<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/dieksekusi_1_besar.jpg" alt="Petugas kepolisian melakukan pengamanan saat proses evakuasi puluhan rumah di Jalan Kedung Mangu kemarin (26/11). (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas kepolisian melakukan pengamanan saat proses evakuasi puluhan rumah di Jalan Kedung Mangu kemarin (26/11). (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedatangan ratusan petugas gabungan polisi dan satpol PP membuat warga Jalan Kedung Mangu Masjid, Sidotopo Wetan, Kenjeran, panik. Ketegangan menyelimuti lokasi tersebut. Sejumlah warga menghadang petugas agar tidak masuk ke kampung mereka.  Begitulah suasana eksekusi 30 rumah di RT 4, RW 3, Kedung Mangu. Aksi penolakan terjadi. Warga meminta petugas mengurungkan niat untuk melakukan pembongkaran. Meski kalah di persidangan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, warga tetap mengklaim bahwa rumahnya berdiri di atas lahan milik sendiri.  Jamal, salah satunya. Pria 43 tahun tersebut tidak pernah menyangka akan kehilangan tempat tinggal. Jamal mengaku sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di lokasi itu. Bahkan sudah turun-temurun dari kakek- neneknya. Pajak bumi dan bangunan juga sudah dibayar. Pembayaran pajak dilakukan setiap tahun. Sayang, bukti pembayaran tersebut tidak bisa dilampirkan. Dia mengatakan bahwa bukti pembayaran PBB tidak pernah didapatkan. Begitu pun sertifikat asli rumahnya. Meski sudah berdiri lama, rumah tersebut belum memiliki sertifikat. Kurangnya informasi terkait pembuatan sertifikat merupakan salah satu penyebabnya.  Kini, lahan rumahnya itu telah berpindah tangan. Pemilik tanah memintanya untuk angkat kaki. Meski merasa berat, Jamal harus menerimanya. Sebab, mau tidak mau, rumahnya tersebut dibongkar.  ”Mau gimana lagi, walaupun menolak, pasti tetap dibongkar. Dan sekarang saya belum tahu akan tinggal di mana. Mungkin sementara masih tinggal di sini walaupun bangunan rumah sudah dibongkar,” ujarnya.  Karena itu, dia berharap bantuan pemerintah bisa segera diberikan. Misalnya, relokasi tempat tinggal. Nasib sama pun dirasakan Syaiful Anwar. Menurut dia, pembongkaran telah menyalahi aturan. Meski kepemilikan lahan telah dimenangkan Lukman Hakim di pengadilan, warga masih menempuh upaya hukum. ”Karena itu, seharusnya pembongkaran belum dilakukan. Menunggu keputusan dari banding tersebut,” kata pria 33 tahun itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/dieksekusi_2_besar-750x427.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas kepolisian melakukan pengamanan saat proses evakuasi puluhan rumah di Jalan Kedung Mangu kemarin (26/11). (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)  Dalam eksekusi tersebut, juru sita PN Surabaya mula-mula membacakan penetapan eksekusi. Setelah itu, barulah alat berat dioperasikan untuk membongkar rumah-rumah di Kedung Mangu. Sejumlah orang pasrah. Mereka lantas mengeluarkan perabotan rumah dan mengumpulkannya di lapangan yang tak jauh dari lokasi. Tak sedikit di antara mereka yang kehilangan rumah menangis.  Kuasa hukum pemilik lahan Davy Hidranata mengatakan, lahan seluas 1.998 meter persegi itu dibeli Lukman Hakim pada 2015. Setelah proses pembelian selesai, mantan pemilik tanah bernama Juleha berjanji mengosongkan lahan tersebut. Rencananya, pengosongan dilakukan pada 2016. Sayang, hal tersebut tidak berjalan mulus. Akhirnya pengajuan pengosongan dilakukan ke PN Surabaya. Namun, warga setempat merasa keberatan dan melakukan perlawanan.  Warga merasa memiliki lahan tersebut secara sah. Namun, saat proses persidangan berlangsung, tidak ada satu pun warga yang bisa menunjukkan sertifikat tanah.  ”Akhirnya persidangan dimenangkan klien saya,” kata Davy.  Kabagops Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Yulianto mengatakan, 350 personel kepolisian diterjunkan dalam eksekusi kemarin. Mereka bertugas untuk melakukan pengamanan selama proses eksekusi berlangsung. ”Setelah kami jelaskan, warga pun menerimanya. Mereka bergegas mengemasi barang-barang dan mengeluarkan dari rumah yang akan dibongkar. Kondisi pun kembali normal,” ujar Yulianto.  Sekretaris Kecamatan Sukanan menjelaskan, rencana merelokasi warga RT 4, RW 3, belum bisa dilaksanakan. Sebab, apa yang dilakukan mereka telah menyalahi aturan. Mereka telah mendirikan bangunan di lahan milik orang lain.  ”Mereka sudah tahu kalau mendirikan bangunan di lahan orang lain. Dengan begitu, relokasi sepertinya sulit dilakukan,” ungkap Sukanan.  Informasi yang dihimpun Jawa Pos, hampir semua rumah telah rata dengan tanah. Sampai sekarang, warga masih sibuk membereskan perabotan. Untuk sementara waktu, warga berteduh di Masjid Jadidah yang berada tidak jauh dari lokasi.

Tidak Bisa Tunjukkan Sertifikat, Kini Rumah Jamal Rata dengan Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/warga-kampung-akurium-masih-trauma-dengan-penggusuran-era-ahok_m_181083.jpeg" alt="Kampung Akuarium" width="100%">
<figcaption>Kampung Akuarium</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membangun Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Pada saat pembangunan itu warga pun membandingkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tenda-tenda penampungan berdiri kokoh di atas reruntuhan pemukiman warga. Shelter untuk korban penggusuran warga Kampung Akuarium akan menampung 107 Kepala Keluarga (KK). Tokoh Masyarakat Kampung Akuarium, Teddy, masih teringat masa kekejaman Ahok saat meratakan pemukiman warga. Tanpa mendengar aspirasi warga, Ahok tega membuat ratusan warga kehilangan tempat tinggalnya. Pria berambut putih ini bersama warga lainnya masih merasakan kesedihan dan trauma yang sangat mendalam. Hal ini setelah penggusuran yang dilakukan pemerintah sebelumnya di bawah kepemimpinan Ahok. "Sangat menyedihkan, marah. Waktu itu penggusuran masa ujian, tiba-tiba anak pulang sekolah rumahnya sudah enggak ada, bagaimana perasaannya? Banyak anak-anak kecil yang tanya 'Bapak punya dosa apa sih sama Pak Ahok? Rumah kita sampai digusur begini, anak kecil aja bicara begitu," kenangnya. Padahal kata Teddy, kala itu Ahok telah diacuhkan oleh warga Kampung Akuarium, namun Ahok masih saja meneruskan penggusuran tanpa memberikan ganti rugi atau solusi. Dia bersama warga lainnya pun kukuh untuk tidak meninggalkan Kampung Akuarium dan berjuang bersama. "Padahal, dalam sebelas hari dia (Ahok) dihancurkan dengan tidak sama sekali diajak bicara oleh masyarakat. Tak ada satu rupiah pun pergantian, hanya dianjurkan ke rumah susun yang nan jauh di sana," kata dia. Senada dengan warga lainnya, Suamiati, mengungkapkan kesedihannya saat penggusuran berlangsung. Saat itu, kata dia, kondisi rumahnya yang telah rata dengan tanah membuat keluarganya harus tinggal di sebuah perahu, padahal waktu itu Suamiati tengah mengandung. "Kalau mengingat penggusuran sedih sekali ya, saya waktu itu lagi hamil anak saya yang kembar ini, saya ngungsi di perahu sampai disebut-sebut sebagai manusia perahu," kenang Sumiati. Namun, setelah terpilihnya Anies-Sandi, setitik harapan pun menyemangati Sumiati bersama seluruh warga Kampung Akuarium, sehingga mereka memutuskan untuk bertahan dan memperjuangkan nasib mereka meski dalam kesengsaraan. "Tapi sekarang kita punya harapan lagi dikembalikan Kampung kita, saya senang banget, enggak cuma saya tapi semua warga Kampung Akuarium. Terima kasih buat gubernur kita karena sudah perhatikan rakyat kecilnya, janji beliau juga sudah ditepati," pungkasnya.

Warga Kampung Akurium Masih Trauma dengan Penggusuran Era Ahok

penggusuran rumah warga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penggusuran rumah warga

Berita Terkini

Tidak Bisa Tunjukkan Sertifikat, Kini Rumah Jamal Rata dengan Tanah

Warga Kampung Akurium Masih Trauma dengan Penggusuran Era Ahok

Download Aplikasi JawaPos.com