<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/PP-TUNAS-06-2174731371.jpg" alt="Miftahul Munir mengawasi putri sulungnya, Hasna Munqidzah, saat bermain ponsel/(Dimas Choirul/Jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Miftahul Munir mengawasi putri sulungnya, Hasna Munqidzah, saat bermain ponsel/(Dimas Choirul/Jawapos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; &ldquo;Ayah, boleh main HP (Handphone) lagi nggak?&rdquo; tanya Hasna Munqidzah, bocah perempuan berusia empat tahun dengan ekspresi penuh harap. Sang ayah, Miftahul Munir, hanya tersenyum sambil mengusap kepala putrinya. &ldquo;Boleh, tapi cuma sebentar ya, sampai baterainya 50 persen. Setelah itu kita nonton YouTube di televisi saja," balasnya, sembari memberikan telepon genggam. Sekilas, percakapan sore itu tampak sederhana. Namun, di balik jemari kecil Hasna yang lincah menyentuh layar, tersimpan dilema banyak orang tua di era digital: bagaimana membiarkan anak tumbuh dengan teknologi, tanpa kehilangan kendali atas risikonya. "Kalau anak zaman sekarang itu sejak dini sudah kenal dengan HP," kata Munir kepada Jawapos.com, Jumat (3/10). Pria yang tinggal di Ciracas, Jakarta Timur itu menceritakan bahwa, sejak usia dua tahun, Hasna memang sudah mengenal tontonan di layar. Namun, ia lebih sering menonton YouTube melalui televisi ketimbang ponsel. Seiring bertambahnya usia, rasa ingin tahu Hasna terhadap ponsel makin menggeliat. Munir memiliki cara tersendiri untuk meminjamkan ponsel kepada putri sulungnya itu. Ia sengaja menggunakan indikator baterai sebagai alarm waktu. Baginya, cara ini lebih mudah dipahami anak ketimbang hitungan jam. Setelah layar ponsel padam, Hasna akan beralih menikmati tontonan di televisi. &ldquo;Kalau main HP hanya saat akhir pekan, biasanya Roblox. Itu pun maksimal 45 menit, setelah baterai habis ya selesai,&rdquo; kata pria yang juga memiliki latar belakang pendidikan keguruan itu. Antara Hiburan dan Belajar Meski aksesnya dibatasi, Munir tak menutup pintu bagi anaknya untuk belajar lewat ponsel pintar. Sesekali Hasna menggunakan aplikasi mewarnai atau menonton video edukasi. Namun, tetap saja dunia hiburan lebih dominan. &ldquo;Biasanya main Roblox atau nonton YouTube,&rdquo; ujarnya. Menurut Munir, tren anak kekinian berbeda jauh dengan era 90-an saat ia kecil. Jika dulu permainan lebih banyak dilakukan secara fisik&mdash;kelereng, lompat tali, atau sepak bola&mdash;kini anak-anak justru betah duduk tenang di depan layar. &ldquo;Terkadang orang tua yang memberikan hal ini supaya pekerjaan rumahnya cepat selesai karena tak diganggu anaknya," akunya. Meski memberi kelonggaran, Munir tak menutup mata pada risiko. Ia khawatir kesehatan mata anak terganggu karena pencahayaan layar. Ia bahkan rutin memberi buah dan sayur pada Hasna, berharap nutrisi itu bisa menjaga kesehatan matanya. Selain itu, ada pengalaman kurang mengenakkan ketika Hasna terlalu sering bermain ponsel, ia jadi tantrum saat diminta berhenti. Dari situlah Munir belajar. "Ini pernah saya alami sehingga saya membatasi anak main HP," ucapnya. Maraknya Pengguna Internet Anak Hasna bukanlah satu-satunya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan, 39,71 persen anak usia dini di Indonesia sudah terbiasa menggunakan telepon seluler, sementara 35,57 persen lainnya telah mengenal internet. Jika dirinci lebih jauh, 5,88 persen bayi di bawah usia 1 tahun tercatat sudah menggunakan gawai, dan 4,33 persen di kelompok usia yang sama pernah mengakses internet. Angka ini melonjak tajam pada anak usia 1&ndash;4 tahun, di mana 37,02 persen sudah menggunakan ponsel dan 33,80 persen mengakses internet. Bahkan, pada usia 5&ndash;6 tahun, persentasenya lebih tinggi lagi: 58,25 persen menggunakan gawai dan 51,19 persen sudah terkoneksi internet. Kondisi ini semakin memprihatinkan di wilayah tertinggal. Di sana, anak-anak berusia 13&ndash;14 tahun bahkan tercatat mengalami kecanduan media sosial. Fenomena ini memperlihatkan betapa cepatnya anak-anak Indonesia masuk ke ruang digital. Hal ini bisa menjadi ancaman serius: anak-anak bisa dengan mudah terpapar konten pornografi, manipulasi, hingga eksploitasi digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria, memaparkan kasus eksploitasi seksual anak di ruang digital sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Laporan 2024 mencatat Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dengan 1,45 juta kasus, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah kasus pornografi daring terbesar. &ldquo;Komdigi membangun ekosistem digital yang tidak hanya mendorong kreativitas dan pembelajaran, tetapi juga menjamin setiap anak terlindungi dari ancaman dunia digital,&rdquo; ujarnya dalam forum Multistakeholder Dialogue on Follow the Money: Unmasking Child Sexual Exploitation through Financial Transactions di Jakarta Pusat, Kamis (2/10). Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intellegent (AI) kini juga disalahgunakan untuk membuat konten kekerasan seksual anak. Laporan Internet Watch Foundation (IWF) mencatat lebih dari 3.500 konten berbasis AI beredar di dark web pada Juli 2024, bahkan sempat menembus angka 20.000 pada Oktober 2023. &ldquo;Ini juga banyak sekali digunakan dan banyak sekali anak-anak kita yang menjadi korban dan berdampak cukup dalam terhadap kondisi psikologis korban,&rdquo; ungkap Nezar. PP TUNAS: Benteng Anak di Ruang Digital Di sinilah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) hadir. Aturan yang berlaku sejak 1 April 2025 ini menjadi landasan hukum untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan berkeadilan. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebut PP TUNAS sebagai langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan dunia digital. "Kami di Komdigi tidak hanya melihat dampaknya (ruang digital) terhadap anak-anak, tetapi kepada keseluruhan," ujar Meutya dalam Podcast Merdekast di Jakarta Selatan, Jumat (2/5). PP TUNAS mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten berbahaya, menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses, serta menjamin penanganan laporan yang cepat dan transparan. Selain itu, PSE diwajibkan memverifikasi usia pengguna dan menerapkan sistem keamanan teknis guna mencegah anak-anak terpapar konten negatif. Pelanggar akan dikenai sanksi administratif hingga pemutusan akses platform. "Kita melihat ada aplikasi-aplikasi yang memang nakal. Ini bukan semata hasil algoritma yang menyesuaikan minat pengguna, tapi ada kecenderungan konten-konten ini memang sengaja diarahkan ke kelompok rentan termasuk anak-anak," tegasnya. Menurut Meutya, regulasi ini bukan hanya untuk perlindungan anak, melainkan juga memperkuat keamanan ekosistem digital bagi semua kalangan. "Ketika keamanan ekosistem digital diperkuat, yang diuntungkan bukan hanya anak-anak tapi juga semua orang yang berada di ranah digital. Kita ingin semua pihak nyaman, karena aturannya jelas seperti aturan main di pasar," jelasnya. Sinergi Semua Pihak Lahirnya PP TUNAS mendapat respons positif dari kalangan aktivis maupun akademisi. Regulasi ini dinilai penting sebagai payung hukum perlindungan anak di ruang digital, namun implementasi di lapangan akan menjadi tantangan utama. &ldquo;Ini langkah penting karena memberikan payung hukum khusus yang memaksa PSE bertanggung jawab untuk perlindungan anak dari kewajiban saring konten, mekanisme pelaporan, verifikasi usia, sampai sanksi administratif,&rdquo; ujar Pendiri Gerakan Anti Kekerasan (GAK), Fahry Azizurahman saat dihubungi Jawapos.com, Jumat (3/10). Menurutnya, aturan ini menegaskan bahwa perlindungan anak di dunia maya bukan semata tanggung jawab keluarga, melainkan juga platform digital dan negara. Meski demikian, Fahry menekankan perlunya implementasi, pengawasan, dan kapasitas penegakan yang konsisten. Lebih lanjut, ia menilai PP TUNAS menutup sejumlah celah penting, seperti kewajiban penyaringan konten, verifikasi usia, prosedur pelaporan, hingga sanksi administratif berupa pemutusan akses. Secara teoritis, aturan ini bisa signifikan menurunkan paparan anak terhadap konten berbahaya. &ldquo;Namun efektivitasnya bergantung pada kapabilitas teknis PSE, kapasitas regulator untuk audit dan penegakan, serta kemauan politik untuk memberi sanksi bila perlu,&rdquo; jelasnya. Meski begitu, Fahry menyoroti kelemahan verifikasi usia yang masih mudah dipalsukan oleh pengguna. Ia juga mengingatkan risiko penyalahgunaan data pribadi anak bila verifikasi tidak dikelola dengan benar. Sementara itu, tantangan di daerah tertinggal mencakup keterbatasan literasi digital, akses perangkat, serta minimnya saluran pengaduan. Untuk memastikan regulasi tidak berhenti di atas kertas, Fahry mendorong keterlibatan komunitas. &ldquo;Kita nggak bisa nunggu pemerintah saja. Komunitas harus aktif bikin literasi digital, advokasi, dan jadi teman curhat anak. GAK sendiri siap terlibat dengan kampanye publik, pendampingan korban, dan kolaborasi dengan sekolah serta organisasi lokal,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Akademisi sekaligus Pemerhati Anak dari Universitas PGRI Semarang, Ismatul Khasanah menilai regulasi ini hadir di saat yang tepat. &ldquo;PP TUNAS sepertinya perlu hadir sebagai kontrol untuk menyaring situs internet agar tidak terlalu bebas diakses oleh pengguna,&rdquo; ungkapnya saat dihubungi Jawapos.com, Jumat (3/10). Ismatul menekankan, komitmen pemerintah dengan hadirnya PP TUNAS harus serius dan konsisten menyaring dan mengontrol konten-konten yang mungkin dianggap tidak pantas diakses oleh anak. "Bisa dapat langsung di-take down. Ada petunjuk teknis (juknis) yang jelas, petunjuk pelaksanaan (juklak) yang tegas, ada sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggar,&rdquo; jelasnya. Namun, lanjutnya, sekuat apapun regulasi tetap membutuhkan dukungan semua pihak. Ia menyarankan adanya sistem reward dan punishment agar masyarakat dan platform lebih patuh. "Perlu diberikan sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada warga negara," ujarnya. Lebih jauh, Ismatul menilai PP TUNAS juga bisa berperan besar dalam mendukung ekosistem pendidikan. Regulasi ini diharapkan mendorong kurikulum literasi digital, sekaligus memastikan platform pendidikan ramah anak. Adapun manfaat jangka panjangnya, lanjut Ismatul, adalah tumbuhnya generasi yang disiplin dan bertanggung jawab. &ldquo;Penggunaan gawai dengan bijak akan mendatangkan kedisiplinan pada anak sebagai modal untuk bertanggung jawab di masa mendatang,&rdquo; jelasnya. Meski begitu, Ismatul mengatakan, peran orang tua dan sekolah juga tetap tak tergantikan. Ia juga memberikan strategi sinergi bagi orang tua dan guru&mdash; mulai dari memahami regulasi, memasang aplikasi kontrol akun anak, membuat kesepakatan penggunaan gawai, hingga menjaga komunikasi rutin antara guru dan orang tua. "Semoga PP Tunas menjadi regulasi yang berbeda, berpihak pada kepentingan negara guna menyelamatkan anak bangsa dari hal-hal yang tidak diinginkan," tandasnya. Harapan Orang Tua Meski PP TUNAS masih asing di telinga Munir, namun Ia percaya bahwa di samping adanya regulasi, pengawasan orang tua di rumah merupakan hal yang sangat penting. Hingga saat ini, cara Munir mengawasi anaknya sederhana: ia selalu melihat apa yang ditonton, lalu mengambil ponsel saat batas waktu berakhir. Baginya, hal terpenting bukan sekadar membatasi anak, melainkan mengarahkan anak agar menggunakan internet secara produktif. "Karena itu adalah kunci agar anak tidak ke arah negatif," tutupnya. &nbsp;

Komdigi membangun ekosistem digital mendorong kreativitas dan pembelajaran dan menjamin setiap anak terlindungi dari ancaman dunia digital.

Di Balik Jemari Kecil yang Menyentuh Layar, PP TUNAS Menjadi Benteng Harapan

penggunaan internet untuk anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penggunaan internet untuk anak

Berita Terkini

Di Balik Jemari Kecil yang Menyentuh Layar, PP TUNAS Menjadi Benteng Harapan

Download Aplikasi JawaPos.com