<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/23/IMG_20260223_103806-3936891016.jpg" alt="Podcast JawaPos.com bersama Aan Rukmana, dosen Universitas Paramadina, Jakarta. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Podcast JawaPos.com bersama Aan Rukmana, dosen Universitas Paramadina, Jakarta. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun di bulan Ramadhan, kebiasaan scrolling berlebihan tanpa sadar kerap menyita waktu ibadah dan juga momen untuk melakukan refleksi diri. Lantas, bagaimana seharusnya umat muslim bersikap bijak dalam menggunakan media sosial selama bulan Ramadhan? Dosen Universitas Paramadina, Jakarta, Aan Rukmana, menilai bahwa penggunaan media sosial di bulan puasa adalah hal yang manusiawi dan dialami oleh banyak orang, termasuk oleh para tokoh agama. "Wah, ini bagus nih pertanyaannya karena itu memang yang dialami oleh siapa pun. Ustaz juga mengalami hal yang sama sebetulnya. Habis ceramah di masjid pulang, lihat TikTok dan segala macam. Itu kan peristiwa duniawi belaka ya, itu biasa terjadi," kata Aan Rukmana dalam podcast bersama JawaPos.com. Dia menyatakan, penggunaan media sosial menjadi tak terhindarkan dan tidak harus dilarang selama bulan Ramadhan. Hanya saja, dia meminta umat Islam untuk memilih dan memilah konten yang akan ditonton atau dilihat. "Kita pertanyakan pada diri sendiri, kira-kira apakah kegiatan saya itu (konten media sosial yang diakses) membantu saya dalam pertumbuhan secara rohaniah atau tidak," ujar Aan Rukmana. Menurutnya, tujuan utama puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, melainkan bagian dari proses penyaringan diri terhadap aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mengonsumsi konten digital. "Sebenarnya tujuan utama puasa itu kan begitu. Sehingga ketika kita menonton TikTok, menonton YouTube, menonton apa pun itu media sosial, maka sesungguhnya pertanyaannya, apakah secara rohaniah, kita bertumbuh atau tidak? Tapi kalau misalnya ternyata sebaliknya, mungkin kegiatan semacam itu perlu kita review kembali," ujar Aan Rukmana. Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian diri dalam melakukan scrolling media sosial terhadap konten yang mengarah ke godaan visual yang justru bisa mengurangi pahala ibadah puasa yang dilaksanakan. Lebih jauh, Aan Rukmana mengaitkan kebiasaan bermedia sosial dengan ungkapan bijak dari seorang sufi ternama dalam Islam bernama Jalaluddin Rumi. "What you seek is seeking you. Apa yang engkau cari, ia mencarimu. Ungkapan Rumi tersebut relevan dengan cara kerja algoritma media sosial saat ini. Apa yang sering dicari pengguna akan kembali muncul di linimasa mereka," papar Aan Rukmana. Dengan demikian, di momen bulan Ramadhan, kita tidak harus meninggalkan media sosial karena di sana juga banyak konten bermanfaat yang dapat diakses. "Di media sosial ada yang namanya algoritma. Kita lebih sering mencari apa, itu yang akan muncul, kan begitu. Kalau kita mencarinya belanjaan-belanjaan baju, makanan atau sirup atau apapun itu, maka nanti yang sering muncul berita-berita itu kepada kita. Mengikuti apa yang disampaikan oleh Rumi, what you seek is seeking you. Rasanya kita yang memilih," ungkap Aan Rukmana.

Dosen Universitas Paramadina, Jakarta, Aan Rukmana, menilai bahwa penggunaan media sosial di bulan puasa adalah hal yang manusiawi.

Dosen Universitas Paramadina Ungkap Cara Menggunakan Media Sosial di Bulan Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/meutiaaa-hafidddd-1890190556.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah kini tengah mengkaji aturan pembatasan mengenai usia anak dalam penggunaan media sosial.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan, aturan ini akan segera diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nantinya, Presiden sendiri yang akan mengumumkan kebijakan ini kepada masyarakat,&rdquo; kata Meutya di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015661070/keberuntungan-besar-di-awal-maret-2025-4-shio-yang-diprediksi-paling-hoki-seolah-rezeki-datang-secara-fantastis">Keberuntungan Besar di Awal Maret 2025: 4 Shio yang Diprediksi Paling Hoki Seolah Rezeki Datang Secara Fantastis</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengenai perkembangan peraturan ini, Meutya mengatakan sudah sampai pada tahap finalisasi. Pembentukannya pun berasal dari sejumlah masukan yang didapat dari publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Banyak masukan dari publik, dan pemerintah mendengarnya. Saat ini, peraturan perlindungan anak di ranah digital tengah dalam tahap finalisasi,&rdquo; ungkap dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian terhadap pemberantasan judi online. Bahkan, ia memberikan arahan kepada instansi terkait agar regulasi yang tegas segera disiapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Presiden menegaskan bahwa penanganan judi online harus lebih keras. Salah satu langkah strategis yang akan segera diambil adalah penerbitan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara lebih tegas dan menyeluruh,&rdquo; kata Meutya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015661069/ahmad-dhani-ngaku-setahun-nasihati-soal-hak-cipta-agnez-mo-beri-jawaban-mengejutkan">Ahmad Dhani Ngaku Setahun Nasihati Soal Hak Cipta, Agnez Mo Beri Jawaban Mengejutkan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sampai saat ini, Kemkomdigi telah memblokir hampir 1 juta situs judi online. Hanya saja jumlah tersebut belum cukup.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sosok yang juga dikenal sebagai politisi Partai Golkar ini menegaskan perang melawan judi online tak bisa hanya mengandalkan pemblokiran. Diperlukan strategi lebih agresif, termasuk platform digital yang harus patuh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami sudah menerapkan sistem SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten), yang mewajibkan platform digital untuk bergerak cepat. Jika ditemukan konten terkait judi online atau pornografi anak, mereka harus segera melakukan takedown tanpa kompromi,&rdquo; tukas Meutya.</div>

Pemerintah kini tengah mengkaji aturan pembatasan mengenai usia anak dalam penggunaan media sosial. Sebentar lagi akan diumumkan Presiden.

Aturan Perlindungan Anak dalam Penggunaan Media Sosial Akan Segera Diumumkan Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Hoax-Pixabay.jpg" alt="Ilustrasi hoax - Pixabay" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hoax - Pixabay</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan fitur video dan foto pada 22 hingga 25 Mei lalu menuai banyak kritik. Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana untuk lebih mengetatkan peraturan pada pemilik platform media sosial.  Selama ini Kemenkominfo memiliki mesin pengais konten internet bernama Ais. Namun, mesin yang dibangun dengan biaya Rp 200 miliar itu hanya bisa menjelajahi dan mendeteksi konten negatif berbasis web atau tautan URL. Ais tidak bisa menjangkau konten negatif yang berada di platform media sosial dan perpesanan instan seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp.  Kemenkominfo hanya bisa mengandalkan laporan dan aduan konten dari masyarakat serta pemantauan langsung. Jika konten negatif ditemukan, Kemenkominfo akan menegur dan mengingatkan pihak pengelola platform agar menghapus konten negatif tersebut.  Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan peraturan khusus yang akan mendorong kepatuhan pengelola dalam mendeteksi dan membersihkan konten negatif yang ada di platformnya. "Sudah disiapkan revisi peraturan pemerintah. Termasuk pengenaan denda bagi platform yang melanggar dan tidak menjalankannya," jelas Rudi kepada Jawa Pos kemarin (26/5).  Sejauh ini, kata Rudi, dasar pijakan untuk menjalankan aturan pengontrol berita hoaks dan konten negatif adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. PP tersebut nanti juga bersandar pada UU itu.  Anggota Komisi I DPR Roy Suryo menegaskan bahwa apa pun alasannya, pemblokiran atau pembatasan masal media sosial tidak boleh dilakukan pemerintah. Menurut pria yang dikenal sebagai pakar telematika itu, masih banyak cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menangkal persebaran berita hoaks dan konten negatif. "Saya khawatir ini menjadi preseden tidak baik. Pemerintah bisa melakukannya lagi di masa depan," kata Roy kemarin.  Menurut Roy, cara mencegah penyebaran hoaks adalah mengawasi dan membatasi gerak para penyebar berita tersebut. Termasuk dengan cara menangkap dan menghukum para penyebar berita bohong. "Ini gunanya unit Kejahatan Siber di Polri dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara, Red)," terangnya.  Sebagaimana diketahui, saat perlambatan medsos terjadi, masyarakat ramai-ramai men-download dan memasang virtual private network (VPN) untuk bisa mengakses medsos dengan normal. Sudah jamak diketahui bahwa pengguna VPN rentan terhadap pengambilan data secara tidak sah.

Langkah Pemerintah Cegah Penyebaran Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/walaupun-di-medsos-foto-korban-laka-harus-disensor_m_159722.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi yang suka menguggah foto di media sosial, apalagi gambar korban kecelakaan, agar memerhatikan aspek privasi. Untuk korban kecelakaan sebaiknya diblur atau disensor, supaya postingan itu tidak melukai hati keluarga korban dan tidak menimbulkan efek negatif. Akan tetapi di Balikpapan tidak demikian. Keluarga korban kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 4 geram. Foto dua korban, yakni Halimah dan cucunya (Lianal Messi Al Ramadhan), diunggah seorang warga di media sosial. Yang membuat keluarga korban marah adalah foto tersebut ditampilkan tanpa sensor. "Saya enggak terima sama sekali. Itu sudah jadi privasi. Cukup kami yang tahu. Orang lain enggak perlu posting begitu. Enggak di-blur dan enggak diapain. Tolong dihapus. Kami enggak terima sama sekali. Sudah keadaannya gitu baru di-posting lagi," ungkap Halisah, korban selamat. Seorang anggota keluarga juga sempat menjepret posting-an di Facebook tersebut. Pemilik akun Farras Gusfa mengunggah foto korban kecelakaan pada Selasa (26/9) pukul 23.05 Wita di laman Facebook Portal Balikpapan. Foto Halimah ditampilkan secara dekat ke bagian kepala yang hancur akibat dilindas roda truk. Begitu pula dengan foto Lianal yang ditampilkan berada di kantong mayat terbuka dengan nasib seperti neneknya. "Kami dari keluarga akan menuntut ini secara hukum jika yang mengunggah atau admin tidak menghapus dan meminta maaf se&Acirc;&shy;cara terbuka dan langsung kepada kami. Kalau itu terjadi kepada keluarganya, bagaimana perasaannya," terangnya Halisah. Sementara itu, pengamat hukum Universitas Balikpapan Piatur Pangaribuan menyatakan, unggahan foto tanpa sensor korban murni kecelakaan tidak bisa diproses secara hukum. Hukum berlaku ketika yang melakukannya pers. Ini tertuang dalam pasal 4 kode etik jurnalistik. Berbeda bila yang mengunggah ke media sosial adalah warga. "Harus terpenuhi kerugian secara materiil. Jika tidak ada, jatuhnya hanya ke sanksi sosial. UU ITE pun tidak mengatur soal ini. Kecuali dalam unggahan tersebut mengandung unsur fitnah atau menyebarkan kebohongan yang merugikan pihak ter&Acirc;&shy;tentu," terangnya. "Sejauh ini yang saya lihat kepada persoalan etika. Menyangkut moral seseorang." tandasnya.&nbsp;

Walaupun di Medsos, Foto Korban Laka Harus Disensor