<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/16/sampah-1500789963.jpg" alt="Ilustrasi cara mengurangi sampah dan menciptakan rumah yang lebih ramah lingkungan (Pixabay/Darkmoon_Art)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cara mengurangi sampah dan menciptakan rumah yang lebih ramah lingkungan (Pixabay/Darkmoon_Art)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Menjalani pola hidup yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi limbah agar planet menjadi lebih sehat, tidak selalu mudah untuk dilakukan. Terkadang, kita tidak tahu harus memulainya dari mana. Dilansir JawaPos.com dari laman Ideapod, Minggu (16/6), setidaknya ada delapan cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah dan menciptakan rumah yang lebih ramah lingkungan. 1. Singkirkan barang sekali pakai&nbsp; Menjalani kehidupan yang berkelanjutan sering kali dimulai dengan penilaian terhadap apa yang kita buang. Apakah kamu mendapati tempat sampahmu terisi dengan cepat? Terus-menerus membuang botol plastik, tisu, atau peralatan makan sekali pakai? Jika iya, mungkin ini saatnya kamu mempertimbangkan kembali kebiasaan itu. Beralih ke barang-barang yang dapat digunakan kembali adalah cara sederhana namun efektif untuk mengurangi sampai di rumah. Pertimbangkan untuk membeli botol air berkualitas baik, menggunakan serbet kain dibandingkan kertas, dan memilih tas belanja yang dapat digunakan kembali dibandingkan tas plastik yang berakhir di tempat pembuangan sampah. 2. Mulai membuat kompos&nbsp; Dengan memulai membuat kompos, limbah yang sudah tidak terpakai bisa menjadi nutrisi yang baik untuk tanaman. Ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga menciptakan sesuatu yang bermanfaat lainnya. Jika kamu tidak memiliki area luar ruangan untuk membuat kompos, jangan khawatir. Ada banyak sistem pengomposan dalam ruangan yang tidak berbau atau memakan banyak ruang. 3. Pilih peralatan yang hemat energi&nbsp; &nbsp; Jika sudah waktunya untuk mengganti peralatan lama, pertimbangkan untuk memilih model yang hemat energi. Meski biayanya mungkin lebih mahal di awal, namun ini dapat menghemat uangmu dalam jangka panjang dengan mengurangi tagihan energimu. Misalnya, lemari es hemat energi dapat menggunakan energi hingga 40 persen lebih sedikit dibandingkan model konvensional. Hal ini tidak hanya baik untuk dompetmu, tetapi juga baik bagi lingkungan. 4. Beralih ke lampu LED&nbsp; Pencahayaan adalah bagian mendasar dari rumah kita, namun tidak semua bola lampu diciptakan sama. Bola lampu pijar tradisional menghabiskan banyak energi dan perlu sering diganti. Di sisi lain, lampu LED jauh lebih hemat energi dan tahan lama. Jadi, beralih ke lampu LED di rumah dapat mengurangi konsumsi energi dan mengurangi limbah yang dihasilkan oleh bohlam yang terbakar. 5. Merangkul pasar barang bekas&nbsp; Pasar barang bekas adalah tambang emas untuk mengurangi limbah dan mendukung keberlanjutan. Daripada membeli furniture, pakaian, atau peralatan baru, mengapa tidak melihat apakah kamu dapat menemukan versi bekasnya terlebih dahulu? Hal ini tidak hanya menghemat uangmu, namun juga membantu mengurangi permintaan akan produk baru, yang pada akhirnya mengurangi sumber daya yang digunakan dan limbah yang dihasilkan. 6. Tanam makananmu sendiri&nbsp; Menanam bahan makanan sendiri tidak hanya dapat mengurangi tagihan belanjaan, tetapi juga dapat mengurangi kemasan plastik yang disertakan dengan produk yang dibeli di toko. Meskipun kamu tidak memiliki lahan di luar ruangan, ada banyak buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah yang dapat kamu tanam di dalam ruangan. 7. Kurangi penggunaan air Air adalah sumber daya yang berharga, dan sering kali kita anggap remeh. Namun, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan air di rumah. Seperti memperbaiki keran yang bocor, memasang pancuran beraliran rendah, atau hanya menjalankan mesin pencuci piring saat sudah penuh dapat membuat perbedaan besar. Tips lainnya bisa dengan mengumpulkan air hujan untuk menyiram tanamanmu. Ini adalah perubahan kecil, namun seiring berjalannya waktu, langkah-langkah kecil ini dapat menghasilkan penghematan air yang besar. Dengan memperhatikan penggunaan air, kita dapat membantu melestarikan sumber daya penting ini dan menciptakan rumah yang lebih ramah lingkungan. 8. Menginspirasi dan mengedukasi orang lain Perubahan yang paling berdampak terjadi ketika kita tidak hanya mengadopsi praktik berkelanjutan, namun juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bagikan perjalananmu dengan teman, keluarga, hingga komunitasmu. Tunjukkan pada mereka perubahan yang telah kamu lakukan dan manfaatnya bagi kehidupanmu di planet ini.

Ada delapan cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah dan menciptakan rumah yang lebih ramah lingkungan.

8 Cara Mengurangi Sampah dan Menciptakan Rumah yang Lebih Ramah Lingkungan, Salah Satunya Mengurangi Penggunaan Air 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Pengolahan-Air-Limbah-Domestik-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Petugas Dinas Sumber Daya Air melakukan pengecekaan bakteri Pengolahaan Air Limbah Kampung Rambutan 2 di Jakarta, Jumat (27/5/2022). Instalasi pengelolaan ini digunakaan untuk mengurai bakteri yang berasal dari limbah rumah tangga untuk salurkan ke waduk" width="100%">
<figcaption>Petugas Dinas Sumber Daya Air melakukan pengecekaan bakteri Pengolahaan Air Limbah Kampung Rambutan 2 di Jakarta, Jumat (27/5/2022). Instalasi pengelolaan ini digunakaan untuk mengurai bakteri yang berasal dari limbah rumah tangga untuk salurkan ke waduk</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah mewajibkan pengguna air tanah lebih dari 100 ribu liter per bulan harus memperoleh izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G tahun 2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 17 September 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Persetujuan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diselenggarakan oleh menteri energi dan sumber daya mineral," bunyi Diktum Kesatu dalam aturan tersebut, dikutip Jumat (27/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Diktum Kesatu, persetujuan penggunaan air tanah dilaksanakan oleh Kepala Badan Geologi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Pertama, Standar Pelayanan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk permohonan debit penggunaan air tanah kurang</div> <div dir="auto">dari atau sama dengan 2 liter per detik dari 1 sumur bor/gali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, Standar Pelayanan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk permohonan debit penggunaan air tanah lebih dari 2 liter per detik dari 1 sumur bor/gali. Dan ketiga, Standar Pelayanan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan Dewatering.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013106303/badan-geologi-esdm-temukan-hidrogen-alami-di-morowali-sulteng">Badan Geologi ESDM Temukan Hidrogen Alami di Morowali Sulteng</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Persetujuan penggunaan air tanah wajib diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, instansi pemerintah, badan hukum, dan lembaga sosial. Permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dilakukan untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila penggunaan Air Tanah paling sedikit 100 meter kubik per bulan per kepala keluarga; atau penggunaan Air Tanah secara berkelompok dengan ketentuan lebih dari 100 (seratus) meter kubik per bulan per kelompok," bunyi keterangan dalam lampiran I aturan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013090820/kementerian-esdm-dorong-revisi-perpres-pembatasan-pertalite-segera-dirilis-ini-bocoran-isinya">Kementerian ESDM Dorong Revisi Perpres Pembatasan Pertalite Segera Dirilis, Ini Bocoran Isinya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, izin juga diwajibkan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Dalam hal ini, termasuk wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan/atau kesehatan milikpemerintah. Penggunaan Air Tanah untuk tamsin kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, fasilitas umum, atau fasilitas sosial lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, bantuan sumur bor/gali untuk penggunaan Air Tanah secara berkelompok yang berasal dari pemerintah, swasta, atau perseorangan, dan penggunaan Air Tanah untuk instansi pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan ini menjelaskan bahwa izin penggunaan air tanah dilakukan dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, izin juga dilakukan demi menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya air pada sumber air tanah untuk kebutuhan bukan usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diperlukan penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah sebagai perangkat utama pengendalian dan pengambilan air tanah untuk menjaga konservasi air tanah," bunyi beleid tersebut.</div>

Persetujuan penggunaan air tanah wajib diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, instansi pemerintah, badan hukum, dan lembaga sosial

Aturan Baru, Gunakan Air Tanah Lebih Dari 100 Ribu Liter per Bulan Wajib Izin Kementerian ESDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220727_120147.jpg" alt="Caption: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum akan menertibkan secara resmi penyebab kemacetan di kawasan Jalan Tanjung Karang, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (27/7)." width="100%">
<figcaption>Caption: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum akan menertibkan secara resmi penyebab kemacetan di kawasan Jalan Tanjung Karang, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pempov DKI mengimbau kepada perusahaan industri, perkantoran, hotel, dan apartemen di DKI Jakarta agar tidak menggunakan pompa dan mengeruk air dari tanah untuk mendapatkan air bersih.  Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi kepada gedung-gedung perkantoran, perhotelan, maupun apartemen di DKI yang masih menggunakan air bersih dengan cara memompa dari tanah.  "Ya silakan nanti disampaikan kepada kami. Sanksinya macam-macam, ya, mulai dari peneguran sampai juga pencabutan," ujarnya setelah menghadiri kegiatan Pencanangan Gerakan DKI Jakarta Melawan Osteoporosis, Selasa (9/8).  Ariza meminta agar semua warga DKI termasuk industri, kantor-kantor, hotel, dan apartemen di Jakarta untuk mendapatkan air bersih hanya melalui saluran PAM yang ada.  "Ini juga dilakukan monitor dan evaluasi karena ini juga salah satu sebab penggunaan air tanah berlebihan," katanya.  Hal itu Ariza sampaikan setelah Direktur Utama PAM Jaya sebelumnya menyatakan masih banyak warga di DKI yang menggunakan air bersih dengan cara mengambil dari tanah.  Menurutnya, Pemprov DKI bersama Kementerian PUPR sudah mengupayakan percepatan penyediaan air bersih melaui PAM Jaya. Oleh karena itu, ia meminta agar warga bisa bersabar dan membantu untuk tidak terus-menerus memompa air bersih dari tanah.  "Kita upayakan air bersih itu didapatkan melalui PAM Jaya, dan beberapa upaya lainnya," pungkasnya.  Sebelumnya, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan air minum adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berusaha untuk menyediakan air minum dari pipanisasi untuk warga Jakarta secara total.  "Harapannya kita bisa melakukan supply cakupan mencapai 100 persen nantinya. Target itu juga pernah kita sampaikan di publik bahwa 2030 menjadi target kita air yang diberikan ke Jakarta merupakan air dari pipanisasi," katanya di acara Konsultasi Publik Rencana Kerja Sama Pengembangan SPAM di Provinsi DKI Jakarta, Senin (8/8).

Pemprov DKI Bakal Beri Sanksi Perusahaan yang Gunakan Air Tanah