<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/08/Program-Pemutihan-Pajak-Kendaraan-Di-Jawa-Barat-Sofyansyah-1-1523874.jpg" alt="ILUSTRASI: Sejumlah warga menunggu antrean untuk pendaftaran cek fisik kendaraan dalam program pemutihan pajak kendaraan di Samsat Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/4/2025). (Sofyansyah/Radar Bogor)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sejumlah warga menunggu antrean untuk pendaftaran cek fisik kendaraan dalam program pemutihan pajak kendaraan di Samsat Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/4/2025). (Sofyansyah/Radar Bogor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- &nbsp;Pemprov Jatim sepertinya belum akan meniru kebijakan penghapusan pokok utang pajak kendaraan bermotor seperti di Jabar dan Jateng. Itu didasari atas sejumlah pertimbangan kenapa kebijakan belum juga digulirkan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim M. Yasin menjelaskan jika tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jatim sudah cukup bagus dan telah mencapai 85 persen. Saat ini, hanya ada 15 persen wajib pajak yang tidak patuh. Menurut Yasin, Pembebasan pokok utang bagi wajib pajak yang tidak patuh akan mencederai 85 persen wajib pajak patuh yang selama ini berkontribusi bagi pembangunan. &ldquo;Khawatirnya, ini bisa membuat yang patuh ikut-ikutan tidak membayar pajak dengan harapan juga mendapat penghapusan. &nbsp;Maka perlu dievaluasi lagi,&rdquo; kata Yasin. Dia menegaskan jika pengambilan kebijakan harus hati-hati dan memenuhi rasa keadilan. &ldquo;Tidak bisa hanya berbasis konten yang kedepannya berdampak pada pembangunan,&rdquo; tambah Yasin. Mantan Kadis PMD Jatim itu menyebut jika sebanyak 76,8 persen atau setara Rp 12,8 triliun &nbsp;PAD (pendapatan asli daerah) Jatim berasal dari pajak daerah. Sebanyak 50,5 persennya merupakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Keberadaan PKB memberi sumbangsih besar dalam pembiayaan pembangunan belanja pendidikan dan kesehatan. Kalau sifatnya untuk membantu masyarakat, lanjut Yasin, pemprov sebenarnya sudah lama punya program unggulan. Yakni pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Kebijakan itu dianggap lebih efektif membantu masyarakat. Yasin menegaskan jika pajak merupakan instrumen keadilan sosial. Masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan memiliki kekayaan tinggi, semisal kendaraan bermotor, maka secara proporsional akan membayar pajak tinggi juga. &ldquo;Kami memandang afirmasi harus diberikan pada yang patuh. Bukan yang melanggar aturan,&rdquo; kata Yasin.

Pemprov Jatim sepertinya belum akan meniru kebijakan penghapusan pokok utang pajak kendaraan bermotor seperti di Jabar dan Jateng.

Pemprov Jatim Tidak Terapkan Penghapusan Utang Pajak Kendaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pajak-kendaraan-dihapus-dprd-dij-kami-sangat-mengandalkan-itu_m_-1.jpg" alt="MACET: Penumpukan kendaraan terjadi di daerah Purwosari, Solo." width="100%">
<figcaption>MACET: Penumpukan kendaraan terjadi di daerah Purwosari, Solo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Wacana <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">penghapusan pajak kendaraan bermotor </a>dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup seperti yang diwacanakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat pro kontra di sejumlah daerah. Di Jogja, rencana tersebut dinilai susah direalisasikan. Terlebih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mayoritas disokong dari dana pajak untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan</a>. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Yoeke Indra Agung. "Saya tidak menanggapi secara politik, karena ini kan sikap politik partai. Sekali lagi saya menghormati itu. Kenyataannya sampai sekarang, kami masih sangat mengandalkan itu (pemasukan dari pajak kendaraan bermotor)," katanya, kepada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">JawaPos.com</a>, Jumat (23/11). Yoeke mengatakan, dirinya memahami betul kemampuan Provinsi DIJ dalam mengelola pendapatan belum optimal. Pendapatan dari aset yang dipisahkan, baik itu <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">Badan Usaha Milik Daerah</a> (BUMD) maupun yang lainnya belum cukup signifikan. Dana perimbangan yang didapatkan pun belum mampu untuk menyokong. Baik itu membiayai roda pemerintahan maupun roda pembangunan yang dilakukan. Pada 2018 ini, untuk perbandingan PAD dan dana perimbangan masih lebih banyak PAD. Sekitar 50-60 persen. "Pendapatan utama dari PAD, kemudian yang kedua baru dari dana perimbangan," katanya. Sebagian besar dari PAD itu merupakan dana dari <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">Pajak Kendaraan Bermotor </a>(PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB). Tak berbeda jauh pada 2019 nanti. "2019 (sumber pendapatan utama) sekitar Rp 5,4 triliun. Mungkin 2,7 sampai 2,8 triliun itu PAD. Lainnya DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Keistimewaan, DAU (Dana Alokasi Umum)," kata Yoeke. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzammil Yusuf dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (22/11) berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor dan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">pemberlakuan SIM seumur hidup.</a> Terobosan itu dinilai dapat mengurangi beban rakyat yang semakin berat. Kebijakan penghapusan pajak itu juga dirasa mengurangi kerepotan, kerumitan, dan waktu produktif untuk mengurus administrasi.

Pajak Kendaraan Dihapus, DPRD DIJ: Kami Sangat Mengandalkan Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pajak-kendaraan-dihapus-dprd-dij-kami-sangat-mengandalkan-itu_m_.jpg" alt="MACET: Penumpukan kendaraan terjadi di daerah Purwosari, Solo." width="100%">
<figcaption>MACET: Penumpukan kendaraan terjadi di daerah Purwosari, Solo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Wacana <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">penghapusan pajak kendaraan bermotor </a>dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup seperti yang diwacanakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat pro kontra di sejumlah daerah. Di Jogja, rencana tersebut dinilai susah direalisasikan. Terlebih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mayoritas disokong dari dana pajak untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan</a>. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Yoeke Indra Agung. "Saya tidak menanggapi secara politik, karena ini kan sikap politik partai. Sekali lagi saya menghormati itu. Kenyataannya sampai sekarang, kami masih sangat mengandalkan itu (pemasukan dari pajak kendaraan bermotor)," katanya, kepada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">JawaPos.com</a>, Jumat (23/11). Yoeke mengatakan, dirinya memahami betul kemampuan Provinsi DIJ dalam mengelola pendapatan belum optimal. Pendapatan dari aset yang dipisahkan, baik itu <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">Badan Usaha Milik Daerah</a> (BUMD) maupun yang lainnya belum cukup signifikan. Dana perimbangan yang didapatkan pun belum mampu untuk menyokong. Baik itu membiayai roda pemerintahan maupun roda pembangunan yang dilakukan. Pada 2018 ini, untuk perbandingan PAD dan dana perimbangan masih lebih banyak PAD. Sekitar 50-60 persen. "Pendapatan utama dari PAD, kemudian yang kedua baru dari dana perimbangan," katanya. Sebagian besar dari PAD itu merupakan dana dari <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">Pajak Kendaraan Bermotor </a>(PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB). Tak berbeda jauh pada 2019 nanti. "2019 (sumber pendapatan utama) sekitar Rp 5,4 triliun. Mungkin 2,7 sampai 2,8 triliun itu PAD. Lainnya DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Keistimewaan, DAU (Dana Alokasi Umum)," kata Yoeke. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzammil Yusuf dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (22/11) berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor dan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2018/potret-suram-transportasi-joglosemar" target="_blank">pemberlakuan SIM seumur hidup.</a> Terobosan itu dinilai dapat mengurangi beban rakyat yang semakin berat. Kebijakan penghapusan pajak itu juga dirasa mengurangi kerepotan, kerumitan, dan waktu produktif untuk mengurus administrasi.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/penghapusan-denda-pajak-kendaraan-dki-jakarta-dinilai-lucu_m_145723.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Pemprov DKI Jakarta soal pajak kendaraan bermotor (PKB) mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Kebijakan berupa pembebasan denda itu dinilai bakal memicu orang untuk membeli kendaraan pribadi, sehingga tidak mau menggunakan angkutan umum dan menyebabkan kemacetan. "Kebijakan ini sangat lucu dan tidak sesuai dengan upaya mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta," ujar Direktur Eksekutif Jakarta Publik Service M Syaiful Jihad, kemarin (20/7). Syaiful berharap, kebijakan tersebut segera dikaji ulang oleh Pemprov DKI. Karena memang tidak jelas maksud dan tujuannya. "Masa bisa mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan upaya penyelesaian masalah kemacetan," katanya kepada INDOPOS (Jawa Pos Group). Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan. Penghapusan denda diberlakukan bagi WP yang membayar pajak mulai Rabu (19/7) lalu, hingga 31 Agustus 2017. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, pemutihan denda tersebut dilakukan agar WP segera melunasi tunggakan pajak mereka. "Kami berharap masyarakat yang selama ini belum menunaikan kewajibannya agar segera memanfaatkan," ujar Edi. Edi menuturkan, selama periode hingga berakhirnya masa pemutihan denda, BPRD DKI Jakarta bersama polisi dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan terus menggelar razia. Kendaraan yang terjaring razia sebelum masa pemutihan denda berakhir, lanjut Edi, akan tetap dikenakan sanksi administrasi dengan diwajibkan membayar denda pajak. "Kalau yang terjaring sebelum 31 Agustus (berakhirnya masa pemutihan denda), dia tidak dikenakan insentif penghapusan sanksi administratif," kata Edi. Selain itu, kendaraan yang sudah 3 tahun belum membayar pajak dan terjaring razia juga akan diderek. Kendaraan yang terkena derek akan dikenakan denda biaya menginap dengan nominal hingga Rp 500.000 per malam. Edi menuturkan, jumlah penunggak pajak kendaraan bermotor roda dua mencapai 3 juta dari 6,5 juta kendaraan. Sementara itu, penunggak pajak kendaraan roda empat mencapai 450 dari sekitar 2 juta kendaraan.

Penghapusan Denda Pajak Kendaraan DKI Jakarta Dinilai Lucu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/4619_21764_andien-ok.jpg" alt="Andien dianugerahi dua penghargaan sekaligus di ajang AMI Awards 2015." width="100%">
<figcaption>Andien dianugerahi dua penghargaan sekaligus di ajang AMI Awards 2015.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun ini jadi tahun paling membahagiakan bagi penyanyi cantik, Andien. Alasannya, begitu banyak anugerah yang dirasakannya secara beruntun. Kebahagiaan pertama yang dirasakan Andien di 2015 yakni ketika menikah dengan Irfan Wahyudi pada 27 April 2015. Selanjutnya, setelah berkarier selama 15 tahun di Industri musik Tanah Air, wanita 30 tahun akhirnya bisa menggelar konser tunggal perdana bertajuk Metamorfosa, pada 15 September 2015 lalu. Tentu ini merupakan pencapaian yang sangat besar bagi seorang musisi baik solo maupun grup. Tak hanya sampai di situ, tidak berapa lama setelah sukses menggelar Metamorfosa, kini Andien dianugerahi dua penghargaan sekaligus di ajang AMI Awards 2015, sebagai Karya Produksi Original Soundtrack Film Terbaik dan Artis Solo Wanita Pop Terbaik. &quot;Anugerah ini luar biasa dari Allah SWT yang memberikan hal luar biasa. Semuanya itu di luar ekspektasi aku,&quot; kata Andien, kepada JawaPos.com usai malam puncak AMI Awards 2105 di Ecovention Ancol, Jakarta, Selasa malam (22/9). Pemilik hits Moving On ini menyebutkan kalau ini merupakan kali kedua dia berdiri di panggung AMI Awards. Sebelumnya, saat dia baru berkarier, Andien pun diganjar penghargaan Penyanyi Pendatang Baru Terbaik pada AMI Awards 2000. &quot;Lima belas tahun lalu saya berdiri di sini menerima penghargaan sebagai pendatang baru tebaik, kemudian sekarang dapat dua penghargaan, ini luar biasa,&quot; tambahnya. (ded/jpg)

2015, Tahun Kebahagiaan Untuk Andien