<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Screenshot_20240514-175502-3062417166.jpg" alt="Ilustrasi BPJS Kesehatan. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPJS Kesehatan. (JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah berencana membebaskan beban iuran BPJS Kesehatan yang tertunggak pada tahun ini. Berdasarkan data BPJS Kesehatan hingga 31 Desember 2024 mencatat, jumlah peserta program JKN yang menunggak iuran mencapai 28,85 juta jiwa, dengan total nilai tunggakan sebesar Rp 21,48 triliun.&nbsp; Belum lama ini, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan ada sejumlah cara yang perlu dilakukan bagi para penunggak. Salah satunya dengan cara mendaftar ulang menjadi peserta BPJS aktif.&nbsp; &ldquo;Tunggakan ini dalam waktu dekat, insya Allah, akan diputihkan, dihapus dengan cara seluruh peserta yang masih menunggak segera meregistrasi ulang, mendaftar ulang menjadi peserta BPJS aktif,&rdquo; kata Cak Imin, seperti dikutip Senin (10/11).&nbsp; Jauh sebelumnya, Cak Imin juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk kehadiran negara untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh hak atas layanan kesehatan, tanpa terbebani tunggakan iuran. Bahkan, wacana yang muncul sekitar Oktober 2025 ini terus diupayakan pemerintah agar seluruh peserta BPJS yang memiliki tunggakan bisa segera dibebaskan.&nbsp; Cak Imin menargetkan pembebasan tunggakan dapat diselesaikan pemerintah pada November 2025. Dengan begitu, seluruh utang iuran peserta akan dianggap lunas.&nbsp; &ldquo;Jadi, tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini (November 2025). Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; <h3>Kriteria Penerima Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan</h3> 1. Peserta mandiri yang beralih menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI). 2. Masyarakat tidak mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 3. Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah.&nbsp; <h3>Cara Mendapatkan Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan</h3> 1. Cek status kepesertaan dan tunggakan iuran melalui aplikasi Mobile JKN atau WhatsApp 0811-8-165-165. 2. Jika status nonaktif, pilih opsi aktivasi ulang atau datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan untuk registrasi ulang. 3. Pastikan data peserta tercatat dalam DTSEN. Jika belum, segera daftar melalui aplikasi Cek Bansos atau kantor desa/kelurahan terdekat.

Pemerintah siapkan kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan, Cak Imin ajak masyarakat segera registrasi ulang.

Segera Cek! Ini Kriteria Penerima dan Cara Mendapat Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/eHX4syWdx7nivRXMAhTmBiMdvgLaWx8dtZmM0yD5-1220190105.jpg" alt="Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koalisi masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyesalkan tindakan intimidasi terhadap penulisan artikel opini berjudul &ldquo;Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?&rdquo; yang ditulis oleh YF, pada 23 Mei 2025, sebagaimana termuat pada media nasional detik.com yang berujung penghapusan. Artikel tersebut mengkritik pengangkatan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai yang dinilai bertentangan dengan prinsip meritokrasi dalam sistem Aparatur Sipil Negara (ASN). Penghapusan artikel itu disebut dilakukan atas permintaan penulis karena alasan keselamatan. Sebab, diduga YF mengalami teror fisik berupa diserempet dan didorong oleh dua orang tidak dikenal hingga terjatuh sebanyak dua kali setelah artikelnya tayang. Menanggapi hal ini, Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai organisasi dan individu pegiat hak asasi manusia (HAM), mengecam keras tindakan teror dan intimidasi terhadap warga negara yang menyampaikan kritik atas kebijakan negara. Mereka menilai bahwa kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi dan tidak boleh dibungkam dengan cara-cara kekerasan. &ldquo;Ini bukan hanya soal satu artikel yang dihapus, ini tentang upaya sistematis membungkam kritik publik terhadap kekuasaan,&rdquo; kata Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, dalam keterangan tertulis, Minggu (25/3). Koalisi menyoroti bahwa kejadian yang menimpa YF, bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Dalam dua bulan terakhir, terdapat pola kekerasan yang konsisten terhadap mereka yang menyampaikan kritik terhadap keterlibatan militer dalam urusan sipil.&nbsp; Mulai dari pengintaian, intimidasi, hingga serangan fisik dan digital telah menyasar akademisi, aktivis, jurnalis, hingga warga biasa.&nbsp; &ldquo;Kita sedang menyaksikan kembalinya pola kekerasan era otoritarianisme di mana kritik terhadap militer dibalas dengan teror,&rdquo; tegas Isnur. Beberapa contoh serangan yang telah terjadi, termasuk pengiriman kepala babi dan bangkai tikus kepada jurnalis Tempo, juga kriminalisasi terhadap pembela HAM seperti Andri Yunus dan Javier. Serta teror yang menyasar kantor KontraS setelah membongkar adanya rapat tertutup DPR yang membahas Revisi UU TNI. Bahkan, mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang mengajukan judicial review terhadap UU TNI di Mahkamah Konstitusi (MK) pun menjadi sasaran intimidasi. Koalisi masyarakat sipil mendesak negara untuk tidak tinggal diam. Ia meminta negara untuk bertanggung jawab atas setiap ancaman teror. &ldquo;Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya, terlebih ketika mereka sedang menjalankan hak politik dan sipilnya dengan menyampaikan kritik,&rdquo; ujar Isnur.&nbsp; Ia menambahkan, jika teror semacam ini dibiarkan, maka yang sedang dirusak bukan hanya nyawa dan rasa aman warga negara, tapi juga fondasi demokrasi itu sendiri. Isnur menilai, tindakan-tindakan kekerasan ini berkaitan erat dengan upaya sistematis menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer. Melalui regulasi seperti Revisi UU TNI dan Perpres 66/2025 yang memungkinkan pelibatan militer dalam lembaga penegakan hukum sipil seperti kejaksaan.&nbsp; &ldquo;Alih-alih memperkuat institusi sipil dan supremasi sipil, negara justru membuka jalan bagi militer untuk kembali mengatur urusan sipil,&rdquo; urai Isnur. Isnur menegaskan bahwa kritik publik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk soal pengangkatan jenderal aktif di jabatan sipil, adalah alarm demokrasi yang sehat. Kritik semacam itu seharusnya dijawab dengan dialog dan keterbukaan, bukan dengan intimidasi. &ldquo;Menjawab kritik dengan kekerasan adalah ciri negara represif, bukan negara demokratis,&rdquo; tutur Isnur. Lebih lanjut, Isnur menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas peristiwa teror terhadap YF dan berbagai kasus serupa lainnya. Mereka juga menyerukan solidaritas luas dari masyarakat sipil untuk terus menjaga ruang kebebasan berekspresi di Indonesia.&nbsp; &ldquo;Jika kita membiarkan satu suara dibungkam hari ini, maka besok seluruh masyarakat bisa kehilangan haknya untuk bersuara,&rdquo; pungkasnya.

Koalisi masyarakat sipil mengecam tindakan intimidasi terhadap penulis artikel kritik pengangkatan jenderal TNI di jabatan sipil.

Masyarakat Sipil Kecam Intimidasi Penghapusan Artikel Opini Kritik Pengangkatan Jenderal TNI di Jabatan Sipil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/1000556241-4063502237.jpg" alt="Ilustrasi calon siswa baru datang ke sekolah. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi calon siswa baru datang ke sekolah. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memang bukan wacana baru. Sudah lama disuarakan. Yang terbaru oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi wacana tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai memiliki pandangan berbeda. Menurut dia, sistem zonasi sejauh ini berjalan dengan baik di Jatim. "Dari pengamatan kami, zonasi sampai saat ini berjalan paling baik di Indonesia. Kemarin kita sudah diberikan penghargaan bahwa Jawa Timur yang paling baik dalam PPDB tahun kemarin," ujar Aries, Jumat (20/12). Kebijakan PPDB sistem zonasi juga dinilai Aries memiliki arah atau tujuan yang bagus. Yakni mendukung pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Artinya tidak ada lagi sekolah favorit dan sekolah non favorit. Namun, sekolah favorit ini akan muncul lagi bila sistem zonasi PPDB benar-benar dihilangkan. Akan ada sekolah yang kembali dianggap sebagai sekolah yang unggul dan yang tidak unggul. "Kalau seperti itu, tidak ada pemerataan pendidikan. Kenapa? Kesempatan orang untuk mendapat pendidikan yang ada di wilayah itu berarti kan hilang kalau tidak ada zonasi," imbuhnya. Daripada menghapus sistem yang sudah ada, Aries berharap pemerintah pusat bisa kembali mengkaji wacana penghapusan zonasi. Apakah benar-benar perlu dihilangkan atau cukup dengan melakukan perbaikan. "Kalau ini baik, mungkin regulasinya yang dibenahi, sistemnya diperbaiki. Kalau bisa langkah-langkah yang berdampak pada psikologi orang tua, siswa, dipikirkan matang-matang lagi," ucap Aries. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya sedang melakukan kajian soal kebijakan zonasi PPDB, untuk kemudian ditetapkan apakah akan dihapus, diubah, atau dilanjutkan. &ldquo;Kami sudah tiga kali melakukan pengkajian mengenai zonasi. Kami mengundang para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pada bulan Februari sudah bisa kita umumkan," tukasnya di Jakarta, Senin (25/11).&nbsp; Senada dengan Mu&rsquo;ti, alih-alih memeratakan pendidikan, Wapres Gibran menilai pelaksanaan sistem zonasi justru menimbulkan masalah-masalah baru. Bahkan ia mendengar keluhan dari banyak masyarakat tentang penerimaan berbasis jarak ini. "Kemarin pada waktu rakor dengan para-para kepala dinas pendidikan itu, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan (Mendikdasmen Abdul Mu'ti). Pak ini zonasi harus dihilangkan," &nbsp;ujar Gibran akhir November lalu. &nbsp;

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai memiliki pandangan berbeda soal penghapusan zonasi sekolah.

Kadispendik Jatim Aries Kritik Usulan Penghapusan Zonasi Sekolah: Zonasi PPDB Bisa Diperbaiki, Bukan Malah Dihapus   

<div id="m#msg-f:1818687981896149921" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/Screenshot_2024-12-17-18-54-28-052_comgoogleandroidgm-edit-1707958202.jpg" alt="Pemerintah melalui Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah melalui Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1818687981896149921-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> JawaPos.com-Pemerintah melalui Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan penghapusan utang bagi para pelaku UMKM di Bank BUMN akan diterapkan dua kali pada tahun 2025. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015432811/mari-terapkan-6-kebiasaan-ini-agar-tetap-sehat-dan-bahagia-di-tahun-2025-mendatang">Mari Terapkan 6 Kebiasaan Ini agar Tetap Sehat dan Bahagia di Tahun 2025 Mendatang</a> Hal ini disampaikan setelah Menteri UMKM melaksanakan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (17/12). Kepastian ini juga disampaikan seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 untuk menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) oleh Presiden Prabowo Subianto. "Dan Insya Allah di bulan Januari, kita akan membagi menjadi dua stage realisasi terhadap penghapusan hutang (UMKM) ini. Stage pertama akan kita realisasikan di bulan Januari yang nanti kita akan juga laporkan kepada Presiden. Lalu stage kedua setelah Maret," kata Maman dalam konferensi pers di Gedung Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (17/12). Lebih lanjut, ia memproyeksi ada sekitar 1,097 juta pelaku UMKM yang akan mendapatkan fasilitas penghapusan utang tahun depan. Angka ini kata Maman, akan fluktuatif seiring dengan proses review yang masih terus berjalan bersamadengan&nbsp; bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). "Ini masih plus minus naik turun. Yang ini lah sedang kita review," jelas Maman. Maman juga mengatakan bahwa secara teknis proses review ini terbilang tidak mudah, apalagi sebagian besar pelaku UMKM sudah tak diketahui keberadaannya. Untuk itu, dia berharap Bank Himbara dapat membantu mencari pihak-pihak yang bakal menerima fasilitas tersebut. &ldquo;Jadi mohon dipahami kenapa ada prinsip kehati-hatian dalam implementasi ini,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut, Maman menambahkan, tak menutup kemungkinan kebijakan penghapusan piutang UMKM ini bakal diperpanjang. Hal ini agar tak menimbulkan&nbsp;moral hazard&nbsp;bagi pelaku UMKM yang belum mendapatkan fasilitas tersebut. &ldquo;Jadi kalau memang nanti 6 bulan belum bisa segera kita realisasikan karena problem implementasi teknis di lapangan yang sangat luar biasa&nbsp;complicated, tidak menutup kemungkinan akan kita perpanjang. Kita akan mengajukan ke Pak Presiden untuk melakukan revisi PP untuk kita perpanjang,&rdquo; paparnya. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pemerintah melalui Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan penghapusan utang bagi para pelaku UMKM

Penghapusan Utang 1 Juta UMKM Dilakukan Dua Kali Tahun Depan, Berlaku Januari dan April 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/13-November-2023-Tidak-Ada-Kompromi-2175313234.jpg" alt="Tampilan Gmail di Smartphone. (shiftdelete.net)" width="100%">
<figcaption>Tampilan Gmail di Smartphone. (shiftdelete.net)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Keputusan Google untuk menghapus akun pribadi tertentu mulai tanggal 1 Desember telah dikonfirmasi, meskipun istilah "pembersihan" mungkin lebih tepat. Langkah ini mencakup penghapusan hampir semua jenis konten, termasuk pesan Gmail, perpustakaan Google Foto, janji temu Google Kalender, dan arsip Google Dokumen. Dampak luas dari kebijakan ini menciptakan tantangan bagi pengguna yang mengandalkan layanan Google untuk menyimpan dan mengelola berbagai aspek kehidupan digital mereka. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/013277012/google-bakal-perluas-fitur-panel-beranda-ke-semua-perangkat-android-14-untuk-smart-home">Google Bakal Perluas Fitur Panel Beranda ke Semua Perangkat Android 14 untuk Smart Home</a> Sebelum mendekati batas waktu bulan Desember, penting bagi Anda untuk memahami segala informasi yang diperlukan agar dapat mengatasi perubahan yang akan terjadi. Seperti kebijakan penghapusan akun Google pribadi, yang telah dikonfirmasi akan berlaku mulai tanggal 1 Desember. Jika berita mengenai langkah penghapusan akun Google yang tidak aktif tiba-tiba mengejutkan Anda, sebaiknya kesalahan tersebut tidak bisa sepenuhnya ditujukan pada pihak Google. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013270752/jangan-sampai-ketinggalan-simpan-data-anda-sebelum-google-tutup-akun-gmail-pada-1-desember-2023">Jangan Sampai Ketinggalan! Simpan Data Anda Sebelum Google Tutup Akun Gmail pada 1 Desember 2023</a> Pada bulan Juli, Google telah mengirimkan email peringatan kepada pengguna bahwa kebijakan penghapusan ini akan diterapkan mulai bulan Desember. Dalam email tersebut, dijelaskan bahwa akun yang dianggap tidak aktif akan menerima "beberapa email pengingat" sebelum tindakan penghapusan dilakukan. Meskipun mungkin tampak paradoksal mengirim email ke akun yang saat ini tidak aktif, Google menyatakan bahwa pemberitahuan juga akan dikirim ke alamat email pemulihan yang tercatat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013270321/google-akan-hapus-permanen-akun-gmail-yang-dinilai-tidak-aktif-mulai-desember-2023">Google Akan Hapus Permanen Akun Gmail yang Dinilai Tidak Aktif, Mulai Desember 2023</a> Pada bulan Desember, akun pertama yang menjadi target penghapusan adalah akun yang dibuat namun tidak pernah digunakan lagi sejak pembuatannya. Dengan lebih dari 1,8 miliar pengguna Gmail dan jumlah tersebut meningkat menjadi 2 miliar dalam hal pengguna Google Foto, pertanyaan mungkin timbul apakah akun anda termasuk dalam jumlah pengguna yang belum dikonfirmasi yang akan terpengaruh oleh kebijakan penghapusan yang diumumkan. Kabar baiknya, secara statistik, kemungkinan hal itu kecil. Langkah penghapusan ini, yang diimplementasikan oleh Google atas pertimbangan keamanan. Hanya berlaku untuk akun pribadi yang tidak aktif, lebih spesifiknya, pengguna yang tidak masuk ke akun Google mereka setidaknya selama dua tahun. Jika Anda aktif membaca atau mengirim email melalui Gmail, menyimpan file di Google Drive, mengunduh aplikasi dari Google Play Store, menambahkan foto ke Google Foto, atau bahkan melakukan pencarian Google saat masuk ke akun Google Anda, konten berharga Anda aman. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/013265466/google-photos-tambahkan-kemampuan-untuk-mencadangkan-foto-raw-berikut-fungsinya">Google Photos Tambahkan Kemampuan untuk Mencadangkan Foto RAW, Berikut Fungsinya</a> Perlu dicatat bahwa kebijakan ini tidak berdampak pada akun bisnis Google, sehingga pengguna bisnis dapat mempertahankan akses tanpa terpengaruh oleh langkah-langkah penghapusan yang diambil. Dilansir tertulis oleh JawaPos.com dari&nbsp;forbes.com&nbsp;Ruth Krichely, wakil presiden manajemen produk di Google, memberikan penjelasan pada bulan Mei terkait pembaruan kebijakan akun yang tidak aktif.&nbsp; Menurutnya, jika suatu akun tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan besar akun tersebut dapat menjadi target penyerangan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/013264487/seperti-di-whatsapp-aplikasi-message-dari-google-hadirkan-ikon-kamera-untuk-berbagi-foto-dengan-cepat">Seperti di WhatsApp, Aplikasi Message dari Google Hadirkan Ikon Kamera untuk Berbagi Foto dengan Cepat</a> Alasannya adalah bahwa akun yang tidak aktif tidak menjalani pemeriksaan keamanan rutin, seringkali tidak mengaktifkan autentikasi dua faktor, dan mungkin menggunakan kata sandi yang tidak aman.&nbsp; Krichely menjelaskan bahwa analisis internal Google menunjukkan bahwa akun yang ditinggalkan memiliki kemungkinan lebih kecil, setidaknya 10 kali lipat, untuk mengaktifkan verifikasi dua langkah dibandingkan dengan akun yang aktif. Dengan demikian, secara statistik, akun-akun yang tidak aktif ini lebih rentan dan meningkatkan risiko kompromi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013262798/google-search-hadirkan-shop-deals-permudah-temukan-diskon-menarik-saat-belanja-dan-liburan-akhir-tahun">Google Search Hadirkan 'Shop Deals', Permudah Temukan Diskon Menarik saat Belanja dan Liburan Akhir Tahun!</a> Pada dasarnya, akun Google yang disusupi dapat dianggap sebagai hadiah besar bagi pelaku ancaman, memberikan akses ke pesan email dan dokumen yang dapat digunakan untuk mereset kata sandi akun, mencuri identitas, dan menjadi dasar untuk melakukan aktivitas kejahatan secara umum.

Google akan menghapus akun pribadi tertentu mulai 1 Desember, mencakup penghapusan konten pesan Gmail, Google Foto, hingga arsip dokumen.

Tak Bakal Ada Kompromi, Google akan Melakukan Penghapusan Akun Pribadi Tertentu Beserta Arsipnya Mulai 1 Desember

Penghapusan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Penghapusan

Berita Terkini

Segera Cek! Ini Kriteria Penerima dan Cara Mendapat Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

Masyarakat Sipil Kecam Intimidasi Penghapusan Artikel Opini Kritik Pengangkatan Jenderal TNI di Jabatan Sipil

Kadispendik Jatim Aries Kritik Usulan Penghapusan Zonasi Sekolah: Zonasi PPDB Bisa Diperbaiki, Bukan Malah Dihapus

Penghapusan Utang 1 Juta UMKM Dilakukan Dua Kali Tahun Depan, Berlaku Januari dan April 2025

Tak Bakal Ada Kompromi, Google akan Melakukan Penghapusan Akun Pribadi Tertentu Beserta Arsipnya Mulai 1 Desember

Download Aplikasi JawaPos.com