<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/Screenshot_2025-09-08-13-49-46-548_comandroidchrome-edit-4203950801.jpg" alt="Seorang pengacara bernama Subhan Palal menghadiri sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (8/9)." width="100%">
<figcaption>Seorang pengacara bernama Subhan Palal menghadiri sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (8/9).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Seorang pengacara bernama Subhan Palal melayangkan gugatan perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dalam gugatannya, Subhan menggugat Gibran bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan nilai tuntutan sebesar Rp 125 triliun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016539424/pelaku-mutilasi-pacet-mojokerto-diringkus-tersangka-diduga-seorang-driver-ojol-asal-sumatera-utara">Pelaku Mutilasi Pacet Mojokerto Diringkus, Tersangka Diduga Seorang Driver Ojol asal Sumatera Utara</a>&nbsp; Subhan menyoal keabsahan jabatan wakil presiden yang saat ini dijabat Gibran. Ia menegaskan, gugatan ini berangkat dari dugaan tidak terpenuhinya persyaratan ijazah SMA.&nbsp; &ldquo;Petitumnya, pertama minta gugatan dikabulkan. Kedua, minta dinyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah,&rdquo; kata Subhan di PN Jakpus, Senin (8/9). Dalam gugatannya, Subhan mengibaratkan kasus ini seperti membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai penawaran. &ldquo;Saya ini membeli HP, ditawarkan fiturnya lengkap. Eh ternyata begitu saya pilih, ada fitur yang tidak terpenuhi. Maka saya minta dikembalikan dong HP itu. Relasinya begitu. Ini bukan soal pemilu,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, ia menyoroti prosedur penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri, yang tidak diterapkan sebagai syarat menjadi pejabat negara.&nbsp; &ldquo;Ternyata penyetaraan ijazah itu hanya untuk sekolah kelanjutan, bukan untuk syarat menjadi pejabat di sini,&rdquo; tuturnya. Terkait nominal gugatan yang mencapai Rp 125 triliun, Subhan mengaku memiliki pertimbangan khusus. Ia ingin agar jumlah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat.&nbsp; &ldquo;Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi kepada semua warga negara. Kalau dihitung person per person, kira-kira warga negara kebagian Rp 5 ribu,&rdquo; jelasnya. Dalam gugatannya, Subhan juga meminta pengadilan menyatakan Gibran tidak sah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia periode 2024&ndash;2029. Ia menuding KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap meloloskan pencalonan Gibran. Dasar gugatan itu, lanjut Subhan, dugaan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilihan umum. Ia menyebut Gibran menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School, Singapura, sehingga dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum pendidikan Indonesia. (*)

Subhan menggugat Wapres Gibran Rakabuming dengan tuntutan Rp 125 triliun, terkait keabsahan ijazah dan jabatan.

Subhan Penggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka Siap Bagikan Uang Rp 125 Triliun kepada Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-bidik-kades-setiang-karena-dugaan-penggunaan-ijazah-palsu_m_196275.jpeg" alt="Ilustrasi ijazah palsu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ijazah palsu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik ijazah Jokowi terus memanas. Yang terbaru Polres Sukoharjo menetapkan pengacara penggugat ijazah Jokowi, Zaenal Mustofa sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan surat ijazah. Laporan kasus pemalsuan surat ijazah palsu itu sudah masuk sejak 2023 lalu.&nbsp; Kasatreskrim Polres Sukoharjo AKP Zaenudin menuturkan, berdasarkan gelar perkara, terdapat adanya alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, dan ahli. Bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa tindak pidana penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 KUHP sehingga dapat menetapkan status terlapor dari saksi menjadi tersangka. "Tersangka Zaenal Mustofa," paparnya. Kasus tersebut berdasarkan laporan bernomor LP/B/86/X/2023/SPKT/RES. SKH/POLDA JATENG, tertanggal 16 Oktober 2023 dengan pelapor Asri Purwanti. Yang artinya, kasus sudah berjalan lebih dari satu tahun lalu. "Ini sudah lama kasusnya," paparnya.&nbsp; Menurut dia, perbuatan pemalsuan surat dilakukan Zaenal Mustofa ini dilakukan dengan cara membuat surat palsu. Seolah-olah dia adalah mahasiswa dari fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ( UMS) dengan memakai nomor induk mahasiswa (NIM) C100010099 atas nama Zaenal Mustofa. Tapi, akhirnya ketahuan. "Setelah ditelusuri pelapor Asri Purwanti dengan cara membuat surat ke kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah Jawa Tengah," terangnya.&nbsp; Ternyata jawaban dari Kemendikbud menjelaskan bahwa ijazah Zaenal merupakan lulusan dari Universitas Surakarta (UNSA) yang merupakan mahasiswa pindahan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). "Di dalam jawaban tersebut juga dilampiri klarifikasi ijazah Universitas Surakarta (UNSA) yang menjelaskan bahwa Zaenal Mustofa merupakan pindahan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)," urainya.&nbsp; Kemudian pelapor menelusuri dan membuat surat ke UMS bagian Biro Administrasi Akademik. Dia mendapatkan jawaban tertanggal 13 Mei 2020 bahwa NIM dengan nomor C100010099 bukan milik terlapor Zaenal Mustofa, melainkan atas nama Anton Widjanarko. "Dalam kasus ini telah dimintai keterangan sejumlah saksi dan ahli," paparnya.&nbsp; <div dir="auto">Terdapat sejumlah barang bukti yang didapatkan penyidik, yakni surat pindah dari kampus UMS, transkrip nilai atas nama Zaenal Mustofa, dan fotokopi Ijasah S.1 atas nama Zaenal Mustofa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pengacara penggugat ijazah Jokowi, Zaenal Mustofa, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan ijazah oleh Polres Sukoharjo.

Karma Penggugat Ijazah Jokowi, Zaenal Mustofa Kini Malah jadi Tersangka Pemalsuan Ijazah di Sukoharjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Capture-2020-08-15-14.02.17.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dik Doank mengalami kerugian secara materiil dan imateriil buntut dari perseteruan dengan sejumlah orang yang mengklaim sebagai ahli waris atas tanah seluas sekitar 2.500 meter persegi di Kandank Jurank, Tangerang. Namun, putusan Pengadilan Negeri Tangerang menolak semua argumentasi hukum pihak penggugat dan memenangkan Dik Doank selaku pihak tergugat. Secara otomatis mengukuhkan penyanyi yang kini fokus pada kegiatan sosial itu sebagai pemilik sah atas tanah tersebut.  Dengan adanya kepastian hukum lewat putusan pengadilan, Dik Doank dan pengacaranya meminta pihak penggugat mengakui kesalahannya dengan meminta maaf. Hal itu untuk membersihkan nama baik Dik Doank yang sempat tercoreng akibat kasus ini.  "Kemarin kita sudah bahas. Nama besar Om Dik ini harus dibersihkan oleh mereka sebagai penggugat. Mereka harus mengakui mereka salah. Karena dari Sabang sampai Meraoke bahkan luar negeri tahu Om Dik beberapa bulan ini disibukkan dengan masalah ini," ungkap Dedy DJ kepada JawaPos.com.  "Sekitar 20 tahun Om Dik membuat ini, kok tiba-tiba ada orang ngaku itu tanah punya orang tua mereka belum pernah diperjualbelikan, itu kan sangat merugikan baik secara material maupun imaterial," imbuhnya.  Pihak Dik Doank tegas meminta pihak penggugat meminta maaf juga karena sejak 2018 silam keluarga Dik Doank telah dibuat tidak nyaman berada di Kandank Jurank. "Apalagi di awal-awal dikirimkan beberapa orang untuk membuat keributan disitu, membuat tidak nyaman disitu," tuturnya.  Dedy DJ lebih lanjut menjelaskan, keributan yang dimaksud adalah dengan mengirimkan 10 orang untuk mengganggu keluarga Dik Doank supaya mau mengeluarkan dana sebesar Rp 5,5 miliar. Sebab pihak penggugat mengklaim tanah itu adalah milik orang tua mereka.  "Sampai kami tim pengacara tersentuh dengar cerita dari istrinya. Om Dik kan sudah hijrah total, punya uang dari mana diminta Rp 5,5 M? Itu yang membuat kami terpanggil untuk memperjuangkan hak dan kepentingan hukum dari artis Dik Doank," katanya.  "Beliau kan totalitas semua yang dikerjakan karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi beliau. Jangankan Rp 5,5 miliar, Rp 50 juta aja belum tentu beliau punya cash di ATM," imbuh Dedy DJ.  Apabila pihak penggugat tidak mau meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka sebagai upaya membersihkan nama Dik Doank yang sempat tercoreng, Dedy DJ menyatakan kemungkinan besar masalah ini akan dibawa ke ranah hukum.  "Kalau mereka tidak meminta maaf dan membersihkan nama baik Dik Doank terpaksa kami akan mengambil langkah hukum. Karena ini nyata mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada klien kami," tandasnya.  Tanah yang disengketakan seluas sekitar 2.500 meter persegi sejatinya dibeli secara bertahap dari sejumlah orang. Rinciannya, tanah seluas 600 meter persegi dibeli Dik Doank pada 3 September 2003 dari Ade Lius; tanah seluas 615 meter persegi dibeli dari Edward Palandeng pada 25 Oktober 2002. Kemudian tanah seluas 330 meter dibeli dari Oey Sri Mulyani; dan 500 meter dibeli dari Arawita.  Polemik soal sengketa tanah seluas 2.500 meter persegi mulai bergulir sejak 2018 silam. Kala itu sejumlah orang meminta uang sebesar Rp 5,5 miliar karena mengaku sebagai pemilik tanah yang sah.  Buntut dari permasalahan itu, akhirnya pihak penggugat memasukkan gugatan terhadap Kandank Jurank dan Dik Doank secara resmi ke PN Tangerang pada 2020 dan gugatannya terdaftar dengan nomor Nomor 644 Perdata 2020. Dalam gugatan tersebut, Dik Doank digugat dengan nominal sebesar Rp 5,5 miliar oleh ahli waris Madi Kenin.

Dik Doank Bakal Tempuh Langkah Hukum jika Penggugat Tak Minta Maaf

penggugat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penggugat

Berita Terkini

Subhan Penggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka Siap Bagikan Uang Rp 125 Triliun kepada Rakyat

Karma Penggugat Ijazah Jokowi, Zaenal Mustofa Kini Malah jadi Tersangka Pemalsuan Ijazah di Sukoharjo

Dik Doank Bakal Tempuh Langkah Hukum jika Penggugat Tak Minta Maaf

Download Aplikasi JawaPos.com