<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/MAR-RINI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kemitraan dengan 145 kelompok tani meliputi 10.812 petani di Purwakarta, Jawa Barat. Kemitraan dengan kelompok tani yang tersebar di kecamatan Pasawahan, Pondok Salam, dan Wanayasa ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di sana.  Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, kemitraan dilakukan perseroan dengan membangun Rice Milling Unit (Unit Penggilingan Padi/RMU) bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian. Selain itu BTN turut aktif mengembangkan pertanian organik terintegrasi, hingga pemberian kredit dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani.  "Dari kerja sama ini kini telah tersedia 2 unit penggilingan padi," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/4).  Bersama Menteri BUMN Rini Soemarno, Maryono meninjau penggilingan padi di Kiarapedes, Purwakarta yang telah beroperasi November 2018 dengan kapasitas 1,5 ton per jam. Unit penggilingan padi lainnya berada di Kecamatan Pasawahan dengan kapasitas 0,75 ton perjam.  "Kami bersyukur kerja sama ini telah membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah Purwakarta," ujarnya.  Selain membantu menyediakan penggilingan padi, Bank BTN juga mengembangkan pertanian organik terintegrasi dengan menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Pemerintah Daerah Purwakarta.  "Melalui sistem terintegrasi tersebut, kami juga bisa secara tepat sasaran menyalurkan KUR bagi para petani. Dengan begitu, Bank BTN berharap para petani tidak lagi terlibat dengan para tengkulak dan berimbas pada kesejahteraan petani yang terjamin dan harga pangan yang terjaga," paparnya.  Menurut Maryono, BTN telah menyalurkan 2.393 kartu tani dan diharapkan jumlah kartu tani dapat ditingkatkan sehingga banyak masyarakat yang menikmati kemudahan dari apa yang sudah diberikan oleh pemerintah bagi kesejahteraan para petani.  Sementara itu, Menteri BUMN Rini M Soemarno mengungkapkan pembangunan RMU ini merupakan bantuan Kementerian Pertanian yang diinisiasi atas kerjasama antar stakeholder yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Bank BTN melalui Mitra BUMDes Bersama Waponsa yang turut terlibat melakukan koordinasi dalam project RMU di wilayah Jawa Barat, khususnya Purwakarta.  "Ini merupakan pilot project dan bila berhasil akan menjadi panduan untuk dilakukan di wilayah lainnya," ujar Rini.

Begini Langkah BTN Tingkatkan Kesejahteraan Petani Purwakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gapoktan-di-kabupaten-malang-terima-bantuan-kur-pengering-padi_m_.jpg" alt="Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menyerahkan KUR pengering padi secara simbolis kepada petani di Kabupaten Malang." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menyerahkan KUR pengering padi secara simbolis kepada petani di Kabupaten Malang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa pengering padi (dryer) dari pemerintah pusat, Kamis (13/12). KUR itu sebagai bentuk perhatian terhadap pembiayaan pengering padi karena minimnya jumlah alat pengering yang dimiliki oleh penggilingan skala kecil. Bantuan itu diberikan secara langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Secara simbolis, pihaknya menyerahkan KUR pengadaan dryer kepada 20 debitur senilai Rp 5,02 miliar melalui tiga penyalur KUR, yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. KUR dryer ini dirasa penting karena dengan penggunaannya dapat mengontrol tingkat kekeringan padi dan mempertahankan kualitas output dengan baik. "Dengan begitu, beras yang dihasilkan memiliki kualitas tidak hanya medium, tetapi juga premium,&rdquo; ujar Darmin dalam acara Penyerahan KUR Pengering Padi dan Gerakan Mengawal Musim Tanam. Dalam proses produksi padi, lanjutnya, pengeringan menjadi proses yang cukup penting untuk menghasilkan beras yang berkualitas dan layak dikonsumsi masyarakat. Secara statistik, dari total 182 ribu penggilingan padi di Indonesia, sekitar 94 persen atau 172&nbsp;ribu diantaranya dikategorikan sebagai penggilingan skala kecil. Sedangkan, sisanya merupakan penggilingan besar dan penggilingan sedang. Di sisi lain, penggilingan padi kecil memiliki persoalan saat panen. Sebab 95 persen penggilingan kecil tidak memiliki dryer, sehingga tidak dapat menjaga kualitas beras. Hal ini menyebabkan petani menyimpan gabah dengan kondisi yang masih kurang kering dengan kisaran kadar air 17 persen hingga 18 persen. Dengan begitu, pasokan dryer sangat diperlukan untuk meningkatkan skala produksi sektor pertanian itu sendiri. &ldquo;Untuk wilayah Jawa Timur, dryer ini penting, karena pada bulan Maret-April sekitar 63 persen pasokan padi memiliki kandungan air yang cukup tinggi 18-19 persen. Tapi, padi yang bisa diproses untuk penggilingan hanya 45 persen. Ini membuat produksi beras pada musim panen menjadi kurang. Dengan begitu, keputusan Presiden Jokowi dan Menko Darmin sangat tepat&rdquo; ucap Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Penyaluran KUR dryer&nbsp;menggunakan skema pembiayaan KUR Kecil dengan plafon di atas Rp 25 juta sampai Rp 500 juta. Dengan begitu, fasilitas ini dapat digunakan untuk membiayai pembelian dryer buatan dalam negeri. Khususnya bed dryer dengan kisaran harga Rp 141 juta atau vertical dryer buatan dalam negeri pada kisaran harga Rp425 juta. Ditambah dengan alat-alat penunjang lainnya, seperti pengayakan dan bangunan. Darmin menambahkan, program KUR ini terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. "Fokus pemerintah untuk KUR petani menjadi salah satu hasil evaluasi pemerintah atas penyaluran KUR ke sektor yang produktif, salah satunya adalah sektor pertanian. Adapun program KUR kali ini menggunakan sistem kartu agar bisa diketahui akuntabilitas dari pinjaman tersebut, serta kegiatan debitur bisa terekam dengan jelas," tambahnya.

Gapoktan di Kabupaten Malang Terima Bantuan KUR Pengering Padi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kur-rp-7-triliun-disiapkan-bagi-13-ribu-pengusaha-penggilingan-padi_m_203517.jpeg" alt="Ilustrasi penggilingan padi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penggilingan padi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persatuan Pengusaha Penggilingan Beras dan Padi (Perpadi) mengajukan usul penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk revitalisasi 13 ribu penggilingan sebesar Rp 7 triliun. Kredit itu disalurkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara). Terdiri dari PT BNI Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT BRI Tbk dan PT BTN Tbk.&nbsp; Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan,saat ini rencana tersebut masih belum dibahas lebih lanjut. Pihaknya, bersama perbankan masih membahas potensi pendapatan penyaluran KUR tersebut. "Yang saya tau belum dibahas sekadar pencapaian target tapi sceme yang bisa menguntungkan semua pihak. Pihak apa? Satu petani. Kenapa? Kalau dari teman-teman perpadi ikut memperbesar serapan tentu harga dipetani lebih baik. Teman-teman industri penggilingan, dengan menambah kapasitas dan revitalisasi yang ada tentu output dan outside nya lebih baik," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/4). "Terus teman-teman perbankan, perbankan bukan diwajibkan atau menjadi ancaman. Dengan adanya itu semua kan berarti teman perbankan membuka ruang baru utamanya industri perbankannya," tambahnya. Bagi Bulog, revitalisasi penggilingan kecil membuat serapan menjadi lebih banyak. Hal itu penting, karena terjaganya stok pangan dapat menstabilkan harga di pasaran. "Nah ini kan empat stakeholder memperoleh keuntungan semua secara teoritis. Artinya hanya butuh konsistensi dalam disiplin sceme yang ada. Hari ini skema ada yang tepat. Sudah ada belum pak menko janji dalam seminggu sudah disiapkan sceme, sceme yang apa? Sceme yang tidak kaku. Yang bisa diterima dari sisi keamanan teman teman bank dan bisa diterima teman teman pengguna atau perpadi," tuturnya. Perihal penyalurannya, Djarot menyebut KUR tidak akan bisa langsung disalurkan secara utuh. Meski demikian, penyaluran kredit tersebut sudah harus dilakukan sejak awal dan secara bertahap.&nbsp;"Mungkin tidak semua. Tapi harus sudah mulai sehingga kalau ini bagus ini akan dikloning dimusim yang akan datang," tutupnya.&nbsp;

KUR Rp 7 Triliun Disiapkan Bagi 13 Ribu Pengusaha Penggilingan Padi