<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/FOTO-BOKS_Imam-Husein-Jawa-Pos-rumah-basuki.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Kediaman pribadi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Bekasi masuk jalur pembangunan tol Becakayu. Saat kali pertama diberi tahu soal itu, dia menjawab santai, "Ya terusin."  AGAS P. HARTANTO, Bekasi- SHABRINA PARAMACITRA, Jakarta  ---  LETAK perumahan itu terbilang strategis. Dekat dengan sebuah rumah sakit, punya akses mudah ke tol Jakarta-Cikampek, dan hanya butuh 13 menit menuju Stasiun Bekasi, Jawa Barat.  Lingkungan perumahan yang dihuni 78 kepala keluarga itu juga tampak asri. Di sepanjang sisi kanan kiri jalan kompleks berdiri pepohonan yang cukup rindang. Cukup membuat teduh siapa pun yang melintas.  Di kompleks itulah rumah pribadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berada. Dan, kompleks tersebut masuk jalur pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).  Artinya, harus siap digusur. Padahal, Basuki bisa dibilang adalah ujung tombak pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam bidang infrastruktur.  "Kami nggak menolak proyek tol, tapi kalau bisa dibelokkan. Harga tanah berapa sih? Yang mahal itu kedamaian kami di sini, kenyamanan kami," ucap Helmi Amar, ketua RT 4, RW 12, Kompleks Pengairan, Rawa Semut, di rumahnya kemarin.  Apalagi, mayoritas penghuninya adalah pensiunan pegawai PUPR yang sudah sejak 1990 menempati perumahan itu. Bahkan, mayoritas rumah di sana sudah berstatus hak milik. Bagi warga kompleks, sulit memang rasanya meninggalkan begitu saja rumah yang sudah mereka huni selama 29 tahun tersebut.  Termasuk Menteri Basuki. Rumahnya berada di blok A. Menghadap tanggul Sungai Kalimalang yang berada di sisi utara. Helmi menjelaskan, sampai saat ini belum ada kabar pasti mengenai adanya penggusuran. Memang, beberapa bulan lalu salah seorang warganya melapor ada petugas yang melakukan pengukuran di sekitar kompleks.  "Apa itu, Pak? Kok ada yang ngukur-ngukur? Ya saya jawab, ya tidak apa-apa ngukur saja," candanya.  Malah, pria 71 tahun itu mengetahui isu penggusuran tersebut dari media sosial. Termasuk cuitan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.  Helmi juga menceritakan, tahun lalu dirinya sempat diminta hadir dalam rapat di Dinas Lingkungan Bekasi. Katanya, seluruh kompleks kena gusur. Pihak dinas ingin membahas analisis mengenai dampak lingkungan.  "Tapi, sekarang tidak jelas ini hasilnya. Untuk pembebasan lahan belum ada, tahunya dari isu-isu aja," ujarnya.  Lantas, kalau penggusuran benar terjadi bagaimana? Helmi tak mempermasalahkan. "Kami menyesuaikan, yang jelas harus ganti untung. Maunya yang pantas aja. Tidak mengada-ada," terang Helmi.  Aan Darmawan, salah seorang warga Kompleks Pengairan, Rawa Semut, mengaku, belum ada sosialisasi mengenai penggusuran akibat pembangunan tol Becakayu. Menurut pengetahuan dia, menjelang pilpres lalu proyek tersebut dihentikan Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.  "Ada rapat dengan Dinas PU Kota Bekasi, infonya pembangunannya baru sampai simpang BCP (Bekasi Cyber Park). Dari situ belum ada instruksi untuk melanjutkan dan belum boleh sampai di sini," katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG_20190409_135050-750x422.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Dok. JawaPos.com)  Di sisi lain, Basuki Hadimuljono santai saja menanggapi kabar rumahnya yang bisa kena gusur. Dia hanya ketawa-ketiwi ketika diminta tanggapan.  "Hehehe...," selorohnya ketika ditanya wartawan ke mana dia akan pindah setelah rapat koordinasi pemindahan ibu kota di kantor Bappenas, Jakarta, kemarin (15/5).  Basuki selama ini memang dikenal sebagai menteri yang "nyentrik." Tak cuma doyan musik, tapi juga gemar guyon. Bahkan, konon disebut "menteri paling jenaka".  Alumnus SMAN 5 Surabaya itu, misalnya, pernah jadi bintang tamu dalam acara bincang televisi Mata Najwa bertajuk Polah Jenaka Menteri Kabinet Jokowi. Dia juga dikenal dekat dengan komedian Cak Lontong yang juga alumnus SMA yang sama.  Seusai rapat koordinasi di kantor Bappenas kemarin, ekspresi wajahnya terlihat sangat santai. Lempeng. Tak ada beban, tak ada hambatan, seperti jalan tol yang biasa dia bangun selama ini.  Proyek infrastruktur memang salah satu andalan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Tersambungnya Jakarta sampai Surabaya lewat tol adalah salah satu capaiannya. Dan, Basuki berperan besar di situ.  Tol Becakayu akan dibangun sampai ke arah Tambun di Jakarta Timur. Kebetulan, rumah Basuki di Kalimalang bakal dilewati tol tersebut. Jarak yang dibutuhkan mulai tepian tol hingga fasilitas lain di luar tol adalah 24,7 meter.  "Rumah saya dari saluran Kalimalang, pagarnya, cuma 15 meter. Jadi kena semua," tutur drumer Elek Yo Band, band yang beranggota para menteri, itu.  Basuki mengaku santai saja ketika menerima penjabaran rencana pembangunan tol dari PT Waskita Karya, perseroan yang akan membangun tol. "Waktu saya tanya jalurnya di mana, mereka jawab, ini Pak jalurnya. Ya sudah, terusin. Karena mungkin ini memang jalur yang optimal," ujarnya.  Meski, di dalam hatinya, dia tahu jalur itu akan menggusur rumahnya. Basuki sama sekali tak keberatan dan langsung menerima rencana pembangunan tol tersebut.  Saat ini penggusuran belum dilakukan karena masih dalam tahap sosialisasi. Ganti rugi juga belum dilakukan. Namun, Basuki sudah menerima surat dari Pemkot Bekasi mengenai rencana penggusuran itu.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG_20190409_135050-750x422.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Ketika Rumah Menteri Basuki Hadimuljono Kena Gusur Proyek Tol Becakayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71493_90760_just-tol-semrng.jpg" alt="MI Muhammadiyah Sambongsari merupakan salah satu bangunan terdampak pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang. Sekolah tersebut di Dusun Tegalsari, Desa Sambongsari, Weleri." width="100%">
<figcaption>MI Muhammadiyah Sambongsari merupakan salah satu bangunan terdampak pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang. Sekolah tersebut di Dusun Tegalsari, Desa Sambongsari, Weleri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah sekolah dan mushola di Dusun Tegalsari, Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, akan dibongkar untuk proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang. Sekolah tersebut adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Sambongsari yang terletak di RT 2 RW 3 dan Mushola Baitul Mustaqim di RT 1 RW 3. Kepala MI Muhammadiyah Sambongsari Luluk Arifatul Chorida mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih mencari lahan yang cocok guna pengganti lokasi sekolah yang baru. Menurutnya, sudah terdapat beberapa pandangan untuk pembangunan sekolah yang baru tersebut. Namun, sebagian besar menginginkan agar lokasi sekolah yang baru berada tidak jauh dari yang sekarang. Lokasi yang dipilih yakni di sebelah timur sekolah tersebut karena tidak jauh dari pemukiman warga. &quot;Hanya saja, kendala kami adalah tidak mampu lagi menemukan lahan berupa tanah di sekitar sekolah ini, yang siap untuk di bangun. Lahannya tersebut masih berupa sawah, sehingga kami harus menguruknya terlebih dahulu. Tentu saja biayanya akan lebih mahal lagi nantinya,&quot; ujarnya ditemui di kantornya, Jumat (16/12). Tidak hanya itu, pemilik sawah ternyata rata-rata meminta harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga ganti rugi yang diberikan atas pembangunan jalan tol. Di sisi lain, pihak sekolah berupaya mencari lahan dua kali lebih luas dari bangunan sekolah saat ini, yang memiliki luas 1.200 meter persegi. &quot;Tetapi kalau luasan itu tidak bisa terealisasi, paling tidak nanti sekolahnya minimal seluas 1.500 meter persegi. Kami mencari lokasi yang dekat dari sebelumnya, agar peserta didik tidak terlalu jauh menempuh perjalanan ke sekolah. Selain itu bisa mengakomodir siswa-siswi baru yang merupakan warga sekitar Tegalsari,&quot; katanya. Sementara itu, Sekretaris Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Semarang-Batang, Nanang Suwarsana, mengungkapkan, proses ganti kerugian untuk MI Muhammadiyah diperkirakan memakan waktu cukup lama. Karena harus melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian PU, Kementerian ATR, dan Kementerian Agama. Kemenag dilibatkan karena sekolah tersebut berada di bawah kewenangan instansi tersebut. &quot;Kami terus berkoordinasi, agar proses ganti kerugian untuk sekolah tersebut cepat terselesaikan. Sedangkan untuk saat ini, pembayaran ganti rugi kami lakukan di dua desa, yakni Desa Sambongsari sebanyak 28 bidang dan Desa Bumiayu 41 bidang. Uang ganti kerugian yang diberikan dalam bentuk rekening tabungan,&quot; ucapnya. (yog/yuz/JPG)

Terkena Penggusuran Tol, Madrasah Ini Bingung Cari Lokasi Ganti

penggusuran tol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penggusuran tol

Berita Terkini

Ketika Rumah Menteri Basuki Hadimuljono Kena Gusur Proyek Tol Becakayu

Terkena Penggusuran Tol, Madrasah Ini Bingung Cari Lokasi Ganti

Download Aplikasi JawaPos.com