<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/10/IMG-20240510-WA0007_copy_1600x1064-1496745175.jpg" alt="PT Pertamina Patra Niaga tegaskan Pertamax Green 95 bukan produk pengganti Pertalite yang dikabarkan akan hilang dari peredaran." width="100%">
<figcaption>PT Pertamina Patra Niaga tegaskan Pertamax Green 95 bukan produk pengganti Pertalite yang dikabarkan akan hilang dari peredaran.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Area Manager Communication, Relation &amp; CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa penjualan produk Pertamax Green 95 sejak 10 bulan terakhir di 17 SPBU Jawa Timur bukan untuk menggantikan produk Pertalite.<br /><br />"Memang terdapat 17 SPBU di Jawa Timur yang menjual produk Pertamax Green 95 sejak 10 bulan terakhir, namun tidak ada kaitannya dengan isu yang berkembang di masyarakat bahwa produk tersebut adalah pengganti Pertalite," kata Ahad dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat (10/5).<br /><br />Produk Pertamax Green 95 adalah produk baru Pertamina yang dikhususkan untuk segmentasi kendaraan tertentu yang mengonsumsi BBM dengan RON 92 ke atas.<br /><br />Produk tersebut terbentuk dari sebagian senyawa nabati yakni etanol yang berasal dari molase tebu produksi PT Enero, Anak Usaha PTPN, sehingga selain ramah lingkungan juga sebagai dukungan pemberdayaan petani lokal.<br /><br />"Bukan menggantikan Pertalite tapi melengkapi varian Oktan BBM pada Gasoline yang selama ini pasarnya dikuasai kompetitor," ucap Ahad.<br /><br />Dia menegaskan seluruh SPBU di Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara masih menyalurkan Pertalite sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah.<br /><br />"Di Jawa Timur sendiri Pertalite menjadi produk paling laris dengan konsumsi 12.265 kilo liter per hari. Ditopang dengan stok saat ini 140.673 kilo liter, penyaluran Pertalite masih aman 10 kali lipat lebih," ujar Ahad.<br /><br />Adapun konsumsi Pertamax Green 95 di Jawa Timur saat ini mencapai 680 kilo liter sejak diluncurkan pada Juni 2023 lalu.<br /><br />"Awal Juni lalu masih 12 SPBU saja yang menjual, tapi kini berkembang beberapa outlet baru di Gresik, Lamongan, Mojokerto dan Malang. Konsumsi paling banyak dari kalangan motor dan mobil tipe racing, karena akselerasinya memang bagus produk ini," ujarnya.<br /><br />Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menegaskan sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), sehingga perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.<br /><br />"Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," kata Irto.<br /><br />Irto menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menjalankan penugasan penyaluran BBM subsidi, berkomitmen untuk tetap mengikuti dan menjalankan semua kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.<br /><br />"Prinsipnya kami akan ikuti dan jalankan semua kebijakan Pemerintah," tutur Irto.<br /><br />Tercatat hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional adalah sebanyak 9,9 juta Kiloliter (KL), dari total Kuota Pertalite tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 31,7 juta KL.<br /><br />Dia mengungkapkan bahwa Pertamina Patra Niaga juga telah mendorong digitalisasi untuk penyaluran BBM Subsidi melalui program Subsidi Tepat.<br /><br />"Program Subsidi Tepat menjadi upaya kami untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara&nbsp;<em>real time</em>, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan," tuturnya.</p>

Produk Pertamax Green 95 adalah produk baru Pertamina yang dikhususkan untuk segmen kendaraan tertentu yang mengonsumsi BBM RON 92 ke atas.

Soal Rencana Penghapusan Pertalite, Pertamina Tegaskan Pertamax Green 95 Bukan Produk Substitusinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/IMG-20240509-WA0007-1460612022.jpg" alt="PT Pertamina Patra Niaga pastikan tetap menyalurkan Pertalite sesuai penugasan dari pemerintah." width="100%">
<figcaption>PT Pertamina Patra Niaga pastikan tetap menyalurkan Pertalite sesuai penugasan dari pemerintah.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Pertamina Patra Niaga selaku anak usaha Pertamina memastikan masih terus menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat, sesuai kuota tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah. Kepastian ini diberikan setelah bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite banyak disebut telah dihapus dan digantikan menjadi Pertamax Green 95.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menegaskan sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Sehingga perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," kata Irto dalam keterangan tertulis, Kamis (9/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Irto menambahkan, bahwa Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menjalankan penugasan penyaluran BBM subsidi, berkomitmen untuk tetap mengikuti dan menjalankan semua kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. "Prinsipnya kami akan ikuti dan jalankan semua kebijakan Pemerintah," lanjut Irto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tercatat hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional adalah sebanyak 9,9 juta Kiloliter (KL), dari total Kuota Pertalite tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 31,7 juta KL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irto mengungkapkan, Pertamina Patra Niaga juga telah mendorong digitalisasi untuk penyaluran BBM Subsidi melalui program Subsidi Tepat. Program Subsidi Tepat menjadi upaya Pertamina untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa komitmen Pertamina dalam menyalurkan BBM jenis Pertalite sejalan dengan upaya Pertamina menjaga ketahanan energi nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan menyediakan BBM subsidi Pertamina berharap dapat menjaga pemenuhan energi untuk masyarakat dan di saat yang sama menjaga perekonomian nasional" ungkap Fadjar.</div>

Irto Ginting, menegaskan sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

Soal Rencana Penghapusan Pertalite, Pertamina Patra Niaga Pastikan Tetap Salurkan sesuai Penugasan Pemerintah

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/arifin-tasrif-biro-klik-esdm.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan akan kembali membahas soal wacana pembatasan pembelian Pertalite. Pembahasan ini akan dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir.</p> <p dir="ltr">"Kita mau wacanakan lagi sama Menteri Keuangan dan Menteri BUMN," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada wartawan di sela acara 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) 2023, Nusa Dua Bali, Jumat (22/9).</p> <p dir="ltr">Meski begitu, Arifin tidak membeberkan lebih lanjut kapan pertemuan itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya masih terus menggodok Perpres 191 Tahun 2014 untuk menindaklanjuti tentang kriteria kendaraan yang boleh menggunakan BBM RON 90 atau Pertalite.</p> <p dir="ltr">"Kita ada dua bagian, Pertamax sama Pertalite. Misalnya yang sekarang kan belum diatur secara benar yang harus pakai Pertamax dan Pertalite itu siapa," ucap dia.</p> <p dir="ltr">"Masa yang duitnya banyak boleh pakai Pertamax bersubsidi enggak fair dong, itu hak nya sudah hak wajib subsidi. Nanti kita lihat lagi siapa sih. Kalau misal jenis kendaraan mewah pakai Pertalite jangan dong," imbuhnya.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/012963998/pertamina-ungkap-temuan-baru-kasus-air-sumur-tercemar-pertalite-di-gunung-sindur">Pertamina Ungkap Temuan Baru Kasus Air Sumur Tercemar Pertalite di Gunung Sindur</a></strong></p> <p dir="ltr">Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial &amp; Trading PT Pertamina (Persero) masih melakukan uji coba pembatasan pembelian Pertalite maksimal 120 liter per hari. Adapun pembatasan berdasarkan kriteria kendaraan masih menunggu revisi aturan baru dari pemerintah.</p> <p dir="ltr">Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting memastikan soal aturan pembatasan kendaraan yang bisa membeli BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin (CC) akan tertuang dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012904485/pertalite-bakal-digantikan-dengan-pertamax-green-92-ketahui-bedanya">Pertalite Bakal Digantikan dengan Pertamax Green 92, Ketahui Bedanya </a></strong></p> <p dir="ltr">"Itu sementara saja (pembatasan volume) sebagai default di sistem. Dimana kita sedang melakukan ujicoba sistem dan infrastruktur. Sementara itu kami juga masih menunggu ketentuan kriteria kendaraan yang bisa menggunakan BBM Subsidi yang nanti akan tertuang dalam revisi Perpres 191/2014," kata Irto dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Selasa (13/9).</p> <p dir="ltr">Adapun skemanya, setiap kendaraaan roda empat yang mengisi BBM subsidi di SPBU Pertamina akan dicatat nomor polisinya oleh sistem yang disiapkan. Lebih lanjut ia mengatakan, terkait pembatasan solar pihaknya masih mengikuti aturan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020.</p> <p dir="ltr">Dalam aturan tersebut termaktub pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu(JBT) atau Solar subsidi. Untuk jenis kendaraan pribadi roda empat, pembelian maksimal 60 liter per hari. Kemudian, angkutan umum orang atau barang roda empat dibatasi 80 liter per hari dan angkutan umum orang atau barang roda enam maksimal 200 liter per hari.</p>

"Ada Pertamax sama Pertalite. Misalnya yang sekarang kan belum diatur secara benar yang harus pakai Pertamax dan Pertalite itu siapa,"

Soal Pembatasan Pertalite, Menteri ESDM Bilang Bakal Bahas Lagi sama Sri Mulyani dan Erick Thohir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Antrean-SPBU-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Sejumlah pengendara sepeda motor antre mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Senen,Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per lit" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara sepeda motor antre mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Senen,Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per lit</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan alasan Pertamina hapus Pertalite pada tahun 2024. Sebaliknya, Pertamina akan meluncurkan Pertamax Green 92.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nicke menyebut, ada tiga alasan yang melatarbelakangi rencana penghapusan Pertalite tersebut. Pertama untuk menekan impor bensin, lalu melanjutkan program pemerintah bernama Program Langit Biru dengan menaikkan RON BBM subsidi, dan sekaligus berupaya menurunkan karbon emisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Program Langit Biru Tahap I kita menaikkan Subsidi BBM dari RON 88 menjadi RON 90. Nah ini kita lanjutkan, sesuai dengan rencana adalah Program Langit Biru Tahap II di mana BBM Subsidi kita naikkan dari RON 90 menjadi RON 92,&rdquo; kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nicke menambahkan, bersamaan dengan Pertalite yang dihapus, Pertamina akan meluncurkan produk baru bernama Pertamax Green 92 dengan kandungan oktan sebesar 92.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahan bakar ramah lingkungan tersebut terdiri dari campuran Pertalite dan bioetanol sebesar 7 persen atau E7. Menurut Nicke, kehadiran Pertamax Green 92 sejalan dengan rencana pemerintah yang menetapkan RON 91 sebagai batas minimal penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tanah air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012900852/pertamina-perubahan-pertalite-jadi-pertamax-green-92-masih-usulan">Pertamina: Perubahan Pertalite jadi Pertamax Green 92 masih usulan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Aturan KLHK menyatakan nomor oktan yang boleh dijual di Indonesia minimal 91 dan ini sudah sangat pas,&rdquo; tambah Nicke.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nicke menilai rencana Pertamina untuk menghapus Pertalite dan meluncurkan BBM dengan RON di atas 90 sudah sangat tepat. Dari aspek lingkungan bisa menurunkan emisi karbon dan bisa menurunkan impor bensin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012900598/pertamax-green-92-dirilis-tahun-depan-pertamina-minta-pemerintah-hapus-cukai-bioetanol">Pertamax Green 92 Dirilis Tahun Depan, Pertamina Minta Pemerintah Hapus Cukai Bioetanol</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait rencana tersebut, Bos Pertamina ini meminta dukungan kepada DPR RI agar Program Langit Biru Tahap II dapat dilaksanakan di tahun depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karena itu tahun 2024 mohon dukungannya juga kami akan mengeluarkan lagi Pertamax Green 92 sebetulnya ini Pertalite kita campur Ethanol jadi naik oktannya dari 90 ke 92,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, tahun depan hanya ada tiga produk yang akan dijual Pertamina yakni Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pertamax Green 92 dengan mencampur RON 90 dengan 7 persen etanol kita sebut E7. Pertamax Green 95 mencampur Pertamax dengan 8 persen etanol dan yang ketiga Pertamax Turbo jadi ada 2 green bensin energi rendah karbon yang akan menjadi produk dari Pertamina," tandas Nicke.</div> <p>&nbsp;</p>

ada tiga alasan yang melatarbelakangi rencana penghapusan Pertalite tersebut. Salah satunya adalah untuk menekan impor bensin.

Pertamina Ungkap Alasan Hapus Pertalite Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BBM-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana" width="100%">
<figcaption>Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah lewat PT Pertamina berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite. Hal itu lantaran mengikuti standar EURO 4 agar bersih lingkungan.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta kepada pemerintah agar penghapusan Premium dan Pertalite tersebut dilakukan secara bertahap.<br /> <br /> "Premium dan Pertalite itu, khususnya Premium itu perlu dilakukan penghapusan secara progresif. Jadi bertahap" ujar Eddy kepada wartawan, Sabtu (24/12).<br /> <br /> Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) ini berpesan agar penghapusan Premium dan Pertalite tersebut jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat. Sehingga proses penghapusannya dilakukan secara bertahap.<br /> <br /> "Ini kami rasakan dan kami pesan kepada Pertamina, satu jangan sampai menimbulkan gejolak bahwa pengurangan ini harus dilakukan secara bertahap," katanya.<br /> <br /> Eddy berujar, penghapusan Premium dan Pertalite merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melestarikan lingkungan. Selain itu pemerintah juga memberikan insentif agar menggunakan BBM dengan oktan yang lebih tinggi.<br /> <br /> "Berikan insentif kepada masyarakat agar masyarkat itu tergerak untuk menggunakan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi," ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan pemerintah memastikan sedang mendorong penggunaan bensin RON 90 sebagai bahan bakar minyak ramah lingkungan karena Indonesia kini memasuki masa transisi energi.<br /> <br /> Soerja menginformasikan bahwa premium RON 88 saat ini hanya digunakan oleh 7 negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil karena kesadaran masyarakat menggunakan bahan bakar minyak dengan kualitas yang lebih baik menjadi salah satu penyebabnya.<br /> <br /> Soerja mengungkapkan pemerintah sedang menyusun peta jalan bahan bakar minyak ramah lingkungan di mana nantinya Premium dan Pertalite juga akan digantikan dengan bahan bakar yang kualitasnya lebih baik, yakni Pertamax.

Komisi VII Minta Penghapus Premium dan Pertalite Dilakukan Bertahap