<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/11/dn3vPUthjQhWA8GtOUMLqGvr0WLj3Jc8WcWolvVv-3010553886.jpg" alt="Warga Kampung Semper, Jakarta Utara membaca putusan Gugatan Class Action atas penggusuran paksa yang terjadi pada 2009. (LBH Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Warga Kampung Semper, Jakarta Utara membaca putusan Gugatan Class Action atas penggusuran paksa yang terjadi pada 2009. (LBH Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Setelah 16 tahun berjuang, warga Kampung Semper, Cilincing, Jakarta Utara, akhirnya memenangkan gugatan atas penggusuran paksa yang terjadi pada 2009. Kemenangan ini menjadi penanda berakhirnya perjuangan panjang warga bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam menuntut keadilan. "Kita menang," Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, Jumat (10/10).&nbsp; Fadhil menjelaskan, pada tahun 2009 silam, LBH Jakarta bersama Warga Kampung Semper RT/RW 03/03 (Cilincing, Jakarta Utara) pernah mengajukan gugatan Class Action terkait penggusuran paksa yang berdampak terhadap 77 keluarga.&nbsp; Namun perjuangan tersebut tidaklah pupus. Mahkamah Agung melalui Putusan Perkara Nomor 688/PK/Pdt/2025 tanggal 13 Agustus 2025 telah mengabulkan gugatan Penggugat pada tingkat peninjauan kembali.&nbsp; "Butuh 16 tahun bagi warga untuk mendapatkan keadilan atas tindakan sewenang-wenang dari Gubernur DKI Jakarta," ungkap Fadhil. <h2>Rencana Rusunami Tapi Jadi Garasi Kontainer</h2> Sejak 1998, warga Kampung Semper sudah menjadi penggarap tanah untuk aktivitas pertanian dan perkebunan. Namun, pada 2008 menjadi awal mula penderitaan mereka ketika muncul rencana pembangunan Rusunami, proyek pembersihan saluran Kali Cakung Lama, dan penertiban bangunan tanpa izin. Puncak penggusuran terjadi dini hari, pada 18 November 2009 pukul 03.00-05.00 WIB, saat hujan deras mengguyur. Aparat kepolisian dan Satpol PP terlibat dalam aksi itu, membuat warga kehilangan tempat tinggal dalam sekejap. Kini, lokasi yang dulu subur berubah total. Lahan tersebut telah berdiri bangunan garasi kontainer untuk kepentingan bisnis. Berbeda jauh dari tujuan awal proyek penggusuran. Fadhil menyebut, keputusan Mahkamah Agung ini seharusnya menjadi kabar bahagia. Namun di balik kemenangan itu, ada luka yang tak bisa dihapus waktu. "Kondisi sudah berubah. Seharusnya kabar ini menjadi kabar gembira. Terdapat sebagian warga yang telah berpindah dan meninggal dunia. Kami juga turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang ditinggalkan," terang Fadhil.

Setelah 16 tahun berjuang, warga Kampung Semper, Jakarta Utara, akhirnya menang dalam gugatan penggusuran paksa

Warga Semper Jakut Menang! Setelah 16 Tahun, Gugatan Class Action LBH Jakarta Dikabulkan MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/KOMISI-VI-DPR-2517335812.jpg" alt="Komisi VI DPR RI saat RDPU dengan Masyarakat Adat Melayu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Komisi VI DPR RI saat RDPU dengan Masyarakat Adat Melayu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI fraksi Partai Golkar Nurdin Halid memastikan bakal mengawal perkembangan kasus dugaan mafia lahan yang dialami oleh masyarakat adat Melayu. "Kita akan kaji yang berkaitan dengan kebijakan, keputusan BP Batam berdasarkan peraturan perundangan dan peraturan lainnya, oleh karena itu Komisi VI insya Allah akan mengkaji apakah keputusan pencabutan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Nurdin Halid kepada wartawan, Selasa (11/2). Ia memastikan, Komisi VI juga akan memanggil BP Batam serta pihak lainnya yang mengalami penggusuran seperti dialami Ketua Saudagar Rumpun Melayu Kota Batam Megat Rury Afriansyah dalam kasus perobohan gedung bersejarah Hotel Purajaya Batam. "Yang kedua adalah mengevaluasi kebijakan pengelolaan lahan yang dilakukan oleh BP Batam, oleh karena itu Komisi VI akan mengundang BP Batam untuk mengklarifikasi terhadap persoalan-persoalan ini. Jadi secara politis pasti kami akan perjuangkan," ujar Nurdin. Adapun, Komisi VI DPR RI sendiri sudah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Masyarakat Adat Melayu, pada Selasa (4/2). Dalam pertemuan itu, turut membahas perobohan salah satu bangunan sejarah berdirinya provinsi Kepulauan Riau, yakni Purajaya Hotel. Ketua Harian Saudagar Rumpun Melayu Provinsi Kepri, Dato' Wira Zulkamirullah mendorong agar Komisi VI segera memanggil BP Batam. "Kami sudah rapat terkait dugaan mafia lahan ini ke Komisi VI, kami ingin ada kejelasan hasil RDP dengan Komisi VI DPR itu, harus ada jawabannya," ujar Zulkamirullah. Ketua Bidang Ekonomi Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau itu menjelaskan, masyarakat melayu sejak awal tidak pernah menolak adanya investasi masuk ke tanah Melayu seperti Batam. Namun, ia pun juga berpendapat agar masyarakat Melayu tetap diberi kesempatan untuk membuka usaha di Pulau Batam, tidak digusur seperti yang dialami Ketua Saudagar Rumpun Melayu Kota Batam Megat Rury Afriansyah dalam kasus perobohan gedung bersejarah Hotel Purajaya Batam. "Kami tidak pernah menolak adanya investasi masuk, kami suka karena itu membuat kampung kami jadi ramai, tapi tetap keadilan itu harus ada, janganlah yang sudah ada itu digeser, dibuang, diusir," tegasnya. Karena itu, ia berharap Komisi VI DPR dapat menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah lahan yang merugikan masyarakat Melayu. Menurutnya, kasus seperti ini tidak hanya dialami oleh Purajaya Hotel, tetapi juga ada kasus lainnya akibat mafia lahan di Batam. Ia pun meyakini, DPR dapat menyelesaikan persoalan dugaan mafia lahan tersebut. "Kami mengapresiasi keputusan Komisi VI kemarin yang segera ingin memanggil BP Batam, ini kan untuk mencari jalan terbaik, itu fair sekali, semoga itu benar-benar komitmen dari para perwakilan rakyat," pungkasnya. &nbsp;

Komisi VI DPR RI akan mengundang BP Batam untuk mengklarifikasi kasus dugaan mafia lahan yang dialami oleh masyarakat adat Melayu.

Komisi VI DPR Bakal Panggil BP Batam Soal Polemik Mafia Lahan dengan Masyarakat Adat Melayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/Ketua-Umum-Partai-Golkar-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-3JPG-3065355627.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto memastikan kesiapan untuk pembangunan rumah dan infrastruktur bagi warga terdampak pengembang Rempang Eco-City tetap berjalan secara bertahap. Hal tersebut disampaikan Airlangga usai menghadiri pertemuan di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Jumat (12/7). "Jadi, tadi kita rapat terkait perkembangan PSN termasuk PSN di Rempang. Pada prinsipnya berbagai hal telah dibahas terutama untuk ketersediaan anggaran, kesiapan untuk pembangunan rumah dan infrastruktur, serta juga rencana investasi ke depan," kata Airlangga. "Itu (rumah) masih dikerjakan oleh BP Batam, akan diselesaikan secara bertahap," tambah dia. Ia juga meminta kepada forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri untuk secara rutin melakukan koordinasi agar realisasi dari pengembangan PSN yang ada di wilayah setempat bisa terealisasi. "Dan tentunya dari kementerian terkait, PUPR, KLHK untuk menyelesaikan hal-hal yang diperlukan terutama untuk ketersediaan lahan, baik itu dari perizinan KLHK untuk luas lahan yang bisa dibuat HPL, artinya akan disiapkan untuk menjadi HGB," ujar dia. Airlangga menambahkan, untuk di wilayah Kepri terdapat beberapa PSN dan KEK, seperti di PSN Rempang, PSN Tanjung Sauh, Pulau Nipah, KEK Nongsa, hingga KEK Batam Aero Technic. Sebelumnya, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam menargetkan sebanyak 100 rumah baru untuk warga terdampak pembangunan Rempang Eco-City selesai pada September 2024. "Kami optimis, pengerjaan ini bisa selesai dan tahapannya sudah disampaikan saat rapat koordinasi Bersama Kementerian Investasi beberapa hari lalu," Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait dalam keterangan yang dikutip Selasa. Hingga kini BP Batam telah menyelesaikan pembangunan empat rumah baru untuk warga terdampak Rempang Eco-City yang berlokasi di Tanjung Banon. Tuty menegaskan, BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan hak-hak warga terdampak pengembangan Kawasan Rempang Eco-City.

"Pada prinsipnya berbagai hal telah dibahas terutama untuk ketersediaan anggaran, kesiapan untuk pembangunan rumah dan infrastruktur".

Airlangga Pastikan Pembangunan Rumah Warga Terdampak Rempang Eco City Tetap Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201109_210558.jpg" alt="Warga menerima sertipikat tanah secara simbolis yang diberikan Presiden, Jokowidodo secara daring melalui Bupati Bogor, Ade Yasin di ruang serbaguna I, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Senin (11/9/2020). Sebanyak 4.800 warga menerima sertipikat tana" width="100%">
<figcaption>Warga menerima sertipikat tanah secara simbolis yang diberikan Presiden, Jokowidodo secara daring melalui Bupati Bogor, Ade Yasin di ruang serbaguna I, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Senin (11/9/2020). Sebanyak 4.800 warga menerima sertipikat tana</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi satu unit rumah di Jalan Taman Radio Dalam VII, Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Upaya pengadilan mendapat protes dari pemilik rumah karena merasa kasus belum selesai.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Tim Kuasa Hukum Termohon, Ibnu Setyo Hastomo menjelaskan, perkara diawali oleh kliennya bernama Hendi Hendarwan menjual rumahnya melalui perantara R senilai Rp 32 miliar. Perantara itu kemudian menerima pembayaran Rp 4 miliar sebagai uang muka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masuklah transferan dari pembeli dan pembelinya ini kami tidak tahu siapa,&rdquo; ucap Ibnu di lokasi, Selasa (9/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat uang telah diterima, sang perantara tersebut lalu meminjam uang tersebut sebesar Rp 3 miliar kepada pemilik rumah dengan alasan untuk berbisnis. Bisnis tersebut diklaim bisa mendapatkan keuntungan Rp 250 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendi pun hanya mengambil Rp 800 juta dari jumlah DP yang dibayarkan oleh calon pembeli baru. &ldquo;Ya sudah karena mungkin tipu muslihatnya atau bagaimana dia (perantara) merayu pemilik rumah kemudian memberikan Rp 3 miliar,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alih-alih mengembalikan uangnya, R kemudian mengajak Hendi ke notaris. Hendi mengira bahwa ajakan tersebut untuk menandatangani dokumen hak guna bangunan (HGB) atau akta jual beli. Namun, nyatanya bukan HGB yang ditandatangani, tetapi akta pengakuan utang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemilik rumah lama hanya mendapatkan Rp 800 juta lalu dia tanda tangan akta bukan akta jual beli malah akta pengakuan utang,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ibnu menduga bahwa perantara dan calon pembeli rumah serta notaris telah bekerja sama untuk mengambil rumah tersebut. Rumah tersebut lalu didaftarkan untuk dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para ahli waris dan tim kuasa hukum berkeberatan dengan eksekusi rumah tersebut karena sejumlah alasan. Pertama, pemeriksaan objek perkara masih diperiksa oleh majelis halim sebagaimana tercatat pada perkara perdata Nomor 424/Pdt.Bth/2024/PN.Jkt.Sel yang pada saat ini agenda pemanggilan para pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, atas putusan perkara perdata Nomor: 555/ Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 642/PDT/2024/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saat ini diajukan upaya hukum kasasi pada Ketua Mahkamah Agung R.I melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,&rdquo; kata Ibnu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, pemblokiran atas SHM No. 354/Gandaria Utara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan disebabkan masih ada sengketa sebagaimana teregister pada gugatan perlawanan Nomor 424/Pdt.Bth/2024/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami juga melapor kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemalsuan surat, tindak pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, Pasal 372 KUHPidana, Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHpidana, dan/atau Pasal 264 KUHPidana,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Walau begitu, pihak PN Jakarta Selatan tetap melakukan eksekusi dan pengosongan rumah Hendi tersebut.</div> </div>

Ibnu menduga bahwa perantara dan calon pembeli rumah serta notaris telah bekerja sama untuk mengambil rumah tersebut.

PN Jaksel Eksekusi Rumah di Gandaria Utara, Pemilik Protes karena Perkara Belum Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/Pasar-Buah-Banyakan-Dipindah-Akibat-Tergusur-Proyek-Tol-Kediri-832797769.jpg" alt="Lokasi Pasar Buah Banyakan yang terkena gusur atas Proyek Tol Kediri &ndash; Kertosono." width="100%">
<figcaption>Lokasi Pasar Buah Banyakan yang terkena gusur atas Proyek Tol Kediri &ndash; Kertosono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Proyek pembangunan tol Kediri-Kertosono memberikan banyak dampak. Salah satunya adalah penggusuran Pasar Buah Banyakan. Pedagang pasar yang terdampak proyek penggusuran akan dipindahkan ke sebelah barat. Bahkan, untuk kepentingan penggantian aset pasar, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) sudah mengukur luas tanah dan jumlah bangunan. Pengukuran dilakukan pada Senin (20/11) sekitar pukul 11.00 di Pasar Buah Banyakan. Tanah dan bangunan yang terkena proyek dari pemerintah akan mendapatkan ganti berupa tanah dan bangunan. Karena hal tersebut, pengukuran yang dilakukan pada Senin (20/11) itu sangat penting untuk mengetahui jumlah yang akan diganti. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kediri Sukardi yang dikonfirmasi mengenai pengukuran aset Pasar Buah Banyakan mengatakan. &ldquo;Betul siang ini (kemarin, Red) dilakukan pengukuran untuk aset&nbsp;Pasar Buah&nbsp;Banyakan,&rdquo;&nbsp;ujar Sukadi dikutip Radar Kediri. Tapi Sukadi sendiri masih belum memastikan jumlah lapak yang terkena proyek. Meski demikian, sesuai sketsa awal peta Tol Kediri &ndash; Kertosono, hanya sebagian dari pasar yang terdampak. Pemindahan akan dilakukan untuk semua pedagang pasar. Karena hal itu pengukuran pada Senin (20/11) dilakukan secara menyeluruh. Pengukuran tidak hanya bagian yang terdampak saja, terkait nasib mereka akan dipindahkan ke lokasi baru menurut Sukadi. Tempat relokasi menurutnya masih belum dipastikan sampai kemarin. &ldquo;Semuanya sedang disiapkan oleh pemkab dengan matang,&rdquo; ujarnya. Meski Sukadi masih belum menyebutkan tempatnya secara lengkap, sumber dari koran ini menyebut bahwa Pasar Buah Banyakan yang baru terletak tidak jauh dari lokasi lama. Hanya berjarak dua kilometer, pasar yang menjadi sebuah ikon Kabupaten Kediri itu tetap akan dibangun di jalur Kediri &ndash; Nganjuk. Masih sama berada di sisi utara jalan. Tepat, di lahan lapangan futsal yang sampai sekarang masih berjalan. &nbsp;&ldquo;Harganya (lahan di lapangan futsal, Red) sudah disepakati,&rdquo; kata sumber koran ini sembari menyebut dalam waktu dekat akan diserahkan uang ganti ruginya. Pembangunan Pasar Buah Banyakan disebut &ndash; sebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sesuai dengan ketentuan, tempat relokasi itu harus sudah jadi lebih dulu sebelum pembangunan Tol Kediri &ndash; Kertosono. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih mengaku sudah membuat survey lapangan terkait pemindahan para pedagang Pasar Buah Banyakan. Pada Minggu lalu, pihak pemkab bersama jasa marga juga sudah mendatangi pasar. &ldquo;Tujuannya untuk mengecek kondisi pasar sebelum dilakukan pemindahan,&rdquo; ujar Tutik. Pertanyaan mengenai, kapan pemindahan akan dilakukan? Tutik sendiri belum bisa menyebutkan secara pasti. Karena, semuanya masih dalam proses. Apalagi terkait pemindahan pedagang ke lokasi baru nanti juga akan melibatkan banyak pihak. Ada 75 pedagang yang akan di pindah. Untuk memastikan pemindahan tidak menimbulkan keriuhan, menurut Tutik pihaknya terus selalu melakukan koordinasi, termasuk dengan pedagang pasar. Meski tidak menyebutkan waktu pemindahan, Tutik mengatakan saat proyek tol mulai dilakukan, lokasi Pasar Buah Banyakan yang lama sudah harus kosong. Sesuai kesepakatan pembangunan proyek yang akan mulai pada awal tahun depan, berarti pemindahan harus dilakukan akhir tahun ini. &ldquo;Kalau (lokasi, Red) pengganti atau sebagainya masih kita matangkan lagi,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Solekah, 45, pedagang mangga di Pasar Buah Banyakan mengaku sudah mengetahui rencana pemindahan. Meski begitu, sampai kemarin dia masih belum mengetahui lokasi pasar yang baru. &ldquo;Kapan akan dipindah juga belum tahu,&rdquo; kata Solekah. Solekah dan para pedagang lain bersepakat untuk meminta lokasi yang baru tak jauh dari lokasi yang lama. Hal tersebut, karena konsumen atau langganan tidak kesusahan mencari lapak pedagang yang baru. &nbsp;&ldquo;Semoga tetap dekat di jalan raya,&rdquo; harapnya.

Pekerjaan proyek jalan Tol Kediri – Kertosono ini menyebabkan pasar buah banyakan terkena imbasnya dan akan dipindahkan tempat yang baru.

Pasar Buah Banyakan Dipindah Akibat Tergusur Proyek Tol Kediri-Kertosono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-31-at-18.50.24.jpeg" alt="lahan pancoran buntu ist" width="100%">
<figcaption>lahan pancoran buntu ist</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan melayangkan surat permintaan perlindungan hukum kepada Penjabat (Pj) Gurbernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Warga meminta agar Heru tak memfasilitasi Pemprov DKI Jakarta untuk tidak melakukan penggusuran kepada Warga Pancoran Buntu II.  Hal ini sehubungan dengan PT Pertamina yang mengadu kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menegakkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penerbitan Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak dengan cara menggusur warga Pancoran Buntu II.  Dalam surat itu, warga meminta Pemprov DKI tidak menerima, memfasilitasi, menyetujui dan/atau menjadi bagian dari permintaan pihak PT Pertamina maupun PT Pertamina Training &amp; Consulting (PT PTC) untuk melakukan penggusuran paksa terhadap Warga Pancoran Buntu II.  "Berikan perlindungan hukum kepada warga Pancoran Buntu II dengan memastikan Pemprov DKI Jakarta serta seluruh jajaran, baik Walikota, Camat, serta Lurah untuk tidak melakukan segala praktik intimidasi dan ancaman penggusuran paksa yang dialami oleh warga," ujar anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Jihan Fauziah, Jumat (10/2).  Jihan menjelaskan, duduk masalah penggusuran ini dimulai dari Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta tertanggal 17 Desember 2021 melalui Surat Nomor 1565/-073.6. Surat ini adalah masalah laporan hasil ekspose atas permohonan penertiban atas lahan PT. Pertamina (Persero).  "Di mana lahan tersebut ditempati oleh warga Pancoran Buntu II. Adapun Nota Dinas tersebut didasari oleh Pergub 207/2016," ungkapnya.  Jihan mengatakan bahwa terkait pencabutan Pergub tersebut telah melalui advokasi panjang hingga akhirnya Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 telah menyatakan akan melakukan moratorium penggunaan Pergub itu sampai dengan adanya keputusan yang jelas terkait pencabutan Pergub tersebut.  Namun, hingga kini pencabutan pergun tersebut mandek di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak dapat melakukan penggusuran paksa sepihak tanpa adanya perintah dari Pengadilan.  Sebab, ia menyatakan bahwa hal itu bertentangan dengan beberapa ketentuan, seperti UU No. 5 Tahun 1960 Pokok-Pokok Agraria, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, UU Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 195, dan Pasal 196 HIR yang mengatur secara tegas bahwa kewenangan eksekusi dalam suatu sengketa tanah hanya dimiliki oleh pengadilan negeri setempat.  "Apabila Pemprov DKI Jakarta tetap melakukan penggusuran terhadap warga Pancoran Buntu II, maka Pemprov DKI Jakarta telah melangkahi kewenangan Pengadilan Negeri dan melakukan tindakan main hakim sendiri," tandasnya.

Warga Pancoran Buntu II Minta Pemprov DKI Tak Lakukan Penggusuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-27-at-15.12.02.jpg" alt="Pedagang Pasar Turi Lama (PTL) Surabaya mengadukan soal ketidakjelasan nasib mereka. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pedagang Pasar Turi Lama (PTL) Surabaya mengadukan soal ketidakjelasan nasib mereka. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Para pedagang Pasar Turi Lama (PTL) Surabaya berurai air mata ketika ditemui di lapak-lapaknya pada Jumat (27/1). Hingga kini, belum ada kejelasan nasib mereka.  Salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya mengatakan, ada kabar jika 31 Januari, mereka diminta angkat kaki dari lahan yang ditempati sekarang. Pedagang bumbu dapur itu mengungkapkan, rutin membayar retribusi per bulan kepada Pemkot Surabaya. Ketika disampaikan harus keluar dari lahan yang sekarang, pedagang itu merasa kebingungan.  ”Kami harus berdagang di mana lagi?” kata dia sembari mengusap air mata yang mengucur.  Dia berdagang bumbu sejak 1990. Mulai ibunya hingga dirinya tak pernah berpindah dari PTL. Dia berharap Pemkot Surabaya memahami kondisi dan mendengarkan keluhan para pedagang.  Di area yang disewa Pemkot Surabaya kepada PT Kereta Api Indonesia itu, ada sekitar 93 pedagang aktif dari 1.000 pedagang lebih yang terdata. ”Kalau kami dipindah, kami kehilangan para pelanggan yang sudah bertahun-tahun beli di sini,” ungkap salah seorang pedagang lain.  Kabar relokasi tersebut sempat membuat salah seorang pedagang jatuh sakit, stroke. Hingga sekarang, pedagang yang berjualan telur ayam itu tak bisa berdiri dan beraktivitas.  Sebelumnya, penolakan perpindahan pedagang itu dibahas dalam rapat dengar pendapat di Komisi C DPRD Surabaya. Ketua I Perkumpulan Pedagang Pasar Turi Tahap III (PTL) Rifai mengatakan, saat ini jumlah pedagang aktif sebanyak 93 orang. Mereka resah karena hadirnya ekskavator atau alat berat di lahan tersebut.  Menurut dia, pada 25 Januari merupakan deadline mengosongkan lahan itu. Namun, hasil hearing terdapat kesepakatan untuk sementara waktu tidak ada penggusuran.  ”Kami tetap menginginkan Pemkot Surabaya membangun TPS. Karena tahap III dulu sama ikut Pemkot juga. Tolong kami dibuatkan TPS seperti dulu,” ucap Rifai.

Pedagang Pasar Turi Lama Berurai Air Mata, Takut Digusur Pemkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/idrisrel-1.jpg" alt="Wali Kota Depok Mohammad Idris. Feru Lantara/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Depok Mohammad Idris. Feru Lantara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengecam keras upaya penggusuran SD Negeri Pondok Cina 1 di Kota Depok. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri penggusuran tersebut didukung oleh Pemerintah Kota Depok dan jajarannya.  “Temuan kami di lapangan ketika mengunjungi SDN Pondok Cina 1, menunjukan Pemkot Depok, Dinas Pendidikan setempat serta jajarannya terlibat dalam 'Edusida'. Yaitu upaya pemusnahan fasilitas atau bangunan sekolah secara masif dan berpotensi ditiru secara luas," kata Iman dalam keterangannya, Minggu (15/1).  Penggusuran itu berdasarkanSurat Keputusan (SK) yang akan menggabungkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Depok (SK Nomor 421/123/KPTS/Disdik/Huk/2021). Dalam SK tersebut, 246 SDN akan menyusut menjadi 221 sekolah.  Tak dipungkiri, penggusuran SDN Pondok Cina 1 ini mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan laporan yang diterima P2G, para orang tua/wali murid juga mengeluhkan bagaimana penggusuran ini tidak partisipatif dan transparan.  Rencana penggusuran SDN dilakukan untuk membangun Masjid Raya. Fasilitas publik seolah-olah dihadap-hadapkan dengan kepentingan publik lainnya.  "Pembelajaran pasti terganggu. Guru dan siswa harus beradaptasi ulang dengan lingkungan baru. Sehingga menyita waktu belajar anak," tegas Iman.  Dinas Pendidikan Depok juga menerbitkan Surat Tugas kepada guru dan kepala sekolah untuk mengajar di dua sekolah berbeda yaitu (SDN Pondok Cina 2 dan 5), yang akan menjadi penempatan baru siswa yang SD-nya digusur (Surat Nomor 420/362/Bid.Pemb SD/2022).  Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Depok No.421.218/PC1/X1/2022 juga memangkas hak guru-guru untuk mengajar di SDN Pondok Cina 1. P2G menilai bahwa kedua surat tersebut sangat berbahaya.  “Kami melihat dua surat tersebut adalah bentuk intimidasi struktural kepada guru," ungkap Iman.  Dia menuturkan, dua sekolah yang menjadi satu akan membuat proses pembelajaran makin tak terkelola dan terganggu. Sekolah yang dimerger akan saling berbagi fasilitas.  Sekolah yang ditumpangi tidak akan serta merta memberikan akses penuh pada guru dan siswa yang menumpang. Bahkan, kapasitas sekolah negeri yang notabe sudah mininalis akan semakin sumpek.  “Kegiatan KBM SDN Pondok Cina 1 tidak akan efektif, karena kepala sekolah yang ditunjuk menjadi Plt adalah kepala sekolah di tempat lain. Artinya satu kepala menjadi pemimpin dua sekolah. Ini juga 'ngaco', manajemen sekolah pasti akan berantakan," paparnya.  Iman mengungkapkan, pihaknya juga menemukan fakta, siswa menghadapi pergantian guru. Khusus guru SD, guru kelas bagaikan orang tua, tidak mudah bagi mereka menerima guru kelas baru yang tidak mereka kenal.  “Nah, yang kami temukan, guru yang tadinya mengajar di SDN Pondok Cina 1, ditugaskan Disdik Depok mengajar di SDN Pondok Cina 3 dan 5. Lalu, yang mengajar di SDN Pondok Cina 1 adalah guru baru yang tidak anak-anak kenal," lanjut Iman.  Hal ini juga sebagai bentuk intimidasi kepada siswa yang sekolahnya akan digusur. Sebab, secara terpaksa mengikuti skema menumpang di dua sekolah berbeda karena guru mereka dipindahkan ke sekolah lain.  Oleh karena itu, kebijakan Pemkot Depok dan Dinas Pendidikan tidak sesuai arahan Mendikbudristek RI Nadiem Makarim tentang mengutamakan kepentingan anak dalam belajar.  "P2G mendesak agar hak siswa dan guru dipenuhi terlebih dahulu. Misal, ketika mereka direlokasi, ruang kelasnya dipersiapkan dulu," pungkasnya.

Penggusuran SDN Pondok Cina 1, P2G: Wali Kota Depok Sewenang-wenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PKL-tambak-asri.jpg" alt="Spanduk penolakan penggusuran tanpa solusi terpasang di sekitar bawah tol Tambak Asri, Kota Surabaya. Paguyuban PKL Tambak Asri/Antara" width="100%">
<figcaption>Spanduk penolakan penggusuran tanpa solusi terpasang di sekitar bawah tol Tambak Asri, Kota Surabaya. Paguyuban PKL Tambak Asri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di bawah Jembatan Tol Tambak Asri, Kota Surabaya, minta Pemkot Surabaya tidak asal menggusur tanpa ada solusi.  Juru Bicara (Jubir) Paguyuban PKL Bawah Tol Tambak Asri Daniel Lukas Rorong mengatakan, pihaknya menerima surat edaran dari Satpol PP Surabaya yang meminta lokasi jualan di bawah Jembatan Tol Tambak Asri di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, dikosongkan paling lambat 21 Oktober.  ”Para PKL resah setelah menerima surat edaran itu. Tapi PKL bisa bernapas lega karena rencana penggusuran lapak mereka ditunda Satpol PP,” kata Daniel Lukas Rorong seperti dilansir dari Antara.  Daniel mengaku pernah berkomunikasi dengan Asisten Dua Pemkot Surabaya Irvan Widyanto dan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono melalui pesan WhatsApp (WA) untuk meminta solusi terkait hal tersebut. ”Ini karena surat edaran tersebut baru diterima para PKL Bawah Tol Tambak Asri pada 19 Oktober tanpa ada pemberitahuan sebelumnya berupa sosialisasi,” ujar Daniel Lukas Rorong.  Menurut Daniel, ada yang janggal dalam isi surat edaran karena ditujukan kepada pemilik bangunan liar di bawah jembatan tol itu. Padahal, ada sekitar 50-an PKL yang sampai saat ini masih aktif berjualan di sana. PKL tersebut berjualan dengan membuka warung kopi, warung makanan, soto rombong, sate ayam, konter pulsa, gorengan, potong rambut, tukang permak kain, sampai tambal ban.  ”Sebelum pandemi Covid-19, ada 80-an yang tercatat sebagai PKL di sini,” terang Daniel Lukas Rorong.  Meski demikian, Daniel tidak memungkiri ada bangunan liar di bawah jembatan tol Tambak Asri. ”Kalau sasarannya memang bangunan liar, silakan dibongkar. Tapi kalau PKL kena dampaknya juga, ini yang perlu diadakan pertemuan terlebih dahulu untuk mencari solusi,” papar Daniel Lukas Rorong.  Salah seorang PKL setempat, Nurul, berharap tidak ada penggusuran di lapak tempatnya berjualan selama ini. ”Kalau digusur, saya dan suami mau berjualan di mana lagi? Di depan rumah warga, nanti diusir,” kata PKL yang berjualan sate ayam dan daging itu.  Hal senada diungkapkan Giati, yang membuka warung makanan. Dia berharap, jika digusur, paling tidak di relokasi sehingga bisa berjualan kembali.  Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya merelokasi ratusan warga yang menempati bangunan liar di bawah jembatan tol dan Kampung 1001 Malam Jalan Lasem Barat, Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, pada 17 Oktober 2022.  Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, setelah dikosongkan, lahan tersebut akan dibangun rumah pompa untuk mengatasi genangan di kawasan Kecamatan Krembangan dan sekitarnya. Sedangkan warga yang telah lama tinggal di kawasan ini juga dipindahkan ke Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Sumur Welut.

Puluhan PKL Tambak Asri Minta Pemkot Surabaya Tak Asal Menggusur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/masjid-zayed.jpg" alt="Masjid Sheikh Al Zayed di Kota Solo, Jawa Tengah. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Masjid Sheikh Al Zayed di Kota Solo, Jawa Tengah. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan Masjid Sheikh Al Zayed yang saat ini sudah memasuki tahap akhir tidak menyebabkan penggusuran rumah warga di sekitarnya.  ”Ora (tidak) digusur,” kata Gibran seperti dilansir dari Antara di Solo, Selasa (18/10).  Wali Kota mengatakan, pelebaran jalan yang dilakukan setelah pembukaan pagar yang mengelilingi bangunan masjid tidak mengarah ke hunian warga. ”Yang dilebarkan ke arah timur, bukan ke arah rumah warga. Jadi ke arah masjid, gereja juga masih di situ,” ujar Gibran.  Dia menambahkan, warga tidak perlu panik. Pembangunan Masjid Sheikh Al Zayed pekan lalu sudah 90 persen rampung. Masjid itu rencananya diresmikan pada 17 November.  Sekretaris Daerah Kota Surakarta Ahyani mengatakan, peresmian masjid rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo, perwakilan Pemerintah Uni Emirat Arab, serta pejabat Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  Dia menjelaskan, pembangunan Masjid Sheikh Al Zayed sepenuhnya didanai Pemerintah Uni Emirat Arab. ”Kalau di luar masjid dari kami, seperti jalan itu kami yang mengerjakan. Untuk anggarannya paling Rp 600 jutaan,” tutur Ahyani.

Gibran Pastikan Pembangunan Masjid Sheikh Zayed Tak Gusur Rumah Warga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penggusuran

Berita Terkini