-e-ktp-sendiri" target="_blank">penghayat kepercayaan</a>. Bukan penganut salah satu dari enam agama resmi yang diakui pemerintah. Selama ini di e-KTP pada kolom agama tidak tuliskan apa-apa alias kosong. Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pihaknya masih menunggu putusan dari MK. "Ini makanya kami juga akan tanya sama MK yang mengurusi ini," kata Wahidin sembari menegaskan selalu berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemengadri).

Kolom Agama Dikosongkan di e-KTP, Warga Badui: Kesannya Tak Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penghayat-kepercayaan-segera-punya-e-ktp_m_202847.jpeg" alt="Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, para penghayat kepercayaan diperkenankan untuk mencantumkan identitas agamnya di kolom e-KTP" width="100%">
<figcaption>Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, para penghayat kepercayaan diperkenankan untuk mencantumkan identitas agamnya di kolom e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mengimplementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pencantuman kolom penghayat kepercayaan dalam KTP elektronik (e-KTP). E-KTP dan Kartu Keluarga (KK) bagi para penghayat kepercayaan akan dicetak pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni 2018 mendatang. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arief Fakhrullah, pihaknya sudah bisa mencetak e-KTP bagi penghayat kepercayaan pada 1 Juli 2018 mendatang. "Kami siapkan formulir, aplikasi, dan sosialisasi. Mulai 1 Mei 2018 masyarakat sudah boleh isi form, melakukan penyempurnaan data untuk melakukan perubahan data kependudukan di Dinas Dukcapil," kata Zudan dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (9/4). Zudan menjelaskan, sebelum penerapan putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, pihaknya telah melakukan beberapa hal. Yakni, penyesuaian aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), penyesuaian formulir pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta sosialisasi kebijakan perubahan berkenaan dengan putusan MK. Menurut Zudan, pencantuman nama penghayat kepercayaan dalam e-KTP dan KK sudah diputuskan berdasar Sidang Kabinet Terbatas. Karena itu, pada e-KTP dan KK disiapkan kolom untuk mencantumkan nama kepercayaan yang dianut. "Di dalam KTP dan KK, akan ditulis 'Kepercayaan: (titik dua) Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa'," papar Zudan. Seperti diketahui, MK mengabulkan gugatan MK mengabulkan uji materi Undang-Undang No 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan pada November 2017 lalu. Putusan tersebut memberi hak bagi penghayat kepercayaan mengisi kolom 'agama' pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sesuai kepercayaan masing-masing. Dengan putusan tersebut, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

Penghayat Kepercayaan Segera Punya E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wiranto-sebut-akan-bentuk-sistem-pembinaan-penghayat-kepercayaan_m_202289.jpeg" alt="Menkopolhukam Wiranto" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, pihaknya akan membentuk sistem pembinaan penghayat kepercayaan yang sebelumnya akan dimasukkan ke dalam kolom agama di e-KTP.&nbsp; "Nggak&nbsp;ada yang istimewa. Masih diskursus dan brainstorming saja, belum ada hal yang baru (pembahasan&nbsp;penghayat kepercayaan di e-KTP)," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/720/wiranto" target="_blank">Wiranto</a> di Gedung Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/4). Menurut Wiranto, pembinaan aliran kepercayaan saat ini sudah diurus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sedangkan, untuk enam agama yang secara sah boleh terdapat di Indonesia telah diatur di Kementerian Agama. "Kita hanya memastikan supaya tidak overlapping (penghayat kepercayaan)," ujar Wiranto. Meski demikian, kata Wiranto, pihaknya tidak membuat aturan baru terkait aliran kepercayaan yang sebelumnya akan dimuat di dalam kolom agama di e-KTP.&nbsp; "Nggak ada (aturan baru)," jelasnya. Sebelumnya, pemerintah akan mempersiapkan e-KTP khusus untuk para penganut aliran kepercayaan.Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/4). Langkah ini diambil untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 97/PPU-XIV/2016.

Wiranto Sebut Akan Bentuk Sistem Pembinaan Penghayat Kepercayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/penerapan-kolom-agama-di-e-ktp-bagi-penghayat-kepercayaan-belum-jelas_m_172184.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pemerintah daerah sepertinya bingung menerapkan soal kolom Penganut Kepercayaan di KTP elektronik (E-KTP). Buktinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon belum bisa menjelaskan secara gamblang soal itu. Disdukcapil mengaku belum menerima Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI. Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Mohammad Syafrudin menyampaikan, persediaan blangko pembuatan KTP di kantornya untuk saat ini tergolong aman. Hasilnya, proses pencetakan KTP bisa berjalan lancar. &ldquo;Meski permintaan percetakan setiap harinya bisa mencapai 900 hingga seribu keping, kami masih tidak kekurangan. Sebab, persediaan blangko KTP dirasa masih aman. Alhamdulillah, untuk blangko, kita masih cukup,&rdquo; ujar Syafrudin kepada Radar Cirebon (Jawa Pos Group), Jumat (1/12). Sebelum kehabisan stok blanko pembuatan KTP langsung, disdukcapil segera berkoordinasi dengan Kemendagri. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi kekurangan ketersediaan blangko. &ldquo;Siasat kita, kalau memang blangko itu mau habis, maka cepat-cepat kita meminta ke kemendagri untuk dikirimkan blangko. Jadi, kita tidak mengalami kekurangan,&rdquo; jelasnya. Disinggung terkait dengan pencantuman kolom agama dalam KTP yang menyebut akan ada kolom Penghayat Kepercayaan, Syafrudin mengaku tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Sebab, jawaban pertanyaan tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat. &ldquo;Kita sifatnya masih menunggu keputusan permendagri terkait pengisian data atau kolom Penghayat Kepercayaan tersebut. Kalau permintaan di Kabupaten Cirebon, saya yakin ada, tapi tetap kita menunggu permendagri-nya, serta aplikasi yang terintegrasi di pusat,&rdquo; tandasnya.

Penerapan Kolom Agama di e-KTP bagi Penghayat Kepercayaan Belum Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/mui-tuding-mk-diam-diam-soal-penghayat-kepercayaan_m_170123.jpeg" alt="Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghayat kepercayaan dalam KTP dan Kartu Keluarga. MUI kecewa karena MK kurang melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menilai MK terkesan diam-diam memutuskan persoalan ini. "Sebuah penyesalan kekecewaan terhadap MK yang membahas masalah sangat penting ini. Dan telah menimbulkan kontroversi dalam kehidupan nasional kita sejak dulu, dibahas oleh MK nyaris secara diam-diam," kata Din usai menghadiri Rapat Pleno di Gedung MUI, Jakarta, Rabu (22/11). Din mengatakan, pembahasan diam-diam yang dilakukan MK lantaran tidak mengundang pihak-pihak yang semestinya dimintai pandangan dalam uji materi UU Adminduk. Antara lain seperti DPR dan pemerintah melalui kementerian terkait. "Kan ini menyangkut agama seyogyanya Kementerian Agama juga diundang. Namun menteri agama sampaikan ke saya Kemenag tidak diundang. Ini sungguh disesalkan bahkan dipertanyakan mengapa demikian?" papar Din. Din menuding ada banyak gelagat dan dugaan MK melakukan distorsi terhadap tafsir dari konstitusi. Dalam hal ini, putusan MK memang bersifat final dan mengikat. Namun, kata dia, MK juga tidak bisa semena-mena memberikan tafsir soal agama dan kepercayaan yang bertentangan dengan nilai historis. "Bahwa aliran kepercayaan itu bukanlah agama dan tidak bisa disetarakan dengan agama," ujar Din. "Jangan MK itu seolah-olah diberi kewenangan kemudian memberikan tafsir. Tahu-tahu nanti ada tafsir baru terhadap Pancasila, terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berbahaya," imbuhnya. MK mengabulkan uji materi Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada 7 November 2017 lalu. Putusan tersebut memberi hak bagi penghayat kepercayaan mengisi kolom 'agama' pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai kepercayaan masing-masing. Dengan putusan MK tersebut, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

MUI Tuding MK Diam-Diam soal Penghayat Kepercayaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penghayat kepercayaan

Berita Terkini